Suku Kurdi: Sebuah Bangsa Tanpa Negara dalam Episentrum Geopolitik

Latar Belakang Geopolitik dan Definisi Masalah

Suku Kurdi, dengan perkiraan populasi global antara 30 hingga 45 juta jiwa, diakui secara luas sebagai kelompok etnis nasional terbesar di dunia yang tidak memiliki negara-bangsa sendiri. Keberadaan mereka yang terfragmentasi di perbatasan empat negara berdaulat utama di Timur Tengah telah menjadikan isu Kurdi sebagai sumber utama ketidakstabilan dan konflik yang berlangsung secara kronis di kawasan tersebut. Status ini bukan hanya sekadar anomali demografis, tetapi juga konsekuensi langsung dari kegagalan penetapan batas-batas negara yang adil pasca-Perang Dunia I, yang secara efektif membagi bangsa ini menjadi minoritas yang tertindas.

Definisi Kurdistan dan Struktur Analisis

Kurdistan bukanlah sebuah negara dalam pengertian politik internasional, melainkan sebuah wilayah geo-kultural yang ditentukan oleh sejarah, budaya, dan mayoritas populasi Kurdi. Wilayah ini secara geografis mencakup Pegunungan Zagros di timur dan Pegunungan Taurus di barat, sebuah daerah yang secara historis menjadi pusat peradaban mereka Wilayah Kurdistan Raya terbagi di empat negara utama: Turki, Irak, Iran, dan Suriah. Laporan ini bertujuan untuk menyediakan analisis holistik mengenai perjalanan bangsa Kurdi dari akarnya yang kuno hingga peran mereka sebagai aktor geopolitik kontemporer yang terfragmentasi. Analisis akan mencakup lima dimensi kunci: Awal (Asal-usul), Wilayah (Geografi/Pembagian), Tokoh (Kunci Historis/Kontemporer), Konflik (Sejarah dan Kontemporer), dan Masa Kini (Status Geopolitik dan Prospek).

Akar Sejarah dan Identitas Kurdi (Awal)

Asal-Usul Etnis dan Bahasa

Berdasarkan catatan sejarah dan pandangan banyak ilmuwan, nenek moyang suku Kurdi diyakini berasal dari suku bangsa Medes yang bermigrasi ke Persia (Iran) dari kawasan Asia Tengah sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka kemudian menetap di daerah pegunungan yang kini dikenal sebagai Kurdistan. Secara tradisional, mereka mempertahankan cara hidup sebagai petani dan penggembala. Bangsa Kurdi merupakan bagian dari kelompok etnis Iran, dan bahasa utama yang mereka gunakan adalah bahasa Kurdi, di samping bahasa Zaza–Gorani, yang semuanya tergolong dalam rumpun bahasa Iran.

Keragaman Budaya dan Agama

Meskipun sering digeneralisasi, identitas Kurdi ditandai oleh keragaman agama dan budaya yang substansial. Mayoritas besar masyarakat Kurdi adalah Muslim Sunni, yang sebagian besar mengikuti Mazhab Syafi’i, termasuk elemen-elemen Sufisme. Namun, penting untuk dicatat bahwa identitas Kurdi melampaui ikatan Islam Sunni. Terdapat minoritas signifikan yang menganut Islam Syiah (terutama aliran Alevi), serta kelompok Yazidism, Yarsanism (Ahl-e Haqq), dan minoritas Kristen Ortodoks dan Yahudi.

Keragaman denominasional ini, dipadukan dengan sentimen kesukuan yang kuat, menjelaskan mengapa bangsa Kurdi mengalami kesulitan abadi dalam mencapai persatuan nasional secara kebangsaan. Perpecahan historis dan denominasional ini telah lama menjadi titik kerentanan yang dimanfaatkan oleh pemerintah pusat di negara-negara tempat Kurdi bermukim, mencegah munculnya kepemimpinan Kurdi tunggal yang dapat menyatukan seluruh bangsa.

Peran Historis Pra-Modern

Selama berabad-abad, Kurdi telah memainkan peran yang diakui dan penting dalam sejarah Asia Barat. Dari abad ke-8 hingga ke-19, berbagai dinasti kecil, kerajaan, dan emirat Kurdi didirikan. Beberapa yang paling penting termasuk Shaddādids di Transkaukasia (951–1174), Marwānids di Diyarbakir (990–1096), dan prinsipalitas Baban dan Soran.

Tokoh historis yang paling terkenal yang berasal dari bangsa Kurdi adalah Salahuddin Yusuf al-Ayubbi, panglima Islam yang mendirikan Dinasti Ayyubiyah dan terkenal selama Perang Salib. Kehadiran Salahuddin menekankan kontribusi Kurdi terhadap sejarah Islam yang lebih luas, meskipun ia berjuang untuk entitas Muslim yang lebih besar, bukan untuk negara Kurdi mandiri. Demikian pula, tokoh keagamaan seperti Ja’far bin Hasan bin Abdul Karim, penulis kitab Iqd al-Jawahir (Barzanji), menunjukkan peran intelektual Kurdi dalam tradisi Islam. Walaupun memainkan peran besar dalam sejarah, Kurdistan tidak pernah menikmati persatuan politik yang berkelanjutan; mereka bertindak sebagai suku, kelompok, atau individu, tetapi tidak pernah sebagai rakyat yang terpadu secara politik.

Geografi Kurdistan dan Tragedi Pembagian (Wilayah)

Peta Geografis dan Geokultural

Kurdistan Raya adalah wilayah yang luas, diperkirakan totalnya sekitar 392.000 km². Wilayah ini secara inheren bersifat pegunungan, mencakup sebagian besar sistem Pegunungan Taurus dan Zagros. Geografi ini secara paradoks telah berfungsi sebagai perlindungan alami, memungkinkan Kurdi mempertahankan bahasa dan budaya mereka secara mandiri, tetapi sekaligus menjadi perangkap geografis yang memfasilitasi pembagian mereka.

Setelah Perang Dunia I, batas-batas yang ditarik oleh kekuatan pemenang sering kali mengikuti garis pegunungan ini, secara efektif membagi bangsa Kurdi. Wilayah geo-kultural ini terbagi menjadi empat bagian utama yang tersebar di lima negara:

1. Kurdistan Utara (Bakur): Turki Tenggara.
2. Kurdistan Selatan (Başûr): Irak Utara.
3. Kurdistan Timur (Rojhilat): Iran Barat Laut (termasuk Provinsi Kordestān).
4. Kurdistan Barat (Rojava): Suriah Utara.

Pembagian geografis ini memicu perbedaan dialek, politik, dan sekutu eksternal di antara kelompok Kurdi yang berbeda.

Demografi dan Distribusi Populasi

Total populasi Kurdi secara global diperkirakan berada dalam kisaran 30 hingga 45 juta jiwa, menjadikan mereka kelompok stateless terbesar di dunia. Distribusi populasi yang tidak merata sangat memengaruhi dinamika politik dan strategi perjuangan di masing-masing negara.

Distribusi Populasi Kurdi di Timur Tengah

Turki memiliki populasi Kurdi terbesar, diperkirakan mencapai 14.7 juta hingga 20 juta jiwa, yang mewakili 18% hingga 25% dari total populasi negara. Yang menarik, Istanbul kini dianggap sebagai kota Kurdi terbesar di dunia, dengan komunitas diaspora Kurdi di metropolitan Turki diperkirakan mencapai 7 hingga 10 juta orang. Selain itu, terdapat komunitas diaspora Kurdi signifikan yang berjumlah 1.5 hingga 1.7 juta di Eropa Barat, yang memainkan peran penting dalam memobilisasi dukungan politik dan pendanaan bagi perjuangan Kurdi.

Tokoh Sentral dan Ideologi Politik (Tokoh)

Tokoh Historis dan Keagamaan

Di luar peran militer Salahuddin al-Ayubbi , figur Kurdi juga menonjol dalam sejarah intelektual. Ja’far bin Hasan bin Abdul Karim (1690–1766), yang dikenal sebagai penulis kitab Barzanji, berasal dari keturunan Kurdi dari daerah Barzinji. Keberadaan ulama-ulama Kurdi di Makkah, seperti Syeikh Ibrahim (1615–1690) yang mengajar ulama dari Asia Tenggara, menunjukkan kontribusi keagamaan Kurdi yang meluas melampaui Kurdistan sendiri.

Pemimpin dan Faksi Kontemporer

Perjuangan Kurdi kontemporer dipimpin oleh tokoh-tokoh yang terpecah antara faksi nasionalis tradisional di Irak dan gerakan sayap kiri revolusioner yang terkait dengan perjuangan Kurdi di Turki dan Suriah.

Faksi Irak (KRG): Pemerintahan Regional Kurdistan (KRG) didominasi oleh dua klan besar yang sering bersaing. Keluarga Barzani (Partai Demokrat Kurdistan, KDP) yang berpusat di Erbil, diwakili oleh Presiden Nechirvan Barzani dan Perdana Menteri Masrour Barzani. Keluarga

Talabani (Persatuan Patriotik Kurdistan, PUK) yang berpusat di Sulaymaniyah, kini dipimpin oleh Bafel Talabani. PUK secara tradisional memegang posisi Presiden Irak di Baghdad sejak 2005.

Faksi Turki/Regional (PKK): Abdullah Öcalan adalah pemimpin pendiri Partai Pekerja Kurdistan (PKK), sebuah organisasi politik militan yang berbasis di Pegunungan Qandil, Irak Utara. Meskipun dipenjara oleh Turki, pengaruh ideologis Öcalan tetap sentral, terlihat dari seruannya pada tahun 2025 agar PKK meletakkan senjata dan berpotensi membubarkan diri. Kepemimpinan operasional PKK saat ini dipegang oleh figur seperti Murat Karayılan, Cemîl Bayık, dan Duran Kalkan.

Faksi Suriah (SDF/Rojava): Di Suriah Utara, Komandan Tertinggi Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Mazloum Abdi, memimpin kekuatan Kurdi yang diwakili oleh Unit Perlindungan Rakyat (YPG) dan Unit Perlindungan Wanita (YPJ).

Spektrum Ideologi Politik Kurdi

Terdapat perbedaan ideologis yang mendasar yang semakin mempersulit upaya persatuan Kurdi secara keseluruhan.

Nasionalisme Tradisional (KDP/PUK): Faksi di KRG berorientasi pada pembentukan negara-bangsa (atau otonomi federal yang kuat) dengan struktur pemerintahan terpusat. KDP umumnya konservatif dan berfokus pada kepentingan klan dan ekonomi pasar, sedangkan PUK cenderung ke arah sosial-demokrasi (Centre-left). Visi mereka tetap terikat pada model kenegaraan Westphalia.

Konfederalisme Demokratik (PKK/PYD/Rojava): Ideologi yang dikembangkan oleh Abdullah Öcalan, sangat dipengaruhi oleh pemikiran sosialis libertarian Murray Bookchin. Konsep ini menolak model nation-state tradisional yang dianggap opresif. Sebaliknya, Konfederalisme Demokratik menganjurkan desentralisasi radikal melalui dewan lokal (mesh’ets), ekologi, dan pembebasan gender. Model ini diterapkan secara de facto di Rojava, Suriah.

Pergeseran platform PKK pada tahun 1990-an dari tuntutan kemerdekaan penuh menjadi otonomi dan hak budaya di Turki  merupakan pengakuan pragmatis atas superioritas kekuatan regional. Adopsi ideologi Konfederalisme Demokratik ini menciptakan keretakan ideologis yang signifikan dengan Kurdi Irak, yang nasionalisme klan tradisionalnya tampak kontras dengan cita-cita anti-otoritarian Kurdi Suriah. Perbedaan mendasar dalam menentukan masa depan politik Kurdi ini menjadi tantangan serius bagi penyatuan Pan-Kurdish.

Sejarah Konflik: Dari Janji Sèvres hingga Trauma Lausanne (Konflik Awal)

Runtuhnya Ottoman dan Janji yang Dikhianati

Trauma historis terbesar yang dialami bangsa Kurdi adalah pembagian wilayah mereka setelah Perang Dunia I. Runtuhnya Kekaisaran Ottoman, yang bersekutu dengan Jerman, menyebabkan Sekutu Barat memecah wilayah kekuasaan Ottoman. Pada tahun 1920, Perjanjian Sèvres memberikan secercah harapan bagi bangsa Kurdi; Presiden AS Woodrow Wilson menjanjikan pengakuan untuk pendirian negara Kurdistan Merdeka.

Namun, harapan itu kandas dengan cepat. Tiga tahun kemudian, pasca kebangkitan negara Turki baru di bawah Kemal Atta Turk, Perjanjian Lausanne (1923) dibentuk. Perjanjian ini menetapkan batas-batas negara Turki modern yang mencakup sebagian besar wilayah Kurdi. Janji kemerdekaan Kurdi sepenuhnya diabaikan, dan bangsa Kurdi secara resmi terbagi menjadi minoritas yang tersebar di Turki, Irak (yang didirikan pada 1932), Suriah, dan Iran.

Diskriminasi dan Awal Pemberontakan

Pengkhianatan yang dialami di Lausanne menjadi fondasi psikologis dan politis bagi perjuangan Kurdi yang berkelanjutan. Pembagian wilayah ini memaksa Kurdi menjadi korban kediktatoran dan kolonialisme di negara-negara yang mereka tinggali. Tragedi historis ini dikenal sebagai “Problem Timur”.

Akibat frustasi yang mendalam atas hilangnya harapan untuk memperoleh kedaulatan, muncul kelompok-kelompok perlawanan Kurdi. Perjuangan mereka menuntut hak untuk mandiri sering kali dicap sebagai aksi terorisme oleh rezim-rezim yang berkuasa. Di Irak, meskipun ada upaya untuk menyatukan etnis Kurdi ke dalam pemerintahan pasca-revolusi, fraksi Kurdi yang ekstrem menolaknya, memicu perang dan menunjukkan keengganan Kurdi Irak untuk dipimpin oleh bangsa Arab. Trauma pengkhianatan historis ini, di mana kekuatan besar tidak menepati janji, melegitimasi narasi Kurdi tentang status mereka sebagai “korban” dan memperkuat tekad mereka untuk mengejar otonomi secara mandiri.

Dinamika Konflik Kontemporer dan Perjuangan Otonomi (Konflik dan Masa Kini)

Kurdistan Regional Government (KRG) di Irak: Otonomi yang Goyah

Kurdistan Selatan (Başûr) merupakan kisah sukses Kurdi yang paling menonjol, setidaknya secara formal. KRG adalah badan eksekutif resmi wilayah semi-otonom yang didirikan pada tahun 1992 dan diakui sebagai entitas federal di bawah Konstitusi Irak, yang bertanggung jawab atas kegubernuran Erbil, Sulaymaniyah, dan Dohuk. 

Perpecahan Internal dan Kerentanan Politik

Meskipun menikmati otonomi, KRG dilumpuhkan oleh persaingan kronis antara dua partai yang berkuasa: KDP (memegang Presiden dan Perdana Menteri KRG) dan PUK (memegang jabatan Deputi PM di KRG). Ketegangan antara KDP dan PUK semakin dalam dan berbahaya , yang mengakibatkan berkurangnya stabilitas politik dan ekonomi.²⁶ Perpecahan ini telah memfasilitasi campur tangan Baghdad, mengancam otonomi yang diamanatkan secara konstitusional.

Ketergantungan Ekonomi dan Tekanan Regional

Struktur ekonomi KRG sangat rapuh dan terlalu bergantung pada ekspor minyak mentah. Ketergantungan pada satu komoditas dan rute ekspor tunggal—terutama melalui Turki—mengekspos KRG pada guncangan harga minyak global dan manipulasi politik. Korupsi yang merajalela juga menyia-nyiakan sumber daya, menghambat diversifikasi ekonomi yang sangat dibutuhkan. Kerapuhan ini memungkinkan negara-negara tetangga memanfaatkan leverage ekonomi mereka. Turki, misalnya, menggunakan isu ekspor minyak sebagai alat negosiasi, menuntut kerja sama keamanan melawan PKK sebagai imbalan untuk mempertahankan aliran minyak. Dengan demikian, otonomi politik Kurdi Irak secara tidak langsung diatur oleh kepentingan keamanan dan energi regional. Di sisi lain, Iran juga membangun ketergantungan energi melalui jalur pipa gas dan jaringan listrik ke Kurdistan Irak. 

Perjuangan PKK dan Kebijakan Kontra-Terorisme Turki

Konflik antara Turki dan PKK (Partai Pekerja Kurdistan) merupakan konflik etnis terpanjang dan paling brutal di kawasan tersebut, yang dimulai pada tahun 1978 dan masih berlangsung. PKK awalnya mencari negara Kurdi independen, tetapi pada tahun 1990-an mengubah platform resminya untuk menuntut otonomi dan hak politik/budaya yang lebih besar bagi Kurdi di dalam Turki.

Strategi Kontra-Terorisme Regional

Turki memandang PKK sebagai ancaman teroris eksistensial dan secara konsisten menargetkan organisasi tersebut dan afiliasinya. Strategi Turki melibatkan gempuran terhadap PKK tidak hanya di Turki Tenggara, tetapi juga melalui operasi militer lintas batas di Irak Utara dan Suriah. Strategi ini mencakup upaya untuk menekan afiliasi PKK seperti YPG di Suriah dan memberikan dukungan ekstensif kepada KDP di Erbil sebagai upaya untuk membatasi pengaruh kelompok-kelompok yang dianggap musuh oleh Ankara. Ini mencerminkan regionalisasi konflik Kurdi, di mana Ankara memandang seluruh ruang geopolitik Kurdi sebagai satu kesatuan strategis yang harus dikendalikan.

Isu Hak Asasi Manusia dan Prospek Dialog

Kurdi di Turki telah lama menghadapi kebijakan sentralisasi rasial dan penolakan untuk mengakui identitas mereka. Laporan dari Human Rights Watch (HRW) menunjukkan adanya upaya militer Turki untuk menutupi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Kurdi. Meskipun ada partai pro-Kurdi seperti Peoples’ Equality and Democracy Party (DEM) yang secara hipotetis dapat menawarkan dukungan politik kepada koalisi yang berkuasa di Turki sebagai imbalan konsesi hak-hak Kurdi , prospek dialog politik yang serius masih rendah mengingat lingkungan konflik yang memburuk.

Administrasi Otonomi Rojava (Suriah Utara): Eksperimen Ideologis yang Rentan

Rojava, atau Kurdistan Barat, merupakan administrasi otonom yang berdiri di tengah kekacauan Perang Saudara Suriah (paruh kedua 2013). Wilayah ini, yang terdiri dari kanton Cizire, Efrin, dan Kobane, dikelola berdasarkan model Konfederalisme Demokratik. 

Peran Militer Sentral Melawan ISIS

Pasukan Kurdi Suriah, YPG/YPJ, memainkan peran sentral dan paling efektif dalam melawan Negara Islam (ISIS), khususnya dalam pembebasan kota Kobane. Keunggulan militer, terutama yang ditunjukkan oleh gerilyawan wanita YPJ yang mengusung revolusi gender , berhasil membedakan mereka. Keberhasilan ini menarik peningkatan koordinasi dan dukungan militer dari Amerika Serikat, yang melihat YPG sebagai mitra lokal yang efektif melawan ISIS.

Meskipun mendapat dukungan AS, Turki menolak keras mendukung Kurdi Suriah, bahkan memblokir pendaratan pesawat bantuan AS di bandara Iklrik karena khawatir penguatan pasukan Kurdi Suriah (YPG/PYD)—yang dianggap sebagai sayap PKK—akan mengancam keamanan nasional Turki. 

Masa Depan yang Tidak Menentu

Hubungan YPG/AS bersifat transaksional, berlandaskan kebutuhan militer kontra-terorisme. Ketika ancaman ISIS berkurang, AS berpotensi menarik dukungannya, membuat Rojava rentan terhadap agresi Turki dan tekanan dari Damaskus. Administrasi Rojava, yang menawarkan model tata kelola progresif, mengakui kerentanan ini. Terdapat laporan baru-baru ini bahwa Pasukan Kurdi Suriah (SDF) telah setuju untuk berintegrasi dengan pemerintah Suriah (rezim Assad). Proyek nasional Kurdi di Rojava diperkirakan memiliki peluang kecil untuk bertahan kecuali melalui upaya politik yang substansial, seperti negosiasi dengan Damaskus untuk menjamin keberlangsungan otonomi mereka. 

Gerakan Kurdi di Iran (Rojhilat) dan PJAK

Kurdi di Iran Barat Laut (Rojhilat) juga berjuang untuk hak otonomi. Sejarah mereka ditandai dengan diskriminasi, termasuk kebijakan deportasi pemimpin Kurdi pada masa Dinasti Pahlavi. Kelompok militan utama yang aktif di Iran adalah PJAK (Partai Kehidupan Bebas Kurdistan), yang berkonflik dengan pemerintah Iran sejak April 2004. PJAK mencari otonomi di Rojhilat, dan seperti PKK, sering menggunakan Kurdistan Irak sebagai tempat perlindungan dan basis operasi. Iran secara berkala melakukan operasi militer lintas batas melawan PJAK di perbatasan Iran-Irak.

Peta Aktor Konflik dan Aliansi Geopolitik

Perjuangan Kurdi menjadi sangat kompleks karena terjalin dengan kepentingan kekuatan regional dan global. Aktor Kurdi memiliki tujuan yang kontras, yang sering dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal.

Peta Aktor Kurdi Utama dan Aliansi Politik

Peran Kekuatan Global

Keterlibatan Amerika Serikat dan Rusia bersifat transaksional. Dukungan AS kepada YPG/SDF di Suriah adalah murni berdasarkan kepentingan kontra-terorisme, sebagai respons terhadap keberhasilan Kurdi melawan ISIS. Pendekatan transaksional ini seringkali membuat Kurdi rentan, terutama karena AS harus menyeimbangkan dukungan ini dengan hubungan strategisnya dengan Turki, sekutu NATO.

Di sisi lain, Rusia, yang fokus pada dukungan terhadap rezim Assad di Damaskus, memiliki hubungan yang kompleks dan kadang-kadang tidak nyaman dengan pasukan Kurdi di Suriah. Koordinasi terbatas terjadi ketika ada musuh bersama, tetapi aliansi ini tidak didasarkan pada dukungan politik jangka panjang untuk otonomi Kurdi.

Interaksi Regional dan Penggunaan Proksi

Turki dan Iran secara aktif bersaing untuk memengaruhi Kurdistan Irak (KRG). Ankara cenderung mendukung KDP yang berbasis di Erbil , sementara Iran memiliki pengaruh yang kuat melalui PUK di Sulaymaniyah, yang diperkuat oleh koneksi energi dan infrastruktur.

Kedua kekuatan regional ini secara konsisten menggunakan wilayah KRG sebagai zona penyangga dan basis operasi militer untuk menekan kelompok militan domestik mereka (PKK untuk Turki; PJAK untuk Iran). Penyelarasan regional ini—di mana Turki dan Iran memanipulasi perpecahan KDP-PUK—adalah contoh nyata bagaimana perpecahan internal Kurdi dimanfaatkan untuk kepentingan keamanan nasional negara-negara tetangga yang selama ini menindas.

Prospek Masa Depan Kurdi (Masa Kini dan Proyeksi

Tantangan Internal: Fraksi dan Korupsi

Tantangan terbesar bagi realisasi mimpi Kurdi bukanlah ancaman eksternal, melainkan kegagalan internal. Sentimen kesukuan yang kuat  terus menghambat persatuan kebangsaan. Di KRG, perpecahan antara KDP dan PUK semakin parah dan berbahaya, berpotensi mengancam stabilitas politik dan ekonomi wilayah otonom yang paling mapan ini. Ketidakstabilan politik kronis di Irak yang disebabkan oleh perpecahan sektarian dan etnis  secara ironis memberi KRG ruang untuk mempertahankan otonomi de facto. Namun, konflik internal KDP/PUK melemahkan posisi tawar KRG dalam negosiasi dengan Baghdad. Kegagalan ini menciptakan lingkaran umpan balik negatif di mana entitas Kurdi yang paling sukses berisiko kehilangan capaian otonominya karena faksionalisme internal dan korupsi. 

Pergeseran Fokus Perjuangan

Perjuangan Kurdi telah bergeser dari tuntutan kemerdekaan penuh (yang secara historis gagal total pasca-Lausanne) menjadi perjuangan pragmatis untuk otonomi konstitusional, politik, dan budaya di dalam batas-batas negara yang ada. Kegagalan referendum kemerdekaan KRG pada 2017 dan pergeseran fokus PKK menuju otonomi menunjukkan bahwa elit Kurdi kini lebih memprioritaskan kelangsungan hidup politik dan konsolidasi otonomi regional daripada pembentukan negara-bangsa.

Masa Depan Rojava dan Ancaman Asimilasi

Masa depan Rojava (Suriah) sangat rentan. Meskipun model Konfederalisme Demokratik mereka menawarkan sistem yang progresif, kelangsungan hidupnya bergantung pada negosiasi yang sukses dengan rezim Suriah  dan penarikan perlindungan dari Turki.

Sementara itu, Kurdi di Turki dan Iran terus menghadapi diskriminasi dan ancaman represi. Di Turki, kebijakan pemerintah bahkan mencakup potensi kebijakan pemindahan paksa Kurdi ke wilayah barat untuk mengurangi dominasi demografi Kurdi di timur, sebuah langkah yang dapat dilihat sebagai upaya asimilasi demografis. 

Hipotesis 2025

Laporan mengenai potensi pembubaran PKK pada Mei 2025  dapat menjadi titik balik yang signifikan. Jika PKK benar-benar meletakkan senjata, ini dapat mengurangi tekanan keamanan Turki terhadap KRG dan Suriah Utara. Secara hipotetis, hal ini dapat membuka peluang baru bagi dialog politik di Turki dan mengurangi pembenaran Ankara untuk operasi lintas batas yang berkelanjutan.

Kesimpulan: Jalan Panjang Menuju Pengakuan

Analisis mendalam mengenai Suku Kurdi menunjukkan bahwa perjuangan mereka adalah produk dari pengkhianatan geopolitik yang terjadi pada awal abad ke-20 dan diperburuk oleh perpecahan internal yang terus-menerus. Bangsa Kurdi telah melalui lima fase kunci yang mendefinisikan keberadaan mereka saat ini:

1. Akar Kuno: Asal-usul dari bangsa Medes dan peran historis dalam Kekhalifahan, yang tidak menghasilkan persatuan politik.
2. Trauma Pasca-WWI: Pengkhianatan Perjanjian Sèvres dan penentuan batas-batas opresif oleh Perjanjian Lausanne.
3. Kebangkitan Militan: Lahirnya gerakan bersenjata lintas batas, dipimpin oleh PKK, sebagai respons terhadap penindasan negara.
4. Otonomi Ganda: Munculnya KRG di Irak (nasionalisme pragmatis berbasis klan) dan Rojava di Suriah (konfederalisme revolusioner berbasis ideologi).
5. Status Kontemporer: Keberadaan Kurdi yang terperangkap antara utilitas geopolitik transaksional (misalnya, sebagai mitra anti-ISIS bagi AS) dan tekanan regional yang terkoordinasi oleh Turki dan Iran.

Masa depan Kurdi akan ditentukan oleh kemampuan mereka untuk mengatasi persaingan faksional KDP-PUK dan memformulasikan strategi politik yang koheren dan berkelanjutan. Saat ini, fokus perjuangan telah bergeser dari kemerdekaan penuh yang sulit dicapai menuju konsolidasi otonomi politik dan budaya di dalam batas-batas negara yang ada. Bagi komunitas internasional, pengakuan terhadap Kurdi sebagai aktor geopolitik yang sah—dan bukan hanya sebagai alat militer—adalah prasyarat penting untuk mencapai stabilitas jangka panjang di perbatasan utara Timur Tengah. Kegagalan untuk menstabilkan otonomi Kurdi yang ada berisiko memicu konflik sipil internal yang akan kembali mengundang intervensi asing dan menghilangkan pencapaian historis yang telah diperoleh.