Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia telah berevolusi menjadi ancaman multidimensional yang melampaui kejahatan finansial, mengganggu stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan, serta berpotensi membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Respons pemerintah terhadap ancaman ini telah diwujudkan melalui pembentukan kerangka hukum yang kokoh dan adaptif, yang puncaknya adalah penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan kompleksitas jaringan kejahatan, modus operandi pencucian uang juga mengalami pergeseran signifikan dari skema konvensional menuju pemanfaatan aset digital, khususnya mata uang kripto.

Tulisan  ini menyajikan analisis mendalam mengenai praktek TPPU di Indonesia, mencakup evolusi landasan hukum, tipologi dan modus operandi yang dominan, peran sentral lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta sinergi dengan berbagai lembaga penegak hukum dan lintas sektor. Temuan kunci mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi dan narkotika secara konsisten menjadi sumber dana terbesar yang dicuci. Keberhasilan penindakan sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antarlembaga, meskipun masih terdapat tantangan serius, seperti kesenjangan hukum dalam penindakan aset digital dan rendahnya tingkat tindak lanjut atas laporan intelijen keuangan yang disampaikan oleh PPATK.

Sebagai respons, pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU 2025-2029. Strategi ini dirancang untuk mengatasi akar permasalahan dengan berfokus pada penguatan pemahaman risiko, peningkatan program kepatuhan, pengawasan sektor keuangan ilegal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Laporan ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki pondasi yang kuat dalam rezim anti-pencucian uang, keberhasilan di masa depan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana sinergi antar-institusi dapat dioptimalkan dan kerangka hukum dapat terus beradaptasi dengan modus operandi kejahatan yang semakin canggih, terutama di ranah digital.

Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah kejahatan serius yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah tampak sebagai aset yang sah. Ancaman ini tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan TPPU memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Tujuan dari tulisan  ini adalah untuk memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai dinamika TPPU di Indonesia. Laporan ini secara spesifik akan menguraikan kerangka hukum yang mengatur TPPU, berbagai tipologi dan modus operandi yang digunakan oleh pelaku, peran krusial lembaga-lembaga yang terlibat dalam rezim anti-pencucian uang, serta menganalisis studi kasus yang relevan. Lebih lanjut, laporan ini akan menyoroti tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan mengkaji strategi nasional yang dirumuskan oleh pemerintah untuk memperkuat perlawanan terhadap kejahatan ini.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah analisis ekstensif terhadap berbagai sumber terpercaya, termasuk dokumen legislasi, laporan resmi dari lembaga terkait seperti PPATK, serta publikasi ilmiah dan berita dari media massa kredibel. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap pernyataan dan kesimpulan dalam laporan ini didasarkan pada data faktual dan pemahaman yang mendalam mengenai subjek.

Kerangka Hukum dan Landasan TPPU di Indonesia

Evolusi Regulasi Anti-Pencucian Uang

Kerangka hukum TPPU di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan, yang mencerminkan upaya progresif untuk beradaptasi dengan tantangan kejahatan yang terus berkembang serta standar internasional. Landasan hukum pertama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Namun, seiring dengan dinamika penegakan hukum dan tuntutan global, undang-undang tersebut dianggap perlu diganti dengan aturan yang lebih komprehensif.

Puncak dari evolusi ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang mulai berlaku sejak 22 Oktober 2010. Undang-undang ini secara eksplisit disesuaikan dengan standar internasional yang menjadi tolok ukur bagi setiap negara dalam memberantas TPPU, yang dikenal sebagai Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) dari Financial Action Task Force (FATF).Penyesuaian ini termasuk perluasan cakupan Pihak Pelapor untuk mencakup pedagang permata, perhiasan, logam mulia, dan kendaraan bermotor. Namun, perlu dicatat bahwa kerangka hukum ini tidaklah statis. Beberapa pasal dari UU Nomor 8 Tahun 2010, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, telah dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan pasal-pasal TPPU ke dalam kerangka KUHP yang lebih luas, menunjukkan komitmen terhadap harmonisasi hukum pidana dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

Definisi Yuridis dan Tindak Pidana Asal

Secara yuridis, Pencucian Uang didefinisikan sebagai “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Definisi ini menempatkan TPPU sebagai kejahatan turunan yang tidak dapat berdiri sendiri. Ia selalu berakar pada apa yang disebut tindak pidana asal (predicate crime), yaitu kejahatan awal yang menghasilkan aset ilegal. UU TPPU secara komprehensif mengatur daftar tindak pidana asal yang dapat menjadi dasar penjeratan TPPU, termasuk di antaranya korupsi, perdagangan narkotika, perdagangan manusia, penyuapan, kejahatan lingkungan, dan banyak lagi.

Kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Untuk mendeteksi TPPU, UU Nomor 8 Tahun 2010 menetapkan kriteria Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang wajib dilaporkan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK. Kriteria ini meliputi :

• Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.
• Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang wajib dilakukan.
• Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
• Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Kriteria ini menjadi pedoman operasional bagi lembaga keuangan dan Pihak Pelapor lainnya untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi TPPU, menjadikan mereka garda terdepan dalam sistem pencegahan.

Tabel 1: Evolusi Regulasi TPPU di Indonesia 

Perkembangan hukum yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa landasan hukum TPPU di Indonesia bukanlah entitas statis. Upaya harmonisasi melalui KUHP baru mengindikasikan bahwa TPPU semakin diintegrasikan ke dalam kerangka hukum pidana yang lebih luas, memberikan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih. Selain itu, perluasan wewenang penyidik yang ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 sangatlah signifikan. Putusan ini mengabulkan permohonan yang menyatakan bahwa definisi “penyidik tindak pidana asal” seharusnya diinterpretasikan secara lebih luas sebagai “pejabat atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”. Hal ini secara legal membuka pintu bagi lembaga seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk juga menyidik TPPU. Keputusan ini memperluas jangkauan penegakan hukum dari entitas tradisional (Polri, Kejaksaan, KPK) ke lembaga-lembaga yang lebih spesifik, sehingga meningkatkan efektivitas penindakan terhadap kejahatan asal tertentu seperti kejahatan lingkungan.

Tipologi dan Modus Operandi Pencucian Uang

Praktek pencucian uang secara umum mengikuti tiga tahapan klasik yang saling berhubungan: penempatan (placement), pelapisan (layering), dan integrasi (integration). Namun, modus operandi yang digunakan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas sistem keuangan.

Tiga Tahap Klasik Pencucian Uang

• Penempatan (Placement): Tahap awal di mana pelaku memasukkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan. Modus yang dominan pada tahap ini adalah melalui transaksi tunai dalam jumlah besar atau transaksi tunai bertahap yang total nilainya melebihi batas pelaporan.
• Pelapisan (Layering): Tahap paling kompleks yang bertujuan untuk mengaburkan jejak asal-usul dana. Pelaku dapat melakukan serangkaian transfer berantai (structuring) ke berbagai rekening, baik di dalam maupun luar negeri, atau menukarkan dana dengan mata uang asing atau surat berharga. Pembelian aset mewah seperti mobil, tanah, dan properti dengan menggunakan nama orang lain juga sering digunakan pada tahap ini.
• Integrasi (Integration): Tahap akhir di mana dana yang telah melalui proses pelapisan dikembalikan kepada pelaku kejahatan seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Contohnya termasuk penggunaan uang hasil tindak pidana sebagai modal usaha yang sah (mingling), atau memberikan pinjaman dengan jaminan di mana uang cicilan seolah-olah adalah uang yang sah.

Modus Operandi Konvensional dan Terkini

PPATK telah mengidentifikasi berbagai modus operandi yang sering digunakan di Indonesia ¹:

• Transaksi tunai yang dominan.
• Pembelian aset dan barang-barang mewah, seperti properti, atas nama orang lain.
• Penggunaan rekening atas nama orang lain atau rekening perantara untuk menampung dan mentransfer hasil kejahatan.
• Pencampuran dana hasil tindak pidana dengan uang hasil usaha yang sah (mingling).
• Pemberian pinjaman atau usaha gadai menggunakan uang hasil tindak pidana.
• Penempatan dana pada produk investasi seperti deposito atau polis asuransi.
• Penggunaan identitas palsu saat membuka rekening.

Tipologi Berbasis Teknologi: Pencucian Uang Melalui Mata Uang Kripto

Kemajuan teknologi telah memunculkan modus operandi baru yang dikenal sebagai cyber laundering. Metode ini memanfaatkan transfer elektronik berbasis internet untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Mata uang kripto, dengan karakteristik anonimitas dan kemudahan transaksi lintas batas, telah menjadi alat yang sangat potensial untuk tujuan ini.

Data global menunjukkan bahwa pencucian uang melalui kripto mencapai US8.6miliar pada tahun2021,dengan total US33 miliar terhitung sejak 2017. Di Indonesia, adopsi aset kripto juga meningkat pesat. Nilai transaksi kripto di Indonesia mencapai Rp158,84 triliun pada periode Januari hingga Maret 2024, jumlah yang empat kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Peningkatan ini secara langsung berkorelasi dengan tingginya risiko penyalahgunaan aset digital untuk TPPU. Kasus-kasus besar di Indonesia, seperti korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan TPPU oleh mantan pegawai Ditjen Pajak, telah menunjukkan adanya penggunaan aset kripto, termasuk Bitcoin, sebagai sarana untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengeluarkan peraturan, seperti Peraturan Nomor 5 Tahun 2019, yang mewajibkan Pedagang Aset Kripto memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) anti-pencucian uang. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan signifikan dalam regulasi penindakan. Indonesia memiliki aturan pencegahan yang sejalan dengan standar internasional, tetapi masih kekurangan mekanisme baku dalam hukum acara pidana untuk pemblokiran dan penyitaan aset digital. Hal ini menciptakan hambatan serius bagi penegak hukum, yang membutuhkan dasar hukum yang jelas dan kuat untuk bertindak.

Tabel 2: Perbandingan Modus Operandi Konvensional vs. Digital

Pergeseran modus operandi ini menuntut adaptasi strategi investigasi. Pendekatan konvensional follow the money (menelusuri aliran dana atau aset) masih relevan , tetapi perlu dilengkapi dengan keahlian blockchain forensics untuk melacak aset digital. Kesenjangan dalam regulasi penindakan aset digital menciptakan risiko besar. Aset ilegal dalam bentuk kripto dapat dengan mudah ditransfer atau disembunyikan di luar yurisdiksi sebelum penegak hukum dapat bertindak secara legal. Ini menunjukkan bahwa meskipun rezim pencegahan sudah kuat, rezim penindakan masih tertinggal, sehingga mengurangi efek jera dan efektivitas pemulihan aset.

Peran Kelembagaan dalam Rezim Anti-Pencucian Uang (APUPPT)

Pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan sinergi dan kolaborasi antar berbagai entitas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) di Indonesia. Dibentuk berdasarkan UU No. 15 Tahun 2002 dan diperkuat oleh UU No. 8 Tahun 2010, PPATK memegang peran sentral dalam rezim anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme (APUPPT).

Tugas dan fungsi utama PPATK meliputi :

1. Analisis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM): PPATK menganalisis transaksi keuangan yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor untuk mengidentifikasi pola dan jaringan TPPU.
2. Identifikasi Aliran Dana Ilegal: PPATK bertugas memetakan aliran dana yang terkait dengan TPPU, seringkali dalam konteks tindak pidana korupsi yang kompleks.
3. Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor: PPATK memiliki wewenang untuk menetapkan pedoman pelaporan, mengawasi kepatuhan Pihak Pelapor, dan bahkan melakukan audit kepatuhan khusus.
4. Pemberian Rekomendasi Kebijakan: PPATK memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah terkait kebijakan pencegahan TPPU.

Yang perlu ditekankan, PPATK adalah lembaga intelijen keuangan, bukan lembaga penyidik. Meskipun memiliki wewenang untuk meminta dan menerima laporan dari Pihak Pelapor tanpa terikat aturan kerahasiaan, tugasnya terbatas pada analisis dan penyampaian hasil analisis (HA) kepada lembaga penegak hukum terkait.

Sinergi dan Koordinasi dengan Lembaga Penegak Hukum

Sinergi antara PPATK dan lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian RI (Polri), Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah kunci keberhasilan penindakan TPPU. PPATK menyampaikan Laporan Hasil Analisis (LHA) yang berfungsi sebagai alat bantu bagi penyidik. Keputusan untuk memulai penyidikan dan menentukan tindak pidana asal dari kasus tersebut sepenuhnya berada di tangan masing-masing lembaga penyidik. Untuk mengoordinasikan penanganan kasus, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) yang bertugas merumuskan kebijakan dan strategi.

Kolaborasi Lintas Sektor

Pemberantasan TPPU tidak dapat dilakukan sendirian oleh pemerintah. Rezim APUPPT di Indonesia juga melibatkan sektor privat dan lembaga lain di luar entitas penegak hukum tradisional. Pemerintah telah menjalin kemitraan dengan sektor privat melalui inisiatif seperti pembentukan INTRACNET pada akhir tahun 2020 untuk mengoptimalkan rezim APUPPT. Selain itu, PPATK secara aktif bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi anti-pencucian uang. Contoh konkret dari kolaborasi ini adalah pembentukan Tim Gabungan antara PPATK dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) dari KLHK. Tim ini dibentuk untuk menangani TPPU di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Mengingat motif kejahatan lingkungan seringkali adalah keuntungan finansial, pendekatan follow the money menjadi sangat penting. Sinergi ini memungkinkan penegakan hukum untuk menelusuri dan memulihkan aset TPPU dari kejahatan lingkungan, yang sebelumnya mungkin tidak menjadi fokus utama. Kolaborasi juga terjalin antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Polri dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang mengindikasikan kerugian negara dan unsur pidana.

Pembagian peran yang jelas antara PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan dan lembaga penyidik menunjukkan adanya mekanisme checks and balances. Keberhasilan penindakan sangat bergantung pada seberapa efektif lembaga penyidik menindaklanjuti laporan PPATK. Keterangan dari anggota tim perumus UU TPPU mengonfirmasi bahwa LHA PPATK adalah alat bantu, dan koordinasi antara Polri, KPK, Kejaksaan, BNN, dan Bea Cukai sangat krusial dalam merinci tindak pidana asal. Keterlibatan lembaga di luar sektor keuangan formal, seperti KLHK dan BPK, menunjukkan pendekatan yang semakin holistik. Sinergi ini tidak hanya memperluas jaring pengawasan, tetapi juga mempromosikan budaya kepatuhan dan transparansi, yang merupakan elemen kunci dalam membangun rezim APUPPT yang tangguh.

Studi Kasus dan Sumber Predikat Dominan

Dominasi Korupsi dan Narkotika

Data yang dirilis oleh Kepala PPATK menunjukkan bahwa praktik pencucian uang terbesar di Indonesia berasal dari tindak pidana korupsi, yang kemudian disusul oleh kejahatan narkotika. Kedua tindak pidana asal ini secara historis dan faktual menjadi sumber dana ilegal yang paling signifikan, seringkali melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisir dan melintasi batas negara.

Analisis Studi Kasus Penting

Penerapan UU TPPU telah terbukti efektif dalam beberapa kasus signifikan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pemulihan aset.

• Kasus Setya Novanto (E-KTP): Kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun menjadi sorotan publik. Setya Novanto divonis 15 tahun penjara atas perannya dalam kasus ini. Banyak pihak, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), mendorong agar Setya Novanto dijerat dengan regulasi TPPU sebagai upaya untuk memiskinkan koruptor. Namun, jumlah uang pengganti yang dijatuhkan terhadapnya hanya sekitar 22,69% dari total kerugian negara. Hal ini menggarisbawahi tantangan dalam pemulihan aset dan mengapa penjeratan TPPU tidak selalu berujung pada pengembalian 100% kerugian.
• Kasus Djoko Tjandra: Kasus ini melibatkan suap terhadap oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang bertujuan untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung agar Djoko Tjandra terbebas dari kasus hukumnya. Kasus ini merupakan contoh kompleks di mana TPPU tidak hanya terjadi dalam konteks korupsi, tetapi juga melibatkan institusi penegak hukum itu sendiri. Fakta bahwa seorang jaksa dapat terlibat dalam skema pencucian uang menunjukkan adanya kerentanan sistemik dan perlunya pengawasan internal yang lebih ketat, yang sejalan dengan salah satu modus operandi yang diidentifikasi PPATK: “keterlibatan oknum pejabat pada industri keuangan (terutama perbankan) yang sistem pelaporannya lemah”.
• Kasus Narkotika BNN: Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap TPPU dari kasus narkotika senilai lebih dari Rp15 miliar. Aset-aset yang disita mencakup properti, kendaraan bermotor (Mobil Honda Accord, Mobil Honda CRV), sepeda motor, perhiasan emas, dan uang tunai. Kasus ini menunjukkan efektivitas pendekatan
  follow the money dalam penyidikan TPPU. Penyitaan aset-aset berwujud membuktikan bahwa penindakan tidak hanya terbatas pada hukuman pidana, tetapi juga bertujuan untuk memiskinkan pelaku kejahatan dan memulihkan aset ilegal.

Tabel 3: Ringkasan Studi Kasus TPPU Signifikan di Indonesia 

Tantangan dan Strategi Pemberantasan di Indonesia

Tantangan Utama dalam Penindakan

Meskipun rezim APUPPT di Indonesia telah berkembang pesat, masih terdapat beberapa tantangan krusial yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan tindak lanjut. Laporan PPATK dari tahun 2014 hingga 2013 menunjukkan bahwa dari 3.259 hasil analisis (HA) yang dihasilkan, masih sedikit yang ditindaklanjuti pada tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam proses koordinasi dan implementasi di lapangan.

Selain itu, kompleksitas jaringan kejahatan juga menjadi kendala. Pelaku TPPU, terutama dalam kasus korupsi dan narkotika, seringkali menggunakan jaringan yang rumit, perantara, dan entitas korporasi untuk menyamarkan aliran dana. Hal ini membuat penelusuran aset menjadi tugas yang sangat sulit dan memakan waktu. Tantangan lain yang muncul adalah kendala hukum dalam menghadapi TPPU berbasis teknologi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, meskipun regulasi pencegahan terhadap aset digital sudah ada, ketiadaan hukum acara pidana yang spesifik untuk pemblokiran dan penyitaan mata uang kripto merupakan celah serius yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Strategi Nasional Pemberantasan TPPU 2025-2029

Sebagai respons terhadap tantangan-tantangan ini, pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) untuk periode 2025-2029. Strategi ini dirancang untuk mengatasi akar permasalahan yang telah teridentifikasi, dengan beberapa poin kunci sebagai berikut :

• Penguatan Pemahaman Risiko Nasional: Strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko TPPU secara lebih terperinci. Ini akan menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang relevan, termasuk kebijakan terkait aset digital.
• Peningkatan Program APUPPT dan PPSPM: Memperkuat implementasi regulasi yang sudah ada untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik di seluruh sektor.
• Pengawasan dan Penertiban Sektor Keuangan Ilegal: Menangani entitas yang beroperasi di luar pengawasan formal, yang sering kali menjadi saluran untuk TPPU.
• Transparansi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner): Menurunkan anonimitas kepemilikan aset untuk memecah jaringan kejahatan yang rumit dan memudahkan penelusuran aset.
• Pemanfaatan Laporan Intelijen Keuangan: Mengoptimalkan tindak lanjut LHA dari PPATK. Poin ini secara eksplisit menargetkan isu kesenjangan tindak lanjut yang telah menjadi masalah serius.
• Penguatan Human Capital: Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum dan lembaga terkait.

Strategi Nasional ini menunjukkan adanya kerangka kerja yang terintegrasi dan berorientasi pada solusi. Ini adalah rencana aksi yang dirancang untuk mengatasi akar permasalahan yang ditemukan, seperti rendahnya tindak lanjut, kompleksitas jaringan, dan celah hukum untuk aset digital. Keberhasilan implementasi strategi ini akan menjadi kunci efektivitas rezim TPPU di Indonesia di masa depan. Berbagai sumber juga menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memerangi TPPU. Kolaborasi dengan sektor swasta (melalui INTRACNET) dan lembaga lain (seperti BPK dan KLHK) adalah fundamental. Keterlibatan semua pihak tidak hanya memperluas jaring pengawasan, tetapi juga mempromosikan budaya kepatuhan dan transparansi, yang merupakan elemen kunci dalam membangun rezim APUPPT yang tangguh dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Analisis terhadap praktek pencucian uang di Indonesia menunjukkan bahwa negara ini telah memiliki kerangka hukum yang kuat dan lembaga independen yang berfungsi sebagai garda terdepan. Evolusi legislasi, dari UU Nomor 15 Tahun 2002 hingga UU Nomor 8 Tahun 2010, dan adaptasinya dengan standar internasional FATF, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memerangi kejahatan ini. Peran PPATK sebagai unit intelijen keuangan, yang ditugaskan untuk menganalisis transaksi mencurigakan dan memberikan laporan kepada penyidik, sangatlah vital. Sinergi yang terjalin dengan lembaga penegak hukum utama seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK, serta kolaborasi dengan entitas lain seperti BPK dan KLHK, menunjukkan pendekatan yang semakin holistik.

Namun, laporan ini juga menyoroti tantangan signifikan yang masih dihadapi. Pertama, meskipun PPATK secara proaktif menghasilkan hasil analisis, tingkat tindak lanjut oleh lembaga penyidik masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Kedua, kompleksitas jaringan kejahatan, terutama dalam kasus korupsi dan narkotika, mempersulit proses penelusuran dan pemulihan aset. Terakhir, pergeseran modus operandi menuju penggunaan mata uang kripto telah menciptakan tantangan baru, terutama karena adanya kesenjangan dalam hukum acara pidana yang mengatur pemblokiran dan penyitaan aset digital.

Berdasarkan temuan tersebut, laporan ini merekomendasikan langkah-langkah strategis berikut untuk memperkuat rezim anti-pencucian uang di Indonesia:

1. Akselerasi Legislasi Aset Digital: Pemerintah dan legislatif perlu segera merumuskan dan mengesahkan regulasi hukum acara pidana yang secara spesifik mengatur mekanisme pemblokiran, penyitaan, dan pemulihan aset digital seperti mata uang kripto. Hal ini akan menutup celah hukum yang ada dan memberikan kepastian bagi penegak hukum untuk bertindak.
2. Penguatan Koordinasi Antar-Institusi: Perlu ada mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan mengikat di bawah Komite TPPU untuk memastikan tindak lanjut yang optimal atas Laporan Hasil Analisis PPATK. Protokol berbagi data yang terintegrasi dan aman antar-lembaga penyidik (Polri, Kejaksaan, KPK) akan mempercepat proses investigasi dan penuntutan.
3. Peningkatan Kapasitas dan Keahlian: Investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di seluruh lembaga penegak hukum harus ditingkatkan, terutama dalam bidang blockchain forensics dan analisis data keuangan yang kompleks.
4. Mendorong Transparansi Kepemilikan Manfaat: Implementasi kebijakan mengenai transparansi kepemilikan manfaat (beneficial owner) harus diperkuat untuk membongkar jaringan perusahaan cangkang dan entitas perantara yang digunakan untuk menyamarkan identitas pelaku kejahatan.