Telekomunikasi Indonesia dan Komparasi Strategis Kinerja Asia

Industri telekomunikasi Indonesia berada di titik persimpangan struktural pada periode 2024 hingga 2025. Perubahan signifikan didorong oleh lonjakan permintaan layanan data yang sangat besar, di mana konsumsi data per pelanggan telah melonjak dari rata-rata 6.5 GB menjadi hampir 10 GB per bulan. Namun, lonjakan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan yang sepadan, yang cenderung stagnan karena penurunan layanan tradisional seperti  voice dan SMS.

Tren utama saat ini adalah konsolidasi operator, sebuah proses yang bertujuan mengurangi jumlah pemain utama dari lima menjadi tiga. Pasar saat ini dipimpin oleh Telkomsel, yang berada di bawah PT Telkom Indonesia, di mana pemerintah memiliki mayoritas saham. Konsolidasi ini diperkirakan mencapai puncaknya dengan rencana merger antara PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Tbk (FREN). Konsolidasi ini, meskipun dirancang untuk menstabilkan Average Revenue Per User (ARPU), dihadapkan pada fakta yang kontras: kecepatan internet Indonesia, baik fixed broadband maupun mobile broadband, secara konsisten termasuk yang terlambat di kawasan Asia Tenggara.

Secara teknis, transformasi digital dan pengembangan jaringan 4G masih menjadi fokus utama, tetapi ambisi 5G terhambat oleh kebijakan spektrum. Implementasi 5G menghadapi kendala kritis, terutama karena penundaan alokasi pita tengah (mid-band) 3.5 GHz, yang diperkirakan baru tersedia sekitar 2027 atau 2028. Keterbatasan spektrum ini secara langsung menghambat kemampuan Indonesia untuk mencapai target kecepatan broadband nasional 100 Mbps.

Implikasi Strategis dan Rekomendasi Utama

Lanskap telekomunikasi Indonesia memerlukan intervensi regulasi yang strategis untuk memastikan lonjakan permintaan data diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang nyata.

1. Prioritas Regulasi Spektrum: Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus segera meninjau ulang model penetapan Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum. Terdapat peringatan bahwa penetapan harga yang terlalu tinggi dapat menghambat investasi operator, berpotensi merugikan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar US$14 miliar antara 2024 dan 2030 akibat keterlambatan 5G. Percepatan alokasi pita tengah, terutama 2.6 GHz dan penyelesaian isu 3.5 GHz, sangat diperlukan.
2. Akselerasi Fixed Broadband (FTTH): Meskipun Fiber-To-The-Home (FTTH) dominan , investasi harus didorong secara agresif di kota-kota lapis kedua. Kebijakan harus memastikan implementasi  Fixed Wireless Access (FWA) di pita 1.4 GHz berjalan dengan kebijakan open access yang ketat, memaksa penyedia berbagi infrastruktur, untuk memperluas akses secara merata.
3. Sinergi Hybrid Connectivity: Untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), solusi hibrida harus dimaksimalkan. Pemanfaatan penuh kapasitas SATRIA-1 (150 Gbps) dan eksplorasi teknologi  Non-Terrestrial Network (NTN) menjadi solusi yang berkelanjutan untuk menutup kesenjangan di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial.

Profil Industri Telekomunikasi Indonesia: Dinamika Pasar dan Ekonomi Digital

Struktur Pasar dan Lanskap Kompetitif Pasca-Konsolidasi

Transformasi Menuju Oligopoli 3-Pemain

Indonesia merupakan salah satu negara dengan koneksi seluler terbesar di dunia. Pada awal 2025, tercatat ada 356 juta koneksi seluler, jauh melebihi populasi (285 juta). Angka ini menunjukkan tingkat adopsi multi-SIM yang tinggi di masyarakat. Saat ini, pasar seluler didominasi oleh empat operator utama—Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), XL Axiata, dan Smartfren.

Namun, lanskap ini tengah bertransisi menuju pasar tiga pemain dominan melalui konsolidasi. Rencana merger antara XL Axiata dan Smartfren merupakan katalisator paling signifikan. Entitas gabungan ini diproyeksikan mencapai pertumbuhan pendapatan sekitar 9% Year-on-Year (YoY), terutama didorong oleh sinergi infrastruktur dan strategi Fixed-Mobile Convergence (FMC).

Analisis Tren Pendapatan dan Average Revenue Per User (ARPU)

Meskipun permintaan layanan data melonjak dari rata-rata 6.5 GB per pelanggan per bulan menjadi hampir 10 GB per bulan antara 2020 dan 2022, pertumbuhan pendapatan industri secara keseluruhan cenderung stagnan. Fenomena ini, di mana operator harus menyerap biaya peningkatan kapasitas (CAPEX) tanpa peningkatan pendapatan yang proporsional, menimbulkan tekanan struktural yang ekstrem pada margin keuntungan.

Dalam konteks ekonomi, konsolidasi yang terjadi bukanlah sekadar upaya efisiensi operasional, tetapi merupakan mekanisme struktural yang krusial untuk menghentikan perang harga yang berkepanjangan dan memulihkan kesehatan ARPU. Tanpa stabilisasi ARPU, operator akan kesulitan mengumpulkan modal yang memadai untuk investasi dalam infrastruktur generasi berikutnya (5G dan FTTH) yang sangat mahal, yang pada akhirnya dapat membahayakan pencapaian target kecepatan  broadband nasional. Analis memproyeksikan bahwa berkat stabilisasi belanja konsumen dan prospek ARPU yang lebih positif akibat konsolidasi, sektor telekomunikasi Indonesia secara keseluruhan dapat tumbuh sebesar 6–8% YoY pada tahun 2025, mencapai Rp320 triliun. Meskipun demikian, tantangan keuangan tetap ada, terlihat dari kinerja PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) yang melaporkan penurunan laba sebesar 7.80% YoY per Juni 2024.

Strategi kunci untuk meningkatkan loyalitas dan pendapatan adalah Fixed Mobile Convergence (FMC), di mana operator menawarkan bundling layanan seluler dan fixed broadband. Konsolidasi diperkirakan akan memperkuat kemampuan entitas baru (XL-Smartfren) untuk memaksimalkan strategi FMC ini, meningkatkan ARPU, dan melakukan penetrasi ke area yang sebelumnya underserved.

Pertumbuhan Infrastruktur Penunjang: Data Center dan IoT

Ledakan Pasar Data Center (DC)

Pertumbuhan volume data di Indonesia, didorong oleh populasi besar dan peningkatan perangkat yang terhubung, memicu ledakan di pasar Data Center (DC). Pasar konstruksi DC di Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan Compound Annual Growth Rate (CAGR) yang sangat tinggi, mencapai 18.44% antara 2025 dan 2030, dengan nilai pasar mencapai USD 7.11 miliar pada akhir periode tersebut.

Indonesia memerlukan tambahan kapasitas daya sekitar 563.0 MW selama 2025–2030 untuk memenuhi permintaan ini. DC dianggap sebagai “otak digital” yang sangat penting untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan data secara aman dan efisien, terutama untuk mendukung adopsi  Artificial Intelligence (AI) dan cloud computing. Namun, ekspansi DC yang masif ini berisiko menjadi bumerang jika tidak didukung oleh jaringan konektivitas berkecepatan tinggi dan latensi rendah yang memadai. Jika implementasi 5G terus terhambat oleh isu spektrum (seperti penundaan 3.5 GHz), Indonesia berisiko memiliki pusat data yang canggih tetapi terhubung ke jaringan domestik yang lambat, yang dapat menghambat potensi penuh ekosistem AI dan memaksa pemrosesan data sensitif mengalir ke luar negeri.

Peluang Internet of Things (IoT) dan Smart City

Penerapan Internet of Things (IoT) diprediksi memberikan kontribusi pendapatan yang semakin signifikan bagi operator, khususnya di segmen enterprise dan proyek smart city. Sebagai bagian dari strategi pembangunan perkotaan, Indonesia berinvestasi besar dalam teknologi IoT untuk sektor-sektor seperti transportasi, manajemen energi, dan keamanan publik. Pertumbuhan ekosistem IoT dan smart city ini, bagaimanapun, sangat tergantung pada ketersediaan jaringan 5G yang cepat, andal, dan memiliki latensi rendah yang hanya bisa disediakan secara optimal melalui pita frekuensi tengah (mid-band) yang memadai.

Status Implementasi 5G dan Tantangan Spektrum Indonesia

Status Jaringan 5G Saat Ini dan Kinerja Operator

Meskipun Indonesia memiliki ambisi digital yang besar, implementasi 5G saat ini masih tertinggal jauh. Perluasan 5G hanya mencapai 8.92% dari populasi dan 4.4% dari zona residensial, jauh di bawah cakupan 4G yang sudah mencapai 97%.

Dalam persaingan, Telkomsel tetap unggul dalam hal kecepatan download secara keseluruhan dan ketersediaan 5G. Telkomsel telah menjadi yang paling maju dalam penyebaran 5G dan memimpin untuk ketersediaan 5G, mengungguli pesaing seperti IM3 dan XL Axiata. Namun, IM3 telah menunjukkan keunggulan dalam pengalaman pengguna (experiential) dengan memenangkan penghargaan untuk Video Experience, Games Experience, dan Voice App Experience, bahkan menyalip Telkomsel dalam 5G Video Experience.

Hambatan Regulasi Spektrum Kritis (Roadmap 2025-2029)

Akselerasi 5G di Indonesia sangat terhambat oleh kerangka regulasi spektrum yang kompleks dan penundaan alokasi frekuensi penting. Lelang spektrum untuk pita 700 MHz (low-band, untuk jangkauan luas) dan 26 GHz (mmWave, untuk kapasitas ultra tinggi), yang semula direncanakan pada Juli 2024, telah tertunda hingga 2025. Salah satu penyebab penundaan adalah kurangnya kejelasan permintaan dan negosiasi merger yang sedang berlangsung antara XL Axiata dan Smartfren.

Isu sentral terletak pada pita frekuensi 3.5 GHz (3.4–3.7 GHz). Pita ini adalah standar global untuk 5G mid-band dan sangat penting untuk memberikan kapasitas dan kecepatan yang diperlukan. Pemerintah Indonesia menargetkan setiap operator memiliki setidaknya 100 MHz spektrum mid-band untuk mencapai kecepatan wireless broadband 100 Mbps. Namun, alokasi 3.5 GHz ini diperkirakan akan tertunda lebih lanjut, kemungkinan baru akan tersedia pada tahun 2027 atau bahkan 2028. Keterlambatan ini menciptakan ketidakpastian jangka panjang. Ketergantungan yang tidak terhindarkan pada pita 2.6 GHz dan 700 MHz, yang mungkin kurang ideal untuk kapasitas masif, dapat memaksa operator berinvestasi pada solusi sub-optimal atau menyebabkan Indonesia tertinggal dalam perlombaan 5G regional. Komdigi berencana untuk memprioritaskan lelang pita 2.6 GHz pada tahun 2025 untuk memberikan kapasitas 5G segera.

Analisis Ekonomi Regulasi: Biaya Spektrum

Aspek ekonomi regulasi menjadi penghalang signifikan bagi investasi 5G. Menurut analisis industri, biaya spektrum tahunan bagi operator seluler di Indonesia telah meningkat lebih dari lima kali lipat sejak tahun 2010. Saat ini, biaya spektrum berulang mencapai 12.2% dari pendapatan seluler, sebuah rasio yang jauh di atas median Asia-Pasifik (8.7%) dan median global (7.0%).

Tingginya biaya lisensi ini, jika dikombinasikan dengan ARPU yang rendah, menciptakan disinsentif bagi operator untuk berinvestasi secara agresif. Struktur biaya spektrum yang mahal secara langsung berkorelasi negatif dengan kecepatan implementasi dan kualitas layanan 5G di masa depan, menghambat target nasional 100 Mbps. GSMA memperingatkan Komdigi untuk menurunkan harga cadangan lelang di bawah estimasi nilai pasar untuk menghindari kerugian PDB sebesar US$14 miliar antara 2024 dan 2030, yang merupakan konsekuensi dari adopsi 5G yang melambat. Untuk mengatasi masalah ini, ada usulan untuk merevisi model spectrum usage fee (BHP) 5G, termasuk parameter spectrum-sharing dan jaringan privat, untuk memaksimalkan manfaat pita frekuensi.

Roadmap Spektrum Frekuensi Indonesia (2025-2029)

Strategi spektrum Indonesia untuk periode 2025–2029 menunjukkan fokus pada diversifikasi pita, meskipun menghadapi penundaan signifikan pada pita kapasitas utama.

Tabel 2: Status Spektrum Kritis 5G di Indonesia (2025-2029)

Mengatasi Kesenjangan Digital dan Pemerataan Akses

Strategi Pengembangan Fixed Broadband (FTTH dan FWA)

Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam layanan fixed communication, dengan pendapatan yang diproyeksikan tumbuh dari $3 miliar pada 2024 menjadi $3.7 miliar pada 2029 (4% CAGR). Pertumbuhan ini didominasi oleh teknologi Fiber-To-The-Home (FTTH), yang diperkirakan menyumbang sekitar 88% dari total jalur broadband tetap di Indonesia pada tahun 2024, dan diproyeksikan tetap menjadi teknologi utama hingga 2029.

Meskipun demikian, untuk mempercepat perluasan internet tetap, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan fiber, Komdigi sedang memfinalisasi regulasi untuk pemanfaatan spektrum 1.4 GHz bagi Fixed Wireless Access (FWA). Kebijakan ini menekankan bahwa FWA harus berfungsi sebagai pelengkap  fixed broadband untuk mendorong ekspansi yang lebih cepat. Salah satu elemen kunci dalam regulasi FWA 1.4 GHz adalah mandat open access. Regulasi ini mewajibkan penyedia layanan berbagi spektrum dan fiber backhaul (FO) mereka dengan pihak ketiga melalui skema wholesale. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan internet tetap bagi rumah tangga secara merata dan mencegah penyedia menggunakannya untuk layanan seluler, sebuah langkah yang dirancang untuk mengurangi duplikasi infrastruktur dan mendorong investasi pihak ketiga.

Namun, strategi hibrida yang mengandalkan FTTH di perkotaan, FWA di suburban, dan satelit di pedalaman menciptakan risiko fragmentasi dalam kualitas layanan (QoS). Jika kebijakan open access untuk FWA tidak dilaksanakan secara transparan dan efektif, dapat muncul lapisan ketidakadilan digital baru, di mana kecepatan dan keandalan layanan sangat bervariasi antar teknologi dan wilayah.

Proyek Konektivitas Universal: SATRIA-1 dan Solusi Non-Terestrial

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk menutup kesenjangan digital, terutama di 3T. Strategi utama untuk pemerataan akses adalah melalui pemanfaatan teknologi satelit.

Proyek unggulan, SATRIA-1, yang memiliki kapasitas 150 Gbps dan diluncurkan pada Juni 2023, diharapkan beroperasi penuh pada awal 2024/2025. Satelit ini dirancang untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi ke ribuan fasilitas publik seperti sekolah, pusat kesehatan, dan kantor pemerintahan di seluruh kepulauan. SATRIA-1 berfungsi sebagai solusi vital untuk menjangkau 4.4% zona residensial yang saat ini tidak tercakup oleh 5G.

Lebih lanjut, Komdigi juga sedang mengkaji penerapan teknologi Non-Terrestrial Network (NTN) yang memungkinkan konektivitas langsung melalui satelit atau platform udara. Solusi NTN ini, bersama dengan layanan satelit geostasioner (GSO) dan non-geostasioner (NGSO), merupakan bagian dari rencana infrastruktur jangka panjang untuk wilayah pedesaan dan terpencil.

Dimensi Kesenjangan Digital Indonesia

Kesenjangan digital di Indonesia lebih dari sekadar masalah infrastruktur fisik. Terdapat kesenjangan yang persisten antara wilayah perkotaan dan pedesaan; pada tahun 2016, misalnya, akses internet rumah tangga di pedesaan hampir setengah dari yang ada di perkotaan (26.3% berbanding 48.5%).

Analisis menunjukkan bahwa jurang digital ini diperburuk oleh masalah sosial-ekonomi seperti kurangnya motivasi dan terbatasnya keterampilan digital di kalangan masyarakat pedesaan. Kesenjangan digital pada tingkat kedua ini—yaitu masalah penggunaan dan literasi—dapat menciptakan  digital poverty antar generasi.

Oleh karena itu, upaya pemerataan akses seperti proyek SATRIA-1 harus diikuti oleh program edukasi spesifik, terutama untuk keluarga berpenghasilan rendah, untuk memastikan transfer keterampilan digital antar generasi. Tanpa peningkatan literasi, investasi pada infrastruktur fisik hanya akan mengatasi masalah akses (tingkat pertama) tanpa mengatasi masalah penggunaan efektif. Pendekatan ini selaras dengan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Komdigi 2025–2029, yang bertujuan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 melalui konektivitas universal, pembangunan infrastruktur, dan inklusi digital.

Benchmarking Regional: Perbandingan Kinerja Telekomunikasi Asia

Perbandingan kinerja telekomunikasi dengan negara-negara di Asia menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam hal kualitas layanan, meskipun memiliki pasar yang besar dan harga data yang murah.

Metrik Kinerja Kecepatan Internet (Fixed dan Mobile)

Indonesia secara konsisten berada di posisi terbawah di Asia Tenggara dalam hal kecepatan internet, mencerminkan adanya keterbatasan serius dalam infrastruktur backbone dan spektrum. Dalam kategori Fixed Broadband, kecepatan Indonesia berkisar antara 32.07 Mbps hingga 39.88 Mbps. Angka ini menempatkan Indonesia di urutan kedua terbawah di ASEAN, jauh di belakang pemimpin regional seperti Singapura (330.98 hingga 394.30 Mbps) , Thailand (235.86 Mbps), dan Vietnam (159.32 Mbps).

Untuk Mobile Broadband, kecepatan Indonesia sekitar 28.80 Mbps (peringkat 86 global). Ini jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura (129.13 Mbps), Malaysia (105.36 Mbps), dan Vietnam (86.96 Mbps).

Analisis Biaya Data Mobile di Asia

Paradoks Indonesia terlihat dari harga data seluler yang sangat terjangkau. Indonesia termasuk di antara negara-negara Asia dengan harga 1GB data seluler termurah, rata-rata sekitar US$0.28. Harga yang murah ini bersaing ketat dengan Kamboja ($0.12/GB), Laos ($0.25/GB), dan India ($0.16/GB).

Kontras antara harga murah dan kecepatan lambat ini menunjukkan adanya dualitas: harga yang sangat rendah, meskipun menguntungkan konsumen, menekan margin operator. Tekanan pada ARPU ini secara struktural menghambat kemampuan operator untuk menginvestasikan modal besar yang diperlukan guna meningkatkan kualitas jaringan dan kapasitas, yang akhirnya menyebabkan kecepatan rata-rata yang jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara seperti Vietnam atau Thailand. Hal ini memperkuat justifikasi ekonomi di balik upaya konsolidasi yang sedang berlangsung untuk memungkinkan rasionalisasi harga.

Model Strategi Infrastruktur Negara Asia Kunci

Singapura: Inovasi dan Kepemimpinan 5G

Singapura, melalui Infocomm Media Development Authority (IMDA), telah memposisikan diri sebagai pemimpin global, tidak hanya berfokus pada penyebaran infrastruktur 5G tetapi juga pada pembangunan ekosistem inovasi 5G yang tangguh dan aman. IMDA telah memfasilitasi dua jaringan 5G nasional dengan alokasi spektrum optimal sejak tahun 2019. Strategi Singapura melampaui konektivitas dasar, dengan fokus pada mendorong adopsi aplikasi 5G di berbagai sektor industri dan membangun kemampuan lokal untuk mencapai keunggulan kompetitif.

Vietnam: Target Ambisius dan Pusat Digital

Vietnam mengadopsi peta jalan 5G yang sangat agresif. Strategi infrastruktur digital mereka bertujuan mencapai cakupan jaringan seluler 5G sebesar 99% populasi pada tahun 2030. Vietnam berfokus pada pembangunan AI Data Centers, Hyperscale Data Centers, dan Digital Hubs pada tahun 2030. Ambisi mereka juga mencakup target setiap warga negara memiliki empat koneksi IoT pada tahun 2030, menekankan komitmen untuk memperluas peran telekomunikasi di luar layanan seluler dasar.

India: Kecepatan Rollout dan Pemerataan Masif

India memberikan perbandingan yang instruktif, terutama mengingat tantangan geografis dan populasi yang besar. India telah mencatat salah satu peluncuran 5G tercepat di dunia, memasang 469.000 Base Transceiver Stations (BTS) sejak Oktober 2022, dengan 5G kini tersedia di 99.6% distrik. Kecepatan eksekusi ini kontras dengan penundaan lelang dan regulasi di Indonesia.

Selain 5G, India menjalankan proyek pemerataan telekomunikasi pedesaan terbesar di dunia, BharatNet. Proyek ini bertujuan menyediakan akses broadband non-diskriminatif ke semua Gram Panchayat (desa), dan hingga Mei 2025, telah menghubungkan lebih dari 214.000 Gram Panchayat dan memasang lebih dari 1.28 juta koneksi FTTH. Perbedaan kecepatan eksekusi antara India dan Indonesia, terutama dalam mengatasi isu spektrum dan pemerataan pedesaan, menyiratkan bahwa tantangan utama Indonesia bukanlah semata-mata geografi kepulauan, tetapi kecepatan eksekusi regulasi dan pengambilan keputusan strategis.

Kesimpulan

Tantangan Kunci Indonesia: Tiga Jurang Digital

Analisis mendalam menunjukkan bahwa sektor telekomunikasi Indonesia tengah berjuang dengan tiga hambatan struktural utama yang menghambat kemajuan digitalnya di tingkat regional:

1. Jurang Kecepatan (Speed Gap): Indonesia tertinggal jauh dalam metrik kecepatan broadband (fixed dan mobile) dibandingkan dengan negara-negara utama di ASEAN, menunjukkan perlunya investasi mendesak pada jaringan backbone dan last-mile.
2. Jurang Spektrum (Spectrum Gap): Penundaan kritis dalam alokasi pita mid-band 3.5 GHz—yang merupakan tulang punggung kapasitas 5G global—menghambat ambisi kecepatan 100 Mbps nasional dan mengancam potensi ekonomi 5G.
3. Jurang Kualitas Ekonomi (Economic Quality Gap): Kombinasi tingginya biaya spektrum (12.2% dari pendapatan berulang) dan stagnasi ARPU menghambat operator untuk menghasilkan modal investasi yang memadai. Situasi ini mengabadikan siklus harga murah, kualitas rendah, dan kecepatan lambat.

Rekomendasi Kebijakan dan Investasi Jangka Panjang

Untuk melampaui keterbatasan ini dan memanfaatkan potensi ekonomi digital, disarankan beberapa langkah strategis:

1. Restrukturisasi Harga Spektrum: Komdigi harus menggeser fokus dari penerimaan negara jangka pendek melalui lelang harga tinggi ke manfaat sosial-ekonomi jangka panjang (PDB) yang dihasilkan oleh jaringan 5G berkualitas tinggi. Kebijakan BHP harus direvisi untuk memastikan biaya lisensi sejalan dengan kondisi pasar regional dan global, memungkinkan operator memiliki margin investasi yang sehat.
2. Mewajibkan Fiber Open Access secara Ketat: Untuk harmonisasi akses broadband tetap, Komdigi harus menerapkan secara ketat mandat open access pada penyedia layanan FWA 1.4 GHz. Penerapan yang efektif akan mendorong kompetisi di tingkat layanan ritel, memicu penurunan harga, dan mengurangi risiko fragmentasi infrastruktur.
3. Akselerasi Ekosistem Data Center dan AI: Pemerintah perlu mempercepat penyelesaian infrastruktur konektivitas yang mendukung pusat data, termasuk alokasi spektrum 5G yang krusial dan koneksi backhaul berlatensi rendah. Pemanfaatan teknologi satelit (SATRIA-1) harus dipadukan dengan program literasi digital di daerah 3T untuk memastikan akses yang disediakan benar-benar menghasilkan inklusi digital yang produktif.

Proyeksi Outlook 2030

Indonesia memiliki fondasi yang kuat, didukung oleh pasar konsumen yang besar dan konsolidasi operator yang berpotensi menciptakan entitas yang lebih sehat secara finansial. Namun, Visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai jika pemerintah menunjukkan kecepatan eksekusi regulasi yang setara dengan India dalam peluncuran 5G dan ambisi strategis seperti Vietnam dalam target konektivitas nasional. Keberhasilan dalam mengatasi penundaan spektrum dan restrukturisasi biaya regulasi akan menjadi penentu utama apakah Indonesia dapat bertransisi dari pasar data seluler murah dengan kualitas lambat menuju pemain dominan dengan konektivitas broadband kelas dunia pada tahun 2030.