Dinamika Industri Senjata Global

Industri senjata global pada periode 2024 hingga 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang akseleratif dan polarisasi yang mendalam, didorong oleh memburuknya lingkungan keamanan internasional. Sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai mesin ekonomi yang masif tetapi juga sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang kompleks, sekaligus pemicu risiko kemanusiaan dan destabilisasi.

Peningkatan pengeluaran militer global telah mencapai titik tertinggi historis, melampaui $2.7 Triliun pada tahun 2024, sebagai respons langsung terhadap konflik berskala besar (terutama Invasi Rusia ke Ukraina) dan ketegangan di kawasan Asia serta Timur Tengah. Secara struktural, pasar didominasi oleh Amerika Serikat (AS), yang memperkuat posisinya sebagai pengekspor senjata konvensional terbesar di dunia, khususnya bagi aliansi NATO, sementara pangsa pasar pesaing utama seperti Rusia mengalami tekanan struktural.

Secara bersamaan, industri ini mengalami transformasi kualitatif melalui adopsi teknologi mutakhir. Revolusi sistem tak berawak (UAS), Kecerdasan Buatan (AI), dan kemampuan perang siber mengubah sifat konflik, meningkatkan presisi serangan sekaligus mendemokratisasi daya pukul militer, memungkinkan aktor non-negara dan negara kecil memiliki kemampuan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh kekuatan besar.

Di sisi lain, pasar senjata menghadapi tantangan etika dan regulasi yang signifikan. Meskipun terdapat kerangka kerja seperti Arms Trade Treaty (ATT), penjualan senjata terus memicu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), memperpanjang konflik, dan meningkatkan peran aktor swasta seperti Private Military Companies (PMC). Kegagalan negara-negara pengekspor utama untuk sepenuhnya meratifikasi dan mematuhi ATT menyoroti jurang pemisah dalam tata kelola senjata internasional.

Ekonomi Industri Pertahanan Global: Skala dan Pendorong Pertumbuhan

Nilai Pasar dan Peningkatan Historis

Skala ekonomi industri pertahanan global mencapai rekor tertinggi. Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pengeluaran militer global pada tahun 2024 mencapai $2,718 Miliar, meningkat 9.4% secara riil dari tahun sebelumnya. Peningkatan 9.4% ini merupakan lonjakan tahunan yang paling tajam sejak setidaknya tahun 1988, menandai dekade kesepuluh berturut-turut kenaikan pengeluaran militer dunia. Laporan lain dari International Institute for Strategic Studies (IISS) mencatat total pengeluaran pertahanan global mencapai $2.46 Triliun pada tahun 2024, menegaskan tren peningkatan yang signifikan.

Kenaikan masif ini didorong oleh memburuknya lingkungan keamanan dan persepsi ancaman yang semakin tajam. Kawasan Eropa, khususnya, mengalami lonjakan dramatis, dengan pengeluaran pertahanan meningkat sebesar 11.7% secara riil, menandai tahun kesepuluh berturut-turut pertumbuhan di wilayah tersebut. Wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), serta beberapa negara utama di Asia, juga mencatat peningkatan besar. Selain itu, penurunan laju inflasi memungkinkan banyak negara untuk mengalihkan investasi, tidak hanya untuk menutup biaya operasional yang lebih tinggi, tetapi untuk fokus pada  kapabilitas baru.

Kenaikan 9.4% dalam satu tahun bukan sekadar respons taktis terhadap konflik yang terjadi (seperti di Ukraina), tetapi mencerminkan komitmen strategis jangka panjang, terutama di kalangan negara-negara NATO, untuk memenuhi target pengeluaran 2% dari PDB. Ini memastikan bahwa permintaan yang akan datang tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif, dengan fokus pada modernisasi sistem dan adopsi teknologi canggih (AI, drone, sistem rudal).

Pemain Korporat Utama dan “Cuan Berdarah”

Struktur industri pertahanan sangat terkonsolidasi dan didominasi oleh kontraktor besar yang berbasis di Amerika Utara dan Eropa. Pendapatan gabungan dari 100 perusahaan Dirgantara & Pertahanan (A&D) teratas global mencapai sekitar $922 Miliar pada tahun 2024.

Perusahaan-perusahaan ini adalah penerima manfaat utama dari kenaikan belanja militer global, sebuah fenomena yang sering disebut sebagai “keuntungan besar dari perang” (Cuan Berdarah). Pemain-pemain kunci yang mendominasi pasar meliputi:

1. Lockheed Martin: Produsen utama sistem persenjataan canggih.
2. Raytheon/RTX: Spesialis dalam sistem rudal dan elektronik pertahanan.
3. Northrop Grumman: Fokus pada sistem dirgantara dan pertahanan canggih.
4. Boeing Defense, Space & Security.
5. General Dynamics: Produsen kapal listrik, kendaraan militer beroda dan berantai, serta tank tempur.
6. L3Harris Technologies: Perusahaan ini (setelah merger) mencatat pendapatan sebesar $19.4 Miliar pada tahun 2024, dengan proyeksi pertumbuhan yang stabil. Saham L3Harris mencatat pertumbuhan yang signifikan, mencerminkan optimisme pasar terhadap peningkatan margin yang didorong oleh integrasi teknologi dan kenaikan permintaan global.

Siklus Industri dan Pengaruh Domestik

Siklus industri pertahanan ini didukung oleh pengaruh politik domestik yang kuat. Di Amerika Serikat, misalnya, salah satu argumentasi politis yang paling populer yang mendukung ekspor senjata adalah peningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan peningkatan perekonomian. Perusahaan-perusahaan persenjataan AS dan kontraktor pertahanan secara intensif melobi cabang legislatif dan eksekutif untuk mendukung ekspor.

Keterkaitan antara kepentingan ekonomi domestik (lapangan kerja) dan kebijakan luar negeri menciptakan siklus politik-industri di mana keberhasilan industri ini secara domestik tergantung pada penjualan global. Siklus ini mendorong politisi untuk mendukung transfer senjata, bahkan ketika penjualan tersebut berpotensi menimbulkan risiko geopolitik jangka panjang. Ini adalah mekanisme kunci yang menjelaskan mengapa prioritas ekonomi jangka pendek seringkali mengesampingkan perhitungan risiko keamanan global.

Arsitektur Geopolitik Transfer Senjata Internasional

Pengekspor Senjata Konvensional Dominan

Arsitektur perdagangan senjata global ditandai dengan dominasi yang tak tertandingi oleh segelintir negara.

Dominasi Amerika Serikat

Amerika Serikat terus memperkuat posisinya sebagai negara pengekspor senjata terbesar di dunia. Nilai total transfer senjata dan layanan pertahanan yang dilakukan di bawah sistem Foreign Military Sales (FMS) AS pada Tahun Anggaran 2024 mencapai rekor $117.9 Miliar. Angka ini merepresentasikan peningkatan substansial sebesar 45.7% dari tahun fiskal sebelumnya ($80.9 Miliar), menegaskan peran sentral AS dalam memasok sekutu dan mitra global.

Tujuan utama dari ekspor AS adalah sekutu NATO, negara-negara di Asia-Pasifik, dan mitra utama di Timur Tengah. Transfer senjata AS didorong oleh tiga argumen politis utama: meningkatkan kapabilitas militer sekutu untuk menghadapi ancaman, meningkatkan stabilitas regional, dan memberikan AS pengaruh di antara aliansinya—sebuah pendekatan holistik yang menimbang faktor politik, keamanan, hak asasi manusia, dan ekonomi.

Pengekspor Lain dan Pergeseran Kekuatan

Meskipun AS mendominasi, pengekspor besar lainnya seperti Prancis, China, dan Jerman memainkan peran krusial dalam dinamika regional.

Rusia, secara historis merupakan pengekspor senjata terbesar kedua, menghadapi tekanan struktural pada pangsa pasar globalnya. Namun, laporan menunjukkan bahwa penjualan senjata Rusia pada tahun 2024 mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, dengan nilai lebih dari $57 Miliar. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun ekspor jangka panjang SIPRI menunjukkan penurunan pangsa pasar struktural, Rusia berupaya keras untuk memonetisasi stok pertahanannya di tengah konflik dan mempertahankan klien-klien strategis lamanya, seperti Mesir, untuk menantang pengaruh AS di kawasan kritis.

Pengimpor Utama dan Titik Fokus Regional

Aliran senjata global secara dramatis mencerminkan titik-titik ketidakstabilan geopolitik yang akut.

Lonjakan Impor Ukraina

Didorong oleh invasi Rusia pada tahun 2022, Ukraina mencatat rekor sebagai negara importir senjata terbesar di dunia selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah impor Ukraina meningkat hampir 100 kali lipat dibandingkan periode 2015-2019, dan negara tersebut menerima 8.8% dari total perdagangan senjata global selama periode tersebut. Mayoritas senjata yang dipasok ke Ukraina berasal dari Amerika Serikat (45%), Jerman (12%), dan Polandia (11%).

Konsolidasi Blok NATO

Perang di Eropa juga memicu lonjakan impor di negara-negara NATO. Impor senjata oleh anggota NATO di Eropa meningkat dua kali lipat (105%) antara 2020-2024 dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya. Kajian SIPRI menunjukkan betapa pentingnya peran AS dalam memperkuat pertahanan aliansi, dengan 64% senjata yang diimpor oleh negara-negara NATO berasal dari AS. Ketergantungan struktural pada industri pertahanan AS ini secara langsung meningkatkan pengaruh politik Washington di Eropa.

Timur Tengah dan Asia

Meskipun pusat gravitasi penjualan AS mulai bergeser ke Eropa dan Asia Timur, kawasan Timur Tengah tetap menjadi pasar utama yang stabil. Ketegangan regional yang intens mendorong beberapa negara Arab untuk menjadi importir senjata paling gencar, bahkan melampaui Arab Saudi dalam beberapa periode.

Tabel 1: Perbandingan Pengekspor dan Importir Senjata Konvensional Utama (2020-2024)

Penjualan Senjata sebagai Instrumen Geopolitik dan Kebijakan

Menciptakan Pengaruh dan Aliansi Strategis

Penjualan senjata bukan hanya transaksi komersial; ia adalah alat diplomatik dan strategis yang kuat. Amerika Serikat, sebagai pengekspor utama, menggunakan transfer senjata dan perdagangan pertahanan sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang penting, mempertimbangkan faktor politik, sosial, hak asasi manusia, nonproliferasi, dan ekonomi sebelum otorisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi ancaman keamanan AS dengan meningkatkan kemampuan militer sekutu (memberikan daya gentar) dan, yang terpenting, memberikan AS pengaruh di antara aliansi-aliansinya—terutama para importir.

Negara-negara pesaing global juga menggunakan strategi ini. Rusia, misalnya, memanfaatkan kemampuannya dalam memproduksi sistem pertahanan canggih untuk membangun aliansi strategis. Penjualan sistem persenjataan utama ke negara-negara seperti Mesir merupakan langkah eksplisit oleh Rusia untuk membangun kembali pengaruhnya dan menantang dominasi konstelasi politik AS di Timur Tengah pasca-Perang Dingin.

Dilema dan Risiko Destabilisasi Regional

Meskipun bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan pengaruh, penggunaan transfer senjata sebagai alat kebijakan luar negeri sering kali menghasilkan hasil yang ambigu. Kajian historis menunjukkan bahwa upaya menggunakan penjualan senjata untuk memengaruhi perilaku negara lain “berhasil sedikit kurang dari separuh waktu”.

Risiko utamanya adalah destabilisasi. Ketika senjata dijual ke kawasan yang bergejolak, hal itu dapat meningkatkan risiko konflik, memanjangkannya, dan bahkan menarik negara pengekspor, secara langsung atau tidak langsung, ke dalam pertempuran yang tidak melayani kepentingan strategisnya.

Contoh nyata adalah penjualan senjata AS ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang dikaitkan dengan intervensi koalisi di Yaman dan menimbulkan kerugian kemanusiaan yang besar. Meskipun Pemerintah AS berupaya mengkondisikan penjualan (misalnya, menghentikan transfer senjata ofensif untuk menekan perilaku Saudi di Yaman), proses ini menunjukkan alat kebijakan tersebut bersifat fickle (tidak stabil) dan hasilnya merupakan “campuran” yang sulit diprediksi.

Terlebih lagi, penjualan senjata, termasuk pelatihan militer, kepada rezim otoriter dapat memiliki konsekuensi yang jauh melampaui tujuan awal, seperti kasus ekspor persenjataan AS ke Shah Iran yang akhirnya menjadi salah satu pemantik Revolusi Iran. Hal ini menggarisbawahi paradoks mendasar: prioritas jangka pendek (ekonomi dan lapangan kerja domestik) seringkali mengesampingkan perhitungan risiko geopolitik jangka panjang.

Peran Kontraktor Militer Swasta (PMC)

Munculnya Private Military Companies (PMC) telah menjadi elemen kunci dalam arsitektur konflik global modern. PMC menyediakan jasa militer khusus, mulai dari pelatihan dan logistik hingga keamanan, yang memungkinkan negara pemberi kontrak (seperti yang terjadi pada Invasi AS ke Irak) untuk mengurangi jejak militer resminya dan mengurangi biaya politik domestik.

Penggunaan PMC menimbulkan masalah hukum dan etika yang signifikan. Mereka beroperasi dalam zona abu-abu di bawah Hukum Kemanusiaan Internasional (IHL). Personel PMC dapat dianggap sebagai kombatan tidak sah atau sipil, yang mempersulit penentuan tanggung jawab hukum atas insiden yang melibatkan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia (penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi). Dokumen Montreux (2008) merupakan upaya penting untuk menerapkan standar internasional terhadap perusahaan-perusahaan ini, namun celah hukum tetap ada. Keterlibatan PMC ini menciptakan model “tentara bayaran modern” dan memungkinkan negara-negara maju untuk melakukan  outsourcing risiko konflik dan beban akuntabilitas, yang merusak transparansi dan pertanggungjawaban dalam peperangan modern.

Transformasi Teknologi dalam Industri Pertahanan

Industri pertahanan global saat ini berada di tengah revolusi kualitatif yang didorong oleh konvergensi teknologi digital canggih, yang mengubah sifat dan biaya peperangan.

Kecerdasan Buatan (AI) dan Perang Otonom

Kecerdasan Buatan (AI), robot, dan otomasi memainkan peran yang semakin penting. Teknologi ini digunakan oleh pihak yang bertikai untuk berbagai tujuan: meningkatkan presisi serangan, membantu identifikasi target, melakukan operasi pengawasan di lokasi musuh, dan bahkan memantau rute pasokan. AI memungkinkan pembuat keputusan untuk menilai kekuatan musuh, membongkar rencana rahasia, dan menyabotase infrastruktur kritis (seperti sektor kesehatan, listrik, dan energi).

AS secara aktif berinvestasi dalam integrasi teknologi ini, termasuk penggunaan model bahasa besar (LLMs) untuk secara otonom menemukan dan menambal kerentanan perangkat lunak siber, seperti yang didanai oleh Defense Advanced Research Project Agency (DARPA). Selain aplikasi operasional, AI juga diproyeksikan untuk mengakselerasi kemajuan dalam mengoptimalkan rantai pasokan dan meningkatkan layanan purna jual industri A&D pada tahun 2025.

Sistem Tak Berawak (UAS) dan Perang Drone

Sistem Tak Berawak, terutama drone, telah mendemokratisasi daya pukul militer. Konflik menunjukkan bagaimana drone murah telah menggantikan pesawat mahal, di mana presisi dalam mengenai target menjadi lebih penting daripada daya ledak dan kehancuran masif. Taktik baru seperti  drone swarms (gerombolan drone) membuktikan kemampuan mereka untuk menembus perbatasan dan menyerang target dengan efisiensi tinggi.

Fenomena ini memiliki implikasi strategis penting: akses ke teknologi presisi menjadi lebih mudah bagi aktor non-negara atau negara kecil, yang meningkatkan potensi konflik asimetris dan ketidakstabilan regional. Untuk mengelola proliferasi teknologi ini, militer (misalnya, Angkatan Darat AS) sedang berupaya menciptakan ‘pasar drone’ guna mempermudah pencocokan dan pengadaan sistem tak berawak yang memadai dari berbagai vendor, sambil memastikan kepatuhan terhadap standar yang disyaratkan.

Teknologi Siber dan Perang Informasi

Teknologi siber telah menjadi komponen penting dalam peperangan kontemporer. Selain serangan kinetik, perang modern terjadi di ruang informasi. Pemerintah menginvestasikan banyak uang dalam peralatan perang berteknologi tinggi yang berfokus pada kemampuan siber dan peretasan. Konflik-konflik terkini di Eropa dan Timur Tengah menunjukkan bahwa peperangan siber sangat penting untuk sabotase dan pengumpulan informasi, membuat perang menjadi lebih kompleks dan multi-dimensi.

Tabel 2: Vektor Teknologi Utama dan Implikasi Strategis

Dimensi Regulasi, Etika, dan Kemanusiaan

Kerangka Regulasi Internasional: Arms Trade Treaty (ATT)

Menanggapi meluasnya dampak buruk dari perdagangan senjata yang tidak diatur, komunitas internasional menyepakati Arms Trade Treaty (ATT). Perjanjian ini mulai berlaku pada 24 Desember 2014, dengan tujuan untuk mengatur perdagangan senjata konvensional, mencegah, dan memberantas perdagangan gelap dan pengalihan senjata. ATT berupaya mengatasi fakta bahwa tidak adanya standar internasional yang umum berkontribusi terhadap konflik, kejahatan, terorisme, dan pengungsian.

ATT mewajibkan semua negara pihak untuk mengadopsi regulasi dasar, menetapkan standar internasional sebelum otorisasi ekspor, dan memelihara sistem kontrol nasional yang transparan, termasuk daftar kontrol nasional dan pelaporan tahunan mengenai ekspor dan impor.

Keterbatasan dan Hambatan ATT

Meskipun ATT merupakan tonggak penting, efektivitasnya sangat terbatas. Saat ini, ATT memiliki 117 Negara Pihak. Namun, adopsi ATT terhambat oleh penolakan atau abstensi dari pemain-pemain utama dalam perdagangan senjata. Tiga negara (Korea Utara, Iran, dan Suriah) memilih untuk menentang perjanjian tersebut, sementara pengekspor besar seperti China dan Rusia, serta importir signifikan seperti India dan Saudi Arabia, abstain.

Absensi dan non-partisipasi dari pengekspor dan importir utama menciptakan jurang tata kelola global. Karena ATT tidak universal, sebagian besar transfer senjata konvensional di dunia masih terjadi di luar kerangka regulasi internasional yang paling ketat. Lebih lanjut, ketidakjelasan dalam sumber hukum internasional sering kali menimbulkan multi-tafsir, yang berkontribusi pada ketidakpatuhan negara. Hal ini memungkinkan penjualan senjata berisiko tinggi terhadap HAM terus berlanjut, didorong oleh keuntungan ekonomi para pengekspor.

Dampak Kemanusiaan dan Pelanggaran HAM

Dampak dari perdagangan senjata, baik yang legal maupun yang dialihkan ke pasar ilegal, bersifat menghancurkan. Pasar Small Arms and Light Weapons (SALW) legal secara global, yang diperkirakan akan melampaui $27.43 Miliar pada tahun 2026, merupakan bisnis yang menggiurkan, tetapi berisiko tinggi untuk pengalihan.

Perdagangan senjata ilegal dan penyelundupan senjata api, yang sering terjadi di wilayah perbatasan, bukan hanya masalah kriminalitas biasa. Ini membahayakan keamanan nasional dan regional, memfasilitasi perkembangan kelompok separatis dan teroris (misalnya, di Asia Tenggara).

Konsekuensi kemanusiaan di zona konflik sangat parah. Peredaran senjata ilegal menyebabkan kematian paling banyak pada ibu dan anak, kekurangan makanan, penyebaran penyakit, kerusakan psikologis, disabilitas, pemisahan keluarga, serta insiden pelecehan seksual dan perekrutan tentara anak-anak.

Akuntabilitas menjadi masalah penting. Organisasi HAM semakin berupaya meminta pertanggungjawaban manufaktur senjata. Sebagai contoh, gugatan diajukan terhadap manufaktur senjata asal Prancis yang menjual senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang dituduh digunakan dalam pelanggaran HAM di Yaman. Hal ini menyoroti bahwa aktor korporat dan negara pengekspor memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap penggunaan akhir produk mereka.

Kesimpulan dan Outlook Strategis

Sintesis Temuan: Industri Senjata sebagai Barometer Ketidakstabilan

Analisis komprehensif ini menyimpulkan bahwa industri senjata global berfungsi sebagai barometer yang sensitif terhadap ketidakstabilan geopolitik. Peningkatan dramatis dalam pengeluaran militer ($2,718 Miliar pada 2024) didorong oleh persepsi ancaman yang tajam, memperkaya segelintir kontraktor besar yang berbasis di AS dan Eropa, dan memperkuat dominasi geopolitik AS melalui pasokan alutsista kepada aliansi NATO.

Di sisi lain, revolusi teknologi (AI dan drone) mengubah sifat konflik. Teknologi ini, meskipun menjanjikan presisi, juga meningkatkan risiko proliferasi dan mendorong konflik asimetris, dengan drone murah yang efektif menggantikan platform konvensional yang mahal.

Isu tata kelola merupakan tantangan struktural yang paling mendasar. Prioritas ekonomi domestik (lapangan kerja) dan kebutuhan geopolitik jangka pendek seringkali mengalahkan pertimbangan risiko kemanusiaan jangka panjang. Kegagalan pemain kunci untuk meratifikasi Arms Trade Treaty dan masalah akuntabilitas yang ditimbulkan oleh Kontraktor Militer Swasta (PMC) menjamin bahwa pasar senjata global akan terus beroperasi dengan pengawasan etika yang tidak memadai, memungkinkan pengalihan senjata ke zona konflik dan memicu krisis kemanusiaan.

Proyeksi Pasar dan Tantangan Regulasi Jangka Panjang

Proyeksi menunjukkan bahwa pengeluaran pertahanan global akan tetap tinggi, didorong oleh persaingan strategis antara AS/NATO dan Rusia/China, terutama di kawasan yang menjadi titik tarik ulur kekuasaan seperti Asia Tenggara dan Timur Tengah. Investasi di masa depan akan bergeser secara signifikan dari platform berbasis industri tradisional ke kapabilitas AI, siber, dan sistem tak berawak otonom.

Tantangan regulasi utama adalah mengatasi jurang akuntabilitas yang diakibatkan oleh PMC dan memastikan standar etika mengikuti laju perkembangan teknologi otonom. Jika standar internasional tidak diterapkan, proliferasi teknologi canggih ini dapat memicu eskalasi konflik yang tidak disengaja dan meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia oleh sistem yang beroperasi tanpa intervensi manusia.

Rekomendasi Kebijakan bagi Pemangku Kepentingan

1. Penguatan Transparansi ATT: Negara-negara Anggota ATT dan lembaga internasional harus meningkatkan tekanan diplomatik untuk mendorong negara-negara pengekspor besar yang abstain (terutama Rusia dan China) untuk mengadopsi standar ATT, khususnya dalam hal pelaporan akhir pengguna (end-user reporting), untuk membatasi pengalihan senjata ke pasar gelap.
2. Regulasi Senjata Otonom (LAWS): Komunitas internasional harus secara mendesak memulai negosiasi untuk perumusan perjanjian internasional yang mengikat mengenai etika, akuntabilitas, dan batas-batas penggunaan Kecerdasan Buatan dalam sistem senjata otonom mematikan (LAWS).
3. Pengawasan PMC yang Lebih Ketat: Pemerintah yang menggunakan Private Military Companies harus mengintegrasikan ketentuan Dokumen Montreux ke dalam semua kontrak militer nasional. Perlu ada kejelasan status hukum personel PMC di bawah Hukum Kemanusiaan Internasional untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang mungkin terjadi dalam operasi konflik.
4. Prioritas Risiko Jangka Panjang: Kebijakan luar negeri negara-negara pengekspor harus secara eksplisit memberikan bobot yang lebih besar pada risiko destabilisasi regional dan catatan hak asasi manusia penerima, memprioritaskan keamanan strategis jangka panjang di atas keuntungan ekonomi domestik jangka pendek.