GMNI DAN BURUH MELAKUKAN AKSI DI KANTOR BUPATI DAN DPRD LABUHANBATU SELATAN

Labuhanbatu Selatan, Ratusan masa aksi yang tergolong dalam aliansi Badan Kerja Cabang BAKERCAB Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK SBSI 1992) melakukan aksi damai di depan kantor Bupati dan DPRD Labuhanbatu Selatan, selasa (26/02/2019).

Dalam aksinya anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992) yang berasal dari PT. Sawit Payung Sukajadi dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi damai di depan kantor Bupati dan DPRD Labuhanbatu Selatan

Ketua pengurus komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992) Sorbaini Panjaitan  mengatakan aksi damai ini di gelar karena buruhnya merasa tidak adil atas upah yang rendah yang di berikan PT. Sawit Payung Sukajadi terhadap buruh/pekerja

Yang dimana sudah lebih satu tahun upah buruh di bayar tidak sesuai dengan putusan pemerintah tentang UMSK Labuhanbatu Selatan, Bahwa sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 perusahaan hanya membayar upah buruh di PT. Sawit Payung Sukajadi sebesar Rp. 1.147.000/bulan, sangat jauh di bawah ketentuan UMSK Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 ini sebesar Rp. 3.025.000/bulan,

Tidak hanya pembayaran upah di bawah ketentuan UMSK Labuhanbatu Selatan bahkan kartu BPJS Ketenaga kerjaan tidak di berikan oleh perusahaan kepada buruh malah di alihkan ke Jamsostek, sementara telah di amanatkan oleh Undang-Undang RI no 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah di tetapkan dalam pasal 69 dan 70 bahawa saat ini mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sebagai mana di maksud dala pasal 64, undang-undang no 03 Tahun 1992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 no 14, Tambahan Lembaran Negara RI no 3468) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, namun sampai saat ini kartu jaminan sosial (Jamsostek) yang di berikan terhadap buruh yang nyata-nyatanya undang-undang telah menyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi, sehingga masa aksi menyampaikan beberapa poin tuntutan pertama meminta kepada pengusaha PT. Sawit Payung Sukajadi membayarkan upah buruh sepenuhnya sesuai UMSK Labuhanbatu Selatan, kedua meminta kepada perusahaan PT. Sawit Payung Sukajadi membagikan kartu BPJS ketenagakerjaan kepada buruh,

Tak lama setelah penyampaian tuntutan maksa aksi langsung di tanggapi oleh ketua DPRD Labuhanbatu selatan Jabaluddin Dasopang dan Kepala dinas ketenagakerjaan Sutrisno menerima masa aksi di gedung DPRD Labuhanbatu Selatan “kami juga sependapat dengan bapak/ibu dan kami akan menangani persoalan ini dengan serius” ucap ketua DPRD Labusel

Setelah berlangsungnya perdebatan antara masa aksi dengan beberapa anggota DPRD maka menyimpulkan pada tanggal (28/02/2019) kita RDP (Rapat Dengar Pendapat) di gedung DPRD Labuhanbatu Selatan dan akan di hadirkan dinas berkaitan yakni: Dinas Perijinan Labusel, Dusnaker Labusel, BPJS ketenagakerjaan Labusel dan direksi Pimpinan Perusahaan PT. Sawit Payung Sukajadi Tutupnya,  (edy)

Author: admin

Media Jaringan Aktivis dan Antar Kampus di Labuhanbatu. Menyuguhkan berita, pemikiran dan peristiwa yang terjadidi kabupaten Labuhanbatu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *