Mengenai Perbudakan Modern di Industri Kelapa Sawit Indonesia

Tulisan ini menyajikan analisis komprehensif mengenai praktik perbudakan modern di industri kelapa sawit Indonesia. Berdasarkan data dan tulisan dari berbagai sumber—termasuk Global Slavery Index, tulisan Amnesty International, dan studi akademis—kami menemukan bahwa praktik-praktik eksploitatif ini tidak terisolasi, melainkan merupakan akibat dari masalah sistemis yang berakar pada model bisnis yang rapuh, kerangka hukum yang tidak memadai, dan konflik agraria yang berkepanjangan. Perbudakan modern dalam konteks ini adalah istilah payung yang mencakup berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, jeratan hutang, kerja anak, diskriminasi gender, dan kondisi kerja yang berbahaya.

Analisis ini mengidentifikasi mekanisme upah berdasarkan target (piece-rate) sebagai pendorong utama eksploitasi. Sistem ini secara kausal menyebabkan praktik kerja tak berbayar oleh anggota keluarga dan kerja anak. Upaya-upaya penanganan, baik melalui skema sertifikasi (ISPO dan RSPO) maupun regulasi pemerintah, masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun ISPO bersifat wajib, standarnya dinilai kurang ketat dibandingkan RSPO, yang bersifat sukarela. Kegagalan-kegagalan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan terpadu yang mencakup reformasi hukum, penguatan penegakan, dan pengakuan penuh atas hak-hak masyarakat adat. Tulisan ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi perbudakan modern di industri kelapa sawit, diperlukan komitmen yang tegas dari semua pemangku kepentingan untuk beralih dari model ekonomi ekstraktif ke model yang berpusat pada hak asasi manusia dan keberlanjutan sosial.

Konteks dan Kerangka Konseptual Perbudakan Modern

Definisi dan Bentuk Perbudakan Modern

Perbudakan modern, dalam pengertiannya yang paling luas, bukanlah sebatas perbudakan tradisional, melainkan sebuah konsep payung yang mencakup berbagai keadaan, pengalaman, dan kejahatan yang beragam. Menurut standar internasional dan tulisan hak asasi manusia, perbudakan modern adalah situasi di mana seseorang dieksploitasi dan tidak dapat menolak atau pergi karena ancaman, kekerasan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Di dalamnya, terdapat berbagai bentuk eksploitasi yang saling tumpang tindih dan termanifestasi secara berbeda di berbagai sektor. Bentuk-bentuk utama dari perbudakan modern yang relevan dengan konteks industri kelapa sawit di Indonesia meliputi kerja paksa, perdagangan manusia, jeratan hutang, perbudakan berbasis keturunan, perbudakan anak, perkawinan paksa, dan eksploitasi dalam pekerjaan rumah tangga.

Khususnya dalam industri ini, jeratan hutang (debt bondage) diidentifikasi sebagai salah satu bentuk kerja paksa yang paling umum. Jeratan hutang terjadi ketika seorang individu terperangkap dalam siklus kemiskinan dan dipaksa untuk bekerja melunasi utang yang terus bertambah, sehingga mereka kehilangan kendali atas kondisi pekerjaan dan hidup mereka. Para korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka terjerat dalam situasi ini. Sementara itu, kerja paksa didefinisikan sebagai situasi di mana seseorang dipaksa melakukan pekerjaan tanpa persetujuan, sering kali di bawah ancaman hukuman. Kedua bentuk eksploitasi ini sangat sering ditemui di antara kelompok pekerja yang paling rentan, seperti pekerja migran dan kelompok minoritas.

Memahami perbudakan modern sebagai sebuah spektrum atau “istilah payung” merupakan hal yang krusial. Dalam konteks industri kelapa sawit, eksploitasi jarang termanifestasi dalam bentuk perbudakan fisik yang tradisional. Sebaliknya, ia beroperasi melalui serangkaian mekanisme ekonomi, psikologis, dan struktural yang lebih halus namun sama-sama mengikat. Dengan menganalisis berbagai praktik eksploitatif secara terpisah—seperti jeratan hutang, kerja paksa, dan kerja anak—tulisan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang bagaimana eksploitasi terjadi di perkebunan.

Prevalensi dan Latar Belakang di Indonesia

Praktik perbudakan modern adalah masalah yang meluas di Indonesia. Berdasarkan data dari Global Slavery Index (GSI) tahun 2023, diperkirakan lebih dari 1,8 juta orang hidup dalam perbudakan modern di Indonesia pada tahun 2021, dengan prevalensi 6,7 orang untuk setiap seribu penduduk. Angka ini menempatkan Indonesia di antara 10 negara teratas di kawasan Asia Pasifik dan 10 besar secara global dalam hal total jumlah korban. Tulisan GSI secara eksplisit menyebutkan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu dari beberapa sektor yang rentan terhadap praktik kerja paksa.

Analisis terhadap data historis menunjukkan adanya diskrepansi yang signifikan. Tulisan GSI tahun 2014 memperkirakan jumlah korban di Indonesia sebesar 714.100 orang. Peningkatan drastis menjadi 1,8 juta korban dalam tulisan GSI 2023 kemungkinan besar mencerminkan perbaikan metodologi survei GSI, termasuk cakupan yang lebih luas dan teknik pengumpulan data yang lebih canggih, alih-alih semata-mata peningkatan absolut jumlah korban. Hal ini menunjukkan bahwa masalah perbudakan modern di Indonesia mungkin lebih meluas daripada yang diperkirakan pada data-data sebelumnya. Fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbesar juga secara langsung berkorelasi dengan tingginya jumlah total korban perbudakan modern.

Faktor Kerentanan di Industri Kelapa Sawit

Industri kelapa sawit di Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang secara inheren meningkatkan kerentanan pekerjanya terhadap eksploitasi. Salah satu faktor utama adalah lokasi geografis perkebunan yang sering kali terpencil, jauh dari pusat kota dan pengawasan pemerintah. Lokasi yang terisolasi ini menciptakan lingkungan di mana pengawasan dari serikat pekerja dan lembaga pemerintah sangat minim. Selain itu, kondisi ini memaksa pekerja untuk sangat bergantung pada perusahaan untuk kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, pasokan air bersih, dan akses listrik.

Ketergantungan ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “penjara ekonomi.” Tulisan menunjukkan bahwa kondisi kerja dan upah yang rendah seringkali tidak memungkinkan pekerja untuk menabung cukup uang guna pindah atau kembali ke tempat asal mereka. Hal ini secara efektif mengunci pekerja di lokasi perkebunan dan menciptakan lingkungan di mana mereka terjebak dalam eksploitasi. Minimnya perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan juga memperburuk kerentanan buruh. Lingkaran setan ini menunjukkan bahwa lokasi terpencil bukan hanya masalah logistik atau kondisi hidup, tetapi merupakan mekanisme fisik dan ekonomi yang secara sengaja melanggengkan eksploitasi buruh.

Selain itu, tulisan GSI mencatat bahwa kerentanan terhadap perbudakan modern di Indonesia secara luas didorong oleh diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan kemiskinan. Hal ini sangat relevan dengan industri kelapa sawit yang bergantung pada tenaga kerja informal dan migran, dua kelompok yang secara struktural berada pada posisi yang sangat rentan.

Mekanisme Eksploitasi dan Praktik Bisnis Sistemis

Jeratan Hutang dan Perekrutan yang Tidak Etis

Praktik perekrutan yang tidak etis merupakan pintu masuk utama menuju jeratan hutang di industri kelapa sawit. Proses perekrutan ini sering kali melibatkan pungutan biaya yang berlebihan terhadap calon pekerja, penyitaan paspor dan dokumen identitas, serta penipuan terkait kontrak kerja. Biaya-biaya yang dikenakan oleh agen atau broker perekrutan bisa sangat mahal, yang secara langsung menciptakan jeratan hutang bagi pekerja sejak awal. Tanpa disadari, pekerja terjebak dalam situasi di mana mereka harus bekerja hanya untuk melunasi utang yang mereka tanggung.

Proses ini diperburuk oleh fragmentasi institusional di pasar perekrutan lintas batas. Berbagai pihak—termasuk perusahaan, perekrut, dan subkontraktor informal—beroperasi dalam yurisdiksi yang berbeda dengan akuntabilitas yang sangat terbatas. Kurangnya pengawasan ini memungkinkan praktik-praktik ilegal dan eksploitatif merajalela, karena pekerja dan lembaga pengawas sulit melacak dan menuntut pihak yang bertanggung jawab. Studi kasus menunjukkan bagaimana pekerja migran Indonesia terjerat utang hingga 5.000 poundsterling kepada broker tidak berlisensi di Bali untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Skema ini sangat mirip dengan yang terjadi di sektor kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme yang sama beroperasi baik di dalam maupun di luar negeri: kurangnya akuntabilitas broker memfasilitasi jeratan hutang, yang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern.

Sistem Upah Piece-Rate sebagai Pendorong Eksploitasi

Sistem upah piece-rate, di mana pekerja dibayar berdasarkan volume pekerjaan atau target yang diselesaikan alih-alih jam kerja, merupakan praktik yang lazim di perkebunan kelapa sawit. Analisis mendalam menunjukkan bahwa sistem ini menjadi pendorong utama praktik eksploitasi lainnya. Target panen dan pekerjaan yang ditetapkan oleh perusahaan sering kali tidak realistis dan tidak proporsional dengan kemampuan kerja manusia. Sebagai contoh, sebuah anak perusahaan Wilmar menetapkan target panen sebesar 950 kg per hari untuk para pemanen. Jika target tidak tercapai, pekerja dapat menghadapi pemotongan gaji yang signifikan, yang dapat menyebabkan upah mereka jatuh di bawah upah minimum regional.

Kondisi upah yang tidak memadai ini menciptakan hubungan kausal yang sangat penting. Untuk menghindari pemotongan upah dan mencapai target yang tidak manusiawi, pekerja terpaksa meminta bantuan anggota keluarga mereka, termasuk istri dan anak-anak, untuk membantu pekerjaan. Hal ini menciptakan siklus eksploitasi yang melanggengkan kerja tanpa upah oleh keluarga dan kerja anak. Dalam banyak kasus, bantuan dari keluarga menjadi prasyarat tidak tertulis bagi pekerja untuk mempertahankan pekerjaan dan upah mereka. Praktik ini melegitimasi eksploitasi dan menunjukkan bagaimana sistem upah yang dirancang secara sistemis dapat menghasilkan bentuk-bentuk perbudakan modern lainnya.

Eksploitasi Gender dan Kerja Anak

Eksploitasi dalam industri kelapa sawit memiliki dimensi gender yang spesifik. Perempuan sangat rentan dan seringkali dipaksa bekerja tanpa upah untuk membantu suami mereka mencapai target panen yang tinggi. Mereka tidak dianggap sebagai buruh perusahaan dan karena itu tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya. Ketika mereka dipekerjakan secara formal, mereka ditempatkan pada posisi sebagai buruh harian lepas (casual labourers) dengan upah yang jauh lebih rendah daripada pekerja tetap. Buruh perempuan ini juga tidak mendapatkan jaminan sosial, cuti haid, atau perlindungan kesehatan dan keselamatan yang memadai. Mereka juga sering diberi tugas yang lebih berbahaya, seperti menyemprot bahan kimia beracun tanpa alat pelindung diri (APD) yang memadai. Kondisi ini bahkan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, termasuk keguguran, seperti yang dilaporkan dalam kasus buruh perempuan yang harus membawa beban berat.

Terkait kerja anak, tulisan Amnesty International mendokumentasikan adanya bukti keterlibatan anak-anak, bahkan yang masih berusia delapan tahun, dalam pekerjaan berbahaya di perkebunan [6]. Anak-anak seringkali membantu orang tua mereka setelah pulang sekolah atau di akhir pekan untuk membantu mereka mencapai target. Beberapa anak bahkan putus sekolah sepenuhnya untuk membantu orang tua mereka. Pekerjaan yang mereka lakukan, seperti mengangkut karung buah sawit yang berat dan menggunakan gerobak dorong di medan yang sulit, sangat berbahaya. Hal ini secara jelas melanggar hukum Indonesia yang melarang anak-anak di bawah 18 tahun untuk terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

Kondisi Kerja dan Hidup yang Memprihatinkan

Kondisi tempat tinggal dan fasilitas dasar di perkebunan sawit jauh dari standar layak. Pemondokan buruh seringkali terbuat dari papan, dengan sanitasi yang sangat buruk dan pasokan air serta listrik yang terbatas. Bahkan, buruh seringkali harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air bersih yang layak untuk diminum . Perusahaan sering kali tidak merasa berkewajiban untuk menyediakan fasilitas dasar ini.

Minimnya fasilitas dasar ini secara langsung berkontribusi pada ketidakmampuan pekerja untuk meninggalkan perkebunan dan menciptakan ketergantungan penuh pada perusahaan. Kondisi ini secara efektif menciptakan situasi terisolasi yang menyerupai perbudakan tradisional, di mana pekerja tidak memiliki sarana untuk melarikan diri dari eksploitasi. Kurangnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga merupakan masalah yang serius. Buruh seringkali tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memadai dan harus membeli perlengkapan tersebut dengan uang mereka sendiri.

Berikut adalah ringkasan dari bentuk-bentuk perbudakan modern yang ditemukan di industri kelapa sawit:

Tabel 1: Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern dan Contoh Implementasinya di Industri Kelapa Sawit

Akar Masalah yang Sistemis dan Lingkaran Eksploitasi

Konflik Agraria sebagai Sumber Kerentanan Tenaga Kerja

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menjadi pemicu utama konflik agraria yang berkepanjangan. Tulisan menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan kerap mengambil alih lahan adat dan sumber daya agraria masyarakat lokal. Praktik ini seringkali dilakukan tanpa persetujuan yang sah, dan dalam beberapa kasus, disertai dengan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menentang. Konflik lahan ini menyebabkan masyarakat, terutama masyarakat adat yang hak-haknya sering tidak diakui secara hukum, kehilangan mata pencaharian tradisional mereka.

Keterkaitan antara perampasan tanah dan perbudakan modern sangat erat. Hilangnya tanah dan sumber daya agraria memaksa komunitas yang terdisposisi untuk mencari sumber pendapatan baru. Di banyak daerah terpencil di mana perkebunan sawit beroperasi, satu-satunya pilihan pekerjaan yang tersedia adalah menjadi buruh di perkebunan itu sendiri. Hal ini menciptakan siklus di mana perusahaan menciptakan populasi yang rentan melalui konflik lahan dan kemudian menyerap populasi yang sama sebagai buruh murah, yang kemudian dieksploitasi. Dengan demikian, masalah perbudakan modern tidak hanya ada di dalam perkebunan, tetapi juga berakar pada sejarah dan proses ekspansi industri itu sendiri.

Kerangka Hukum yang Ambigu dan Lemahnya Perlindungan Buruh

Analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki undang-undang ketenagakerjaan umum, kerangka regulasi yang ada tidak secara spesifik dan kontekstual mengatur kondisi kerja unik di perkebunan. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melanggengkan praktik-praktik eksploitatif. Pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) semakin memperumit situasi. Undang-undang ini dikritik karena memfasilitasi praktik-praktik yang mengarah pada eksploitasi, seperti perluasan penggunaan kontrak kerja jangka pendek (outsourcing) dan upah berdasarkan target (piece-rate), yang sebelumnya sudah umum di industri. Tulisan menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja bahkan dapat melegitimasi praktik-praktik ini .

Hal ini menciptakan tantangan besar bagi penegakan hak-hak buruh. Ketidakmampuan regulasi yang ada untuk memberikan perlindungan yang memadai telah memicu Koalisi Buruh Sawit (KBS) untuk mendesak segera disahkannya RUU Perlindungan Buruh Perkebunan Sawit (RUPBS). RUU ini diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum dan menyediakan kerangka perlindungan khusus yang sesuai dengan kondisi buruh perkebunan. Ketiadaan regulasi yang spesifik ini dianggap sebagai faktor kunci yang memungkinkan pelanggaran hak buruh terus terjadi secara berulang.

Peran Para Pemangku Kepentingan dan Skema Pertanggungjawaban

Tanggung Jawab Perusahaan dan Rantai Pasok Global

Perusahaan, baik yang beroperasi di Indonesia maupun yang merupakan bagian dari rantai pasok global, memiliki peran sentral dalam masalah perbudakan modern. Tulisan menunjukkan bahwa merek-merek kecantikan, perusahaan makanan, dan lembaga keuangan internasional telah dikaitkan dengan pelanggaran HAM yang serius di industri kelapa sawit Indonesia, termasuk kerja paksa dan kerja anak.

Laporan Amnesty International tahun 2016 secara khusus mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang sistemis di anak perusahaan Wilmar, salah satu pemroses kelapa sawit terbesar di dunia. Tulisan tersebut menemukan bahwa pelanggaran ini bukan insiden terisolasi, melainkan akibat dari praktik bisnis yang disengaja. Contohnya, penggunaan upah rendah, sistem upah berdasarkan target, dan sistem penalti yang kompleks. Praktik-praktik ini secara langsung menciptakan kondisi yang mendorong buruh untuk bekerja lembur tanpa bayaran dan melibatkan anggota keluarga mereka, termasuk anak-anak, untuk membantu mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak pasif dalam masalah ini, melainkan secara aktif menciptakan insentif ekonomi yang memungkinkan eksploitasi di tingkat perkebunan.

Perbandingan dan Analisis Skema Sertifikasi (ISPO vs. RSPO)

Skema sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), bertujuan untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang memengaruhi efektivitasnya dalam mencegah perbudakan modern. RSPO, sebagai skema sukarela, memiliki standar yang lebih ketat dan terperinci terkait hak-hak buruh, perlindungan anak, dan Prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC) untuk masyarakat adat . RSPO juga telah mengadopsi kebijakan tanpa toleransi terhadap ancaman terhadap Pembela Hak Asasi Manusia dan berusaha memastikan bahwa upah yang diberikan adalah upah layak.

Sebaliknya, ISPO, yang merupakan regulasi wajib bagi semua pelaku usaha perkebunan di Indonesia, dinilai memiliki standar yang kurang ketat dalam perlindungan sosial. ISPO sangat bergantung pada undang-undang nasional yang terkadang lemah dan tidak secara eksplisit mewajibkan kontrak kerja yang jelas, kesetaraan upah, atau standar FPIC yang kuat. Terdapat paradoks di mana skema yang wajib memiliki standar yang lebih rendah dalam perlindungan sosial dibandingkan skema yang sukarela. Hal ini berimplikasi bahwa sebagian besar perkebunan di Indonesia yang hanya memiliki sertifikasi ISPO beroperasi di bawah standar yang kurang memadai untuk mencegah perbudakan modern.

Meskipun demikian, RSPO sendiri bukan jaminan perlindungan penuh. Lembaga ini menghadapi kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan dan hak asasi manusia, yang menuduhnya tidak efektif dan menjadi alat greenwashing bagi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa skema sertifikasi, meskipun penting, adalah alat yang memiliki keterbatasan dan bukan solusi tunggal.

Tabel 2: Perbandingan Standar Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia RSPO dan ISPO

Peran Pemerintah dan Tantangan Implementasi

Pemerintah Indonesia mengakui industri kelapa sawit sebagai sektor strategis yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Namun, terdapat ketegangan yang mendasari antara peran pemerintah sebagai promotor ekonomi dan tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak warga negara. Prioritas ekonomi yang kuat dapat menyebabkan kompromi pada aspek perlindungan buruh dan lingkungan.

Tantangan dalam penegakan hukum sangat signifikan. Meskipun Kepolisian Nasional Indonesia telah menyelidiki kasus-kasus perdagangan manusia, respons pemerintah dinilai belum memadai. Konflik agraria yang melibatkan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat lokal juga terus berlanjut. Hal ini menunjukkan adanya celah antara regulasi yang ada dan implementasi di lapangan. Kurangnya pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat juga menjadi hambatan besar, karena membuat komunitas-komunitas ini rentan terhadap perampasan tanah tanpa adanya mekanisme ganti rugi yang adil.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa perbudakan modern di industri kelapa sawit Indonesia bukanlah insiden acak, melainkan produk dari mekanisme eksploitasi yang sistemis dan terintegrasi. Praktik-praktik ini berakar pada model bisnis yang menempatkan efisiensi produksi di atas kesejahteraan manusia. Pemicu utamanya adalah sistem upah berdasarkan target (piece-rate), yang secara langsung memicu praktik kerja tanpa upah oleh keluarga dan kerja anak. Kerentanan buruh diperparah oleh praktik perekrutan yang tidak etis, yang seringkali menjebak mereka dalam jeratan hutang, serta oleh kondisi kerja dan hidup yang memprihatinkan.

Pada tingkat yang lebih tinggi, masalah ini diperburuk oleh faktor-faktor struktural. Ekspansi perkebunan yang tanpa henti telah menimbulkan konflik agraria dan perampasan tanah adat, menciptakan populasi yang terdisposisi dan rentan. Sementara itu, kerangka hukum yang ada, termasuk UU Cipta Kerja, dinilai tidak memadai untuk mengatasi kondisi unik di sektor ini. Skema sertifikasi seperti ISPO, meskipun wajib, memiliki standar yang lebih lemah dibandingkan RSPO dalam perlindungan sosial. Singkatnya, perbudakan modern di industri kelapa sawit adalah konsekuensi yang dapat diprediksi dari sistem ekstraktif yang tidak seimbang dan kurangnya komitmen yang memadai dari semua pemangku kepentingan untuk memprioritaskan hak asasi manusia.

Rekomendasi Kebijakan dan Praktik Terbaik

Untuk mengatasi masalah perbudakan modern di industri kelapa sawit, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan reformasi hukum, penguatan penegakan, dan perubahan praktik bisnis secara fundamental. Rekomendasi-rekomendasi berikut ditujukan untuk berbagai pemangku kepentingan:

Untuk Pemerintah Indonesia:

• Penguatan Kerangka Hukum: Mendesak percepatan pengesahan dan implementasi RUU Perlindungan Buruh Perkebunan Sawit (RUPBS) yang secara spesifik menangani kondisi kerja unik di Perkebunan.
• Reformasi Regulasi: Merevisi standar ISPO untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih ketat, sejalan dengan standar ILO dan RSPO, terutama dalam hal upah layak, kebebasan berserikat, dan perlindungan anak.
• Penegakan Hukum: Meningkatkan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar dan memberikan dukungan hukum yang kuat kepada buruh dan masyarakat adat yang berkonflik, termasuk penanganan yang adil dan transparan terhadap sengketa agraria .
• Pengakuan Hak Adat: Memberikan pengakuan hukum penuh atas hak-hak tanah masyarakat adat dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan [7, 21].

Untuk Perusahaan Kelapa Sawit:

• Perekrutan yang Etis: Mengadopsi prinsip “Employer Pays Principle”, di mana perusahaan menanggung semua biaya perekrutan, dan secara menyeluruh mengaudit rantai perekrutan untuk menghilangkan pungutan biaya dari buruh.
• Reformasi Sistem Upah: Mengganti sistem upah piece-rate dengan sistem upah yang menjamin penghasilan yang stabil dan layak, tanpa insentif untuk kerja anak atau kerja paksa keluarga.
• Mekanisme Pengaduan: Membangun mekanisme pengaduan yang efektif, aman, dan dapat diakses oleh semua buruh, termasuk buruh harian lepas dan buruh tidak berdokumen, tanpa takut akan pembalasan.

Untuk Skema Sertifikasi (ISPO & RSPO):

• Penguatan Standar Lapangan: Menegaskan kembali komitmen pada implementasi standar di tingkat lapangan, memperkuat mekanisme audit dan pengawasan, dan memverifikasi secara ketat penghapusan kerja anak dan kerja paksa keluarga.
• Kolaborasi: Bekerja sama dengan serikat buruh, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk memastikan standar yang ditetapkan relevan dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Untuk Konsumen Global dan Investor:

• Transparansi Rantai Pasok: Menuntut transparansi yang lebih besar dari merek-merek konsumen dan perusahaan dalam rantai pasok mereka.
• Dukungan Produk Bersertifikat: Secara aktif mendukung produk yang berasal dari produsen yang dapat menunjukkan kepatuhan penuh terhadap standar hak asasi manusia,  sambil tetap menyadari keterbatasan skema sertifikasi.
• Tanggung Jawab Investor: Menggunakan pengaruh mereka untuk mendorong praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan di seluruh industri, dan mempertimbangkan risiko sosial dan lingkungan sebagai bagian dari keputusan investasi.