Forum Mahasiswa Peduli Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Indonesia

Ratusan pohon jenis Jabon yang merupakan Tanaman Konservasi di Kawasan HGU (Hak Guna Usaha PTPN III (PT. Perkebunan Nusantara III) Kebun Sisumut Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Tebang dan di jual pada pihak
ketiga . Tri Putri Anugrah sejak Januari. Setelah di tumbangkan kayu-kayu tersebut di bawa ke Pabrik di kawasan Belawan untuk Produksi Kayu Lapis (Komersil).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan penginstalan di indahkan oleh pihak Perusahaan yang dalam Hal ini PT. Perkebunan Nusantara sebagai pengolah Tanah ini di tanami Kelapa Sawit.
Dalam PP No. 8 Tahun 1996 yang menjadi Acuan dari pada berjalannya Setiap Kemajuan PTPN III ini mengatakan kegiatan usaha perusahaan (PTPN III) menyediakan usaha Budidaya Kelapa Sawit dan Karet dan Produk Utama adalah Minyak Sawit (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) dan Produk Hilir Karet. Namun pada saat ini di PT. Perkebunan Nusantara III di duduga melakukan Konspirasi dan Praktik Kotor dengan melalukan penjualan Tanaman Konservasi melalui proses tender, Mengapa tidak? Pihak Manager dari PTPN III hanya mengataka tanaman Konservasi tersebut, tetapi mengapa di babat hingga begitu banyak dan melakukan transaksi penjualan serta tidak mengindahkan Peringatan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang sudah membeli? PTPN III seakan menjadi Mafia Kayu yang tidak dapat menerima masukan dari Pihak Lingkungan Hidup.
Pada Peraturan Menteri LHK No. 32 / Setjen / 2015 mengatakan Hutan Hak harus memiliki penetapan dari LHK. Bagaimana mungkin ada Hutan Hak di dalam Kelapa Sawit?
Tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama, bahkan Tanaman Milik sendiri di Mafia kan oleh PTPN III yang merupakan BUMN di bawah naungan sendiri. Mengingat kitd also sebagai negara hukum DENGAN dasar dasar yuridis UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Tindak Pidana Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan ekosistemnya Adalah:
“Suatu Peristiwa Yang Telah / sedang / akan Terjadi Berupa Perbuatan melanggar larangan ATAU Kewajiban DENGAN Ancaman sanksi pidana hearts Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk Barangsiapa yang Melawan Hukum Melanggarnya “.

Perbuatan yang dikeluarkan:
Setiap orang yang dikeluarkan dari kegiatan yang dapat mengalihkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1))
mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memperbaiki, mengangkut, dan memperniagakan tanaman yang dapat dipindahkan atau digunakan sebagai bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1) huruf a);
Keluarkan tanaman yang dikeluarkan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (Pasal 21 ayat (1) huruf b)
meluncurkan, melukai, membunuh, menyimpan, membeli, membeli, mengangkut, dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam kondisi hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a)
menyimpan, memiliki, menantang, mengangkut, dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan mati; (Pasal 21 ayat (2) huruf b) yang
mengeluarkan perlindungan dari tempat di Indonesia di tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2) huruf c);
memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau dikeluarkan dari tempat di Indonesia di tempat lain di dalam atau di luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2) ) huruf d);
mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan sarang konservasi yang dilindungi (Pasal 21 ayat (2) huruf e).
Setiap orang mengeluarkan kegiatan yang dapat mengalihkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional (Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional ditambahkan mengurangi, mencegah fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuh-tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.) (Pasal 33 ayat (1))
Setiap orang yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. (Pasal 33 ayat (3))

Sanksi Pidana
Barang siapa yang sengaja melakukan menentang terhadap ketentuan yang disetujui Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (1))
Barang siapa dengan sengaja melakukan menentang terhadap ketentuan yang disetujui dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2))
Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (3))
Barang siapa karena kelalaiannya bertentangan dengan ketentuan yang disetujui dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (Pasal 40 ayat (4))
Oleh karena itu kami menuntut:

1. Mendesak Pihak LHK RI untuk melakukan Tindakan (Tim Investigasi) terkait dengan penebangan Tanaman Konservasi yang dilakukan oleh pihak PTPN III dan PT. Tri Nusa Anugrah *

2.Meminta dan Mendesak Menteri BUMN untuk mencopot Kepala, Manajer serta Pimpinan lain PTPN III yang telah ikut serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penebangan Tanaman Konservasi *

3.Mendesak Kepada Pemerintah Pusat untuk tangan dan mencabut izin HGU PTPN III Labuhanbatu Selatan karena telah di salah menggunakan Perbuatan Mafia. *

4.Meminta dan Mendesak Menteri LHK untuk Mencopot Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutan serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Jika tidak, kami akan menilai LHK RI di bawah pimpinan Ibu Siti Nurbaya tidak berkompetensi untuk menyelesaikan masalah ini sehingga kami akan meminta pengembalian Ibu Menteri LHK dari Jabatannya. *

5. Jika semua keputusan kami tidak dapat dilakukan di selesaikan oleh pihak-pihak yang terkait maka kami akan menyelesaikan kasus ini di Pidana di Mabes Polri.

Salam Perjuangan,
Korlap: Putra

Author: admin

Media Jaringan Aktivis dan Antar Kampus di Labuhanbatu. Menyuguhkan berita, pemikiran dan peristiwa yang terjadidi kabupaten Labuhanbatu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *