Kebijakan Hilirisasi Industri di Indonesia

Kebijakan hilirisasi industri di Indonesia merupakan salah satu strategi ekonomi fundamental yang bertujuan untuk mentransformasi struktur ekonomi nasional dari yang berbasis ekspor bahan mentah menjadi ekonomi yang mengandalkan industri manufaktur dan inovasi. Kebijakan ini, yang dipercepat dan difokuskan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah menghasilkan pencapaian signifikan, terutama dalam sektor pertambangan mineral seperti nikel. Larangan ekspor bijih nikel mentah sejak 1 Januari 2020 menjadi pemicu utama yang mendorong lonjakan nilai ekspor, menciptakan surplus neraca perdagangan, dan menarik investasi asing langsung (FDI) yang masif.

Di balik keberhasilan ekonomi makro tersebut, implementasi kebijakan hilirisasi juga dihadapkan pada tantangan dan dampak negatif yang serius. Isu lingkungan, seperti pencemaran air dan deforestasi, menjadi sorotan kritis. Secara sosial, muncul masalah ketidakmerataan manfaat, konflik agraria, dan kriminalisasi terhadap masyarakat lokal yang berprotes. Selain itu, kebijakan ini juga memicu risiko geopolitik, termasuk ketergantungan yang tinggi pada investasi dan teknologi dari Tiongkok, serta sengketa perdagangan internasional yang berujung pada gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menanggapi kritik ini, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan program hilirisasi dengan pendekatan yang lebih holistik, yang digagas sebagai “hilirisasi berkeadilan dan berkelanjutan”.

Pendahuluan: Konteks dan Paradigma Transformasi Ekonomi

Latar Belakang dan Urgensi Kebijakan

Secara historis, Indonesia telah lama menduduki posisi sebagai eksportir bahan mentah yang kaya akan sumber daya alam. Selama puluhan tahun, kekayaan alam seperti nikel, bauksit, dan batu bara diekspor dalam bentuk bijih atau ore, sehingga Indonesia kehilangan potensi nilai tambah yang sangat besar. Fenomena ini telah berulang dalam sejarah ekonomi bangsa, menjadikan Indonesia terjebak dalam model ekonomi ekstraktif. Kebijakan hilirisasi hadir sebagai upaya mendesak untuk memutus lingkaran tersebut. Definisi hilirisasi adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Lebih dari sekadar kebijakan ekonomi, hilirisasi dipandang sebagai sebuah strategi fundamental untuk mengubah struktur ekonomi nasional dari yang berbasis sumber daya alam mentah menjadi berbasis industri dan inovasi. Transformasi ini krusial untuk meningkatkan daya saing global dan memastikan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Tujuan Strategis Kebijakan Hilirisasi

Kebijakan hilirisasi dirancang untuk mencapai beberapa tujuan strategis yang saling terkait. Pertama, tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai tambah produk. Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, nilai ekonomi komoditas dapat meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya memberikan keuntungan finansial yang jauh lebih besar bagi negara dan pelaku industri. Kedua, proses ini berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan. Pengolahan barang mentah menjadi bahan jadi membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak, sehingga membuka peluang kerja baru dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Ketiga, hilirisasi berupaya mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing global. Kebijakan ini mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas primer, mendiversifikasi basis ekonomi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, terutama untuk industri strategis seperti kendaraan listrik dan energi terbarukan. Tujuan jangka panjang yang ambisius dari kebijakan ini adalah membawa Indonesia keluar dari middle income trap dan mencapai status negara maju pada tahun 2045, dengan target PDB mencapai USD 9 triliun hingga USD 11 triliun dan pendapatan per kapita sebesar USD 21.000 hingga USD 29.000.

Landasan Hukum dan Sejarah Singkat

Fondasi hukum kebijakan hilirisasi di Indonesia dapat dilacak pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Undang-undang ini secara eksplisit mengamanatkan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Kebijakan ini mendapatkan dorongan dan percepatan yang signifikan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui revisi UU Minerba menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang memberikan berbagai insentif dan fasilitas untuk investasi di sektor hilir. Tonggak sejarah penting yang menandai implementasi kebijakan ini adalah percepatan larangan ekspor bijih nikel mentah yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Implementasi dan Kinerja Ekonomi: Keberhasilan dan Dampak Positif

Fokus pada Komoditas Kunci: Studi Kasus Nikel

Implementasi kebijakan hilirisasi paling menonjol terlihat pada sektor nikel, di mana Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia. Kronologi larangan ekspor bijih nikel menunjukkan langkah-langkah strategis yang tegas oleh pemerintah. Keputusan ini secara resmi diberlakukan pada 1 Januari 2020, meskipun sempat memicu penolakan awal dari asosiasi penambang yang khawatir akan kerugian. Namun, pemerintah, melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berhasil berdialog dan menyepakati harga bijih nikel dengan pabrik smelter lokal, yang menjadi langkah krusial dalam mengalihkan pasokan dari ekspor ke dalam negeri.

Percepatan kebijakan ini mendorong pembangunan infrastruktur pengolahan atau smelter secara masif di berbagai daerah, terutama di Sulawesi dan Maluku. Pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa dari total 21 smelter yang terbangun di Indonesia, 15 di antaranya dikhususkan untuk pengolahan nikel. Pembangunan ini bertujuan untuk mengolah bijih nikel menjadi produk olahan seperti feronikel, nickel pig iron, dan stainless steel.

Dampak dari kebijakan ini sangat jelas terlihat pada peningkatan nilai ekspor. Nilai ekspor produk nikel olahan mencapai USD 33,81 miliar atau setara Rp 504,2 triliun pada tahun 2022, yang merupakan lonjakan 745% dari nilai ekspor tahun 2017. Nilai ekspor yang signifikan ini memberikan kontribusi besar terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia yang tercatat selama 36 bulan berturut-turut setelah kebijakan hilirisasi diterapkan.

Dampak Positif terhadap Perekonomian Makro

Hilirisasi telah memberikan dampak positif yang substansial terhadap perekonomian makro Indonesia. Kebijakan ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui penciptaan nilai tambah. Sebagai contoh, nilai ekonomi nikel meningkat hingga 15 kali lipat setelah diolah. Peningkatan nilai ekspor dan perbaikan neraca perdagangan yang terjadi merupakan cerminan langsung dari keberhasilan strategi ini.

Selain itu, hilirisasi terbukti memiliki daya tarik investasi yang kuat. Pembangunan fasilitas pengolahan yang intensif modal telah menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Laporan dari Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi di sektor hilir mencapai Rp 375,4 triliun sepanjang tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi berhasil menarik aliran modal yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan industri nasional.

Kebijakan ini juga memicu transformasi struktur ekonomi. Melalui hilirisasi, ekonomi Indonesia bergeser dari model yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global menjadi ekonomi yang lebih berorientasi pada industri manufaktur dan jasa. Pembangunan klaster industri di sekitar smelter menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang kuat, mendorong peningkatan produktivitas dan pengembangan ekosistem industri pendukung

Tabel di atas menggambarkan lonjakan kinerja ekspor komoditas besi dan baja yang dimulai setelah kebijakan hilirisasi nikel diterapkan. Peningkatan volume dan nilai ekspor ini secara langsung membuktikan efektivitas kebijakan dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk di pasar internasional.

Tantangan dan Dampak Negatif: Analisis Kritis yang Bernuansa

Isu Sosial dan Lingkungan: Dikotomi Keberhasilan vs. Kerugian Lokal

Meskipun menunjukkan keberhasilan ekonomi makro, implementasi hilirisasi nikel menimbulkan dampak negatif yang signifikan, terutama pada aspek lingkungan dan sosial. Proses pengolahan nikel di smelter sangat intensif energi, dengan kebutuhan 13-15 megawatt-jam (MWh) listrik per ton nikel olahan. Ketergantungan ini memicu dilema karena sekitar 67% pembangkit listrik Indonesia masih bersumber dari batu bara. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan komitmen global untuk transisi energi bersih, tetapi juga menghasilkan polusi udara yang serius.

Dampak lingkungan lainnya termasuk pencemaran air oleh limbah logam berat seperti kromium heksavalen, yang melebihi ambang batas baku mutu di beberapa sungai, danau, dan laut di Sulawesi. Laporan lain juga menyebutkan deforestasi yang berlebihan, yang mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem. Aktivitas penambangan dan pengolahan nikel juga menyebabkan krisis air bersih bagi masyarakat di sekitar lokasi tambang.

Secara sosial, hilirisasi telah menciptakan ketidakmerataan manfaat. Ada laporan mengenai hilangnya mata pencaharian tradisional bagi petani dan nelayan yang terpinggirkan oleh aktivitas industri. Data kontradiktif menunjukkan bahwa meskipun hilirisasi berjalan, angka kemiskinan di provinsi-provinsi penghasil nikel seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara masih relatif tinggi. Selain itu, pembangunan kawasan industri nikel juga memicu konflik agraria dan perampasan lahan warga secara paksa. Protes masyarakat terhadap praktik ini seringkali berujung pada kriminalisasi dan gugatan hukum yang mengikis hak-hak mereka, seperti yang terjadi di Morowali.

Ketergantungan pada Investasi Asing dan Risiko Geopolitik

Pembangunan industri pengolahan yang masif membutuhkan investasi yang sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan modal ini, Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada penanaman modal asing (FDI), terutama dari Tiongkok. Ketergantungan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dominasi asing dalam industri strategis nasional, yang berpotensi menimbulkan risiko geopolitik. Dominasi investor Tiongkok terlihat dari fakta bahwa sekitar 80% hilirisasi nikel di Indonesia didominasi oleh perusahaan-perusahaan dari Tiongkok. Risiko ini menjadi nyata ketika beberapa smelter Tiongkok menghentikan produksi mereka, yang dapat mengganggu stabilitas industri dalam negeri.

Sengketa Internasional: Gugatan WTO terhadap Indonesia

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel juga memicu sengketa perdagangan internasional. Pada 14 Januari 2021, Uni Eropa secara resmi menggugat Indonesia di Badan Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (WTO). Gugatan ini didasarkan pada anggapan bahwa pembatasan ekspor bijih nikel melanggar Pasal XI:1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, yang mengatur eliminasi umum atas pembatasan kuantitatif. Uni Eropa, yang industri bajanya sangat bergantung pada bijih nikel Indonesia, memandang kebijakan ini sebagai tindakan diskriminatif yang merugikan. Pada November 2022, panel WTO memenangkan gugatan Uni Eropa. Putusan ini mengharuskan Indonesia untuk mencabut larangan ekspor bijih nikel, meskipun pemerintah Indonesia menyatakan akan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menghadapi keputusan tersebut.

Arah Kebijakan Baru: Hilirisasi Berkeadilan dan Berkelanjutan

Proyeksi dan Prioritas di Bawah Pemerintahan Baru

Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen untuk melanjutkan program hilirisasi sebagai strategi ekonomi utama. Visi ini tidak hanya berfokus pada mineral, tetapi diperluas ke 26 sektor komoditas prioritas, termasuk minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Pada tahap awal, telah disepakati 21 proyek hilirisasi dengan total investasi mencapai USD 40 miliar. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan minyak, kilang minyak berkapasitas besar, dan pengembangan produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG dari gasifikasi batu bara.

Konsep “Hilirisasi Berkeadilan dan Berkelanjutan”: Sebuah Respons Strategis

Konsep “hilirisasi berkeadilan dan berkelanjutan” merupakan respons strategis pemerintah terhadap berbagai kritik dan dampak negatif yang muncul dari implementasi kebijakan sebelumnya. Konsep ini mengakui bahwa hilirisasi yang telah berjalan belum sempurna dan manfaatnya masih banyak dinikmati oleh pemerintah dan investor, belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal.

Aspek Berkeadilan bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari hilirisasi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah penghasil sumber daya. Strategi implementasinya mencakup dorongan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal menjadi bagian dari rantai pasok industri hilir, dengan diberi dukungan pendampingan dan pembiayaan. Ini adalah upaya untuk menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang terintegrasi, bukan sekadar pelengkap.

Aspek Berkelanjutan menekankan pentingnya pembangunan yang ramah lingkungan. Pemerintah berencana untuk mendorong industri hijau dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menerapkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) sebagai bagian dari upaya mencapai transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kebijakan hilirisasi industri di Indonesia menunjukkan dikotomi antara keberhasilan ekonomi makro dan tantangan besar di tingkat sosial dan lingkungan. Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan ini telah terbukti sangat efektif dalam meningkatkan nilai tambah komoditas, menghasilkan lonjakan nilai ekspor yang signifikan, memperbaiki neraca perdagangan, dan menarik investasi. Keberhasilan ini telah mengubah persepsi global terhadap Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi pemain kunci dalam rantai pasok industri strategis seperti baterai kendaraan listrik.

Namun, keberhasilan tersebut tidak datang tanpa biaya. Analisis yang mendalam mengungkapkan bahwa implementasi hilirisasi telah menimbulkan dampak lingkungan yang serius, ketidakmerataan manfaat ekonomi di tingkat lokal, serta konflik sosial yang kompleks. Ketergantungan pada investasi asing, terutama dari Tiongkok, juga menciptakan risiko geopolitik yang perlu dipertimbangkan. Kekalahan dalam sengketa WTO menunjukkan perlunya kerangka hukum dan strategi yang lebih kuat dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional.

Menanggapi kompleksitas ini, pergeseran fokus pemerintah ke konsep “hilirisasi berkeadilan dan berkelanjutan” merupakan langkah yang tepat dan menunjukkan pengakuan terhadap ketidaksempurnaan implementasi sebelumnya. Untuk mengoptimalkan manfaat dan memitigasi risiko di masa depan, beberapa rekomendasi strategis dapat dipertimbangkan:

1. Penguatan Regulasi dan Pengawasan Lingkungan: Perlu adanya penegakan hukum yang lebih ketat dan standar operasional yang lebih tinggi untuk industri hilir guna menekan dampak polusi dan kerusakan ekosistem.
2. Akselerasi Transisi Energi: Pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan secara masif untuk memenuhi kebutuhan energi smelter. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada batu bara, sejalan dengan komitmen iklim global, dan menciptakan citra “industri hijau” yang lebih kompetitif.
3. Penguatan Partisipasi Lokal: Menyusun kerangka hukum dan program yang lebih inklusif untuk memastikan manfaat ekonomi menyentuh masyarakat lokal dan UMKM. Ini termasuk kebijakan yang mewajibkan industri hilir untuk menyerap tenaga kerja lokal dan menggunakan produk serta jasa dari UMKM di sekitar lokasi proyek.
4. Diversifikasi Sumber Investasi: Indonesia harus melakukan diplomasi ekonomi yang lebih aktif untuk menarik investasi dari berbagai negara, bukan hanya dari satu sumber. Hal ini akan mengurangi risiko ketergantungan dan menciptakan keseimbangan dalam kemitraan strategis.
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Perlu investasi yang lebih besar dalam pendidikan vokasi dan pelatihan teknis. Hal ini akan memastikan bahwa tenaga kerja lokal memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi kunci di industri hilir, sehingga transfer teknologi dapat berjalan efektif dan manfaat pekerjaan terasa merata.

Daftar Pustaka :

1. Memahami Hilirisasi: Definisi, Manfaat, dan Dampaknya bagi …, accessed September 6, 2025, https://www.liputan6.com/feeds/read/5755277/memahami-hilirisasi-definisi-manfaat-dan-dampaknya-bagi-indonesia
2. Apa Itu Hilirisasi? Berikut Definisi, Manfaat, dan Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia, accessed September 6, 2025, https://www.liputan6.com/feeds/read/5898355/apa-itu-hilirisasi-berikut-definisi-manfaat-dan-dampaknya-bagi-perekonomian-indonesia
3. Nilai Ekspor Hilirisasi Nikel Melonjak 745% – Indonesia.go.id, accessed September 6, 2025, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7255/nilai-ekspor-hilirisasi-nikel-melonjak-745?lang=1
4. Menko Airlangga: Dampak Kebijakan Hilirisasi, Kinerja Ekspor Indonesia Mampu Cetak Hasil Positif dengan China dan Hampir Seluruh Mitra Dagang, accessed September 6, 2025, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5594/menko-airlangga-dampak-kebijakan-hilirisasi-kinerja-ekspor-indonesia-mampu-cetak-hasil-positif-dengan-china-dan-hampir-seluruh-mitra-dagang
5. Dampak Positif Hilirisasi Industri bagi Penanaman Modal di Indonesia, accessed September 6, 2025, https://dpmptsp.babelprov.go.id/content/dampak-positif-hilirisasi-industri-bagi-penanaman-modal-di-indonesia
6. Hilirisasi Mineral berujung pada Kerugian dan Kriminalisasi Warga …, accessed September 6, 2025, https://www.walhi.or.id/hilirisasi-mineral-berujung-pada-kerugian-dan-kriminalisasi-warga-di-morowali
7. ANALISIS YURIDIS GUGATAN UNI EROPA KEPADA WTO …, accessed September 6, 2025, https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/9437
8. Menteri ESDM RI di JGF IX/2025: Hilirisasi Harus Berkeadilan dan Berkelanjutan, accessed September 6, 2025, https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/2488-menteri-esdm-ri-di-jgf-ix-2025-hilirisasi-harus-berkeadilan-dan-berkelanjutan/id
9. Hilirisasi Terus Digaungkan, Presiden Jokowi: Jangan Mengulang Sejarah Ekspor Bahan Mentah | Sekretariat Negara, accessed September 6, 2025, https://www.setneg.go.id/baca/index/hilirisasi_terus_digaungkan_presiden_jokowi_jangan_mengulang_sejarah_ekspor_bahan_mentah
10. Hilirisasi Sebagai Langkah Awal Perubahan … – Ditjen Minerba, accessed September 6, 2025, https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20241203-hilirisasi-sebagai-langkah-awal-perubahan-indonesia-dari-negara-berkembang-menjadi-negara-industri-maju
11. Mengenal Apa Itu Hilirisasi, Contoh, Manfaat, dan Dampaknya …, accessed September 6, 2025, https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-apa-itu-hilirisasi-contoh-manfaat-dan-dampaknya-85210
12. Hilirisasi: Strategi Meningkatkan Nilai Ekonomi dan … – DPMPTSP, accessed September 6, 2025, https://dpmptsp.sintang.go.id/berita/item/1344-hilirisasi-strategi-meningkatkan-nilai-ekonomi-dan-kemandirian-industri.html
13. Peran Hilirisasi, Lapangan Kerja Makin Terbuka di Indonesia – IDN Times, accessed September 6, 2025, https://www.idntimes.com/business/economy/peran-hilirisasi-c1c2-01-btwyj-s8b71w
14. Dosen UNAIR Ungkapkan dampak Hilirisasi pada Dunia Kerja, accessed September 6, 2025, https://unair.ac.id/dosen-unair-ungkapkan-dampak-hilirisasi-pada-dunia-kerja/
15. Hilirisasi Bakal Percepat Jalan Menuju Kedaulatan Energi – Kementerian ESDM RI – Media Center – Arsip Berita, accessed September 6, 2025, https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-bakal-percepat-jalan-menuju-kedaulatan-energi
16. Dorong Keberpihakan Daerah, Bahlil Tekankan Peran Besar Hilirisasi dan Pertambangan, accessed September 6, 2025, https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/dorong-keberpihakan-daerah-bahlil-tekankan-peran-besar-hilirisasi-dan-pertambangan
17. Melihat Kronologi Larangan Ekspor Nikel dan Keuntungannya, accessed September 6, 2025, http://webometrics.narotama.ac.id/berita/detail/21222-melihat-kronologi-larangan-ekspor-nikel-dan-keuntungannya
18. Strategi Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Hilirisasi Bauksit., accessed September 6, 2025, https://bkd.dpr.go.id/produk/analisis-ringkas-cepat/53/Strategi-Optimalisasi-Pelaksanaan-Kebijakan-Hilirisasi-Bauksit.
19. Kontribusi WTO Menangani Sengketa Perdagangan … – Jurnal Untan, accessed September 6, 2025, https://jurnal.untan.ac.id/index.php/MBIC/article/download/67593/75676598063
20. Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel RI yang Picu Gugatan Uni …, accessed September 6, 2025, https://nikel.co.id/2021/01/18/kronologi-larangan-ekspor-bijih-nikel-ri-yang-picu-gugatan-uni-eropa/
21. Menyoal Gugatan Uni Eropa atas Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia, accessed September 6, 2025, https://www.muclaw.co.id/article/menyoal-gugatan-uni-eropa-atas-pembatasan-ekspor-nikel-indonesia
22. Dampak Kebijakan Hilirisasi Nikel terhadap Peningkatan Ekspor …, accessed September 6, 2025, https://jurnal.itsm.ac.id/index.php/relasi/article/download/973/845
23. Hilirisasi Nikel Indonesia: Peluang Ekonomi versus Tantangan Energi dan Lingkungan, accessed September 6, 2025, https://edublast.id/blog/detail/100/hilirisasi-nikel-indonesia-peluang-ekonomi-versus-tantangan-energi-dan-lingkungan
24. Aliansi Sulawesi: Hilirisasi Nikel Cenderung Merugikan Ketimbang …, accessed September 6, 2025, https://www.voaindonesia.com/a/aliansi-sulawesi-hilirisasi-nikel-cenderung-merugikan-ketimbang-menguntungkan/7235316.html
25. Cina di Hilir: Gurita Oligarki Nikel Indonesia – Project Multatuli, accessed September 6, 2025, https://projectmultatuli.org/cina-di-hilir-gurita-oligarki-nikel-indonesia/
26. Risiko Ketergantungan Ekonomi Indonesia pada Investasi Asing dalam Konstelasi Politik Global yang Berubah – JOSAY, accessed September 6, 2025, https://josay.org/risiko-ketergantungan-ekonomi-indonesia-pada-investasi-asing-dalam-konstelasi-politik-global-yang-berubah/
27. Empat Smelter Nikel Investasi China Hentikan Produksi, Ini Dampaknya – industri kontan, accessed September 6, 2025, https://industri.kontan.co.id/news/empat-smelter-nikel-investasi-china-hentikan-produksi-ini-dampaknya
28. Presiden Jokowi Tekankan Hilirisasi dan Citra Global untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia | Sekretariat Negara, accessed September 6, 2025, https://setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tekankan_hilirisasi_dan_citra_global_untuk_masa_depan_ekonomi_indonesia