Potensi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Labuhanbatu

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang:

Pajak Sarang Burung Walet (PSBW) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memegang peranan strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Komoditas sarang burung walet dikenal luas memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional, menjadikannya sektor yang menjanjikan untuk digali potensinya.

Indonesia telah memposisikan diri sebagai produsen sarang burung walet terbesar di dunia, dengan menguasai mayoritas pasar internasional. Dominasi ini memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan dari sisi perdagangan. Data menunjukkan bahwa nilai ekspor sarang burung walet Indonesia mencapai US$590,60 juta pada tahun 2022, dengan volume 1.415,9 ton, yang menggarisbawahi skala ekonomi yang besar dari sektor ini di tingkat nasional.

Kabupaten Labuhanbatu, khususnya di daerah pesisir seperti Panai Hulu, Panai Tengah, dan Panai Hilir, dikenal memiliki banyak usaha penangkaran sarang burung walet, bahkan mencapai ratusan unit. Keberadaan industri ini secara jelas menunjukkan basis potensi pajak yang substansial di wilayah tersebut. Namun, meskipun potensi ekonomi dari industri sarang burung walet sangat besar di tingkat nasional dan terindikasi kuat di Labuhanbatu, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini di Labuhanbatu masih sangat rendah. Laporan menunjukkan bahwa penerimaan pajak “belum sampai 30%” dari yang seharusnya dapat dikutip. Kesenjangan yang mencolok antara potensi dan realisasi ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam mekanisme pemungutan dan kepatuhan wajib pajak yang perlu dianalisis secara mendalam.

B. Tujuan Laporan

Laporan ini disusun dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Labuhanbatu. Analisis akan mencakup kerangka regulasi yang berlaku, potensi ekonomi riil dari industri sarang burung walet di daerah, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pemungutan pajaknya. Lebih lanjut, laporan ini berfokus pada perumusan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini secara berkelanjutan dan efektif.

C. Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup laporan ini mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, analisis mendalam terhadap regulasi daerah dan nasional yang berkaitan dengan Pajak Sarang Burung Walet. Kedua, identifikasi potensi ekonomi industri berdasarkan data produksi dan harga pasar sarang burung walet. Ketiga, evaluasi realisasi penerimaan pajak historis di Kabupaten Labuhanbatu untuk mengidentifikasi pola dan tren. Keempat, identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong optimalisasi pemungutan pajak. Terakhir, rekomendasi yang diajukan akan didasarkan pada temuan analisis ini, serta mempertimbangkan praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan di daerah lain di Indonesia.

II. Regulasi Pajak Sarang Burung Walet

A. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Dasar hukum utama untuk Pajak Sarang Burung Walet (PSBW) di tingkat nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini secara eksplisit mengklasifikasikan Pajak Sarang Burung Walet sebagai jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan terbaru yang secara spesifik mengatur Pajak Sarang Burung Walet adalah NOMOR 1 TAHUN 2023. Peraturan ini menetapkan tarif nasional sebesar 2,5% dari nilai jual sarang burung walet. Penting untuk memahami perbedaan antara pajak sarang burung walet, yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan di habitat buatan atau penangkaran, dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP dikenakan atas pengambilan sarang burung walet yang berasal dari habitat alami seperti hutan dan gua

Keberadaan tarif nasional sebesar 2,5% yang relatif baru (ditetapkan tahun 2023) berpotensi menimbulkan implikasi terhadap tarif pajak lokal yang mungkin lebih tinggi yang berlaku di beberapa daerah. Sebagai contoh, sebelum peraturan nasional ini, Kabupaten Sarolangun menetapkan tarif 10% , dan Kota Banjarbaru menetapkan 5%. Kajian Kementerian Keuangan juga pernah menyebutkan formula 10% dikalikan Nilai Jual sebagai dasar perhitungan.Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2011, yang ditetapkan jauh sebelum peraturan nasional terbaru, mungkin memiliki tarif yang berbeda. Perbedaan tarif ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak dan berpotensi menghambat kepatuhan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi lokal dengan peraturan nasional menjadi langkah krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

B. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2011 dan masih berlaku hingga saat ini. Perda ini menjadi landasan hukum spesifik bagi pemungutan PSBW di wilayah administratif Kabupaten Labuhanbatu.

1. Definisi, Objek, dan Subjek Pajak

Berdasarkan Perda ini dan peraturan nasional, objek Pajak Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Penting untuk dicatat bahwa pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang umumnya berlaku untuk sarang dari habitat alami seperti gua, tidak termasuk sebagai objek pajak daerah Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet

2. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet, Nilai jual ini dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet yang. Penetapan nilai jual ini dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah (Bupati) Meskipun Perda Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2011 mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet, tarif pajak spesifik yang ditetapkan dalam Perda tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam informasi yang tersedia. Informasi mengenai tarif ini sangat krusial dan perlu diverifikasi langsung dari dokumen Perda yang bersangkutan untuk melakukan analisis potensi yang akurat. Jika tarif yang berlaku di Labuhanbatu berbeda dengan tarif nasional 2,5% yang ditetapkan dalam UU 1/2023, maka diperlukan penyesuaian atau harmonisasi. Ketidakjelasan tarif atau perbedaan yang signifikan dengan peraturan nasional dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan wajib pajak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak.

3. Mekanisme Pemungutan Pajak

Mekanisme pemungutan Pajak Sarang Burung Walet diatur berdasarkan sistem perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, yang dikenal sebagai self-assessment Dalam sistem ini, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pemerintah daerah melarang praktik pemborongan dalam pemungutan pajak ini Mekanisme penetapan pajak juga dapat melibatkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) jika ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap, yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Meskipun sistem self-assessment secara administratif dapat menyederhanakan proses bagi pemerintah, sistem ini sangat rentan terhadap manipulasi dan kurangnya kejujuran dari pihak wajib pajak, terutama jika pengawasan yang dilakukan tidak memadai. Hal ini secara eksplisit teridentifikasi sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada rendahnya penerimaan pajak di daerah lain seperti Kabupaten Sintang. Mengingat kesulitan yang dihadapi Kabupaten Labuhanbatu dalam mengutip pajak sarang burung walet, dengan realisasi yang “belum sampai 30%”  dan laporan mengenai wajib pajak yang tidak membayar sesuai ketentuan, dapat disimpulkan bahwa kelemahan inheren dari system self-assessment, ditambah dengan pengawasan yang kurang optimal, kemungkinan besar menjadi penyebab utama rendahnya realisasi pajak. Ini menunjukkan bahwa permasalahan bukan hanya terletak pada besaran tarif pajak, tetapi juga pada integritas dan efektivitas mekanisme pelaporan dan penegakan.

C. Perbandingan Tarif Pajak Sarang Burung Walet dengan Daerah Lain di Indonesia

Tarif nasional untuk Pajak Sarang Burung Walet yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah sebesar 2,5%. Sebelum adanya regulasi nasional yang lebih seragam ini, daerah-daerah lain di Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak sarang burung walet yang bervariasi sesuai dengan Peraturan Daerah masing-masing. Sebagai contoh, Kabupaten Sarolangun menetapkan tarif 10% , sementara Kota Banjarbaru menetapkan tarif 5%. Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan juga pernah menyebutkan formula perhitungan pajak sebesar 10% dikalikan Nilai Jual Sarang Burung Walet.

Perbedaan tarif ini menunjukkan dinamika kebijakan pajak daerah yang ada sebelum adanya regulasi nasional yang lebih terpusat. Jika tarif yang berlaku dalam Perda Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2011 lebih tinggi dari 2,5% tarif nasional saat ini, hal tersebut dapat dianggap memberatkan oleh wajib pajak. Persepsi ini berpotensi berkontribusi pada tingkat ketidakpatuhan. Oleh karena itu, harmonisasi tarif lokal dengan standar nasional dapat meningkatkan persepsi keadilan di kalangan wajib pajak, dan pada akhirnya, berpotensi meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan, meskipun tarif per unit pajak mungkin menjadi lebih rendah. Penyelarasan ini penting untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih konsisten dan dapat diprediksi.

III. Potensi Ekonomi Industri Sarang Burung Walet di Kabupaten Labuhanbatu

A. Gambaran Umum Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Labuhanbatu

Kabupaten Labuhanbatu, terutama di wilayah pesisir seperti Panai Hulu, Panai Tengah, dan Panai Hilir, dikenal memiliki banyak usaha penangkaran sarang burung walet. Beberapa sumber bahkan menyebutkan keberadaan “ratusan usaha” di wilayah ini. Industri ini dinilai memiliki prospek ekonomi yang sangat baik dan potensi perdagangan yang tinggi, didukung oleh kondisi lingkungan di Labuhanbatu yang mendukung pengembangan peternakan walet.

Namun, meskipun jumlah usaha penangkaran walet cukup banyak, terdapat indikasi bahwa sebagian besar dari usaha ini diduga tidak atau belum memiliki izin usaha peternakan yang lengkap, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin prinsip, izin lokasi, izin tempat usaha, dan izin pemasangan instalasi. Kondisi ini menjadi hambatan besar dalam upaya pendataan dan pemungutan pajak. Keberadaan ratusan usaha yang signifikan, namun banyak di antaranya beroperasi tanpa izin yang semestinya, menunjukkan adanya basis pajak yang belum tergali secara substansial. Permasalahan ini melampaui sekadar kepatuhan pajak, menyentuh aspek legalitas dasar dan formalisasi bisnis. Oleh karena itu, memprioritaskan formalisasi dan pendaftaran usaha-usaha ini merupakan prasyarat esensial untuk memasukkan mereka ke dalam sistem perpajakan dan merealisasikan potensi pendapatan secara penuh.

B. Estimasi Produksi dan Nilai Jual Sarang Burung Walet

1. Karakteristik Produksi dan Panen

Sarang burung walet umumnya dipanen dari rumah-rumah walet yang dirancang khusus untuk menarik burung walet bersarang. Pemanenan biasanya dilakukan 3 hingga 4 kali dalam setahun, dengan hasil panen per satu kali pemanenan sekitar 3-4 ons per rumah walet. Ini mengindikasikan bahwa satu rumah walet dapat menghasilkan sekitar 1,2 kg hingga 2,4 kg sarang burung walet per tahun. Produksi sarang burung walet di beberapa wilayah Labuhanbatu, seperti Desa Lagading, masih tergolong berkembang , menunjukkan adanya ruang yang cukup besar untuk peningkatan kapasitas produksi di masa mendatang. Namun, pengusaha sarang burung walet di Labuhanbatu juga dilaporkan sering mengalami gagal panen, yang secara langsung mempengaruhi volume produksi dan, pada gilirannya, kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak.

2. Rentang Harga Pasar Umum Sarang Burung Walet

Harga sarang burung walet di pasaran sangat bervariasi, tergantung pada kualitasnya, seperti tingkat kebersihan, bentuk (mangkok, sudut, patahan), dan keberadaan bulu. Di wilayah pesisir Labuhanbatu, harga sarang walet kotor (belum dibersihkan) berkisar sekitar Rp 15.000.000,- per kilogram. Sementara itu, sarang walet yang sudah bersih (tidak berbulu) memiliki harga jual yang lebih tinggi, berkisar antara Rp 18.000.000,- hingga Rp 23.000.000,- per kilogram. Di tingkat nasional, rentang harga juga sangat luas, mulai dari sekitar Rp 4.000 per gram untuk hancuran bersih hingga Rp 26.000.000 per kilogram untuk kualitas super.

Variasi harga pasar yang luas ini, ditambah dengan laporan mengenai gagal panen, menimbulkan tantangan signifikan dalam menentukan “Nilai Jual Sarang Burung Walet” secara akurat, yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Tanpa mekanisme yang kuat dan transparan untuk menilai sarang walet berdasarkan kondisi pasar aktual dan variasi kualitas, proses pemungutan pajak menjadi rentan terhadap manipulasi dan pelaporan yang tidak akurat, yang secara langsung berdampak pada potensi penerimaan daerah. Hal ini juga terlihat di daerah lain, di mana system self-assessment tanpa pengawasan yang ketat dapat menyebabkan manipulasi pelaporan pajak.

Estimasi Potensi Produksi dan Nilai Jual Sarang Burung Walet Tahunan di Kabupaten Labuhanbatu

Untuk mengestimasi potensi penerimaan pajak, diasumsikan jumlah usaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Labuhanbatu adalah sekitar 250 unit (berdasarkan informasi “ratusan usaha” dan membandingkan dengan data daerah lain seperti Penajam Paser Utara yang memiliki 355 rumah walet dari 240 petani/pengusaha). Tarif pajak yang digunakan adalah 2,5% sesuai Peraturan Nasional Nomor 1 Tahun 2023, dengan catatan bahwa tarif lokal dalam Perda Labuhanbatu 10/2011 perlu diverifikasi.

Catatan: Estimasi ini bersifat indikatif dan dapat berubah secara signifikan dengan ketersediaan data yang lebih akurat mengenai jumlah riil usaha, volume produksi aktual, dan harga pasar yang ditetapkan secara resmi di Kabupaten Labuhanbatu.

Estimasi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor sarang burung walet di Kabupaten Labuhanbatu dapat mencapai angka yang substansial, yaitu sekitar Rp 230 juta per tahun, bahkan dengan asumsi konservatif. Angka ini jauh melampaui realisasi penerimaan pajak sarang burung walet yang tercatat sebesar Rp 11.800.000 pada tahun 2016 di Labuhanbatu Utara (yang merupakan pemekaran dari Labuhanbatu)  dan Rp 4.000.000 pada tahun 2021. Perbedaan yang sangat besar ini menggarisbawahi adanya potensi yang belum tergali secara maksimal.

C. Rantai Nilai Ekonomi Sarang Burung Walet dan Peran Pelaku Usaha

Rantai nilai sarang burung walet melibatkan beberapa pelaku utama, yaitu petani atau pengusaha penangkaran, pengepul atau tengkulak, dan eksportir. Pengepul seringkali berperan sebagai perantara langsung yang menghubungkan petani dengan pasar yang lebih besar, termasuk para eksportir.

Indonesia, sebagai produsen sarang burung walet terbesar di dunia, menghadapi kompleksitas pasar global, terutama adanya hambatan non-tarif dari negara tujuan ekspor utama seperti Tiongkok. Hambatan ini dirancang untuk mengontrol rantai pasok dari hulu ke hilir melalui persyaratan sertifikasi yang ketat. Kondisi pasar global ini dapat mempengaruhi profitabilitas pengusaha lokal dan, pada gilirannya, kesediaan serta kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak.

Pajak sarang burung walet didefinisikan sebagai pajak atas “pengambilan dan/atau pengusahaan” yang secara umum menunjuk kepada produsen atau petani. Namun, rantai nilai ekonomi sarang burung walet bersifat kompleks, melibatkan berbagai aktor yang menambahkan nilai di setiap tahapan. Jika pajak hanya dipungut pada tahap produksi awal (petani), sementara margin keuntungan yang signifikan diperoleh oleh perantara atau eksportir, maka potensi penerimaan pajak secara keseluruhan mungkin tidak tertangkap sepenuhnya. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai siapa yang menjadi “Wajib Pajak” pada setiap tahapan rantai nilai ini (petani, pengepul, atau eksportir) sangat penting untuk efektivitas pemungutan pajak. Mempertimbangkan potensi pemungutan pajak di titik-titik lain dalam rantai nilai, seperti pada pengepul yang seringkali berlokasi di luar Labuhanbatu, dapat menjadi strategi untuk menangkap nilai tambah yang lebih besar.

IV. Tantangan dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Labuhanbatu

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Labuhanbatu menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, yang berkontribusi pada rendahnya realisasi penerimaan pajak dari sektor yang sebenarnya memiliki potensi besar.

A. Identifikasi Wajib Pajak dan Pendataan

Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan mendata seluruh wajib pajak sarang burung walet. Banyak dari usaha penangkaran walet di Labuhanbatu, terutama di daerah pesisir, diduga beroperasi tanpa izin usaha peternakan yang lengkap. Kondisi ini menyebabkan usaha-usaha tersebut tidak terdaftar secara resmi dalam basis data pemerintah daerah, sehingga sulit untuk diawasi dan dikenakan pajak. Tanpa data yang akurat mengenai jumlah dan lokasi usaha, upaya pemungutan pajak menjadi tidak efektif.

B. Kepatuhan Wajib Pajak dan Transparansi Pelaporan

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Labuhanbatu masih rendah. Banyak pengusaha sarang burung walet dilaporkan tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2011. Sistem self-assessment yang diterapkan, meskipun secara administratif sederhana, sangat rentan terhadap manipulasi dan pelaporan yang tidak jujur dari wajib pajak. Pengusaha cenderung melaporkan volume produksi atau nilai jual yang lebih rendah dari sebenarnya untuk mengurangi beban pajak. Selain itu, beberapa wajib pajak merasa bahwa tarif pajak yang ditentukan terlalu besar, yang juga dapat mempengaruhi motivasi mereka untuk patuh.

C. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan terhadap usaha penangkaran sarang burung walet di Labuhanbatu masih belum optimal. Banyak pemilik penangkaran tinggal jauh dari lokasi usahanya, bahkan ada yang berdomisili di Medan. Hal ini menyulitkan petugas pajak untuk melakukan pengawasan rutin dan memastikan kepatuhan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD), seperti menggembok pintu gedung penangkaran, seringkali tidak berhasil karena gembok dirusak oleh pemilik atau preman yang disewa untuk menjaga usaha. Ketiadaan sanksi yang efektif dari pemerintah juga menjadi faktor penyebab rendahnya kepatuhan.

D. Koordinasi Antar Instansi

Efektivitas pemungutan pajak juga terhambat oleh kurangnya koordinasi yang optimal antar instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Usaha sarang burung walet melibatkan berbagai aspek, mulai dari perizinan (Dinas Perizinan), pengawasan peternakan (Dinas Pertanian), hingga pemungutan pajak (Badan Pendapatan Daerah). Kurangnya sinergi dalam pendataan, pengawasan, dan penegakan regulasi dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh wajib pajak yang tidak patuh.

E. Fluktuasi Harga dan Produksi

Sifat fluktuatif harga sarang burung walet di pasaran, serta adanya risiko gagal panen yang sering dialami oleh pengusaha, juga menjadi tantangan dalam penetapan dan pemungutan pajak. Perubahan harga yang cepat dan tidak terduga dapat menyulitkan penentuan nilai jual sebagai dasar pengenaan pajak yang adil dan akurat. Gagal panen juga secara langsung mengurangi kapasitas wajib pajak untuk membayar pajak, meskipun kewajiban pajaknya tetap ada.

V. Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Labuhanbatu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-faceted, mencakup aspek regulasi, administrasi, pengawasan, dan kolaborasi.

A. Penyempurnaan Regulasi

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu perlu segera meninjau dan menyelaraskan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dengan Peraturan Nasional Nomor 1 Tahun 2023, khususnya terkait tarif pajak. Harmonisasi tarif menjadi 2,5% sesuai peraturan nasional dapat meningkatkan persepsi keadilan di kalangan wajib pajak dan mendorong kepatuhan. Selain itu, Perda perlu diperjelas mengenai mekanisme penetapan harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah. Penetapan harga ini harus dilakukan secara transparan dan berkala, mungkin melibatkan survei pasar atau pembentukan tim penilai independen, untuk mengurangi potensi manipulasi nilai jual yang dilaporkan oleh wajib pajak.

B. Peningkatan Pendataan dan Formalisasi Usaha

Langkah proaktif dalam mengidentifikasi dan mendaftarkan usaha penangkaran sarang burung walet yang belum berizin adalah prioritas utama. Ini dapat dilakukan melalui:

1. Survei Lapangan Komprehensif: Mengirim tim gabungan dari Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, dan Dinas Perizinan untuk melakukan pendataan langsung di lapangan, terutama di daerah pesisir yang diketahui banyak terdapat usaha walet.
2. Program Pemutihan atau Insentif Pendaftaran: Menawarkan insentif bagi pengusaha yang bersedia mendaftarkan usahanya dan mengurus perizinan dalam jangka waktu tertentu, seperti kemudahan proses atau keringanan sanksi administratif awal.
3. Pemanfaatan Data Lintas Sektor: Mengintegrasikan data dari instansi lain seperti Dinas Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup (terkait UKL/UPL), dan bahkan data kelistrikan atau bangunan untuk mengidentifikasi potensi usaha walet yang belum terdaftar.

C. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Mengingat kelemahan sistem self-assessment dan tantangan pengawasan terhadap pemilik yang tidak berdomisili di lokasi usaha, penguatan pengawasan dan penegakan hukum sangat diperlukan:

1. Peningkatan Frekuensi dan Intensitas Pemeriksaan: Melakukan pemeriksaan pajak secara berkala dan mendadak terhadap wajib pajak, terutama yang terindikasi melakukan underreporting.
2. Penerapan Sanksi yang Tegas dan Konsisten: Mengimplementasikan sanksi administratif berupa bunga dan denda bagi wajib pajak yang terlambat atau kurang membayar pajak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku Penagihan pajak juga harus dilakukan secara tegas, dimulai dengan surat teguran hingga surat paksa jika diperlukan.
3. Pembentukan Tim Khusus: Membentuk tim gabungan yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mengatasi praktik-praktik yang merugikan daerah, seperti perusakan gembok atau pembayaran kepada preman.

D. Edukasi dan Sosialisasi Wajib Pajak

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka adalah kunci. Program edukasi dan sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan, menjelaskan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dan manfaat kepatuhan. Materi sosialisasi harus mudah dipahami dan disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan langsung, media massa, dan media sosial.

E. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Adopsi teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pemungutan pajak:

1. Sistem Pelaporan Online: Mengembangkan platform online untuk pelaporan SPTPD yang memudahkan wajib pajak dan mengurangi interaksi langsung yang rentan terhadap praktik tidak jujur.
2. Basis Data Terintegrasi: Membangun basis data wajib pajak dan usaha sarang burung walet yang terintegrasi antar instansi untuk memudahkan pendataan, pemantauan, dan analisis potensi.
3. Penggunaan Teknologi Pemantauan: Menerapkan teknologi seperti sensor suhu dan kelembapan, serta pemantauan suara walet secara otomatis, yang dapat membantu dalam estimasi produksi secara lebih akurat dan mengurangi ketergantungan pada laporan wajib pajak.¹

F. Insentif dan Disinsentif

Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pemberian insentif bagi wajib pajak yang patuh dan berprestasi, seperti penghargaan atau kemudahan akses layanan publik tertentu. Sebaliknya, disinsentif yang jelas, seperti sanksi administratif yang progresif atau publikasi daftar wajib pajak yang tidak patuh, dapat mendorong kepatuhan.

G. Studi Kasus Keberhasilan Daerah Lain

Mempelajari dan mengadaptasi strategi yang berhasil di daerah lain dapat memberikan panduan berharga. Misalnya, beberapa daerah telah berhasil meningkatkan PAD dari pajak sarang burung walet melalui sosialisasi intensif dan penetapan tarif yang jelas. Meskipun ada tantangan serupa di daerah lain seperti Sanggau yang mengalami potential loss besar karena kurangnya sanksi dan strategi yang optimal , pengalaman dari daerah yang berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara yang menargetkan peningkatan PAD melalui pajak sarang walet 10% , dapat menjadi acuan. Kunci keberhasilan seringkali terletak pada kombinasi regulasi yang jelas, pendataan yang akurat, pengawasan yang kuat, dan kesadaran wajib pajak yang tinggi.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Kabupaten Labuhanbatu memiliki potensi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet yang sangat besar dan belum tergali secara maksimal. Industri sarang burung walet di daerah ini, dengan keberadaan ratusan usaha penangkaran, dapat menyumbang ratusan juta rupiah per tahun ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola dengan optimal. Namun, realisasi penerimaan pajak saat ini masih sangat rendah, jauh di bawah potensi yang diestimasi.

Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi:

1. Kesenjangan Regulasi: Potensi ketidakselarasan antara Perda lokal dengan peraturan nasional terbaru mengenai tarif pajak, serta kurangnya kejelasan dalam penetapan nilai jual sarang burung walet.
2. Tantangan Administratif: Kesulitan dalam mengidentifikasi dan mendata seluruh wajib pajak, terutama yang beroperasi tanpa izin usaha.
3. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak: Sistem self-assessment yang rentan terhadap manipulasi dan kurangnya kejujuran, diperparah oleh kurangnya kesadaran dan persepsi wajib pajak bahwa pajak terlalu besar.
4. Kelemahan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Keterbatasan dalam pengawasan lapangan, inefektivitas sanksi, dan tantangan yang timbul dari pemilik usaha yang tidak berdomisili di lokasi penangkaran.
5. Kurangnya Koordinasi: Belum optimalnya sinergi antar instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemungutan pajak.

B. Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Labuhanbatu, direkomendasikan langkah-langkah strategis berikut:

1. Harmonisasi Regulasi dan Transparansi Penilaian:
   • Segera revisi atau sesuaikan Perda Kabupaten Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2011 untuk menyelaraskan tarif pajak dengan Peraturan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 2,5%.
   • Tetapkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur secara detail mekanisme penetapan harga pasaran umum sarang burung walet yang transparan dan berkala, melibatkan survei pasar yang kredibel.
2. Peningkatan Pendataan dan Formalisasi Usaha:
   • Luncurkan program pendataan dan verifikasi lapangan secara masif dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi seluruh usaha penangkaran sarang burung walet di Labuhanbatu, termasuk yang belum berizin.
   • Fasilitasi proses perizinan usaha bagi pengusaha walet yang belum berizin, mungkin dengan program pemutihan atau penyederhanaan prosedur, untuk membawa mereka ke dalam sistem formal.
   • Bangun basis data terintegrasi antara Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, dan Dinas Perizinan untuk memastikan data wajib pajak yang akurat dan up-to-date.
3. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum:
   • Tingkatkan kapasitas dan jumlah petugas pengawas pajak yang fokus pada sektor sarang burung walet.
   • Kembangkan strategi pengawasan yang inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi pemantauan jarak jauh jika memungkinkan, untuk mengatasi tantangan pemilik yang tidak berdomisili di lokasi.
   • Terapkan sanksi administratif dan penagihan pajak secara konsisten dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk penerbitan surat teguran dan surat paksa.
   • Jalin kerja sama yang lebih erat dengan aparat penegak hukum untuk mengatasi praktik-praktik ilegal yang menghambat pemungutan pajak.
4. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak:
   • Selenggarakan program sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada seluruh pengusaha sarang burung walet mengenai hak dan kewajiban perpajakan mereka, serta pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.
   • Sediakan saluran komunikasi yang mudah diakses bagi wajib pajak untuk bertanya dan mendapatkan informasi terkait pajak sarang burung walet.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi:
   • Pertimbangkan pengembangan sistem pelaporan pajak secara daring (online) untuk memudahkan wajib pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi.
   • Manfaatkan data dan analisis prediktif untuk mengidentifikasi potensi underreporting dan menargetkan pemeriksaan secara lebih efektif.

Dengan implementasi strategi yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat secara signifikan meningkatkan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet, mengubah potensi besar ini menjadi kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah dan mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka :

1. Produksi Peternakan Burung Walet – Desa Lagading, diakses Juli 17, 2025, https://lagading.digitaldesa.id/potensi/produksi-peternakan-burung-walet
2. Peran Usaha Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sumber Agung Kab. Muaro Jambi – Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia, diakses Juli 17, 2025, https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa/article/download/196/182/597
3. ANALISIS SISTEM PENGAWASAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SKRIPSI Dia – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diakses Juli 17, 2025, http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/11804/Skripsi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4. Analisis Pendapatan Usaha Sarang Burung Walet Desa Tanah Poleang Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana, diakses Juli 17, 2025, https://bussines.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/33/19/265
5. RATUSAN USAHA SARANG WALET DI DAERAH PESISIR LABUHANBATU DIDUGA TIDAK MEMILIKI IZIN AKIBATKAN NEGARA DIRUGIKAN RATUSAN MILYAR – liputanhukum.com, diakses Juli 17, 2025, https://liputanhukum.com/2020/07/05/ratusan-usaha-sarang-walet-di-daerah-pesisir-labuhanbatu-diduga-tidak-memiliki-izin-akibatkan-negara-dirugikan-ratusan-milyar/
6. Pemkab Nyerah Tangani Retribusi Sarang Walet – JariUngu.com, diakses Juli 17, 2025, https://jariungu.com/berita_list.php?idBerita=47589
7. peraturan daerah kota banjarbaru – tahun 2013 – nomor, diakses Juli 17, 2025, https://jdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2013/05-2013.pdf
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 10 Tahun 2011, diakses Juli 17, 2025, https://peraturan.infoasn.id/kabupaten/peraturan-daerah-kabupaten-labuhanbatu-nomor-10-tahun-2011/
9. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU, diakses Juli 17, 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Download/22894/Perda%2010_2011_Pajak%20Sarang%20Burung%20Walet.pdf
10. PERDA Kab. Labuhan Batu No. 10 Tahun 2011 – Peraturan BPK, diakses Juli 17, 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Details/33842/perda-kab-labuhan-batu-no-10-tahun-2011
11. Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2023 – Ortax, diakses Juli 17, 2025, https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25606
12. TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET – Peraturan BPK, diakses Juli 17, 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/269088/367.%20PERDA-NO-14-TAHUN-20120001.pdf
13. Kajian Desain Kebijakan Pajak Sarang Burung Walet – Opini Kemenkeu, diakses Juli 17, 2025, https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/kajian-desain-kebijakan-pajak-sarang-burung-walet-
14. IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN SINTANG | NIM. A1012181101 | Jurnal Fatwa Hukum, diakses Juli 17, 2025, https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/54245
15. POTENTIAL LOSS PAJAK SARANG BURUNG WALET KABUPATEN SANGGAU STUDI KASUS KECAMATAN KAPUAS – Jurnal Untan, diakses Juli 17, 2025, https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/download/52211/75676593397
16. Penajam Tingkatkan PAD Melalui Pajak Sarang Walet – ANTARA News Kalimantan Timur, diakses Juli 17, 2025, https://kaltim.antaranews.com/berita/24845/penajam-tingkatkan-pad-melalui-pajak-sarang-walet
17. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah 2016 – Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Utara, diakses Juli 17, 2025, https://labuhanbatuutarakab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAyIzE=/realisasi-pendapatan-pajak-daerah-2016.html
18. ANALISIS KELAYAKAN PENGEMBANGAN USAHA PENANGKARAN BURUNG WALET DI DESA NEGERI LAMA, LABUHAN BATU, SUMATERA UTARA SKRIPSI, diakses Juli 17, 2025, https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/5967/Cover%20-%20Bab1%20-%206113067sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y
19. Optimalkan PAD Dari Pajak Sarang Burung Walet, diakses Juli 17, 2025, https://kalteng.bpk.go.id/download/optimalkan-pad-dari-pajak-sarang-burung-walet/