MASALAH ISU LINGKUNGAN DALAM PEMILU SERENTAK 2019

Penulis : Nasky Putra Tandjung

Pengurus Badko HMI Sumatera Utara Periode 2018-2020

 

Menjelang momentum politik 2019, Indonesia mengambil peran dengan meratifikasi perjanjian paris atas komitmen dokumen kontribusi nasional (National Determined Contribution) untuk menurunkan emisi 29% pada 2030 dengan usaha sendiri dan 41% atas bantuan internasional. Perubahan iklim tidak bisa jadi pelengkap dari isu lingkungan. Secara sungguh-sungguh diperjuangkan karena perubahan iklim bukan cuma soal pergantian musim dan iklim yang tidak diprediksi. Tapi, persoalan keselamatan rakyat yang terancam, seperti ancaman bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil. Padahal, Indonesia bersama-sama negara lain harus mencapai target global pengurangan emisi karbon dioksida untuk tetap menahan laju kenaikan suhu bumi agar tidak lebih dari 1,5 derajat celcius sebagaimana disepakati pada Perjanjian Paris. Nasky juga menambahkan bahwa sulit nya untuk menggaungkan masalah isu lingkungan ini di saat masyarakat tergiring dengan isu-isu suku, agama, ras dan adat (SARA), serta isu politik identitas, yang mana jauh dari pembahasan mengenai masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan rakyat seperti pendidikan, lingkungan dan kesehatan. Meskipun isu lingkungan tidak menjadi fokus utama, ia berharap generasi muda khususnya pemilih pemula punya kesadaran akan pentingnya masalah lingkungan, terutama terkait isu energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian sumber daya energi yang justru dapat meningkatkan emisi seperti batu bara, Tutur Nasky Putra Tandjung selaku Alumni mahasiswa Pertanian di Labuhanbatu.

Baru-baru ini bencana yang terjadi seperti Banjir, longsor dan tsunami yang merupakan bentuk bencana ekologis oleh Kerusakan Lingkungan, kembali terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Situasi Kerusakan Lingkungan ini diharapkan bisa diperbaiki oleh para calon-calon perwakilan rakyat yang memiliki visi, misi dan program yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan Lingkungan. Namun faktanya, masalah Lingkungan belum menjadi masalah penting dalam Pemilu serentak 2019 ini. Untuk itu, penulis menyarankan kepada Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI/Provinsi/Kabupaten) untuk dapat memperhatikan Lingkungan disekitar kita. Melalui upaya tersebut, masyarakat bisa memilih para calon perwakilan rakyat yang tepat, agar bisa memperbaiki Kerusakan Lingkungan yang terjadi di daerahnya masing-masing.

Awal tahun 2018 beberapa wilayah di Indonesia kembali dilanda banjir dan tanah longsor. Beberapa wilayah tersebut, antara lain, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Jambi. Banjir dan tanah longsor diperparah tersebut dengan keberadaan Cuaca ekstrim. Bencana banjir dan tanah longsor. Bencana ini muncul sebagai dampak Akibat Pembangunan yang dilakukan oleh manusia secara eksploitatif terhadap sumber daya alam (SDA) dan Lingkungan. Dampak antara lain tanah longsor, banjir bandang, dan kekeringan di musim kemarau. Persoalan Kerusakan Lingkungan di daerah hanya saja proses yang netral teknis semata. Akan tetapi lebih merupakan dampak dari proses politik dari aktor-aktor yang terkait dengan kepentingan sumber daya alam (SDA). Padahal ada justifikasi teoritik itu di era reformasi muncul orang-orang kuat di daerah (orang kuat lokal) atau bos-bos lokal (lokal bosisme), berlatar belakang pengusaha yang master panggung politik. Mereka telah membajak demokrasi melalui kekuatan uang, yang muncul sebagai oligarki dan patronase baru daerah (yang baru muncul dari lokal oligarki dan perlindungan).

Tahun 2019 merupakan tahun politik di Indonesia, karena yang akan Melakukan Pemilu serentak, mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI/Provinsi/Kabupaten. Penulis ingin menganalisis, apakah “ISU Lingkungan” menjadi masalah penting dalam Pemilu Serentak 2019 ? Kerusakan Lingkungan di daerah dan politik ekologi. Penulis berpendapat itu adalah politik ekologi suatu membahas yang meneruskan masalah
Lingkungan dengan politik ekonomi, dan dinamika antara Lingkungan dan manusia, juga antara beragam kelompok
masyarakat, mulai dari skala individu lokal, regional, hingga global. Politik ekologi pertimbangan kajiannya pada kondisi dan konsekuensi politik dari perubahan Lingkungan yang terjadi. Politik ekologi bisa dipetakan konflik kepentingan antar pemangku kepentingan dan bagaimana pengelolaan Lingkungan dan sumber daya alam (SDA) didaerah dapat dilakukan secara politis. Otonomi daerah, secara konseptual merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan menurut prakarsa sendiri untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat lokal dengan hormat peraturan perundangan nasional. Dengan bagaimana pun, setiap kepala daerah memiliki kebebasan untuk menentukan pembangunan yang terjadi wilayahnya masing-masing, termasuk bagaimana pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan Lingkungan di wilayahnya. Namun dalam perjalanannya,
otonomi daerah dimaknai sebagai kebebasan daerah untuk menentukan sendiri pembangunan yang akan dilakukan didaerahnya, dengan mengoptimalkan segala sumber daya alam yang dimiliki. Sumber daya alam (SDA) dan Lingkungan telah menjadi modal utama dalam pembangunan di banyak daerah, tanpa didukung dengan upaya mengurangi dampak dan memperbaiki Lingkungan. Di sisi berbaring, Kerusakan Lingkungan menjadi penyebab Kemiskinan Terbesar baik di desa juga kota, secara lambat dan pasti Dalam perspektif politik ekologi, Kerusakan Lingkungan
memungkinkan bisa terjadi, karena keberadaan keterbatasan atau kelangkaan sumber daya alam dan berpindah permintaan seiring bertambah nya jumlah penduduk. Meningkat nya permintaan terhadap hasil dari suatu sumber daya alam terus membahas eksploitasi berlebihan dampak selanjutnya, akan terjadi penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam itu sendiri. penguasaan sumber daya alam, karena keberadaan kepentingan politik ekonomi. Penguasaan atas sumber daya alam ini, terkadang dilakukan tanpa memerhatikan keberlanjutan pembangunan menunggu. Papar Nasky.

Dalam kasus di Indonesia, dengan meneruskan kasus liar logging, pemberian Izin Pertambangan atau kawasan yang menyalahi aturan, terlihat itu Kerusakan Lingkungan didaerah lebih karena penguasaan sumber daya alam atas kepentingan politik ekonomi, Penguasaan sumber daya alam lebih untuk kepentingan kapitalis, bukan untuk upah rakyat. Selain itu jika melihat kemungkinan otonomi daerah di era reformasi, yang melahirkan orang-orang kuat berlatar belakang pengusaha yang menguasai panggung politik. Ada perilaku oligarki dan predator dari para penguasa yang menguasai panggung politik di era reformasi. Perilaku tersebut terus
Kerusakan Lingkungan di era reformasi semakin masif.

Pemilu serentak dan Masalah Lingkungan Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Pemilu menjadi peristiwa penting dan strategis, Terutama untuk memastikan apakah para calon perwakilan rakyat yang akan duduk nanti nya dapat memberi solusi dan konsep dengan kondisi yang terjadi diwilayahnya masing-masing, dari sisi ekonomi atau non ekonomi, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Bagaimana dengan Pemilu serentak 2109 ini ? Masalah Lingkungan belum menjadi hal penting yang diangkat oleh para calon-calon perwakilan rakyat dalam Pemilu serentak 2019 ini. Hal ini memperlihatkan bahwasanya masalah Lingkungan belum menarik perhatian dari para calon perwakilan rakyat. memperlihatkan perlunya upaya untuk membangun kesadaran mereka. Hal ini didasari pemahaman itu dalam otonomi daerah, sebagai calon Perwakilan rakyat nantinya sebagai penentu kebijakan terkait pembangunan
daerahnya. Kondisi seperti ini selayaknya mendorong partai politik untuk menyiapkan para calon-calon anggota legislatif nya yang di usungnya melanjutkan memiliki kesadaran akan kelestarian lingkungan. Partai politik sangat harus sudah melihat Arah keberpihakan pembangunan terhadap Lingkungan hidup. Melalui partai politik, terbuka ruang bagi suara-suara peduli Lingkungan untuk menyuarakan kepentingan lingkungan yang selama ini termarginalkan. ungkap Nasky, Kepedulian para calon perwakilan rakyat terhadap Lingkungan dapat dilihat dari visi, misi, dan program yang akan mereka sampai kan dalam kampanye. Hal ini perlu menjadi perhatian masyarakat pemilih, karena pilihan mereka menghadiri yang akan menentukan siapa yang menjadi perwakilan rakyat di wilayahnya nanti.

Author: admin

Media Jaringan Aktivis dan Antar Kampus di Labuhanbatu. Menyuguhkan berita, pemikiran dan peristiwa yang terjadidi kabupaten Labuhanbatu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *