Pemberontakan Petani di Dunia: Dari Feodalisme Hingga Konflik Agraria

Pemberontakan petani, atau secara akademis dikenal sebagai peasant revolt, merupakan fenomena historis yang berulang di berbagai belahan dunia, mencerminkan ketegangan fundamental antara kelas bawah pedesaan dan para penguasa. Secara tradisional, pemberontakan ini seringkali dicap sebagai aksi irasional, lokal, dan berumur pendek. Namun, para sejarawan, seperti Sartono Kartodirdjo, telah memberikan perspektif baru dengan menempatkan petani sebagai subjek utama dalam narasi sejarah, bukan sekadar objek pasif yang tunduk pada nasib. Gerakan ini menunjukkan bahwa petani adalah kelompok masyarakat yang secara politis tidak mudah ditaklukkan dan mampu memainkan peran penting dalam perubahan sosial.

Untuk memahami motivasi di balik perlawanan kolektif ini, sebuah kerangka teoretis yang relevan adalah “Ekonomi Moral Petani” (The Moral Economy of the Peasant) yang dikembangkan oleh James C. Scott. Teori ini berargumen bahwa petani membuat keputusan berdasarkan prinsip “dahulukan selamat”. Prioritas tertinggi mereka adalah memastikan bahwa pendapatan mereka tidak jatuh di bawah tingkat subsistensi minimum. Mereka cenderung menghindari risiko dan konfrontasi terbuka, namun akan memberontak ketika jaring pengaman sosial, atau “kontrak moral” tak tertulis antara petani dan elit, dilanggar. Pelanggaran ini, yang sering disebabkan oleh kekuatan pasar atau kebijakan baru, merusak keamanan subsistensi mereka dan memicu rasa marah serta perlawanan. Dengan demikian, pemberontakan petani bukanlah ledakan emosi yang tiba-tiba, melainkan refleksi dari akumulasi ketidakadilan yang merusak pondasi ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.

Akar Pemicu Pemberontakan: Analisis Lintas Masa dan Wilayah

Pemberontakan petani adalah manifestasi dari ketidakpuasan mendalam terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Meskipun pemicu spesifik dapat bervariasi, pola umum yang muncul menunjukkan bahwa perlawanan ini jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh perpaduan berbagai tekanan yang saling menguatkan.

Faktor Ekonomi dan Agraria

Pajak yang membebani dan sistem sewa tanah yang tidak adil adalah pemicu ekonomi utama. Di Inggris, poll tax yang diberlakukan secara merata tanpa memandang kekayaan memicu kemarahan ribuan orang, memantik terjadinya Pemberontakan Petani Inggris 1381. Demikian pula di Banten, penolakan membayar pajak menjadi salah satu aksi perlawanan yang diorganisir oleh Haji Wasyid. Di Peru, Pemberontakan Túpac Amaru II dipicu, salah satunya, oleh kenaikan pajak penjualan (alcabala) yang memberatkan kelas bawah pribumi.

Di masa kolonial, kebijakan agraria seperti Agrarisch Wet 1870 di Hindia Belanda mengakibatkan masuknya modal asing untuk membuka perkebunan skala besar. Proses ini seringkali dilakukan dengan paksaan, memanfaatkan aparat desa untuk menyewa lahan petani dengan harga “sangat murah dan tidak manusiawi”. Akibatnya, petani kehilangan hak atas tanah mereka dan terpaksa menjadi buruh dengan upah rendah. Pergeseran mata pencaharian ini mengubah struktur masyarakat pedesaan dan menciptakan kemiskinan struktural. Ketidakstabilan ekonomi dan kerawanan pangan, yang sering disebabkan oleh peralihan produksi dari subsisten ke komersial, menjadi fondasi kemarahan yang meluas. Perlawanan ini muncul bukan karena ledakan emosi sesaat, melainkan dari akumulasi penderitaan yang bersifat struktural dan terus-menerus. Pemicu spesifik, seperti pembongkaran menara masjid di Jombang, hanyalah percikan api yang menyulut ledakan dari ketidakadilan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.

Faktor Sosial dan Politik

Ketidakadilan struktural adalah penyebab mendasar dari setiap pemberontakan. Petani berada di posisi paling lemah baik secara ekonomi maupun politik. Di Banten, perlawanan muncul dari akumulasi ketidakadilan ekonomi dan penindasan sosial akibat kebijakan kolonial. Uniknya, partisipan dalam pemberontakan tidak hanya petani, tetapi juga kelompok elit pedesaan yang merasa hak-hak tradisional mereka terancam oleh sistem feodal dan kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa pemberontakan dapat menjadi titik pertemuan antara berbagai kelas sosial yang sama-sama dirugikan oleh tatanan yang ada. Ketidakadilan dan hilangnya kesetaraan hak menjadi akar utama kerusuhan sosial.

Faktor Ideologis dan Budaya

Ideologi memainkan peran krusial dalam mobilisasi dan memberikan makna pada perlawanan. Di Banten, Haji Wasyid, seorang ulama kharismatik, memanfaatkan jaringan pesantren dan surau sebagai basis pergerakan. Strategi dakwahnya memberikan legitimasi spiritual dan mengubah perlawanan fisik menjadi sebuah gerakan proto-nasionalisme yang bercorak jihad. Di Jawa, gerakan serupa diwarnai oleh ideologi mesianisme, di mana masyarakat percaya akan kedatangan “ratu adil” yang akan menyelamatkan mereka dari penderitaan. Ide-ide ini memberikan kerangka moral dan spiritual untuk mengartikulasikan ketidakpuasan dan memotivasi pengikut untuk berkorban demi tujuan yang lebih besar.

Studi Kasus Komparatif: Gerakan Perlawanan Kunci

Analisis komparatif menunjukkan bahwa meskipun pemberontakan petani memiliki kekhasan lokal, terdapat pola umum dalam tujuan, pemicu, dan dinamika mereka.

Tabel 1: Perbandingan Studi Kasus Pemberontakan Petani

Pemberontakan di Eropa, seperti Jacquerie di Prancis dan   Perang Petani Jerman , muncul dari krisis internal sistem feodal yang diperburuk oleh wabah penyakit dan perang. Meskipun sering digambarkan sebagai ledakan irasional, Jacquerie sebenarnya adalah gerakan yang terencana dengan agenda anti-bangsawan. Pemberontakan ini menjadi salah satu perlawanan skala terbesar di Eropa dan berkontribusi pada keruntuhan feodalisme, menunjukkan bahwa perlawanan petani bukanlah fenomena yang terisolasi, melainkan bagian dari transisi sejarah yang lebih besar.

Di Asia, Pemberontakan Petani Banten 1888 adalah contoh klasik perlawanan yang berakar pada kombinasi faktor ekonomi dan agama. Gerakan ini menunjukkan bahwa perlawanan tidak hanya berorientasi pada isu subsistensi, tetapi juga bertujuan untuk melawan dominasi asing dan mempertahankan harga diri serta identitas budaya. Demikian pula,  Pemberontakan Taiping di Tiongkok adalah contoh unik dari perlawanan yang bermula dari keluhan petani, namun diperkuat oleh ideologi sinkretis yang kuat, mengubahnya menjadi perang sipil berskala masif dengan tujuan menggulingkan dinasti yang berkuasa. Perbedaan ini memperlihatkan bagaimana ideologi dapat menskalakan sebuah pemberontakan dari perlawanan lokal menjadi sebuah perang revolusioner.

Di Amerika Latin, Pemberontakan Túpac Amaru II di Peru menunjukkan perjuangan pribumi melawan kekuasaan kolonial. Meskipun pemimpinnya, seorang bangsawan pribumi, dieksekusi, pemberontakan ini berhasil menyatukan berbagai kelas sosial yang tertindas dan menjadi prekursor penting bagi gerakan kemerdekaan di seluruh benua. Perlawanan ini membuktikan bahwa kepemimpinan dari elit lokal dapat memberikan tujuan yang lebih luas dan menyatukan berbagai kelompok yang tertindas.

Analisis Teoretis dan Dinamika Gerakan Petani

Tipologi Kepemimpinan dan Ideologi

Kepemimpinan dalam pemberontakan petani bervariasi tergantung pada konteks sejarah. Dari Wat Tyler yang muncul secara spontan dalam perlawanan di Inggris , hingga tokoh agama karismatik seperti Kyai Wasyid di Banten , hingga gerakan yang lebih modern dan terorganisir seperti Zapatista di Meksiko. Peran elit desa sebagai “gerbong” atau penggerak massa sangat penting. Namun, hal ini juga dapat membatasi otonomi gerakan itu sendiri.

Mengenai hubungan antara motivasi dan ideologi, terlihat bahwa pemberontakan bukanlah sekadar perlawanan terhadap ancaman subsistensi. Meskipun ancaman material memicu kemarahan, ideologi memberikan alasan moral dan legitimasi untuk perjuangan tersebut. Tanpa bingkai ideologis, keluhan ekonomi mungkin akan tetap menjadi frustrasi individual. Kombinasi ancaman subsistensi (yang memicu perlawanan) dan ideologi (yang memberikan alasan dan legitimasi) adalah kekuatan pendorong yang sebenarnya di balik perlawanan kolektif ini.

Kegagalan dan Hasil Jangka Pendek

Sejauh ini, sebagian besar pemberontakan fisik di abad-abad lalu berakhir dengan kekalahan militer dan represi brutal. Namun, kegagalan di medan perang tidak berarti kegagalan total. Pemberontakan dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Misalnya, Pemberontakan Petani Inggris 1381, meskipun ditumpas, berhasil membuat pemerintah membatalkan pajak yang menjadi pemicunya. Secara lebih luas, perlawanan ini memicu kesadaran politik dan solidaritas di kalangan petani, membuka mata banyak pihak akan pentingnya keadilan ekonomi dan tata kelola yang baik.

Warisan dan Relevansi Kontemporer

Perjuangan petani tidak berakhir dengan kegagalan pemberontakan di masa lalu. Sebaliknya, tradisi perlawanan tersebut telah berevolusi menjadi gerakan sosial-politik yang lebih terorganisir. Di Indonesia, misalnya, dapat diidentifikasi tiga “gelombang” gerakan petani.

Gelombang pertama bersifat tradisional, digerakkan oleh ideologi mesianisme dan nativisme. Gelombang kedua muncul di era pra-kemerdekaan hingga Orde Lama, di mana petani mulai bersekutu dengan partai politik seperti PKI. Gelombang ketiga muncul setelah Reformasi, ditandai dengan perubahan pola gerakan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan didukung oleh LSM.

Konflik Agraria Modern: Pola yang Berulang

Meskipun bentuk perjuangan telah berubah, akar masalahnya tetap sama. Isu-isu historis seperti ketidakadilan struktural, hilangnya hak atas tanah, dan warisan hukum kolonial masih menjadi sumber utama konflik agraria di masa kini. Pola berulang yang terlihat dalam konflik agraria modern adalah manifestasi dari kegagalan negara untuk mengatasi ketidakadilan yang diwarisi dari masa lalu. Saat ini, modal global dan perusahaan-perusahaan besar telah menggantikan peran penguasa feodal dan kolonial sebagai kekuatan dominan yang merampas sumber daya agraria.

Tabel 2: Perbandingan Pemberontakan Historis dan Konflik Kontemporer

Simpulan

Pemberontakan petani adalah fenomena universal yang berakar pada kombinasi faktor ekonomi (ancaman subsistensi), sosial-politik (penindasan struktural), dan ideologis (kerangka yang membenarkan perlawanan). Laporan ini menunjukkan bahwa para petani, jauh dari stereotip pasif, adalah agen yang sadar secara politik dan mampu bertindak kolektif untuk menuntut hak-hak mereka.

Meskipun sebagian besar pemberontakan fisik di masa lalu berakhir dengan kegagalan militer dan represi, warisan mereka tetap hidup. Perlawanan ini tidak hanya memicu perubahan kebijakan jangka pendek tetapi juga melahirkan kesadaran politik yang menjadi fondasi bagi gerakan agraria modern. Isu-isu yang memicu pemberontakan historis, seperti ketidakadilan dalam penguasaan tanah dan marginalisasi petani, masih relevan dan terus memicu konflik di seluruh dunia hingga saat ini. Perjuangan untuk hak atas tanah, kedaulatan pangan, dan keadilan sosial terus berlanjut, membuktikan bahwa “pertanyaan agraria” adalah masalah yang abadi dan belum terselesaikan.