Masyarakat Sipil di Indonesia: Sejarah dan Dinamika Gerakan

Pendahuluan: Memahami Konseptualisasi Masyarakat Sipil di Indonesia

Masyarakat sipil adalah pilar fundamental dalam setiap sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik. Peran dan fungsinya menjadi semakin krusial dalam konteks Indonesia, di mana transisi dari rezim otoriter ke sistem demokrasi telah menempatkan masyarakat sipil sebagai kekuatan penggerak yang esensial dalam pengawasan, advokasi, dan pembangunan. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan mendalam mengenai masyarakat sipil di Indonesia, menguraikan lintasan sejarahnya, menganalisis dinamika gerakan-gerakan kunci, mengkaji inovasi strategis yang diadopsi, dan menyoroti tantangan yang terus berlanjut. Kajian ini tidak hanya akan memaparkan fakta, tetapi juga menggali interkoneksi yang rumit antarberbagai elemen, menawarkan pemahaman yang bernuansa tentang lanskap masyarakat sipil kontemporer.

Definisi dan Konseptualisasi

Konsep masyarakat sipil sangat luas dan multi-dimensi. Salah satu definisi yang sering digunakan, seperti yang diusung oleh CIVICUS, menggambarkan masyarakat sipil sebagai “sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, di mana orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama”. Definisi ini menekankan sifat masyarakat sipil sebagai entitas independen yang berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (counter-power ) terhadap kekuasaan negara dan pengaruh pasar. Hal ini sangat relevan dalam konteks politik, di mana masyarakat sipil berperan sebagai pengawas terhadap kebijakan pemerintah dan sektor bisnis, memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik.

Di sisi lain, Cohen dan Arato (1992) menawarkan definisi yang lebih inklusif, mendeskripsikan masyarakat sipil sebagai “wilayah interaksi sosial yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial paling akrab (khususnya keluarga), asosiasi (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan berbagai”. Definisi ini melampaui batasan organisasi formal, mengakui bahwa akar masyarakat sipil di Indonesia seringkali terjalin erat dengan basis sosial-budaya dan keagamaan.

Kedua definisi ini, meskipun memiliki fokus yang berbeda, saling melengkapi dalam memberikan gambaran utuh tentang masyarakat sipil di Indonesia. Definisi CIVICUS sangat berguna untuk menganalisis peran masyarakat sipil sebagai entitas yang mandiri dan kritis, yang menjadi karakter khas gerakan advokasi dan pengawasan. Sementara itu, definisi Cohen dan Arato membantu memahami bahwa pergerakan di Indonesia tidak hanya dimotori oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) modern, tetapi juga oleh organisasi-organisasi tradisional, keagamaan, dan komunitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan masyarakat sipil di Indonesia tidak hanya berpusat pada LSM-LSM yang vokal di ibu kota, tetapi juga berakar kuat dari lembaga-lembaga adat dan keagamaan di tingkat akar rumput, yang kerap kali menjadi kekuatan pendorong dalam isu-isu lokal seperti antikorupsi dan pemilu demokratis.

Lintasan Sejarah Masyarakat Sipil: Dari Represi Orde Baru Menuju Pluralisasi Pasca-Reformasi

Lintasan sejarah masyarakat sipil di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik negara, terutama transisi dari rezim otoriter ke era demokrasi. Periode ini menjadi arena pertarungan dan adaptasi yang membentuk karakter gerakan masyarakat sipil hingga saat ini.

Era Orde Baru (1966-1998): Represi Negara dan Strategi Adaptasi

Di bawah rezim Orde Baru, kehidupan sosial dan politik di Indonesia ditandai oleh sentralisasi kekuasaan dan kontrol ketat oleh negara. Seluruh institusi politik dan sosial secara sistematis diatur dan diawasi untuk memastikan loyalitas dan stabilitas, dengan tujuan meminimalkan potensi oposisi. Salah satu alat utama yang digunakan pemerintah adalah Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) No. 8 Tahun 1985. Undang-undang ini merupakan warisan hukum yang bersifat represif, dirancang secara khusus untuk mengontrol organisasi masyarakat sipil dan membungkam suara-suara kritis.

Meskipun demikian, LSM dan kelompok-kelompok kritis lainnya tidak sepenuhnya menyerah pada represi negara. Mereka berupaya untuk bertahan dan mengembangkan strategi yang berlawanan dengan watak otoriter dan represif rezim yang mereka hadapi. Posisi mereka, yang seringkali berlawanan dengan rezim Soeharto, memaksa mereka untuk memainkan peran sebagai “kekuatan pengimbang” (countervailling power ) yang konfrontasional dan frontal. Perjuangan mereka berfokus pada pembelaan terhadap rakyat yang mengalami perlakuan sewenang-wenang dan tidak adil, melakukan kontrol terhadap tindakan negara yang tidak demokratis, dan memberdayakan masyarakat agar mampu memperjuangkan kepentingannya sendiri. Upaya ini, bersama dengan komponen masyarakat sipil lainnya, akhirnya berhasil menumbangkan kekuasaan yang telah mencengkeram panggung politik Indonesia selama 32 tahun.

Era Reformasi (1998-Saat Ini): Kebangkitan dan Tantangan Baru

Peristiwa Reformasi 1998 merupakan titik balik krusial. Perjuangan mahasiswa yang didukung oleh rakyat memainkan peran sebagai “promotor gerakan” yang menuntut tiga hal utama, yaitu: membubarkan PKI dan ormas-ormasnya, merombak Kabinet Dwikora, dan menurunkan harga-harga, yang dikenal sebagai Tritura. Selain itu, gerakan mahasiswa mencetuskan 6 Agenda Reformasi 1998, termasuk tuntutan untuk mengadili Soeharto, mengamendemen UUD 1945, menghapus dwifungsi ABRI, dan memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tekanan dari gerakan mahasiswa dan masyarakat luas akhirnya membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa.

Jatuhnya Orde Baru membuka ruang demokrasi yang sebelumnya tertutup, memungkinkan kebangkitan pesat masyarakat sipil. Banyak organisasi baru bermunculan, dan LSM lama mendapatkan peran yang lebih aktif. Namun, kebebasan ini juga membawa tantangan baru. Era Reformasi mengubah dinamika hubungan antara masyarakat sipil dan negara. Jika sebelumnya LSM adalah oposisi frontal, pasca-Reformasi negara cenderung melihat mereka sebagai “mitra” dalam mensukseskan agenda-agenda pembangunan.

Pergeseran ini membawa kompleksitas baru. Berbeda dengan era Orde Baru di mana ancaman datang dari luar (represi dan kontrol), tantangan pasca-Reformasi bersifat internal. Materi riset menunjukkan bahwa banyak LSM mengalami “disorientasi gerakan,” dengan beberapa di antaranya menjadi partisan atau berorientasi pada keuntungan ekonomi dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan ruang demokrasi tidak secara otomatis menghasilkan gerakan yang lebih kuat dan idealis. Sebaliknya, hal itu menciptakan godaan dan risiko baru, di mana independensi dan idealisme dapat terkikis. Laporan ini menggarisbawahi pentingnya bagi masyarakat sipil untuk secara terus-menerus mengevaluasi diri dan menegaskan kembali independensinya, baik secara finansial maupun politik, agar tidak menjadi bagian dari problem sosial yang mereka coba selesaikan.

Aktor dan Gerakan Kunci Berdasarkan Isu: Studi Kasus Tematik

Masyarakat sipil di Indonesia memiliki lanskap yang beragam, terdiri dari berbagai organisasi yang bergerak di berbagai isu strategis. Dari isu-isu klasik seperti demokrasi dan hak asasi manusia hingga isu-isu kontemporer seperti lingkungan dan kebebasan digital, masyarakat sipil terus memainkan peran vital.

Gerakan Demokrasi, HAM, dan Anti-Korupsi

Salah satu pilar utama gerakan masyarakat sipil di Indonesia adalah advokasi hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan pemberantasan korupsi. Sejak tahun 1970, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah memberikan bantuan hukum kepada komunitas yang terpinggirkan, memainkan peran penting dalam memastikan akses keadilan bagi kelompok yang terabaikan.

Di bidang antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menjadi salah satu organisasi yang paling menonjol. ICW didirikan pada tahun 1998 dengan tujuan memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan sistem yang bersih dari korupsi. Peran ICW meliputi:

• Pengawasan dan Advokasi Kebijakan: ICW memantau kekayaan pejabat publik melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mengadvokasi reformasi kebijakan antikorupsi.
• Edukasi dan Pemberdayaan Publik: ICW menggalakkan gerakan antikorupsi melalui berbagai inisiatif, termasuk Sekolah Antikorupsi (Sakti), yang bertujuan menumbuhkan bibit baru yang fokus pada pencegahan korupsi.
• Kolaborasi dengan Penegak Hukum: ICW, bersama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya, seringkali berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan korupsi berbasis masyarakat.

Di tingkat lokal, gerakan antikorupsi juga menunjukkan efektivitasnya melalui pendekatan kultural yang berbasis nilai-nilai adat. Sebagai contoh, di Nagari Situjuah Batua, masyarakat sipil yang terorganisir dalam lembaga adat terbukti efektif dalam menolak politik uang, menunjukkan bahwa homogenitas dan kontrol lembaga adat dapat berfungsi sebagai norma pengikat yang kuat.

Gerakan Lingkungan Hidup

Gerakan lingkungan hidup di Indonesia tidak hanya berfokus pada konservasi alam, tetapi juga menegaskan bahwa isu-isu lingkungan adalah bagian integral dari perjuangan untuk keadilan sosial dan HAM. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), sebagai salah satu NGO lingkungan terkemuka, menyoroti isu-isu keadilan ekologis dan mengadvokasi hak atas lingkungan hidup. WALHI menempatkan perjuangan lingkungan dalam konteks demokratisasi, di mana ia berfungsi sebagai kekuatan pengimbang terhadap rezim yang otoriter dan pro-korporasi.

Greenpeace Indonesia, dengan nilai-nilai dasar seperti aksi tanpa kekerasan dan independensi finansial, juga memainkan peran penting dalam menyuarakan isu-isu lingkungan dengan memenangkan banyak kampanye. Perjuangan mereka menyoroti bagaimana kerusakan lingkungan seringkali merupakan cerminan dari kegagalan tata kelola dan kebijakan yang memandang alam hanya sebagai komoditas. Kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan serangan terhadap lembaga seperti LBH Jogjakarta merupakan tantangan besar yang menunjukkan menyempitnya ruang demokrasi bagi mereka yang berjuang melawan ketidakadilan struktural.

Gerakan Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik (Studi Kasus UU ITE dan RKUHP)

Masyarakat sipil secara aktif terlibat dalam proses legislasi, terutama dalam menuntut reformasi terhadap undang-undang yang dianggap mengancam hak-hak sipil. Salah satu studi kasus yang menonjol adalah advokasi untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun tujuan awalnya adalah untuk menjamin kepastian hukum, UU ITE dinilai memiliki “pasal karet” yang rentan menyasar masyarakat sipil dan mengancam kebebasan berekspresi. Gerakan masyarakat sipil, seperti yang diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat Anti Kriminalisasi ITE (PAKU ITE), secara gigih mengadvokasi revisi undang-undang ini, bahkan menggalang dana untuk membantu korban.

Upaya serupa juga terlihat dalam proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aliansi Nasional Reformasi KUHP, yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Elsam, menyoroti kelemahan dalam rancangan revisi KUHP. Mereka mengeluhkan bahwa rancangan tersebut justru menghidupkan kembali pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi, yang tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998. Selain itu, aliansi ini juga menyoroti kelemahan dalam pidana lingkungan hidup, yang dinilai pro-korporasi dan sulit diimplementasikan. Kasus-kasus ini menunjukkan peran penting masyarakat sipil sebagai pengawas legislasi dan penegak hak-hak sipil.

Tabel 1: Profil Organisasi Masyarakat Sipil Kunci di Indonesia

Evolusi Aktivisme: Dari Jalanan ke Ruang Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi lanskap aktivisme di Indonesia. Aktivisme kini tidak lagi terbatas pada aksi massa di ruang publik fisik, tetapi telah bergeser ke basis digital. Fenomena ini, yang sering disebut aktivisme digital, memainkan peran penting dalam memobilisasi dukungan, membentuk opini publik, dan memicu isu-isu yang berkembang.

Konvergensi Ruang Publik

Media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif untuk gerakan sosial karena kemampuannya dalam memobilisasi massa yang lebih besar, membangun opini publik, dan mencari solusi bersama. Sebuah studi kasus menunjukkan bahwa gerakan repost di media sosial berhasil menjangkau 1,7 juta orang hanya dalam satu jam, menunjukkan potensi besar aktivisme digital dalam mendorong gerakan moral masyarakat sipil. Kemunculan cyberspace telah mengubah ruang publik menjadi arena digital di mana masyarakat dapat berdialog, berdebat, dan bertukar informasi.

Studi Kasus Aktivisme Digital

Platform petisi daring seperti Change.org menjadi contoh nyata bagaimana teknologi memfasilitasi partisipasi warga dalam urusan publik. Platform ini berfungsi sebagai saluran penghubung antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Kasus seperti petisi untuk pembebasan gajah di Kebun Binatang Surabaya menunjukkan bahwa petisi online tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, untuk memenangkan advokasi.

Selain itu, aktivisme digital juga diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang tidak konvensional, seperti gerakan fandom K-Pop. Sebuah studi menunjukkan bahwa fandom ini tidak apolitis, melainkan peduli pada isu-isu politik di Indonesia dan menggunakan aktivisme digital untuk mengkritik isu-isu seperti RUU Cipta Kerja. Organisasi lingkungan seperti Greenpeace juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk kampanye lingkungan. Konten edukatif yang dikemas menarik di platform ini tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga memberdayakan publik untuk menjadi bagian dari solusi.

Meskipun aktivisme digital menawarkan peluang besar, hal ini juga menghadirkan tantangan signifikan. Kemajuan teknologi informasi juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan “sensor online secara berlebihan, pengawasan siber secara massif dan melakukan pemutusan internet secara sepihak,” yang dapat menuju pada “otoritarianisme digital”. Dalam konteks ini, keberadaan “pasal karet” dalam UU ITE menjadi sangat problematis karena memperkuat tindakan kriminalisasi terhadap warga sipil yang mengkritik pemerintah, menciptakan pertarungan baru di ruang digital.

Tantangan, Peluang, dan Jalan ke Depan

Perjalanan masyarakat sipil di Indonesia penuh dengan kontradiksi. Meskipun telah berkembang pesat pasca-Reformasi, ia terus menghadapi tantangan yang kompleks baik dari dalam maupun luar, sambil juga mengeksplorasi peluang-peluang baru.

Tantangan dan Hambatan

Secara internal, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi organisasi masyarakat sipil adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk dana maupun tenaga kerja. Banyak LSM bergantung pada hibah dan donasi, yang seringkali tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi, sehingga sulit untuk merencanakan dan melaksanakan proyek jangka panjang. Selain itu, isu keberlanjutan juga menjadi persoalan penting, di mana banyak organisasi baru mengalami disorientasi gerakan pasca-Reformasi.

Secara eksternal, tantangan yang paling mendesak adalah menyempitnya ruang demokrasi. Proses pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja, serangan terhadap kantor LBH, dan upaya kriminalisasi terhadap aktivis seperti Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti merupakan indikasi nyata bahwa negara kurang menghargai perjuangan masyarakat sipil. Fenomena ini menunjukkan adanya risiko kemunduran demokrasi, di mana hak-hak sipil dirampas dan suara kritis dibungkam.

Inovasi Strategis dan Kolaborasi

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, masyarakat sipil di Indonesia telah berinovasi. Dalam hal pendanaan, konsep-konsep baru seperti “dana abadi” ( endowment fund ) mulai dikembangkan untuk program penguatan organisasi. Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) juga berperan sebagai motor penggerak ekosistem filantropi nasional, memfasilitasi kolaborasi dan berbagi praktik-praktik baik di antara anggotanya.

Dalam konteks hubungan dengan negara dan sektor swasta, muncul pemahaman baru tentang perlunya “kemitraan” yang lebih matang dan berbasis solusi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil semakin dianggap krusial untuk isu-isu seperti pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak-hak anak. LSM kini berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator, advokat, dan katalisator yang memberdayakan masyarakat di tingkat lokal untuk menentukan jalur pembangunan mereka sendiri. Kematangan masyarakat sipil terletak pada kemampuannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta pada isu-isu tertentu, sambil tetap mempertahankan independensi dan sikap kritis ketika ada penyimpangan. Ini adalah upaya untuk membangun “ruang deliberatif yang matang” yang menolak oposisi biner antara “melawan atau menjadi bagian dari sistem”.

Analisis Komparatif: Masyarakat Sipil Indonesia dalam Konteks Regional Asia Tenggara

Untuk menempatkan dinamika masyarakat sipil Indonesia dalam perspektif yang lebih luas, perbandingan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara menjadi sangat relevan. Sejarah dan konteks politik yang serupa, terutama dalam menghadapi rezim otoriter, telah membentuk karakter masyarakat sipil di kawasan ini.

Perbandingan Sejarah dan Perkembangan

Indonesia dan Filipina berbagi sejarah politik yang hampir sama, di mana keduanya pernah diperintah oleh penguasa otoriter. Di kedua negara, sistem politik elektoral dibuat dan dikendalikan sepenuhnya oleh penguasa, yang mengekang kebebasan sipil dan politik. Namun, data menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kenaikan signifikan dalam peringkat demokrasinya, bahkan secara rata-rata berada lebih tinggi daripada Thailand. Meskipun demikian, perkembangan masyarakat sipil di setiap negara diwarnai oleh latar belakang sosial dan budaya yang unik.

Peran dalam Tata Kelola Regional ASEAN

Masyarakat sipil di Asia Tenggara telah berupaya untuk terlibat dalam lembaga regional seperti ASEAN sejak tahun 1980-an, didorong oleh gagasan para pendiri seperti Adam Malik yang menyatakan bahwa pembangunan perdamaian tidak dapat diserahkan hanya kepada pemerintah. Meskipun ASEAN berkomitmen untuk memperluas partisipasi masyarakat sipil melalui dokumen resmi seperti ASEAN Charter, mekanisme pelibatan yang ada, seperti forum ad hoc dan afiliasi, seringkali berfungsi untuk membatasi organisasi masyarakat sipil agar tidak menantang kebijakan atau mengusulkan agenda alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ruang formal untuk partisipasi, tata kelola regional masih didominasi oleh elite.

Tabel 2: Analisis Komparatif Masyarakat Sipil di Indonesia, Thailand, dan Filipina

Kesimpulan omendasi

Tulisan  ini menyimpulkan bahwa masyarakat sipil di Indonesia adalah entitas yang dinamis dan esensial, yang telah berevolusi secara signifikan dari era represif Orde Baru hingga pluralisme pasca-Reformasi. Perjalanan ini ditandai oleh pergeseran dari oposisi yang konfrontasional menjadi kekuatan yang lebih beragam, yang tidak hanya mengkritik tetapi juga berkolaborasi dalam pembangunan. Aktivisme digital telah membuka babak baru, memungkinkan mobilisasi massa yang belum pernah terjadi sebelumnya, meskipun pada saat yang sama menghadirkan risiko “otoritarianisme digital” yang menjadi medan perjuangan baru. Meskipun menghadapi tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya dan tantangan eksternal seperti menyempitnya ruang demokrasi, masyarakat sipil Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk berinovasi. Dalam konteks regional, Indonesia memiliki ekosistem masyarakat sipil yang relatif lebih kuat dan vokal dibandingkan banyak negara tetangga.

Rekomendasi dan Prospek ke Depan

Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperkuat peran masyarakat sipil di masa depan:

1. Penguatan Kapasitas Internal: Organisasi masyarakat sipil harus berinvestasi pada peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk tata kelola, akuntabilitas, dan diversifikasi sumber pendanaan. Inovasi filantropi dan dukungan dana abadi perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan pada aktor eksternal dan memastikan keberlanjutan.
2. Membangun Ruang Deliberatif yang Matang: Hubungan antara masyarakat sipil dan negara tidak harus selalu oposisi atau mitra, melainkan keduanya. LSM perlu membangun “ruang deliberatif yang matang” di mana mereka dapat memberikan kritik yang konstruktif dan terlibat dalam implementasi kebijakan yang berkelanjutan, sambil tetap menjaga independensi.
3. Memperjuangkan Kebebasan Digital: Mengingat peran sentral teknologi dalam aktivisme kontemporer, masyarakat sipil harus terus mengadvokasi kebijakan yang menjamin kebebasan berekspresi dan melindungi privasi warga negara di ruang digital. Perjuangan melawan “pasal karet” dalam UU ITE harus terus menjadi prioritas.

Masa depan masyarakat sipil di Indonesia akan bergantung pada kemampuannya untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan menjaga keseimbangan antara independensi kritis dan kemitraan strategis. Dengan fondasi yang kuat, masyarakat sipil dapat terus menjadi kekuatan pendorong untuk demokrasi, keadilan, dan pembangunan yang inklusif di Indonesia.

Daftar Pustaka : 

1. Civil Society: Memahami Konsep, Sejarah, Ciri-Ciri, dan Perkembangannya di Indonesia, accessed August 25, 2025, https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/inside/civil-society/
2. Efektifitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab. Lima Puluh Kota …, accessed August 25, 2025, https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/731/128/2386
3. inventarisasi sumber sejarah masa orde baru sampai reformasi (tahun 1966 – Repositori Institusi, accessed August 25, 2025, https://repositori.kemendikdasmen.go.id/23786/1/INVENTARISASI%20SUMBER%20SEJARAH%20MASA%20ORDE%20BARU%20SAMPAI%20REFORMASI%20%28TAHUN%201966%20-%201998%29.pdf
4. PERANAN LSM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, accessed August 25, 2025, https://ejournal.poltekesos.ac.id/index.php/Sosioinforma/article/download/968/505/2507
5. UU Ormas Warisan Hukum yang Bersifat Represif Zaman Rezim Orba – YLBHI, accessed August 25, 2025, https://ylbhi.or.id/informasi/berita/uu-ormas-warisan-hukum-yang-bersifat-represif-zaman-rezim-orba/
6. Politik Pengendalian Rezim terhadap Organisasi Masyarakat (THE POLITICS OF REGIME TO CONTROL MASS ORGANIZATIONS) – Jurnal DPR RI, accessed August 25, 2025, https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/download/1875/883
7. Peran LSM dalam penguatan Civil Society di Indonesia : studi kasus Walh, accessed August 25, 2025, https://lib.ui.ac.id/detail?id=75856&lokasi=lokal
8. Mengakhiri Konflik LSM dan Pemerintah – ICW, accessed August 25, 2025, https://antikorupsi.org/id/article/mengakhiri-konflik-lsm-dan-pemerintah
9. Peran Mahasiswa dalam Peristiwa Reformasi 1998 – Kompas.com, accessed August 25, 2025, https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/19/170000279/peran-mahasiswa-dalam-peristiwa-reformasi-1998
10. 26 Tahun Reformasi: Menelisik Peran Mahasiswa sebagai Promotor Gerakan, accessed August 25, 2025, https://www.kompasiana.com/muhammadfajaralfirdausy2766/664c3331147093173f5d08b4/26-tahun-reformasi-menelisik-peran-mahasiswa-sebagai-promotor-gerakan
11. Menegaskan Kembali Independensi dan Mekanisme Gerakan LSM – Askara.co, accessed August 25, 2025, https://www.askara.co/read/2025/02/27/53868/menegaskan-kembali-independensi-dan-mekanisme-gerakan-lsm
12. Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undnag-undang Keormasan – Universitas Lampung, accessed August 25, 2025, https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/325/284/987
13. Siapa Kami? – Sahabat ICW, accessed August 25, 2025, https://sahabaticw.org/page/read/siapa-kami
14. Gerakan Masyarakat untuk Indonesia Bersih dari Korupsi …, accessed August 25, 2025, https://ti.or.id/gerakan-masyarakat-untuk-indonesia-bersih-dari-korupsi/
15. Dorong Pencegahan Korupsi Berbasis Masyarakat, KPK dan LP2I Tipikor Bangun Sinergi, accessed August 25, 2025, https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/dorong-pencegahan-korupsi-berbasis-masyarakat-kpk-dan-lp2i-tipikor-bangun-sinergi
16. Masyarakat Sipil Tak Boleh Lagi Disepelekan | WALHI, accessed August 25, 2025, https://www.walhi.or.id/masyarakat-sipil-tak-boleh-lagi-disepelekan
17. 10 NGO dan Yayasan Lingkungan Paling Terkenal di Indonesia, accessed August 25, 2025, https://lindungihutan.com/blog/10-ngo-dan-yayasan-lingkungan-di-indonesia/
18. Revisi UU ITE Harus Mampu Perkuat Perlindungan terhadap Setiap Warga Negara, accessed August 25, 2025, https://www.mpr.go.id/berita/Revisi-UU-ITE-Harus-Mampu-Perkuat-Perlindungan-terhadap-Setiap-Warga-Negara
19. Pasal Karet UU ITE dan Peyelesaian Konflik Digital di Indonesia – Journal of Epistemik Press, accessed August 25, 2025, https://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/download/158/128
20. Ancaman Kebebasan Berekspresi Makin Nyata: Pasal Penghinaan Masuk Revisi KUHP, accessed August 25, 2025, https://reformasikuhp.org/ancaman-kebebasan-berekspresi-makin-nyata-pasal-penghinaan-masuk-revisi-kuhp/
21. Revisi KUHP, Aliansi Nilai Pidana Lingkungan Hidup dan Pelayaran Lemah, accessed August 25, 2025, https://reformasikuhp.org/revisi-kuhp-aliansi-nilai-pidana-lingkungan-hidup-dan-pelayaran-lemah/
22. Perhimpunan Filantropi Indonesia – Aksi Berkelanjutan, accessed August 25, 2025, https://filantropi.or.id/
23. PERAN RUANG DIGITAL SEBAGAI TRANSFORMASI GERAKAN AKSI SOSIAL MAHASISWA MELALUI PLATFORM SOSIAL MEDIA | Anshori | Jurnal Analisa Sosiologi, accessed August 25, 2025, https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/68981
24. Ruang Aktivisme Digital dan Gerakan Sosial – LP3ES, accessed August 25, 2025, https://www.lp3es.or.id/2022/08/23/ruang-aktivisme-digital-dan-gerakan-sosial/
25. Aktivisme dan Jurnalisme Digital Efektif Dorong Gerakan Moral Masyarakat Sipil, accessed August 25, 2025, https://ugm.ac.id/id/berita/aktivisme-dan-jurnalisme-digital-efektif-dorong-gerakan-moral-masyarakat-sipil/
26. Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016, accessed August 25, 2025, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1121&context=jkmi
27. ORG SEBAGAI MEDIA GERAKAN SOSIAL DIGITAL DALAM ISU PETISI PEMBEBASAN GAJAH DI KEBUN BINATANG SURABAYA – ETD UGM, accessed August 25, 2025, http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/114350
28. Aktivisme Digital Fandom ARMY Indonesia dalam Menanggapi Isu RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) di Twitter Bianca Abigail Lasut1, Hed, accessed August 25, 2025, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/download/31894/25786
29. PERAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM @GREENPEACEID SEBAGAI MEDIA KAMPANYE DALAM MENJAGA LINGKUNGAN – Jurnal Ilmu Komunikasi UHO, accessed August 25, 2025, https://jurnalilmukomunikasi.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/32/55/548
30. Memanfaatkan Sosial Media untuk Kampanye Lingkungan: Tantangan dan Peluang, accessed August 25, 2025, https://relungindonesia.org/2024/02/memanfaatkan-sosial-media-untuk-kampanye-lingkungan-tantangan-dan-peluang/
31. Tantangan dan Peluang Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia – ANANTA FUND, accessed August 25, 2025, https://anantafund.org/article/tantangan-dan-peluang-organisasi-masyarakat-sipil-di-indonesia/
32. Peran Krusial LSM dalam Memajukan Desa Berbasis Komunitas: Sebuah Panduan untuk Desa Kuripan Kidul, accessed August 25, 2025, https://kuripankidul.desa.id/peran-krusial-lsm-dalam-memajukan-desa-berbasis-komunitas-sebuah-panduan-untuk-desa-kuripan-kidul/
33. Sinergitas Pemerintah, Swasta dan Civil Society dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta – Journal UMY, accessed August 25, 2025, https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/download/11203/6697
34. View of Indonesia dan Filipina, accessed August 25, 2025, https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/view/254/236
35. PERBANDINGAN KUALITAS DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER ANTARA INDONESIA DAN THAILAND Oleh: Arin Fithriana – Jurnal UNJ, accessed August 25, 2025, https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/download/8753/6187/18564
36. Telaah Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Tata Kelola ASEAN, accessed August 25, 2025, https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/download/19320/11012
37. Masyarakat sipil dan kebijakan publik: studi kasus masyarakat sipil …, accessed August 25, 2025, https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=690
38. Sudah Siapkah Indonesia Menuju Masyarakat Madani Dalam Konsep Demokrasi di Medan Sumatera Utara Is Indonesia Ready to Move To – Universitas Muhammadiyah Palu, accessed August 25, 2025, https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/5663/4641/
39. Narasi Pandemi di Ruang Publik Baru Asia Tenggara: Di Antara Kisah Kepahlawanan dan Kampanye Anti-China – Neliti, accessed August 25, 2025, https://media.neliti.com/media/publications/351896-narasi-pandemi-di-ruang-publik-baru-asia-16f8b283.pdf
40. Mendorong Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Transformasi ASEAN – IESR, accessed August 25, 2025, https://iesr.or.id/mendorong-peran-organisasi-masyarakat-sipil-dalam-transformasi-asean/