Kebijakan program makan bergizi gratis di beberapa negara, termasuk Brasil, India, dan Finlandia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan pelajaran kritis bagi implementasi kebijakan serupa di Indonesia. Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang dari program tersebut tidak hanya bergantung pada ketersediaan dan alokasi dana, tetapi juga pada desain kebijakan yang cerdas, kerangka hukum yang kokoh, serta integrasi multi-sektor.
Model Brasil, yang dikenal sebagai Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), menonjol karena pendekatannya yang desentralisasi dan sinergis, dengan mandat hukum yang mewajibkan pembelian 30% bahan makanan dari petani keluarga. Kebijakan ganda ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga berfungsi sebagai pilar pembangunan ekonomi pedesaan. Di sisi lain, program PM-POSHAN di India, yang beroperasi dalam skala masif, menunjukkan tantangan logistik dan tata kelola yang timbul dari cakupannya yang sangat luas, meskipun memiliki anggaran yang signifikan dan model pendanaan bersama antara pemerintah pusat dan negara bagian. Sementara itu, Finlandia menawarkan model universal yang didanai sepenuhnya oleh pajak, memandang program makan sekolah sebagai investasi mendasar dalam modal manusia dan alat untuk memastikan kesetaraan, bukan sekadar bantuan sosial.
Studi kasus awal di Indonesia, yang menyoroti inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG), menghadapi serangkaian tantangan operasional, termasuk masalah administrasi, keterlambatan pembayaran, dugaan monopoli, dan isu kualitas makanan. Masalah-masalah ini menunjukkan kurangnya kerangka regulasi dan master plan yang transparan.
Berdasarkan temuan-temuan ini, laporan merekomendasikan penguatan kerangka hukum program di Indonesia untuk menjamin keberlanjutan, mengadopsi model pembiayaan ko-partisipasi yang stabil, mendorong desentralisasi yang terstruktur, dan mengintegrasikan program dengan sektor pertanian lokal untuk menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas. Program ini harus dilihat sebagai investasi strategis jangka panjang, yang berpotensi menjadi salah satu instrumen paling efektif untuk membangun generasi yang lebih sehat dan berdaya saing.
Urgensi Global dan Kerangka Analisis
Program makan bergizi di sekolah telah lama diakui sebagai salah satu intervensi kebijakan publik yang paling efektif untuk mengatasi tantangan multidimensi terkait gizi, pendidikan, dan pembangunan sosial-ekonomi. Pada tingkat global, inisiatif ini sangat relevan dengan upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 2 (Mengakhiri Kelaparan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas). Organisasi seperti Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) telah menyoroti pentingnya platform multilateral untuk mengatasi kerawanan pangan dan nutrisi, yang diperburuk oleh krisis global seperti pandemi COVID-19 dan gejolak harga pangan. GAFSP berinvestasi secara holistik untuk memperkuat sistem pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada ketahanan iklim, kesetaraan gender, dan nutrisi, menunjukkan bahwa pendekatan terpadu adalah kunci untuk dampak jangka panjang.
Kerangka Teoretis: Manfaat Multidimensi Program Makan Bergizi
Program makan bergizi di sekolah adalah intervensi yang memiliki manfaat melampaui sekadar penyediaan makanan. Dampaknya terentang di tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi lokal.
Pertama, program ini secara langsung meningkatkan status kesehatan dan gizi anak-anak. Studi yang meninjau efektivitas program makanan sekolah menemukan peningkatan signifikan pada status gizi siswa, seperti kenaikan Indeks Massa Tubuh (BMI) dan penurunan prevalensi anemia di kalangan siswa sekolah dasar. Asupan gizi yang optimal dari makanan gratis membantu meningkatkan daya tahan tubuh siswa, mempersiapkan mereka untuk kegiatan belajar tanpa terganggu oleh masalah kesehatan atau kurangnya energi.
Kedua, program ini berfungsi sebagai instrumen vital dalam sektor pendidikan dan sosial. Dengan memastikan siswa mendapatkan asupan gizi yang memadai, program ini secara langsung meningkatkan konsentrasi dan kemampuan belajar di kelas, yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan prestasi akademik. Selain itu, program ini telah terbukti secara efektif meningkatkan tingkat pendaftaran dan kehadiran di sekolah, serta mengurangi tingkat putus sekolah, terutama di kalangan siswa dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Di Finlandia, program ini bahkan diintegrasikan ke dalam kurikulum inti, menjadikannya alat pedagogis untuk mengajarkan kebiasaan makan yang baik dan etiket. Manfaat sosial juga mencakup promosi kesetaraan dengan memastikan setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap makanan bergizi.
Ketiga, program ini dapat memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi lokal. Desain program yang cerdas, seperti yang terlihat pada model PNAE di Brasil, dapat menciptakan pasar yang stabil bagi petani keluarga dan pengusaha kecil di pedesaan. Dengan membeli produk secara langsung dari sumber lokal, program ini tidak hanya mengurangi biaya logistik tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal dan pemberdayaan perempuan. Keterlibatan Organisasi Produsen Petani (FPO) dan Kelompok Swadaya Perempuan di India adalah contoh lain dari bagaimana program tersebut dapat berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi, bukan hanya sebagai biaya konsumtif.
Analisis Komparatif Studi Kasus Program Makan Bergizi di Berbagai Negara
Brasil: Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
PNAE adalah salah satu kebijakan publik tertua dan paling berkelanjutan di dunia, dengan sejarah yang berawal sejak tahun 1955. Keberlanjutan dan jangkauan universalnya, yang mencakup 44 miliar siswa per tahun di 5.568 kotamadya, dijamin oleh kerangka hukum yang kuat, terutama Undang-Undang No. 11.947/2009. Landasan hukum yang solid ini melindungi program dari perubahan agenda politik dan memastikan kontinuitasnya.
Struktur Pembiayaan
PNAE didanai melalui mekanisme transfer otomatis sumber daya keuangan federal melalui Dana Pembangunan Pendidikan Nasional (FNDE). Model pembiayaannya bersifat ko-partisipasi, di mana pemerintah federal menyediakan sumber daya tambahan (supplementary) dan pemerintah negara bagian serta kotamadya berbagi biaya. Meskipun model ini efektif, salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya penyesuaian dana per kapita yang otomatis, yang membuat program rentan terhadap dampak inflasi harga pangan.
Metode Implementasi
Implementasi PNAE dicirikan oleh pendekatan yang sangat desentralisasi. Manajemen program di tingkat operasional berada di tangan pemerintah kotamadya, yang memungkinkan fleksibilitas untuk menyesuaikan menu dengan selera dan ketersediaan pangan lokal. Pilar utama dari model ini adalah mandat hukum yang mewajibkan penggunaan minimal 30% dari dana federal untuk membeli produk secara langsung dari pertanian keluarga, pengusaha pedesaan, atau organisasi mereka. Kebijakan ganda ini menciptakan sinergi antara keamanan pangan anak dan pembangunan ekonomi pedesaan, mengubah program dari sekadar intervensi gizi menjadi alat strategis untuk pembangunan sosial-ekonomi. Pengawasan program dilakukan oleh School Meals Councils (CAE), yang terdiri dari perwakilan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sipil. Keberadaan CAE memastikan akuntabilitas dan partisipasi multi-stakeholder yang aktif, yang sangat penting untuk efektivitas program di lapangan.
India: PM-POSHAN (sebelumnya Mid-Day Meal Scheme)
PM-POSHAN adalah salah satu program makanan sekolah terbesar di dunia, mencakup sekitar 11,80 crore (118 juta) anak-anak di 11,20 lakh sekolah. Program ini awalnya diluncurkan pada tahun 1995 sebagai skema yang disponsori secara terpusat dan kemudian diperkuat oleh perintah Mahkamah Agung India pada tahun 2001, yang mewajibkan penyediaan makanan panas di setiap sekolah pemerintah dan sekolah yang dibantu pemerintah.
Struktur Pembiayaan
PM-POSHAN didanai melalui model skema yang disponsori secara terpusat, dengan biaya yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Negara Bagian. Selama periode 2021-2026, anggaran total diperkirakan mencapai ₹130.794,90 crore, di mana Pemerintah Pusat menanggung porsi signifikan sebesar ₹54.061,73 crore ditambah sekitar ₹45.000 crore untuk biaya bahan makanan. Kemitraan publik-swasta juga menjadi bagian dari model pembiayaan, di mana organisasi nirlaba seperti The Akshaya Patra Foundation turut serta dalam implementasi program, didukung oleh donasi publik.
Metode Implementasi
Tantangan utama program India adalah skala masifnya. Meskipun pendanaan dan dukungan politik kuat, realitas di lapangan menunjukkan adanya hambatan dalam tata kelola dan logistik. Data menunjukkan adanya persentase dana yang tidak terpakai di beberapa negara bagian, mencerminkan tantangan dalam menyerap dan membelanjakan anggaran secara efektif di tingkat lokal. Untuk mengatasi kompleksitas operasional, pemerintah telah mendorong kemitraan dengan organisasi nirlaba dan berupaya melibatkan Kelompok Swadaya Perempuan (Women Self Help Groups) dan Organisasi Produsen Petani (FPO), yang bertujuan untuk mendukung ekonomi lokal.
Meskipun bertujuan untuk terdesentralisasi melalui kemitraan, model ini menunjukkan bahwa skala yang sangat besar memerlukan kapasitas administratif yang luar biasa di setiap tingkat pemerintahan. Keterlibatan pihak ketiga dapat meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga menuntut sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas makanan.
Finlandia: Model Universal dan Inovatif
Finlandia merupakan pelopor global dalam program makan sekolah gratis, menjadi negara pertama di dunia yang menyediakan makanan universal secara gratis sejak tahun 1943. Program ini berlandaskan filosofi kesetaraan, yang meyakini bahwa akses yang sama terhadap pendidikan dan nutrisi adalah hak dasar dan investasi krusial dalam masa depan bangsa.
Struktur Pembiayaan
Program makan sekolah Finlandia didanai sepenuhnya oleh pajak pemerintah pusat dan pajak munisipal, tanpa membebankan biaya kepada siswa atau keluarga. Dana yang dialokasikan tidak bersifat earmarked (dialokasikan secara spesifik), memberikan fleksibilitas kepada otoritas lokal dan penyedia pendidikan untuk mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan. Pendekatan universal ini menghilangkan biaya administrasi yang signifikan yang terkait dengan verifikasi kelayakan dan menghilangkan stigma sosial yang sering dikaitkan dengan program bantuan sosial.
Metode Implementasi
Model Finlandia mencakup semua siswa dari pendidikan pra-dasar hingga pendidikan menengah atas. Program ini dilihat sebagai bagian integral dari pendidikan, bukan sekadar layanan pendukung. Makanan bergizi tidak hanya menyediakan nutrisi tetapi juga berfungsi sebagai alat pedagogis yang diintegrasikan ke dalam kurikulum inti nasional. Guru dan staf sekolah lainnya bertugas mengajarkan etiket makan, kebiasaan makan yang sehat, dan nutrisi. Meskipun implementasinya sangat terdesentralisasi, ada pengawasan nasional yang kuat terhadap konten nutrisi dan kualitas makanan. Standar gizi didasarkan pada pedoman diet Finlandia dan Rekomendasi Nutrisi Nordik, dan kepatuhannya dipantau secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara fleksibilitas lokal dan standar kualitas nasional sangat penting untuk keberhasilan program.
Indonesia: Studi Kasus dan Tantangan Implementasi Awal
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia diusulkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun generasi yang unggul dalam menyongsong “Indonesia Emas 2045”. Visi program ini sejalan dengan tujuan global, berfokus pada peningkatan gizi anak, pencegahan stunting, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anggaran yang diperkirakan untuk program ini sangat besar, mencapai Rp450 triliun per tahun, yang akan dialokasikan dari APBN.
Tantangan Implementasi Awal
Meskipun memiliki visi yang ambisius, implementasi awal program menghadapi sejumlah tantangan signifikan di lapangan. Laporan menunjukkan berbagai insiden dan masalah, termasuk:
- Masalah Administratif dan Keuangan: Di beberapa wilayah, program terpaksa dihentikan karena masalah administrasi internal atau keterlambatan pembayaran kepada mitra penyedia makanan. Contoh paling menonjol adalah kasus di Jakarta Selatan, di mana seorang mitra dapur menghentikan operasi setelah tunggakan pembayaran mencapai hampir Rp1 miliar.
- Isu Kualitas dan Keamanan Makanan: Terjadi insiden keracunan makanan di Bombana, Sulawesi Tenggara, di mana belasan siswa menderita sakit perut dan muntah setelah menyantap makanan yang diduga basi. Insiden ini menyoroti adanya masalah dalam pengawasan kualitas dan rantai pasokan.
- Kurangnya Transparansi dan Kerangka Regulasi yang Jelas: Terdapat kekhawatiran dari para kritikus bahwa program ini “cacat sejak awal” karena proses perencanaannya yang tidak transparan dan tanpa partisipasi publik yang memadai. Skema pelaksanaan program dan standar makanan yang pasti masih belum jelas, menciptakan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat.
Masalah-masalah ini bukan sekadar kendala operasional biasa; hal tersebut adalah gejala dari kurangnya master plan yang koheren dan kerangka regulasi yang kuat di tingkat pusat. Tanpa pedoman yang jelas mengenai pengadaan, pembiayaan, dan pengawasan, setiap inisiatif di lapangan menjadi rentan terhadap kegagalan logistik dan penyalahgunaan, seperti dugaan monopoli dalam pembelian peralatan dapur. Hal ini menciptakan kesenjangan antara visi besar program dan realitas di lapangan.
Pembelajaran dan Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia
Analisis komparatif dari studi kasus internasional menawarkan pelajaran berharga yang dapat menjadi landasan untuk merancang program makan bergizi yang berkelanjutan dan efektif di Indonesia. Keberhasilan program-program global menunjukkan bahwa ada faktor-faktor kritis yang harus dipenuhi:
- Penguatan Kerangka Hukum dan Kelembagaan: Pelajaran dari Brasil dan Finlandia menunjukkan bahwa sebuah program berskala nasional membutuhkan landasan hukum yang kuat, seperti undang-undang yang memastikan keberlanjutan dan menjadikannya hak setiap siswa. Indonesia perlu menyusun peraturan yang komprehensif, menentukan peran dan tanggung jawab setiap tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan membentuk badan kelembagaan yang independen dan berotoritas untuk mengawasi implementasinya.
- Adopsi Model Pembiayaan yang Stabil dan Terjamin: Ketergantungan pada satu sumber pembiayaan (APBN) tanpa mekanisme yang jelas untuk keberlanjutan atau penyesuaian inflasi dapat menjadi risiko besar. Indonesia dapat mengadopsi model ko-pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah, seperti yang dilakukan India. Mekanisme penyesuaian otomatis untuk biaya memasak, yang disesuaikan dengan inflasi, harus diterapkan untuk memastikan kualitas dan kuantitas makanan tetap terjaga.
- Pendekatan Desentralisasi dengan Pengawasan Pusat yang Kuat: Model sentralisasi berisiko menciptakan hambatan logistik dan administratif, seperti yang terjadi di awal implementasi Indonesia. Mengadopsi model desentralisasi ala Brasil, di mana pemerintah daerah memiliki otonomi dalam pengadaan dan perancangan menu, akan meningkatkan efisiensi dan adaptasi lokal. Namun, otonomi ini harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan transparan, seperti yang dilakukan oleh School Meals Councils (CAE) Brasil, untuk memastikan akuntabilitas dan standar kualitas terpenuhi.
- Integrasi dengan Sektor Lain untuk Menciptakan Manfaat Ganda: Program harus dilihat sebagai intervensi multi-sektor. Menerapkan mandat pembelian produk lokal dari UMKM dan petani kecil, seperti model 30% PNAE Brasil , akan menciptakan pasar yang stabil, mendorong ekonomi pedesaan, dan memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, program ini harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan, menjadikan makan siang sebagai bagian dari edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat, meniru model Finlandia.
Kesimpulan
Program makan bergizi gratis merupakan investasi strategis yang memiliki potensi transformatif bagi bangsa Indonesia. Namun, keberhasilannya akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk melampaui alokasi dana dan membangun kerangka kebijakan yang kokoh, transparan, dan terdesentralisasi. Dengan belajar dari model-model sukses di Brasil, India, dan Finlandia, Indonesia dapat menghindari jebakan umum dan merancang sebuah program yang tidak hanya mengatasi masalah gizi, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal dan membangun generasi yang lebih cerdas dan sehat untuk masa depan.
Tabel 1: Ringkasan Komparatif Program Makan Bergizi (MBG) di Indonesia, Brasil, India, dan Finlandia
| Aspek Komparasi | Indonesia (MBG) | Brasil (PNAE) | India (PM-POSHAN) | Finlandia |
| Cakupan | Terfokus pada siswa pra-dasar, sekolah dasar, dan ibu hamil (spesifikasi belum terperinci) | Universal untuk siswa di semua jenjang pendidikan dasar | Universal untuk siswa di sekolah pemerintah & sekolah yang dibantu pemerintah | Universal untuk semua siswa dari pra-dasar hingga menengah atas |
| Landasan Hukum | Kebijakan populis pemerintah terpilih, regulasi belum terperinci | Undang-Undang No. 11.947/2009 | Skema yang disponsori secara terpusat & perintah Mahkamah Agung | Undang-Undang Pendidikan Dasar (1998) |
| Sumber Pembiayaan | APBN, diperkirakan Rp450 triliun per tahun | Dana federal (FNDE) & ko-pembiayaan dengan pemerintah daerah | Dana bersama Pemerintah Pusat & Negara Bagian (skema terpusat) | Sepenuhnya oleh pajak pemerintah & otoritas munisipal |
| Model Implementasi | Diusulkan, terdapat masalah administrasi dan pembayaran di awal | Desentralisasi ke kotamadya dengan partisipasi multi-stakeholder | Terpusat-disponsori, melibatkan LSM dan Kelompok Swadaya Perempuan | Desentralisasi ke otoritas munisipal dengan pengawasan nasional |
| Pilar Utama | Visi “Indonesia Emas 2045” | Mandat pembelian 30% dari petani keluarga | Mengatasi kelaparan & meningkatkan pendaftaran sekolah | Kesetaraan & integrasi ke dalam kurikulum pendidikan |
Tabel 2: Analisis SWOT Implementasi Awal Program MBG di Indonesia
| Kategori | Deskripsi |
| Kekuatan (Strengths) | Visi politik yang kuat untuk investasi dalam modal manusia; potensi untuk meningkatkan gizi & kesehatan anak secara signifikan; dukungan publik yang luas. |
| Kelemahan (Weaknesses) | Skema pelaksanaan belum jelas & standar makanan tidak pasti; masalah administrasi & keterlambatan pembayaran; dugaan monopoli; kurangnya transparansi. |
| Peluang (Opportunities) | Belajar dari model internasional; potensi untuk menciptakan sinergi dengan UMKM & pertanian lokal; mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. |
| Ancaman (Threats) | Masalah keberlanjutan pembiayaan jangka panjang; risiko penyalahgunaan keuangan; kegagalan di lapangan yang dapat merusak kepercayaan publik; insiden kualitas makanan yang dapat membahayakan siswa. |
Tabel 3: Skema Pembiayaan: Perbandingan Model Brasil (PNAE) dan India (PM-POSHAN)
| Aspek Pembiayaan | Brasil (PNAE) | India (PM-POSHAN) |
| Jenis Skema | Ko-pembiayaan (Pusat & Daerah) | Skema yang disponsori secara terpusat (Pusat & Negara Bagian) |
| Kontribusi | Pemerintah Pusat (Dana FNDE) bersifat tambahan; Pemerintah Daerah berbagi biaya | Pemerintah Pusat & Pemerintah Negara Bagian berbagi biaya; Pemerintah Pusat menanggung biaya bahan makanan |
| Mekanisme Transfer | Transfer otomatis dana federal melalui FNDE ke entitas pelaksana | Dana terpusat dari pemerintah pusat, dengan isu dana tidak terpakai |
| Tantangan Utama | Penyesuaian dana per kapita yang tidak otomatis terhadap inflasi | Tantangan logistik & administratif pada skala masif; dana yang tidak terpakai |
Tabel 4: Standar Nutrisi dan Komponen Menu: Contoh dari Brasil, Finlandia, dan Jepang
| Negara | Komponen Menu Harian yang Direkomendasikan | Standar Gizi (jika tersedia) | Produk yang Dilarang/Dibatasi |
| Brasil | Makanan yang bervariasi (buah, sayuran, biji-bijian, protein tanpa lemak) | Memenuhi sebagian kebutuhan nutrisi harian siswa | Soda, permen, dan produk olahan & berkalori tinggi |
| Finlandia | Setengah piring: sayuran segar & dimasak; Seperempat piring: karbohidrat (kentang, nasi, pasta); Seperempat piring: protein (ikan, daging, atau kacang-kacangan) | Berdasarkan Pedoman Diet Finlandia & Rekomendasi Nutrisi Nordik | Makanan kaya lemak, gula, & garam; minuman manis & berenergi |
| Jepang | Nasi, sayur, ikan/daging segar; 5 komponen utama: buah, sayur, biji-bijian, protein, susu | Sekitar 600–700 kalori | Tidak spesifik dalam sumber, namun dikenal dengan menu yang sangat sehat & seimbang |
Daftar Pustaka “
- Global Agriculture and Food Security Program, diakses Agustus 31, 2025, https://www.gafspfund.org/
- Deretan Kasus Program Makan Siang Bergizi Gratis: Menuai Masalah Hingga Dihentikan di Sejumlah Wilayah – Olenka, diakses Agustus 31, 2025, https://olenka.id/deretan-kasus-program-makan-siang-bergizi-gratis-menuai-masalah-hingga-dihentikan-di-sejumlah-wilayah/all
- Analisis Kemanfaatan Kebijakan Program Makan Siang Gratis bagi Peserta Didik dan Pemerintahan, diakses Agustus 31, 2025, https://eprints.stipan.ac.id/1390/1/974.%2Bartikel%2Bwelasarics%2B7403-7411.pdf
- Brazil: National School Feeding Program (PNAE) – – Policy Basket, diakses Agustus 31, 2025, https://policybasket.endhungerandpoverty.org/index.php/Brazil:_National_School_Feeding_Program_(PNAE)
- Mid Day Meal in India (MDM) | Midday Meals Programme – Akshaya Patra, diakses Agustus 31, 2025, https://www.akshayapatra.org/indias-mid-day-meal-scheme
- School meals in Finland | Finnish National Agency for Education, diakses Agustus 31, 2025, https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/school-meals-finland
- 27 EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN GRATIS PADA STATUS GIZI SISWA SEKOLAH DASAR – PORTAL JURNAL MALAHAYATI, diakses Agustus 31, 2025, https://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/manuju/article/download/17497/Download%20Artikel
- Analisis Efektivitas Program Makan Siang Gratis terhadap Gizi Anak dan Stunting di Indonesia – Open Journal Systems, diakses Agustus 31, 2025, https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/2016/2168
- Apakah Program Makan Gratis Memengaruhi Kualitas Pendidikan di Indonesia?, diakses Agustus 31, 2025, https://pak.feb.unesa.ac.id/post/apakah-program-makan-gratis-memengaruhi-kualitas-pendidikan-di-indonesia
- Mid Day Meals Scheme – myScheme, diakses Agustus 31, 2025, https://www.myscheme.gov.in/schemes/mdmss
- Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan | Indonesian Journal of Intellectual Publication, diakses Agustus 31, 2025, https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/660
- Selain Indonesia, Adakah Negara Lain di Dunia yang Menerapkan Kebijakan Makan Siang Gratis Bagi Siswa di Sekolah? – Kompasiana.com, diakses Agustus 31, 2025, https://www.kompasiana.com/ardibagusprasetyo/674a7c43c925c415907f0ae2/selain-indonesia-adakah-negara-lain-di-dunia-yang-menerapkan-kebijakan-makan-siang-gratis-bagi-siswa-di-sekolah
- Finland – Food and Agriculture Organization of the United Nations, diakses Agustus 31, 2025, https://www.fao.org/platforms/school-food/around-the-world/europe-and-central-asia/finland/en
- School meals in Finland – Ruokavirasto, diakses Agustus 31, 2025, https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus–ja-ruokasuositukset/eng/school_meals_in_finland.pdf
- Sixty years of the National Food Program in Brazil – SciELO, diakses Agustus 31, 2025, https://www.scielo.br/j/rn/a/LxDxW9GNSt7x5LFydzKbMgH/
- PNAE (National School Feeding Program) and Its Events of Expansive Learnings at Municipal Level – MDPI, diakses Agustus 31, 2025, https://www.mdpi.com/2673-4060/3/1/5
- The PNAE (National School Feeding Program) activity system and its mediations – Frontiers, diakses Agustus 31, 2025, https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2022.981932/full
- Brazil: National School Feeding Program (PNAE) – Global Alliance against Hunger and Poverty, diakses Agustus 31, 2025, https://globalallianceagainsthungerandpoverty.org/country-example/brazil-national-school-feeding-program-pnae/
- Strategi Brasil Jadikan Makan di Sekolah untuk Atasi Masalah Gizi dan Kemiskinan, diakses Agustus 31, 2025, https://fian-indonesia.org/strategi-brasil-jadikan-makan-di-sekolah-untuk-atasi-masalah-gizi-dan-kemiskinan/
- Fighting“Classroom Hunger”- Achievements of “Mid Day Meal Scheme” – Yojana, diakses Agustus 31, 2025, http://yojana.gov.in/mid-day-meal-scheme.asp
- School meals: the Finnish model | Education Finland, diakses Agustus 31, 2025, https://www.educationfinland.fi/school-meals/finnish-model
- School feeding: investment in effective learning – Case Finland – Opetushallitus, diakses Agustus 31, 2025, https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/um_casestudyfinland_schoolfeeding_june2019_netti.pdf
- Finland – School Meals Coalition Database – WFP, diakses Agustus 31, 2025, https://www.schoolmealscoalitiondatabase.wfp.org/countrydetails/FIN/2022
- Ekonom Khawatir akan Keberlanjutan Program Makan Siang Bergizi – VOA Indonesia, diakses Agustus 31, 2025, https://www.voaindonesia.com/a/ekonom-khawatir-akan-keberlanjutan-program-makan-siang-bergizi/7969258.html
- 4 Alasan Program Makan Bergizi Gratis Cacat Sejak Awal dan Berpotensi Gagal, diakses Agustus 31, 2025, https://fian-indonesia.org/4-alasan-program-makan-bergizi-gratis-cacat-sejak-awal-dan-berpotensi-gagal/
- Pembelajaran Kebijakan Internasional untuk Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah – DPR RI, diakses Agustus 31, 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/fla/FLA-2-1-November-2024-201-6.pdf