Sang Diktator di Asia

Otokrasi adalah sistem pemerintahan di mana satu individu, yang dikenal sebagai otokrat atau diktator, memegang kekuasaan politik secara penuh dan tak terbatas. Model kekuasaan ini berbeda secara fundamental dari bentuk pemerintahan demokratis, di mana kekuasaan didistribusikan dan dibatasi oleh undang-undang serta lembaga-lembaga independen. Dalam konteks Asia, sejarah modern menunjukkan beragam contoh otokrasi, mulai dari kediktatoran militer yang berumur pendek hingga rezim dinasti yang berkuasa selama beberapa generasi. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena ini, mengeksplorasi bagaimana para pemimpin ini naik ke tampuk kekuasaan, mekanisme yang mereka gunakan untuk mempertahankan kendali, dan warisan politik, ekonomi, dan sosial yang mereka tinggalkan.

Tulisan ini akan berfokus pada studi kasus utama yang mewakili spektrum otokrasi di Asia, termasuk kediktatoran militer seperti yang terjadi di Myanmar, model “kudeta merangkak” Soeharto di Indonesia, dan suksesi dinasti yang unik di Korea Utara. Analisis juga akan mencakup tokoh-tokoh penting lainnya seperti Ferdinand Marcos di Filipina dan Pol Pot di Kamboja. Dengan memeriksa tokoh-tokoh ini, kita dapat mengidentifikasi pola-pola umum dalam kebangkitan dan keberlanjutan kekuasaan otoriter di kawasan tersebut, serta menyoroti keunikan yang membedakan setiap rezim.

Untuk memberikan gambaran umum yang terstruktur, tabel berikut menyajikan ikhtisar komparatif para otokrat Asia yang akan dibahas, merangkum jalur mereka menuju kekuasaan, mekanisme kontrol utama, dan warisan yang paling menonjol.

Jalur Menuju Kekuasaan: Dinamika Kebangkitan Rezim Otoriter

Jalan menuju kekuasaan otokratis di Asia sangat bervariasi, dari kudeta militer terang-terangan hingga transisi yang lebih halus dan manipulatif. Pola-pola ini tidak hanya mencerminkan ambisi individu, tetapi juga memanfaatkan krisis politik dan sejarah untuk membangun legitimasi.

Peran Militer sebagai Katalisator dan Penjaga Kekuasaan

Di banyak negara, militer membenarkan intervensi politiknya dengan klaim sebagai satu-satunya entitas yang mampu menjaga stabilitas dan integritas negara. Studi kasus Myanmar memberikan contoh paling jelas dari pola ini. Sejak kudeta Jenderal Ne Win pada tahun 1962, militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, telah memposisikan dirinya sebagai “kelompok yang memiliki identitas nasional yang lebih besar” dan yang paling konsisten dalam mendukung integritas bangsa. Mereka menggunakan ancaman pemberontakan sejak awal kemerdekaan sebagai pembenaran untuk mengambil alih kekuasaan, sebuah narasi yang diulang oleh para jenderal berikutnya, dari Jenderal Saw Maung hingga Jenderal Min Aung Hlaing. Intervensi militer ini tidak hanya menghentikan transisi demokrasi, seperti pada pembatalan hasil pemilu 1990, tetapi juga merenggut nyawa ribuan orang dan menahan puluhan ribu lainnya, menunjukkan betapa destruktifnya klaim militer terhadap kekuasaan. Ini adalah contoh nyata di mana otokrasi tidak hanya didasarkan pada kekuatan fisik, tetapi juga pada narasi ideologis yang membenarkan penindasan demi “kebaikan nasional.”

Strategi “Kudeta Merangkak”: Studi Kasus Soeharto di Indonesia

Jalur Soeharto menuju kekuasaan adalah contoh yang lebih kompleks dan halus dibandingkan kudeta militer tradisional. Alih-alih melakukan perebutan kekuasaan yang tiba-tiba, Soeharto menggunakan strategi yang digambarkan sebagai “kudeta merangkak”. Setelah Gerakan 30 September 1965, ia memanfaatkan kekacauan politik dan tuntutan masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa, untuk mendapatkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno. Dokumen ini, yang naskah aslinya masih menjadi kontroversi, menjadi “senjata yang sangat canggih dan efisien” yang memungkinkannya secara bertahap menyingkirkan lawan politik, membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan secara efektif mengambil alih kendali pemerintahan.

Pendekatan bertahap ini memberikan lapisan legitimasi legal dan politik yang lebih kuat dibandingkan dengan kudeta militer terang-terangan. Supersemar tidak hanya menjadi alat untuk mengonsolidasikan kekuasaan Soeharto, tetapi juga menjadi dasar legitimasi politiknya selama 32 tahun, yang memungkinkan rezim Orde Baru untuk secara drastis mengubah arah kebijakan negara dari anti-kolonialisme menjadi pro-modal asing. Proses ini menunjukkan bagaimana seorang otokrat dapat menggunakan manipulasi politik dan legal untuk mencapai tujuannya, menciptakan fondasi kekuasaan yang terlihat stabil di permukaan namun pada kenyataannya sangat tersentralisasi.

Kekuasaan Dinasti: Dinasti Kim di Korea Utara

Kasus Dinasti Kim di Korea Utara adalah anomali langka dalam sejarah politik modern, di mana kekuasaan diwariskan secara dinasti dalam sebuah negara komunis. Dimulai dengan Kim Il-sung, kekuasaan diteruskan kepada putranya, Kim Jong-il, pada tahun 1994 dan kemudian kepada cucunya, Kim Jong-un, pada tahun 2011. Kelangsungan hidup kekuasaan dinasti ini menantang model otokrasi konvensional yang sering kali berakhir dengan kematian atau penggulingan pemimpin. Legitimasi rezim ini tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau kontrol politik, tetapi juga pada kultus individu yang sengaja dibudidayakan secara lintas-generasi.

Sistem ini menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan di Korea Utara tidak didasarkan pada meritokrasi revolusioner seperti yang diklaim komunisme, tetapi pada mitos-mitos yang dibentuk di sekitar keluarga Kim. Proses ini menjadikan sistem politik Korea Utara sangat tangguh terhadap perubahan eksternal dan memungkinkan kontrol absolut atas masyarakat. Warisan kekuasaan ini juga menyoroti bagaimana legitimasi dapat diwariskan dan dibudidayakan sebagai fondasi politik, sebuah fenomena yang jarang terlihat di luar kerajaan dan monarki.

Mekanisme Kontrol dan Legitimasi Kekuasaan

Setelah mencapai kekuasaan, para diktator Asia menggunakan berbagai mekanisme untuk mempertahankan dan memperkuat kendali mereka. Mekanisme ini tidak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga manipulasi psikologis, ideologis, dan kontrol sosial.

Propaganda dan Kultus Individu

Salah satu alat paling efektif yang digunakan oleh otokrat adalah propaganda untuk menciptakan kultus individu yang ekstrem. Ini memproyeksikan citra pemimpin sebagai sosok yang tak terhindarkan, mahatahu, dan nyaris seperti dewa. Dinasti Kim di Korea Utara adalah contoh paling ekstrem dari praktik ini. Salah satu praktik paling terkenal adalah “on-the-spot guidance,” di mana pemimpin tertinggi mengunjungi situs-situs militer atau industri untuk memberikan “arahan”.

Praktik ini lebih dari sekadar tur inspeksi; ini adalah ritual politik yang sangat koreografi. Pemimpin dikelilingi oleh para pejabat tinggi yang dengan cermat mencatat setiap kata yang diucapkannya, bahkan lelucon, dalam buku catatan yang identik. Adegan ini disiarkan melalui media pemerintah untuk memajukan citra pemimpin yang peduli dan maha-bijaksana. Penggunaan propaganda seperti ini menciptakan kesan “kontak intim” antara pemimpin dan rakyat, sambil secara bersamaan menegaskan hierarki kekuasaan yang absolut. Perubahan fokus kunjungan dari Kim Il-sung yang menekankan situs-situs ekonomi, Kim Jong-il yang fokus pada militer, dan Kim Jong-un yang lebih fokus pada proyek-proyek di ibu kota seperti taman hiburan, menunjukkan bagaimana praktik propaganda ini disesuaikan untuk mengonsolidasikan dukungan di antara kelompok-kelompok yang berbeda dari waktu ke waktu.

Ideologi dan Indoktrinasi

Selain propaganda, indoktrinasi ideologi juga merupakan metode kontrol yang kuat. Di Korea Utara, ideologi Juche yang diperkenalkan oleh Kim Il-sung menekankan pada kemandirian nasional dan penolakan intervensi asing. Ideologi ini, meskipun menyebabkan isolasi dan krisis ekonomi, berhasil menanamkan rasa kebanggaan dan cinta pada negara dan pemimpinnya di kalangan masyarakat. Indoktrinasi yang kuat ini membuat masyarakat Korea Utara tetap loyal, bahkan di tengah kesulitan.

Di Indonesia, rezim Orde Baru di bawah Soeharto menggunakan metode serupa dengan mengendalikan narasi sejarah. Mereka mengatur kurikulum pembelajaran dan menciptakan buku Sejarah Nasional Indonesia untuk melegitimasi kekuasaan mereka, termasuk melakukan “de-Sukarnoisasi” untuk menghapus pengaruh presiden sebelumnya. Dengan mengontrol ingatan kolektif dan identitas nasional, rezim otoriter menciptakan basis legitimasi yang tahan lama dan membuat masyarakat lebih mudah menerima pembatasan kebebasan sipil.

Kontrol Informasi dan Sensor

Kontrol informasi adalah alat vital bagi rezim otoriter. Di masa lalu, sensor seringkali dilakukan secara terang-terangan. Namun, taktik telah berkembang di banyak negara Asia Tenggara yang mengalami kemunduran demokrasi. Komitmen terhadap kebebasan pers dirusak oleh undang-undang dan regulasi yang memberikan batasan dan intimidasi terhadap jurnalis. Autokrat modern menggunakan instrumen hukum yang sengaja dibuat samar, seperti regulasi anti-terorisme, untuk menekan media secara lebih halus dan sulit diperdebatkan di panggung internasional. Praktik ini mendorong swasensor di kalangan jurnalis sebagai strategi untuk bertahan hidup di bawah tekanan pemerintah, seperti yang terlihat di Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Studi Kasus: Potret Diktator Asia

Ferdinand Marcos (Filipina): Legasi Kontroversial yang Hidup Kembali

Ferdinand Marcos adalah seorang pengacara dan politikus yang menjadi presiden Filipina ke-10, menjabat dari tahun 1965 hingga 1986. Pada tahun 1972, ia memberlakukan darurat militer, sebuah tindakan yang ia benarkan dengan alasan “kekacauan”. Di bawah kediktatoran ini, kekuasaannya dikenal karena korupsi, pemborosan, dan kebrutalan. Rezimnya dijuluki sebagai “kleptokrasi,” di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi praktik yang merajalela.

Marcos akhirnya digulingkan oleh “Revolusi Kekuatan Rakyat” (People Power Revolution) pada tahun 1986. Revolusi ini dipicu oleh pembunuhan Benigno Aquino Jr. pada tahun 1983 dan kecurangan yang terjadi dalam pemilu kilat tahun 1986. Kekalahan Marcos dan keluarganya tidak menandakan akhir dari pengaruhnya. Warisannya tetap relevan, dengan keluarganya kembali ke tampuk kekuasaan, termasuk putranya, Ferdinand Marcos Jr., yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2022. Kasus Marcos menunjukkan bagaimana memori kolektif tentang pelanggaran masa lalu bisa memudar atau digantikan oleh narasi baru, memungkinkan dinasti politik untuk bangkit kembali.

Soeharto (Indonesia): Pembangunan, KKN, dan Nostalgia yang Rumit

Pemerintahan Soeharto, yang dikenal sebagai Orde Baru, dimulai dengan transisi kekuasaan yang kompleks dari Soekarno melalui Supersemar. Rezim ini berfokus pada pembangunan ekonomi yang didasarkan pada Trilogi Pembangunan: Stabilitas Nasional yang dinamis, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan Pemerataan Pembangunan. Kebijakan ini, termasuk deregulasi perbankan, penarikan investasi asing, dan promosi ekspor, menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan swasembada beras. Angka partisipasi pendidikan dasar juga meningkat dan angka kematian bayi menurun.

Namun, pertumbuhan ekonomi ini tidak merata dan disertai dengan dampak negatif yang signifikan, seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan pembangunan yang tajam, dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merajalela. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 tidak hanya menyebabkan penurunan nilai tukar rupiah dan kebangkrutan banyak perusahaan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap rezim yang korup. Warisan Soeharto sangat rumit; di satu sisi, beberapa orang merindukan stabilitas dan harga yang murah di masanya, sebuah sentimen yang diabadikan dalam frasa “Penak jamanku”. Di sisi lain, warisannya juga mencakup pelanggaran hak asasi manusia dan kekuasaan yang hanya menguntungkan keluarga dan kroni-kroninya.

Dinasti Kim (Korea Utara): Isolasi, Nuklir, dan Kontrol Totaliter

Dinasti Kim adalah satu-satunya dinasti komunis yang tersisa di dunia, mempertahankan kekuasaan melalui kombinasi ideologi, kontrol militer, dan penindasan kebebasan. Kepemimpinan tiga generasi—Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan Kim Jong-un—telah mengandalkan ideologi  Juche yang menekankan pada kemandirian nasional dan kebijakan Songun (militer di atas segalanya) yang menempatkan angkatan bersenjata di atas semua aspek politik dan ekonomi. Rezim ini juga berambisi untuk mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik, yang mereka gunakan sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan bantuan ekonomi dan sebagai simbol kekuatan nasional di tengah krisis berkelanjutan.

Di bawah kendali mereka, warga Korea Utara hidup di bawah pengawasan ketat, dengan pemerintah memantau hampir setiap aspek kehidupan mereka, termasuk komunikasi, pakaian, dan aktivitas keagamaan. Kebijakan isolasi politik yang ketat telah menjadikan negara ini salah satu yang paling tertutup di dunia. Akibatnya, kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat, menyebabkan kelangkaan pangan dan krisis kesehatan.

Dampak dan Warisan: Dampak Politik, Ekonomi, dan Sosial

Pembangunan Ekonomi versus Kebebasan Sipil

Salah satu argumen utama yang digunakan untuk membenarkan otokrasi di Asia adalah klaim bahwa sistem tersebut lebih efektif dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dibandingkan demokrasi. Argumen ini, yang dipopulerkan oleh para pendukung “nilai-nilai Asia” seperti Lee Kuan Yew, menggunakan pertumbuhan Tiongkok atau Korea Selatan sebagai contoh positif.

Namun, banyak analisis membantah klaim ini, menunjukkan bahwa argumen tersebut didasarkan pada “cherry-picking” bukti selektif dan tidak didukung oleh statistik umum. Studi empiris tidak menyajikan bukti yang menunjukkan bahwa penindasan hak sipil dan politik menguntungkan perkembangan ekonomi. Faktanya, beberapa studi, seperti yang dilakukan di Indonesia, menemukan bahwa kebebasan sipil memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Debat ini lebih dari sekadar perdebatan ekonomi; ini adalah argumen legitimasi politik yang digunakan oleh rezim otoriter untuk membenarkan tindakan represif mereka dan mengalihkan kritik internasional.

Pelanggaran HAM dan Penindasan Sistemik

Otokrasi di Asia sering kali ditandai dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang meluas. Pelanggaran ini bersifat sistemik dan melekat pada kebijakan pemerintah, seperti kontrol ketat terhadap kebebasan pers yang mendorong swasensor. Di beberapa negara, hak asasi manusia dianggap sebagai konsep “asing” atau “Barat” yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal.

Contoh lain dari pelanggaran HAM yang sistemik adalah kebijakan-kebijakan yang menyentuh ranah pribadi, seperti kebijakan satu anak (dulu) di Tiongkok. Kebijakan ini, yang bertujuan untuk membatasi populasi, dikritik oleh para aktivis HAM internasional sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dengan kata lain, pelanggaran HAM di bawah otokrasi dapat melampaui tindakan kekerasan fisik dan mencakup kontrol atas kehidupan pribadi, norma sosial, dan hak-hak dasar manusia.

Kesimpulan

Analisis terhadap otokrasi di Asia menunjukkan bahwa jalur menuju dan mekanisme untuk mempertahankan kekuasaan sangat beragam dan berkembang seiring waktu. Para pemimpin ini tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan propaganda canggih, indoktrinasi ideologis, dan manipulasi hukum untuk membangun dan mempertahankan legitimasi mereka. Dari “kudeta merangkak” Soeharto yang cerdik hingga suksesi dinasti unik di Korea Utara, setiap rezim telah menemukan cara untuk menopang kekuasaannya dalam konteks politik dan budaya mereka sendiri.

Meskipun beberapa rezim otoriter menunjukkan keberhasilan ekonomi, seperti pertumbuhan tinggi pada masa Orde Baru di Indonesia, tulisan ini menyimpulkan bahwa keberhasilan tersebut seringkali disertai dengan ketidakmerataan, korupsi sistemik, dan penindasan hak sipil. Debat mengenai “nilai-nilai Asia” sebagai pembenaran untuk otokrasi adalah argumen politik yang tidak didukung oleh bukti empiris yang luas. Warisan para diktator ini masih hidup dalam politik Asia kontemporer, di mana nostalgia untuk stabilitas masa lalu dapat mengikis dukungan untuk demokrasi dan memungkinkan kembalinya dinasti politik atau sentimen otoriter. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang otokrasi di Asia membutuhkan analisis yang bernuansa, mengakui kompleksitas sejarah, politik, dan ekonomi, serta pengaruh abadi dari rezim-rezim ini terhadap masyarakat modern.