Telaah Kritis: Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) dan Dekonstruksi Historiografi Nasional

Hegemoni dan Historiografi G30S

Latar Belakang Geopolitik dan Kontestasi Ideologi Pra-1965

Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 merupakan puncak dari kontestasi politik dan ideologi yang bergejolak di Indonesia pada masa Orde Lama, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Konteks ideologis saat itu didominasi oleh konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, Komunisme), sebuah gagasan yang dicetuskan oleh Soekarno untuk menyatukan tiga kekuatan politik utama di Indonesia: militer/nasionalis, kelompok agama, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Upaya integrasi ideologi melalui Nasakom, bagaimanapun, terbukti sebagai eksperimen politik yang rentan dan pada akhirnya gagal. Kegagalan ini bersumber dari perbedaan ideologi yang mendasar, konflik kepentingan yang tajam di antara faksi-faksi pendukung, kurangnya definisi yang jelas, dan tekanan kuat dari luar negeri. Lingkungan politik yang dihasilkan sangat terpolarisasi dan rapuh. Ketegangan yang paling signifikan terjadi antara PKI, yang semakin menguat dan didukung oleh Soekarno, melawan Angkatan Darat (AD) yang berhaluan anti-komunis. Analisis mendalam menunjukkan bahwa G30S adalah ledakan dramatis dari kontradiksi internal yang tidak terselesaikan dalam kebijakan Nasakom itu sendiri, yang kemudian dimanfaatkan oleh faksi militer dominan untuk mengakhiri persaingan dan merebut kekuasaan.

Tantangan Metodologis dalam Menulis Sejarah G30S

Sejarah G30S yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia selama lebih dari tiga dekade adalah sejarah yang ditulis dan dilegitimasi oleh rezim Orde Baru. Pendekatan ini memicu kritik keras dari sejarawan dan akademisi, termasuk Asvi Warman Adam, yang secara konsisten menyoroti penulisan sejarah yang bersifat tunggal.

Untuk menghasilkan historiografi yang pluralistik dan berbasis bukti, diperlukan penerapan tahapan penelitian sejarah yang ketat—yaitu heuristik (penemuan sumber), kritik (validasi sumber), interpretasi, dan historiografi—yang sayangnya dikesampingkan oleh Orde Baru. Narasi resmi yang disajikan oleh Orde Baru beroperasi melalui mekanisme hegemoni, yang bukan hanya mengontrol interpretasi faktual, tetapi secara struktural menanamkan ideologi anti-komunis untuk mendominasi dan menguasai cara berpikir masyarakat sipil. Hegemoni ini, yang dijalankan secara persuasif oleh aparatur negara dan didukung oleh kontrol media, berfungsi membentuk memori kolektif bangsa, memastikan bahwa narasi tunggal ini diyakini sebagai kebenaran mutlak. Oleh karena itu, ulasan kritis terhadap G30S harus bergerak lebih jauh dari sekadar koreksi faktual; ia harus menjadi dekonstruksi epistemologis yang mengungkap bagaimana propaganda dan narasi tunggal digunakan sebagai alat dominasi politik dan pembenaran kekerasan massal.

Dekonstruksi Narasi Resmi Orde Baru: Propaganda sebagai Instrumen Hegemoni

Penetapan Teori PKI sebagai Dalang Tunggal (Buku Putih)

Narasi resmi yang ditetapkan oleh Orde Baru menyatakan bahwa PKI adalah dalang tunggal di balik Gerakan 30 September 1965. Menurut versi ini, peristiwa tersebut disebut sebagai upaya kudeta yang telah direncanakan sejak lama, sejak PKI menjadi partai terbesar keempat pada Pemilu 1955. PKI, yang dipimpin oleh D.N. Aidit, disebut telah membentuk Biro Khusus sejak 1964 untuk mematangkan situasi dan menyusun kekuatan, dengan Sjam Kamaruzzaman sebagai pemimpin pelaksana gerakan.

Teori ini secara resmi dibingkai dan dikukuhkan melalui publikasi seperti buku Tragedi Nasional percobaan KUP G 30 S/PKI di Indonesia (1968) yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, di mana Notosusanto dikenal sebagai arsitek penulisan sejarah versi pemerintah. Puncak pengukuhan narasi ini adalah perilisan  Buku Putih oleh Sekretariat Negara pada tahun 1994, yang secara eksplisit mencantumkan “PKI” sebagai dalang. Versi ini kemudian disebarkan secara masif dan terpusat melalui buku pelajaran sejarah di seluruh jenjang pendidikan, memastikan indoktrinasi ideologi anti-komunis yang mendalam.

Mekanisme Propaganda: Kontrol Audio-Visual dan Edukasi

Salah satu instrumen hegemoni yang paling efektif digunakan oleh Orde Baru adalah film Pengkhianatan G30S/PKI. Film ini diakui sebagai ‘piece of state-sponsored cinema’ yang brutal dan mahal pada masanya. Meskipun kualitas artistik film ini diakui, kritikus sejarah menegaskan bahwa film ini sarat dengan misrepresentasi sejarah yang disengaja.

Penggunaan film ini sebagai kendaraan propaganda sangat terstruktur: ia diwajibkan untuk ditayangkan setiap tahun pada tanggal 30 September di televisi nasional dan menjadi tontonan wajib bagi pelajar selama masa Orde Baru, hingga rezim tersebut runtuh pada 1998. Fungsi propaganda masif ini bersifat ganda: pertama, sebagai legitimasi  post-hoc atas tindakan keras militer yang diikuti dengan pembantaian massal; kedua, sebagai sarana kontrol internal yang menanamkan ideologi anti-komunis, menjadikan komunisme sebagai ‘kata angker’ dalam kehidupan masyarakat.

Selain media visual, sistem pendidikan juga menjadi alat indoktrinasi. Materi G30S di sekolah, seperti yang diungkapkan oleh penelitian, sering disampaikan secara monoton melalui metode ceramah dan didominasi guru, membatasi ruang bagi analisis kritis dan diskusi. Film propaganda, alih-alih menjadi bahan diskusi historis, justru diperlakukan sebagai sumber kebenaran, sebuah praktik yang menutup jalan bagi penemuan kebenaran berbasis bukti historis.

Perdebatan Teori Dalang (The Mastermind Debate)

Sejak Reformasi, munculnya sumber-sumber baru dan kajian akademis independen telah menolak atau meragukan narasi dalang tunggal PKI, membuka perdebatan historiografis yang kompleks.

Teori Konflik Internal Angkatan Darat (AD): Cornell Paper

Salah satu teori alternatif yang paling berpengaruh adalah yang dikemukakan oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey dalam A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia, atau yang dikenal sebagai Cornell Paper. Karya ini, yang diterbitkan pada 1971, menyimpulkan bahwa G30S adalah “urusan internal tentara” (internal army affair). Gerakan ini dipicu oleh perwira menengah/junior AD yang bertujuan menyingkirkan anggota Staf Umum AD yang dijuluki “Dewan Jenderal,” yang diduga bekerja sama dengan Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat.

Menurut Cornell Paper, baik Presiden Soekarno maupun PKI bukanlah perencana utama kudeta; sebaliknya, mereka adalah korban dari gerakan tersebut. Anderson dan McVey berpendapat bahwa Soeharto memanfaatkan narasi PKI sebagai dalang untuk memimpin penghancuran kejam terhadap PKI, yang pada akhirnya membawa militer ke tampuk kekuasaan, menggantikan Soekarno. Pentingnya teori ini dapat dilihat dari reaksi represif Orde Baru, yang mengategorikan Cornell Paper sebagai “buku haram” dan melarang Anderson memasuki Indonesia.

Teori Keterlibatan Soeharto (Kudeta Terencana)

Teori lain menempatkan Mayor Jenderal Soeharto sebagai aktor utama di balik G30S. Sejarawan seperti Jess Melvin berargumen bahwa militer pimpinan Soeharto telah lama merencanakan kudeta, menggunakan G30S sebagai dalih untuk pengambilalihan kekuasaan yang terencana. Ketegangan meningkat pada 1965 ketika Soekarno mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima, yang mengancam dominasi militer, memaksa faksi Angkatan Darat untuk bertindak cepat.

Kecepatan Soeharto dalam mengisi kekosongan kekuasaan pasca-pembunuhan para jenderal, menguasai pasukan utama (Kostrad dan RPKAD), dan mengambil alih Komando Operasi Tertinggi (KOTI) dianggap sebagai bukti perencanaan ini. John Roosa menambahkan bahwa meskipun G30S mungkin merupakan “kudeta yang tidak terorganisir,” Soeharto dengan cepat menumpasnya dan mengubahnya menjadi pretext for mass murder—dalih untuk pembunuhan massal—sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaannya.

Teori Peran Eksternal (CIA dan Inggris)

Peristiwa G30S tidak terlepas dari konteks Perang Dingin, di mana Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya memiliki kepentingan kuat untuk mencegah Indonesia jatuh ke tangan komunis.

Arsip Kedutaan Besar AS di Jakarta yang dideklasifikasi pada tahun 2017 mengungkapkan adanya informasi yang dimiliki oleh pejabat AS yang bertentangan dengan klaim militer Indonesia bahwa PKI yang memerintahkan pembunuhan para jenderal. Dokumen ini juga menunjukkan bahwa AS memberikan dukungan finansial (Rp 50 juta pada Oktober 1966) kepada Komite Aksi Pengganyangan Gestapu, dan memberikan daftar nama pengurus PKI kepada Angkatan Darat, secara efektif memfasilitasi pembantaian anti-komunis.

Keterlibatan Inggris juga tercatat, terutama melalui penyebaran propaganda hitam (black propaganda) yang bertujuan meruntuhkan rezim Soekarno karena kebijakan konfrontasinya terhadap Malaysia. Tim propaganda rahasia Inggris (IRD) menyebarkan buletin anti-komunis, memprovokasi militer, dan bahkan menyebarkan berita palsu—seperti klaim penyiksaan jenderal oleh anggota PKI—untuk membenarkan penumpasan brutal oleh tentara.

Analisis terhadap data-data ini mengarah pada kesimpulan bahwa terdapat sinergi yang terencana antara kebutuhan naratif Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dan agenda anti-komunis global. Arsip deklasifikasi AS menunjukkan bahwa narasi resmi Orde Baru adalah kebohongan yang diketahui oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut. Keunggulan Soeharto terletak pada kemampuannya untuk mengkapitalisasi ambiguitas dan kekacauan G30S, mengubahnya menjadi justifikasi yang sempurna untuk aksi pembersihan politik skala besar.

Tabel Komparatif Teori Dalang G30S

Pluralisme historiografi yang kompleks mengenai dalang G30S dapat disarikan dalam tabel komparatif berikut:

Perbandingan Teori Dalang Utama G30S 1965

Implikasi Kemanusiaan: Pelanggaran HAM Berat 1965-1966

Terlepas dari perdebatan mengenai dalang dan kronologi G30S, konsekuensi kemanusiaan yang terjadi setelah 30 September 1965 adalah tragedi yang terverifikasi dan terdokumentasi, yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mekanisme Pembantaian Anti-Komunis dan Skala Tragedi

Peristiwa pasca-G30S ditandai dengan kekerasan dan pembantaian massal terhadap warga sipil yang dicap berafiliasi dengan PKI atau organisasi onderbouw-nya. Skala tragedi ini mencapai ratusan ribu korban jiwa; laporan Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) mencatat korban tewas menyentuh angka 500 ribu jiwa. Pembantaian ini terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang memiliki basis PKI kuat, terutama Jawa dan Bali.

Kekerasan ini bersifat sistematis dan menargetkan tidak hanya aktivis politik pria, tetapi juga organisasi wanita. Organisasi wanita Gerwani menjadi sasaran kampanye pencemaran nama baik (smear campaign) yang dirancang untuk menghancurkan kelompok politik ini secara total. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban mencakup penahanan sewenang-wenang dan sistematis. Orde Baru menciptakan sistem klasifikasi tahanan politik (Tapol) menjadi Golongan A, B, dan C, di mana Golongan B dan C, meskipun tidak terlibat langsung dalam gerakan 30 September, tetap menghadapi beban wajib lapor dan penahanan tanpa kriteria yang jelas. Penumpasan tersebut melibatkan operasi militer terencana, seperti Operasi Trisula di Blitar pada 1968, yang didukung oleh organisasi sipil anti-komunis (seperti Pemuda Ansor), yang meninggalkan trauma komunal mendalam.

Klasifikasi Pelanggaran HAM Berat

Pada tahun 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia merilis laporan investigasi yang menyimpulkan bahwa peristiwa 1965-1966 merupakan “pelanggaran hak asasi manusia berat” (gross human rights violation).

Jenis-jenis pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai berat meliputi: pembunuhan sistematis, penghilangan paksa, penahanan ilegal, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Klasifikasi ini secara hukum mengimplikasikan tanggung jawab negara dan menuntut penyelesaian yudisial. Namun, respons pemerintah saat itu, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, menolak temuan tersebut dan bahkan bersikeras bahwa pembunuhan tersebut  dibenarkan (justified). Penolakan akuntabilitas hukum ini menunjukkan adanya budaya impunitas yang diwariskan dari Orde Baru, yang secara efektif menghalangi upaya pencarian kebenaran dan keadilan yang utuh.

Pelanggaran HAM Berat dalam Konteks Peristiwa 1965-1966 (Temuan Komnas HAM)

Konsolidasi Kekuasaan Orde Baru: Supersemar sebagai Titik Balik

Peran Supersemar dalam Transisi Kekuasaan

Peristiwa G30S berfungsi sebagai katalisator bagi runtuhnya Orde Lama Soekarno dan kebangkitan Orde Baru di bawah Soeharto. Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis (Kostrad) dan salah satu dari sedikit perwira tinggi yang tidak diculik, berhasil memulihkan ketertiban secara militer.

Titik balik formal transisi kekuasaan adalah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966, sebuah mandat dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil semua tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban. Dalam pelaksanaannya, Soeharto menggunakan mandat ini untuk mengambil langkah-langkah politik radikal, termasuk pembubaran PKI dan organisasi onderbouw-nya, penangkapan menteri yang terindikasi terlibat G30S, dan menjalankan amanat Tritura, yang secara efektif menggembosi kekuasaan Presiden Soekarno.

Kontroversi Legitimasi Supersemar

Supersemar, meskipun krusial dalam sejarah Indonesia, tetap menjadi subjek perdebatan kritis yang intens karena dianggap sebagai instrumentasi legal untuk perebutan kekuasaan yang tidak sah. Tiga kontroversi utama yang mengelilingi Supersemar meliputi:

1. Keberadaan Naskah Asli: Hingga saat ini, naskah asli Supersemar belum ditemukan. Yang ada hanyalah tiga versi berbeda yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)—versi Sekretariat Negara, Pusat Penerangan TNI AD, dan Yayasan Akademi Kebangsaan—menimbulkan misteri tentang isi dan legalitas definitifnya.
2. Pemaksaan atau Sukarela: Banyak pihak berspekulasi bahwa Supersemar dikeluarkan Soekarno di bawah tekanan militer, menjadikannya manuver Soeharto untuk memaksa penyerahan kekuasaan daripada perintah sukarela.
3. Penyalahgunaan Kekuasaan: Supersemar diduga kuat dijadikan alat legitimasi oleh Soeharto untuk secara bertahap merebut kekuasaan Soekarno, mengakhiri Orde Lama, dan memulai rezim militeristik Orde Baru.

Jika G30S adalah pemanfaatan militer terhadap kekosongan politik, maka Supersemar adalah instrumentasi legal yang memungkinkan pemanfaatan tersebut dikonversi menjadi kekuasaan yang sah. Kontroversi yang terus berlanjut mengenai naskah Supersemar menegaskan bahwa transisi kekuasaan pada tahun 1966 tidak didasarkan pada konsensus atau aturan konstitusional yang transparan, tetapi lebih pada keunggulan kekuatan militer Soeharto, yang kemudian disokong oleh hegemoni ideologi anti-komunis yang ketat.

Tantangan Kebenaran dan Rekonsiliasi Pasca-Reformasi

Upaya Pelurusan Sejarah dan Keadilan (Truth and Justice)

Sejak era Reformasi pada tahun 1998, muncul berbagai upaya untuk meluruskan sejarah G30S dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat yang terjadi. Upaya ini diwujudkan melalui penerbitan buku-buku baru yang kritis, kesaksian para korban, dan diskusi terbuka mengenai teori dalang alternatif.

Secara bersamaan, dorongan penegakan hak asasi manusia mencuat, termasuk tuntutan untuk Pengadilan HAM Ad Hoc dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Paling signifikan adalah International People’s Tribunal (IPT) 1965 yang diselenggarakan di Den Haag pada 2015. Pengadilan rakyat ini menyimpulkan adanya pelanggaran HAM berat dan mendesak pemerintah Indonesia untuk meminta maaf dan bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Lembaga HAM internasional seperti Human Rights Watch (HRW) juga terus mendesak pemerintah untuk menangani kasus 1965-1966, menekankan pentingnya penyelesaian hukum (justice) dan pencarian kebenaran (truth) sebagai aspek yang melengkapi langkah rekonsiliasi non-yudisial.

Hambatan Politik dan Stigma

Upaya pelurusan sejarah dan penegakan HAM, sayangnya, sering terhambat oleh faktor politik kontemporer. Peneliti sejarah mencatat bahwa isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) selalu muncul dan menghimpit diskusi kritis mengenai G30S sejak era Reformasi. Stigma ini, yang merupakan residu hegemoni Orde Baru, berfungsi sebagai alat politik untuk memblokir penemuan kebenaran dan mencegah proses peradilan. Akibatnya, masyarakat sering kali dibanjiri informasi sepihak yang mendiskreditkan upaya-upaya pelurusan sejarah.

Dampak trauma ini juga dirasakan di tingkat akar rumput. Stigma sosial masih melekat pada keluarga korban (penyintas) maupun keluarga eksekutor, menghambat proses rekonsiliasi yang sesungguhnya. Meskipun ada upaya rekonsiliasi personal, seperti yang terjadi di Blitar, di mana keluarga eksekutor meminta maaf kepada korban, korban seperti Markus Talam tetap menuntut kejelasan dan keadilan hukum dari pemerintah, menegaskan bahwa rekonsiliasi tanpa akuntabilitas tidaklah cukup.

Respon Negara terhadap Akuntabilitas

Kegagalan menuntaskan kasus 1965-1966 secara yudisial pasca-Reformasi menunjukkan bahwa meskipun Orde Baru secara formal telah runtuh (terlihat dari tidak adanya lagi penayangan wajib film propaganda G30S ), struktur kekuasaan dan impunitas yang melindungi para pelaku masih sangat kuat.

Respon pemerintah cenderung fokus pada penyelesaian non-yudisial atau rekonsiliasi sepihak, sambil menolak akuntabilitas yudisial, sebagaimana terlihat dari penolakan terhadap temuan Komnas HAM tahun 2012. Politisasi isu kebangkitan PKI yang terus berulang berfungsi sebagai alat pemblokiran politik untuk mencegah pengadilan dan memastikan bahwa narasi sejarah yang pluralis dan berbasis bukti sulit untuk menggantikan narasi tunggal yang telah mapan.

Kesimpulan Kritis dan Rekomendasi Historiografi

Sintesis Kritik Historis

Analisis kritis terhadap peristiwa G30S menunjukkan bahwa narasi dalang tunggal oleh PKI, yang dipertahankan oleh Orde Baru, adalah konstruksi politik yang digunakan untuk melegitimasi pengambilalihan kekuasaan dan kekerasan massal. Peristiwa G30S bukan disebabkan oleh satu dalang, tetapi merupakan titik didih kompleks dari: (1) Kegagalan integrasi ideologi Nasakom ; (2) Friksi internal yang akut di tubuh Angkatan Darat (Cornell Paper) ; (3) Intervensi dan dukungan eksternal dari kekuatan Barat (AS dan Inggris) dalam konteks Perang Dingin ; dan (4) Manuver oportunistik serta perencanaan Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan.

Secara esensial, G30S adalah pretext (dalih) yang dimanfaatkan secara efisien oleh faksi militer pimpinan Soeharto untuk melancarkan pembersihan politik yang sistematis—sebuah genosida Indonesia—yang kemudian dikukuhkan secara yuridis melalui Supersemar yang kontroversial dan ambigu.

Rekomendasi untuk Historiografi dan Pendidikan Masa Depan

Berdasarkan analisis kritis terhadap data historis dan tantangan keadilan, terdapat beberapa rekomendasi penting untuk masa depan historiografi dan pendidikan di Indonesia:

1. Mendorong Pluralisme Sejarah: Kurikulum pendidikan harus segera meninggalkan kepatuhan terhadap narasi tunggal Orde Baru. G30S harus diajarkan sebagai materi yang kompleks dan kontroversial, menjadi bahan diskusi kritis dan perdebatan yang terbuka, sejalan dengan tuntutan pendidikan yang tidak lagi didominasi metode indoktrinasi.
2. Mewujudkan Akuntabilitas (Truth and Justice): Pemerintah harus memenuhi tuntutan penyelesaian komprehensif yang memadukan pencarian kebenaran (truth finding) melalui pengungkapan arsip dan akuntabilitas hukum (justice) melalui mekanisme non-yudisial dan yudisial yang sah. Impunitas tidak dapat terus dipertahankan jika bangsa ingin bergerak maju dari trauma sejarah 1965-1966.
3. Akses Terbuka terhadap Arsip: Pemerintah Indonesia didesak untuk membuka akses terhadap arsip-arsip nasional terkait peristiwa 1965-1966 secara penuh, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah AS terhadap dokumen Kedutaan Besarnya. Hal ini memungkinkan penelitian berbasis bukti primer untuk menggeser narasi berbasis propaganda.

Daftar Pustaka :

1. NASAKOM: Ideologi Ambisi Soekarno Pada Relevansi Saat Ini | kumparan.com, diakses September 30, 2025, https://m.kumparan.com/fatihah-nabila/nasakom-ideologi-ambisi-soekarno-pada-relevansi-saat-ini-23wl6Wu2Lej
2. Mengenal Sejarah NASAKOM, Gagasan Politik yang Sangat Digdaya di Era Soekarno, diakses September 30, 2025, https://bpmbkm.uma.ac.id/2022/04/19/mengenal-sejarah-nasakom-gagasan-politik-yang-sangat-digdaya-di-era-soekarno/
3. Nasakom, Konsep Kesatuan Politik ala Soekarno – Kompas.com, diakses September 30, 2025, https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/28/100000479/nasakom-konsep-kesatuan-politik-ala-soekarno
4. Latar belakang dan kronologi G30S PKI dalam sejarah Indonesia, diakses September 30, 2025, https://www.antaranews.com/berita/5143705/latar-belakang-dan-kronologi-g30s-pki-dalam-sejarah-indonesia
5. 7 Teori Dalang Gerakan 30 September 1965, Salah Satunya CIA, diakses September 30, 2025, https://tirto.id/teori-dalang-gerakan-30-september-gQve
6. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa dalam sejarah Indonesia yang kontroversi – Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, diakses September 30, 2025, https://digilib.uinsgd.ac.id/83217/4/4_bab1.pdf
7. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pada 30 September 1965, sekelompok tentara – eSkripsi Universitas Andalas, diakses September 30, 2025, http://scholar.unand.ac.id/94236/4/PENDAHULUAN.pdf
8. Film G30S/PKI Bahan Diskusi, Bukan Sumber Kebenaran – VOA Indonesia, diakses September 30, 2025, https://www.voaindonesia.com/a/film-g30s-pki-bahan-diskusi-bukan-sumber-kebenaran/4050900.html
9. Nugroho Notosusanto dan Buku Putih Pengkhianatan PKI versi Orba – Tirto.id, diakses September 30, 2025, https://tirto.id/nugroho-notosusanto-dan-buku-putih-pengkhianatan-pki-versi-orba-cxxb
10. The Creators of ‘G30S/PKI’ Reflect on the Film’s Impact Three Decades Later – VICE, diakses September 30, 2025, https://www.vice.com/en/article/the-creators-of-g30spki-reflect-on-the-impact-of-indonesias-most-watched-propaganda-film/
11. Gerak-gerik Angkatan Darat dalam Catatan Arsip Rahasia AS ’65 | kumparan.com, diakses September 30, 2025, https://kumparan.com/kumparannews/gerak-gerik-angkatan-darat-dalam-catatan-arsip-rahasia-as-65
12. Peristiwa G 30 S sebagai Isu Kontroversial pada Mata Pelajaran Sejarah di SMA Kota Bima – Neliti, diakses September 30, 2025, https://media.neliti.com/media/publications/209876-peristiwa-g-30-s-sebagai-isu-kontroversi.pdf
13. 6 Teori Gerakan 30 September 1965, Versi Mana Paling Sahih? – CNN Indonesia, diakses September 30, 2025, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250929235926-32-1279052/6-teori-gerakan-30-september-1965-versi-mana-paling-sahih
14. Collaboration in Mass Violence: The Case of the Indonesian Anti-Leftist Mass Killings in 1965–66 in East Java – Taylor & Francis Online, diakses September 30, 2025, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14623528.2020.1778612
15. Declassified files outline US support for 1965 Indonesia massacre – National Security Archive, diakses September 30, 2025, https://nsarchive.gwu.edu/sites/default/files/media_mentions/declassified_files_outline_us_support_for_1965_indonesia_massacre.pdf
16. Peristiwa 1965, IPT dan Respons Pemerintah – KOMPAS.com, diakses September 30, 2025, https://nasional.kompas.com/read/2016/07/22/08223831/peristiwa.1965.ipt.dan.respons.pemerintah.?page=all
17. Files reveal US had detailed knowledge of Indonesia’s anti-communist purge, diakses September 30, 2025, https://www.theguardian.com/world/2017/oct/17/indonesia-anti-communist-killings-us-declassified-files
18. Dampak G30S bagi Bangsa Indonesia di Bidang Sosial-Politik – Tirto.id, diakses September 30, 2025, https://tirto.id/dampak-pemberontakan-g30s-pki-bagi-indonesia-dari-sosial-dan-politik-gQsQ
19. FINAL REPORT OF THE IPT 1965 – Network of Concerned Historians, diakses September 30, 2025, https://www.concernedhistorians.org/content_files/file/le/681.pdf
20. pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu, diakses September 30, 2025, https://www.skp-ham.org/wp-content/uploads/2015/06/Ringkasan-Eksekutif-Penelitian-dan-Verifikasi-Korban-Peristiwa-1965-1966-di-Kota-Palu-Rev-Ebook.pdf
21. Indonesia: US Documents Released on 1965-66 Massacres …, diakses September 30, 2025, https://www.hrw.org/news/2017/10/18/indonesia-us-documents-released-1965-66-massacres
22. Lembaga HAM Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus 1965-1966 – VOA Indonesia, diakses September 30, 2025, https://www.voaindonesia.com/a/lembaga-ham-desak-pemerintah-tuntaskan-kasus-1965/3285212.html
23. Supersemar, Transisi Kekuasaan Soekarno kepada Soeharto – Kompaspedia – Kompas.id, diakses September 30, 2025, https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/supersemar-transisi-kekuasaan-soekarno-kepada-soeharto
24. SUPERSEMAR: SEJARAH, DAMPAK, DAN KONTROVERSI DI INDONESIA, diakses September 30, 2025, https://pasca.unair.ac.id/supersemar-sejarah-dampak-dan-kontroversi-di-indonesia/
25. Kontroversi Supersemar, Kemarahan Soekarno hingga Manuver Soeharto – KOMPAS.com, diakses September 30, 2025, https://nasional.kompas.com/read/2021/03/11/05300061/kontroversi-supersemar-kemarahan-soekarno-hingga-manuver-soeharto?page=all
26. Peneliti LIPI: Upaya Pelurusan Sejarah G30S Tertutup Isu Kebangkitan PKI – Medcom.id, diakses September 30, 2025, https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/5b2epB2N-peneliti-lipi-upaya-pelurusan-sejarah-g30s-tertutup-isu-kebangkitan-pki
27. Peristiwa G30S Tak Mesti Tunduk pada Narasi Tunggal Orde Baru – Tirto.id, diakses September 30, 2025, https://tirto.id/peristiwa-g30s-tak-mesti-tunduk-pada-narasi-tunggal-orde-baru-hicz
28. U.S. Embassy Tracked Indonesia Mass Murder 1965 | National Security Archive, diakses September 30, 2025, https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/indonesia/2017-10-17/indonesia-mass-murder-1965-us-embassy-files