Proyek Reklamasi Lahan : Studi Komparatif Indonesia, Singapura, dan Malaysia

Reklamasi lahan, sebuah metode untuk menciptakan daratan baru di kawasan perairan, telah menjadi strategi krusial bagi banyak negara, terutama yang menghadapi keterbatasan geografis. Tulisan ini menyajikan analisis komparatif mendalam mengenai proyek reklamasi di tiga negara Asia Tenggara: Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Penelitian ini menyoroti perbedaan fundamental dalam motivasi, kerangka hukum, dan dampak multidimensi dari proyek-proyek ini. Singapura, didorong oleh kebutuhan eksistensial, telah mengembangkan pendekatan yang terpusat dan terintegrasi, menjadikan reklamasi sebagai bagian dari strategi nasional yang utuh. Hal ini didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan inovasi teknologi, seperti metode polder, yang mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Sebaliknya, Indonesia dan Malaysia menunjukkan dinamika yang lebih kompleks dan sering kali bermasalah. Di Indonesia, proyek reklamasi cenderung reaktif dan rentan terhadap ketidakstabilan kebijakan, dengan dominasi kepentingan swasta yang memicu konflik sosio-ekologis. Sementara itu, proyek-proyek di Malaysia, seperti Forest City, menyoroti risiko ketergantungan pada modal asing dan visi yang tidak selaras dengan realitas pasar lokal. Tulisan ini menyimpulkan bahwa meskipun ketiga negara berbagi tujuan umum untuk memperluas ruang darat, keberhasilan dan keberlanjutan proyek mereka sangat ditentukan oleh tata kelola, transparansi, dan visi strategis yang mendasarinya.

Reklamasi lahan, yang didefinisikan sebagai proses penciptaan daratan baru dari perairan laut atau pesisir melalui penimbunan atau pengeringan lahan, telah lama menjadi solusi rekayasa yang vital untuk mengatasi keterbatasan geografis. Proyek ini memungkinkan perluasan kawasan daratan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembangunan infrastruktur, perumahan, hingga kawasan industri. Dalam konteks global yang semakin urban, di mana populasi perkotaan terus bertumbuh, reklamasi menjadi instrumen penting untuk memfasilitasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini bertujuan untuk mengupas tuntas praktik reklamasi di Indonesia, Singapura, dan Malaysia, membandingkan pendekatan mereka untuk mengidentifikasi perbedaan kunci dan menyarikan pelajaran berharga. Analisis akan mencakup motivasi di balik proyek, studi kasus utama, kerangka hukum dan tata kelola yang relevan, serta dampak multidimensi terhadap lingkungan dan masyarakat.

Reklamasi di Indonesia: Antara Ambisi Pembangunan dan Dinamika Kontroversial

Latar Belakang Sejarah dan Motivasi Proyek

Sejarah reklamasi di Indonesia, khususnya di Teluk Jakarta, berakar kuat pada ambisi pembangunan era Orde Baru. Proyek ini dimulai pada masa tersebut dan diperkuat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dokumen ini menjadi landasan awal, meskipun kemudian menuai kontroversi karena disusun tanpa adanya kajian lingkungan yang memadai, bahkan sebelum Undang-Undang PPLH dan Tata Ruang modern diterapkan. Seiring berjalannya waktu dan munculnya pertentangan publik, tujuan proyek reklamasi di Teluk Jakarta bergeser dari sekadar perluasan daratan menjadi upaya untuk mengantisipasi banjir di ibu kota. Secara umum, motivasi utama proyek reklamasi di Indonesia adalah untuk menciptakan lahan baru yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti pembangunan pusat bisnis berbasis jasa dan ekonomi kreatif, serta menekan pembangunan perumahan di kawasan selatan Jakarta yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air.

Studi Kasus Utama dan Kompleksitasnya

Proyek reklamasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas dan kontroversi yang menyertainya. Kasus-kasus berikut menyoroti dinamika yang unik di negara ini:

• Reklamasi Teluk Jakarta: Proyek ini mencakup rencana pembangunan 17 pulau buatan di Pantai Utara Jakarta. Beberapa pengembang besar, seperti Agung Sedayu Group dan Agung Podomoro Land, terlibat dalam proyek-proyek ini. Pulau D, misalnya, telah hampir selesai dan di atasnya telah dibangun ruko serta infrastruktur jalan. Pulau G, yang dikembangkan oleh PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Agung Podomoro Land, juga telah mendapatkan izin pelaksanaan dari Gubernur DKI Jakarta. Namun, proyek ini penuh dengan polemik. Pada masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, izin untuk 13 pulau yang belum dibangun dicabut, meskipun izin untuk empat pulau yang sudah terlanjur dibangun (Pulau C, D, G, dan N) tetap berlaku. Keputusan ini memicu gugatan dari pihak pengembang.
• Proyek Reklamasi Teluk Benoa (Bali): Rencana reklamasi seluas 838 hektare di Teluk Benoa, Bali, menjadi salah satu proyek yang paling ditentang di Indonesia. Gerakan masyarakat For Bali secara gigih menolak proyek ini, mengklaim bahwa Teluk Benoa adalah kawasan konservasi maritim dan kawasan adat. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran akan dampak lingkungan, seperti risiko banjir rob, serta hilangnya mata pencarian nelayan lokal. Proyek ini juga dianggap bertentangan dengan falsafah sosial budaya dan religi masyarakat Bali. Penolakan masif ini, yang juga didukung oleh protes kreatif melalui lagu dan konser, akhirnya berhasil membatalkan proyek reklamasi tersebut.
• Center Point of Indonesia (CPI) di Makassar: Proyek ini bertujuan untuk menciptakan pusat bisnis dan hiburan terpadu. Meskipun dilihat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, dengan potensi peningkatan lapangan kerja , proyek ini juga menimbulkan keresahan sosial dan lingkungan. Terutama, mata pencarian masyarakat pesisir, seperti nelayan, buruh angkut, dan petani tambak, tertekan akibat perubahan ekosistem, sehingga alur tangkapan ikan menjadi semakin jauh. Hal ini juga meningkatkan kesenjangan sosial dan risiko konflik.

Kerangka Hukum dan Tata Kelola yang Terfragmentasi

Kerangka hukum reklamasi di Indonesia telah mengalami gejolak yang signifikan. Keppres 52 Tahun 1995, yang menjadi pijakan awal, akhirnya dicabut. Pengaturan selanjutnya diatur oleh Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar bagi masyarakat dan negara. Peraturan ini kemudian diperkuat oleh Perpres No. 122 Tahun 2012 dan Permen KKP No. 25/2019, yang mewajibkan pemberian izin pelaksanaan oleh Gubernur dan kompensasi bagi masyarakat terdampak.

Pergantian regulasi dan ketidakstabilan ini mencerminkan dinamika yang mendasari reklamasi di Indonesia. Keputusan politik sering kali bertentangan dengan peraturan yang ada, seperti yang terlihat pada proyek Teluk Benoa yang direncanakan di kawasan konservasi, sebuah pelanggaran jelas terhadap Perpres Sarbagita No. 45 Tahun 2011. Perubahan kebijakan yang sering terjadi, seperti pencabutan izin reklamasi di Teluk Jakarta, menunjukkan bahwa reklamasi di Indonesia belum dipandang sebagai instrumen strategis untuk mengatasi tantangan ruang jangka panjang. Sebaliknya, proyek-proyek ini cenderung reaktif dan rentan terhadap gejolak politik dan sosial, menjadikannya sebuah arena konflik kepentingan antara ambisi investor, kebutuhan pemerintah, dan hak-hak masyarakat serta perlindungan lingkungan.

Dampak Multidimensi: “Ocean Grabbing” dan Krisis Sosio-Ekologis

Analisis menunjukkan bahwa proyek reklamasi di Indonesia sering kali menimbulkan masalah serius yang disebut sebagai ocean grabbing. Ini adalah fenomena di mana ruang hidup dan mata pencarian masyarakat pesisir, terutama nelayan, dirampas untuk memfasilitasi ekspansi modal perkotaan. Akibatnya, nelayan kehilangan akses ke laut, pendapatan mereka menurun, dan risiko konflik sosial meningkat. Kompensasi dan relokasi yang dijanjikan, seperti dalam kasus Teluk Jakarta, seringkali tidak terealisasi.

Dari segi lingkungan, reklamasi dituduh merusak ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Hilangnya daerah tampungan air alami juga memperburuk risiko banjir, terutama di wilayah yang mengalami penurunan muka tanah. Proses pengambilan pasir laut untuk penimbunan juga merusak ekosistem di daerah sumber material, bahkan memicu konflik berdarah dengan nelayan setempat. Berbagai lembaga, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, telah menyatakan rencana reklamasi di Teluk Jakarta tidak layak dan merusak lingkungan. Singkatnya, reklamasi di Indonesia sering kali merupakan cerminan dari tata kelola yang buruk, partisipasi publik yang minimal, dan perencanaan yang tidak memadai, sehingga menciptakan krisis sosio-ekologis.

Pendekatan Strategis Singapura: Inovasi dan Efisiensi dalam Reklamasi

Kebutuhan Eksistensial sebagai Pendorong Utama

Reklamasi di Singapura tidak hanya merupakan alat pembangunan, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial. Negara kota ini, dengan luas yang lebih kecil dari New York City , menghadapi keterbatasan lahan yang ekstrem. Oleh karena itu, reklamasi telah menjadi “mekanisme intrinsik dari model tata kelolanya” sejak kemerdekaan. Proyek reklamasi pertama dimulai pada tahun 1822 , dan sejak 1962, reklamasi telah dilakukan secara ekstensif untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk, memfasilitasi perkembangan ekonomi dan bisnis, serta memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis dan pariwisata global. Visi strategis yang jelas ini membedakan pendekatan Singapura dari negara tetangganya.

Evolusi Metode dan Teknologi yang Responsif

Singapura secara historis mengandalkan penimbunan dengan pasir sebagai material utama reklamasi. Ketergantungan ini menjadikan Singapura sebagai importir pasir terbesar di dunia, yang menciptakan kerentanan geopolitik dan lingkungan akibat kelangkaan pasokan. Menanggapi tantangan ini, Singapura menunjukkan adaptasi strategis dengan beralih ke metode yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Sejak tahun 2016, Singapura mulai menerapkan metode polder, sebuah teknik yang diadopsi dari Belanda. Metode ini melibatkan pembangunan tanggul untuk mengelilingi suatu area, kemudian memompa air keluar untuk mengeringkan lahan, yang dapat berada di bawah permukaan laut. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi kebutuhan pasir hingga hampir 50% , menunjukkan komitmen negara untuk mengatasi tantangan lingkungan dan kelangkaan sumber daya.

Studi Kasus dan Hasil

Studi kasus utama menunjukkan bagaimana reklamasi terintegrasi dalam visi nasional Singapura:

• Pulau Sentosa: Dulunya dikenal sebagai Pulau Blakang Mati, pulau ini direklamasi dan digabungkan dengan pulau-pulau kecil lainnya untuk menjadi destinasi wisata global.
• Marina Bay: Proyek reklamasi ini berhasil mengubah kawasan teluk menjadi pusat kota yang ikonik, dengan landmark seperti Marina Bay Sands dan Gardens by the Bay, yang menjadi simbol aspirasi global Singapura.
• Pulau Tekong Polder: Proyek percontohan ini berhasil mereklamasi 800 hektare lahan di bawah permukaan laut. Lahan ini akan digunakan untuk pelatihan militer, sehingga membebaskan lahan di daratan utama untuk pembangunan perumahan dan fasilitas lainnya. Proyek ini juga dirancang untuk berfungsi sebagai pertahanan terhadap kenaikan permukaan air laut, menunjukkan integrasi reklamasi dengan strategi ketahanan iklim jangka panjang.

Kerangka Regulasi dan Tata Kelola yang Kuat

Kesuksesan Singapura tidak terlepas dari kerangka hukum dan tata kelola yang terpusat dan efektif. Foreshores Act 1920 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan lahan hasil reklamasi sebagai tanah negara (State land). Hal ini memastikan bahwa negara memiliki kendali penuh atas lahan baru yang dibuat, berbeda dengan model di Indonesia dan Malaysia di mana kepemilikan sering kali diberikan kepada pengembang swasta.

Badan-badan pemerintah seperti Singapore Land Authority (SLA), Housing & Development Board (HDB), dan PUB (badan air nasional) bekerja secara terintegrasi untuk mengimplementasikan proyek-proyek ini. Pendekatan yang terorganisasi ini memungkinkan reklamasi menjadi instrumen strategis yang terintegrasi penuh dalam perencanaan kota dan ekonomi, bukan hanya sekadar proyek komersial. Model ini menunjukkan bahwa reklamasi dapat menjadi alat yang sangat efektif ketika didukung oleh visi strategis yang jelas, kerangka hukum yang kuat, dan tata kelola yang terpusat. Dengan mengambil alih kepemilikan dan kendali, Singapura mengubah reklamasi dari proyek real estat menjadi strategi kelangsungan hidup nasional.

Kompleksitas Reklamasi di Malaysia: Antara Proyek Ambisius dan Realita Pasar

Motivasi dan Dinamika Proyek

Proyek reklamasi di Malaysia didorong oleh ambisi ekonomi yang besar, yang bertujuan untuk menciptakan mesin pertumbuhan baru dan membiayai proyek infrastruktur masif. Contoh paling nyata adalah Forest City di Johor dan Penang South Island (PSI). Forest City diposisikan sebagai Zona Keuangan Khusus (SFZ) untuk menarik layanan bisnis global, perbankan, dan perusahaan teknologi finansial. Sementara itu, PSI, yang akan menciptakan tiga pulau buatan, bertujuan untuk mendanai Proyek Induk Transportasi Penang (PTMP), sebuah inisiatif transportasi publik berskala besar.

Studi Kasus yang Penuh Kontroversi

• Forest City, Johor: Sebuah “Kota Hantu” dan Pelajaran Berharga: Proyek ini, yang merupakan usaha patungan antara pemerintah Johor dan pengembang Tiongkok, awalnya menargetkan pembeli kelas menengah atas dari Tiongkok. Namun, penjualan terhenti akibat kebijakan kontrol mata uang Tiongkok, krisis politik Malaysia, dan pandemi COVID-19. Proyek ini kemudian dijuluki “kota hantu” karena tingkat huniannya yang sangat rendah. Harga properti yang tidak terjangkau bagi warga lokal dan orientasi proyek yang sangat ke luar negeri—dengan tanda jalan dan kurikulum sekolah yang eksklusif dalam bahasa Mandarin—menyoroti kegagalan proyek untuk berintegrasi dengan pasar dan masyarakat lokal. Proyek ini menjadi sebuah kisah peringatan tentang bahaya pembangunan yang didorong oleh pasar spekulatif, bukan kebutuhan nyata. Ketergantungan pada modal dan pembeli asing membuat proyek ini rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan kebijakan geopolitik yang berada di luar kendali negara tuan rumah.
• Penang South Island (PSI): Debat Publik dan Perubahan Arah: Proyek ini, yang akan menciptakan pusat teknologi, bisnis, dan pariwisata di tiga pulau buatan, menghadapi penolakan kuat dari kelompok masyarakat sipil dan nelayan. Mereka khawatir akan dampak buruk terhadap lingkungan laut dan mata pencarian ribuan nelayan yang akan kehilangan area tangkapan ikan. Debat publik yang intensif ini bahkan mempengaruhi politik lokal dan menyebabkan pemerintah federal mempertimbangkan kembali pendanaan untuk proyek transportasi terkait, yang awalnya akan dibiayai oleh penjualan lahan reklamasi.

Kerangka Hukum yang Terfragmentasi dan Dampak Lingkungan

Mirip dengan Indonesia, Malaysia tidak memiliki undang-undang spesifik yang mengatur kegiatan reklamasi lahan. Proses ini diatur secara tidak langsung melalui berbagai peraturan, termasuk

National Land Code dan Environmental Quality Act 1974. Celah hukum ini menciptakan ketidakpastian dan kerentanan terhadap konflik. Proyek seperti Forest City telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diubah pada lahan basah pesisir yang sensitif, termasuk padang lamun terbesar di Malaysia. Hilangnya area tangkapan ikan juga mengancam mata pencarian ribuan nelayan, mencerminkan masalah sosial-ekonomi serupa yang ditemukan di Indonesia. Model reklamasi di Malaysia, yang mengandalkan investasi swasta besar tanpa kerangka hukum yang kuat dan tanpa mempertimbangkan pasar atau dampak sosial lokal secara memadai, cenderung menciptakan gelembung ekonomi yang rapuh.

Analisis Perbandingan: Pembelajaran Lintas Batas

Perbandingan antara ketiga negara ini mengungkap perbedaan mendasar dalam pendekatan dan hasil proyek reklamasi.

Perbedaan dalam Visi dan Tujuan

Motivasi reklamasi sangat bervariasi di antara ketiga negara. Indonesia menunjukkan motivasi yang cenderung beragam dan didominasi oleh kepentingan swasta, yang seringkali memicu konflik ocean grabbing. Malaysia, di sisi lain, didorong oleh ambisi ekonomi yang besar tetapi dengan implementasi yang rentan terhadap faktor eksternal dan ketidakselarasan dengan realitas lokal. Sebaliknya, Singapura memiliki visi yang paling konsisten dan terintegrasi; reklamasi adalah strategi nasional yang esensial untuk mengatasi kelangkaan lahan, menjadikannya bagian dari upaya untuk memastikan kelangsungan hidup dan ketahanan jangka panjang.

Perbandingan Kerangka Tata Kelola dan Hukum

Kerangka hukum merupakan faktor pembeda yang paling signifikan. Singapura memiliki kerangka hukum yang kuat dan terpusat melalui Foreshores Act, yang memberikan kontrol penuh kepada negara atas lahan hasil reklamasi. Hal ini didukung oleh lembaga-lembaga pemerintah yang efektif. Sebaliknya, Indonesia dan Malaysia memiliki kerangka hukum yang terfragmentasi. Indonesia memiliki sejarah regulasi yang bergejolak, dari Keppres hingga Permen KKP, yang seringkali menyebabkan inkonsistensi. Malaysia bahkan tidak memiliki undang-undang khusus untuk reklamasi, sehingga menciptakan celah hukum yang besar.

Tabel 1: Ringkasan Proyek Reklamasi Kunci di Asia Tenggara

Pendekatan terhadap Dampak Sosio-Ekonomi dan Lingkungan

Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan yang sangat serupa dalam hal dampak reklamasi. Kedua negara mengalami kritik terkait kerusakan lingkungan pesisir, termasuk hutan mangrove dan padang lamun, serta ancaman terhadap mata pencarian nelayan. Kompensasi dan relokasi seringkali tidak memadai, meninggalkan masyarakat pesisir dalam kondisi rentan. Sementara itu, meskipun reklamasi Singapura juga memiliki dampak lingkungan, negara ini menunjukkan respons strategis dengan beralih ke metode polder yang lebih hemat sumber daya dan melakukan studi lingkungan untuk mitigasi dampak.

Inovasi Teknologi dan Ketergantungan Sumber Daya

Ketergantungan pada pasir sebagai material utama reklamasi adalah isu krusial di ketiga negara. Singapura, dengan kesadarannya terhadap kelangkaan global dan ketidakpastian pasokan, telah berinvestasi dalam metode polder yang inovatif, yang secara dramatis mengurangi kebutuhan akan pasir. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana visi nasional yang kuat dapat mendorong inovasi teknologi untuk mengatasi tantangan yang kompleks. Sebaliknya, Indonesia dan Malaysia masih sangat bergantung pada metode penimbunan konvensional, yang tidak hanya menghabiskan sumber daya alam tetapi juga menciptakan konflik di daerah asal material.

Tabel 2: Perbandingan Kerangka Hukum dan Tata Kelola

Kesimpulan

Proyek reklamasi di Indonesia mencerminkan perpaduan kompleks antara ambisi pembangunan yang besar, kerangka hukum yang bergejolak, dan penolakan sosial yang kuat. Sifat proyek yang cenderung reaktif dan didominasi oleh kepentingan swasta telah menciptakan apa yang disebut sebagai ocean grabbing, di mana ruang hidup dan mata pencarian masyarakat pesisir dirampas tanpa kompensasi yang memadai. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun reklamasi di Indonesia dapat menciptakan lahan baru, ia juga berisiko memperburuk ketidaksetaraan sosial dan menimbulkan krisis lingkungan yang parah.

Pembelajaran dari Singapura menunjukkan pentingnya visi strategis jangka panjang yang terintegrasi. Pendekatan negara-kota ini, yang melihat reklamasi sebagai alat untuk ketahanan nasional dan bukan sekadar proyek real estat, didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan inovasi teknologi. Singapura mengendalikan reklamasi dari awal hingga akhir, memastikan lahan baru melayani kepentingan publik yang lebih besar. Di sisi lain, pengalaman Malaysia dengan Forest City memberikan pelajaran berharga tentang risiko pembangunan yang tidak selaras dengan realitas pasar lokal dan ketergantungan yang berlebihan pada pasar asing yang tidak stabil. Proyek ini adalah pengingat bahwa pembangunan ambisius tanpa fondasi yang kuat dapat dengan mudah runtuh.

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan ini, Indonesia dapat mengambil langkah-langkah strategis berikut:

• Membangun Kerangka Hukum dan Tata Kelola yang Stabil: Pemerintah perlu menyusun kerangka hukum yang komprehensif dan stabil untuk reklamasi, dengan visi nasional yang jelas. Regulasi harus memastikan partisipasi publik yang bermakna, penilaian dampak lingkungan yang independen dan ketat, serta mekanisme yang efektif untuk mengatasi dampak sosial.
• Mengintegrasikan Reklamasi ke dalam Rencana Pembangunan Kota yang Lebih Luas: Reklamasi harus dipandang sebagai bagian dari solusi untuk tantangan kota yang lebih besar, seperti mitigasi banjir, dan bukan sebagai proyek real estat yang berdiri sendiri. Perencanaan yang terintegrasi dapat memastikan manfaat yang lebih luas dan meminimalkan dampak negatif.
• Meninjau Ulang Model Pendanaan dan Kepemilikan: Pemerintah harus mempertimbangkan peran yang lebih sentral dalam mengelola lahan hasil reklamasi, seperti yang dilakukan Singapura. Ini akan memastikan bahwa lahan baru tersebut benar-benar melayani kepentingan publik dan tidak hanya menguntungkan segelintir pengembang properti.
• Mendorong Inovasi Teknologi yang Berkelanjutan: Indonesia dapat belajar dari Singapura untuk mencari metode reklamasi yang lebih inovatif dan efisien dalam penggunaan sumber daya, seperti metode polder, guna mengurangi ketergantungan pada pasir dan meminimalkan kerusakan lingkungan.