RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI B DPRD LABUHANBATU TIDAK MENEMUI KESEPAKATAN

Labuhanbatu, Tuntasonline.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi B, DPRD Labuhanbatu Senin (18/2/2019) dalam rangka pembahasan PHK Suherman Satpam PT Cisadane Sawit Raya, Kebun Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu hasil pantauan langsung wartawan, diduga tidak menghasilkan kesepakatan

Bernat Panjaitan, SH, M.Hum Direktur LSM.TIPAN-RI Labuhanbatu, dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Hukum Suherman, memaparkan “Pada prinsipnya Klient kami tidak menolak PHK tersebut, yang kami permasalahkan adalah Anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu, karena isi dari anjuran tersebut tidak mencerminkan keadilan, pesangon yang diberikan terkesan hanya Copy paste dari pasal 156 UU.No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, padahal seharusnya Dinas Tenagakerja wajib mereferensikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai dasar penerbitan anjuran tersebut, sebab seluruh hak normatifnya pekerja sudah tertuang di PKB ,sehingga bila ada hak normatif pekerja yang tidak diberikan seharusnya dicantumkan pada Anjuran tersebut.

Terkesan sekali ada keberpihakan Dinas Tenagakerja pada perusahaan, setali tiga uanglah, pada pelaksanaan Perundingan Tripartit di Disnaker Labuhanbatu kami sudah menjelaskan seluruh permasalahan, bahwa selama 14 Thn bekerja Klient kami tidak ada diberi fasilitas perumahan seperti pekerja yang lain, sehingga mengharuskan Klient kami tinggal dirumah mertuanya. yang jarak tempuh ke tempat kerja cukup jauh, selain tidak diberi rumah Klient kami sebagai petugas keamanan juga tidak diberi walky talky dan untuk berkomunikasi harus menggunakan telepon selular pribadinya dan pulsa bayar sendiri, kami meminta kepada anggota Dewan yang terhormat agar hal ini menjadi skala prioritas diselesaikan sekaligus mengevaluasi kinerja Dinas Tenagakerja yang bobrok dan ada dugaan berkolusi dengan pengusaha guna menindas Buruh” jelas Bernat Panjaitan Kesal.

Ditempat yang sama, Syaprizal Ependi Harahap yang hadir mewakili perusahaan, saat ditanya oleh anggota DPRD tentang masalah ini mengatakan “Mengenai hak Sdr Suherman management PT. CSR tetap berpedoman kepada Anjuran yang diterbitkan oleh Disnaker  Labuhanbatu, yang diterbitkan  tgl 21 Mei 2018 dan menetapkan pesangon  satu kali ketentuan pasal 156 UU.No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, senilai Rp 47.620.580, tentang sewa rumah biaya transport dan biaya komunikasi selama Suherman bekerja 14 Tahun tidak ada perintah untuk diselesaikan atau dibicarakan pada RDP ini” sebutnya.

Sementara Suherman mengatakan “Disamping hak sewa rumah yang tidak dibayar selama 14 Tahun Kerja,Hak Bonus atas kinerja Tahun 2017 juga tidak diberikan oleh management PT CSR, padahal sejak Awal Januari 2017 sampai Desember 2017 Kinerja Saya cukup baik  tidak pernah mendapatkah phunismen berupa Surat Teguran ataupun Surat Peringatan,perlakuan diskriminatif sangat kental dilakukan kepada Saya,” ujarnya

Arjan Prijadi AMK Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Labuhanbatu dari Partai Nasdem nengatakan “Kami dari komisi B yang membidangi perburuhan segera menyusun agenda RDP kembali dan meminta Disnaker untuk hadir tepat waktu sesuai jadwal yang akan kita tetapkan, kepada pihak perusahaan PT CSR untuk membawa  Perjanjian Kerja Bersama (PKB),dan dari pembahasan PKB nantinya akan jelas kelihatan dimana akar permasalahannya,” jelas Arjan.

Sedangkan Anto Bangun Sekretaris LSM.TIPAN-RI dalam komentar nya dihadapan anggota Dewan, mengatakan “PKB merupakan barometer bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sesuai ketentuan regulasi tentang ketenagakerjaan bagi perusahaan yang telah memiliki PKB tidak diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan (PP) namun pada kenyataannya  perusahaan perkebunan baik swasta dan BUMN membuat peraturan sendiri yang diduga kuat tidak memiliki azas legal sesuai ketentuan tentang tata cara penyusunan, pembuatan, penerbitan dan pengesahan PP tersebut, hal ini dapat ditelusuri dengan melihat PP tentang Basis Tugas/ Basis Borong, dan tentang Tarif Premi, yang wajib sebenarnya dibedah oleh anggota DPRD.

Alat perusahaan perkebunan untuk memeras dan menghisap Buruh demi mendapatkan keuntungan yang maksimal adalah PP tentang Basis Tugas/ Basis Borong serta tarif premi, secara logika angka-angka Basis Tugas/ Basis Borong dan tarif premi kan tidak lahir begitu saja, pasti ada analisa perhitungannya dan sangat erat hubungannya dengan labour cost serta harga jual produksi,dari sini jelas terlihat empat fungsi pemerintah dibidang ketenagakerjaan tidak berjalan” pungkas Bangun.

Menyikapi paparan Bangun, Mara Munthe anggota Komisi B DPRD Labuhanbatu Fraksi PDIP menimpali Benar apa yang disampaikan oleh Bangun, DPRD harus membedah semua regulasi yang berlaku di Perusahaan Perkebunan, bila nanti ditemukan ada Peraturan Perusahaan yang tidak memiliki legalitas dan implementasinya menimbulkan kerugian kepada Buruh maka DPRD akan merekomendasikannya ke Kejaksaan untuk diproses secara hukum, ucap Mara Munthe.(PH)

Sumber : https://www.tuntasonline.com/2019/02/19/rapat-dengar-pendapat-komisi-b-dprd-labuhanbatu-tidak-menemui-kesepakatan

Author: admin

Media Jaringan Aktivis dan Antar Kampus di Labuhanbatu. Menyuguhkan berita, pemikiran dan peristiwa yang terjadidi kabupaten Labuhanbatu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *