Muhammad Natsir (1908–1993): Arsitek Kesatuan Negara, Intelektual Islam Reformis, Dan Warisan Politik-Dakwah

Konteks Sejarah Awal dan Riwayat Hidup Singkat

Mohammad Natsir dikenal sebagai salah satu negarawan, ulama, dan politikus paling berpengaruh dalam sejarah modern Indonesia. Ia lahir pada 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat. Latar belakangnya dari budaya Minangkabau, yang dikenal dengan filosofi ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’ (Adat berdasarkan Syariat, Syariat berdasarkan Al-Qur’an), memberikan fondasi kultural dan keagamaan yang kuat, membentuk pandangan integralistiknya terhadap Islam dan negara di kemudian hari.

Perjalanan pendidikan Natsir mencerminkan perpaduan unik antara modernitas Barat dan kedalaman ilmu Islam. Ia menempuh jalur pendidikan formal Belanda yang progresif, dimulai dari Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Adabiyah, Sekolah Rakyat Maninjau, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), hingga mencapai Algemeene Middelbare School (AMS) di Bandung. Secara paralel, Natsir memperdalam ilmu agama melalui institusi lokal seperti Madrasah Diniyah dan interaksi dengan ulama-ulama terkemuka.

Pada pertengahan tahun 1930-an, Natsir mulai berinteraksi dengan cendekiawan Islam terkemuka seperti Haji Agus Salim. Hubungan ini sangat krusial; Natsir kemudian menggantikan peran Salim dalam diskusi-diskusi ideologis yang intens dengan calon presiden, Soekarno, mengenai hubungan fundamental antara Islam dan struktur negara yang akan dibentuk. Kombinasi antara pendidikan AMS yang memberinya pemahaman tentang sistem modern dan latar belakang keislamannya yang kuat menjadikannya figur reformis yang pragmatis dan terdidik. Kemampuannya untuk berbicara di dua “dunia” — menggunakan bahasa politik dan hukum dalam menghadapi kaum nasionalis sekuler, sekaligus menyusun argumen keagamaan yang solid — menjelaskan mengapa ia segera muncul sebagai juru bicara utama Gerakan Islam Modernis di panggung politik nasional.

Keterlibatan Awal dalam Gerakan Islam Modernis

Aktivitas politik Natsir dimulai melalui organisasi kepemudaan. Ia aktif di Jong Islamieten Bond (JIB) di Bandung, sebuah organisasi yang menjadi tempatnya mengasah keterampilan retorika, kepemimpinan, dan pemikiran keislaman modern. JIB berperan penting dalam menyediakan arena bagi pemuda Islam untuk mengartikulasikan pandangan mereka tentang kemerdekaan dan peran Islam dalam masyarakat.

Pada tahun 1938, Natsir secara resmi bergabung dengan Partai Islam Indonesia (PII) dan menjabat sebagai Ketua Cabang Bandung dari tahun 1940 hingga 1942. Selama periode ini, ia juga memegang jabatan publik dalam birokrasi kolonial sebagai Kepala Biro Pendidikan Bandung hingga tahun 1945. Latar belakangnya di bidang pendidikan menunjukkan fokus awalnya pada pembentukan karakter dan intelektual, suatu pendekatan yang sangat sejalan dengan cita-cita gerakan modernis Islam.

Ketika Jepang menduduki Indonesia, Natsir bergabung dengan Majelis Islam A’la Indonesia (yang kemudian berganti nama menjadi Majelis Syura Muslimin Indonesia—Masyumi). Ia menjabat sebagai salah satu ketua dari tahun 1945 hingga partai tersebut akhirnya dilarang. Transisi cepat dari Kepala Biro Pendidikan ke Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pasca-Proklamasi menunjukkan urgensi kebutuhan akan tokoh terdidik dan berintegritas dalam membangun struktur negara yang baru merdeka. Bagi Natsir, pendidikan adalah fondasi bagi pemikiran integralistiknya, mempersiapkan dirinya untuk peran yang lebih besar sebagai negarawan.

Kiprah Politik Puncak (1945–1951): Negarawan dan Unifikasi Bangsa

Peran di Pemerintahan Revolusi dan Sebagai Menteri Penerangan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Natsir segera terlibat dalam pembentukan negara. Ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), lembaga legislatif sementara Indonesia. Pengalamannya di masa revolusi fisik dan diplomasi semakin menguatkan profilnya sebagai seorang pemimpin.

Natsir memegang jabatan Menteri Penerangan sebanyak dua kali dalam kabinet yang berbeda: pertama di Kabinet Sutan Sjahrir (1946–1947) dan kedua di Kabinet Mohammad Hatta (1948–1949). Peran ini sangat penting dalam menyuarakan perjuangan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dan dunia internasional di tengah kondisi perang dan negosiasi yang penuh gejolak.

Mosi Integral Natsir (3 April 1950): Pilar Pembentukan NKRI

Puncak karier Natsir dalam memastikan integritas struktural negara terjadi pada tahun 1950. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), Indonesia diakui sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS), sebuah bentuk federal yang memecah negara menjadi 17 entitas otonom, termasuk Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian. Kondisi ini menimbulkan polarisasi politik dan ancaman disintegrasi.

Pada tanggal 3 April 1950, Natsir mengajukan sebuah usulan historis yang dikenal sebagai Mosi Integral Natsir. Mosi ini secara fundamental menyerukan penyatuan kembali seluruh negara bagian RIS ke dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mosi tersebut berhasil diterima dan secara efektif membubarkan RIS, mengembalikan bentuk negara ke kesatuan.

Mosi Integral ini memiliki dampak historis yang mendalam:

1. Konsolidasi Politik: Mosi ini menghasilkan kesepakatan politik yang kuat di antara berbagai kepentingan yang beragam, menciptakan kondisi yang jauh lebih kondusif bagi persatuan dan kemajuan nasional.
2. Penguatan Pusat: Mosi Integral menjadi instrumen untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat atas institusi-institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini mempercepat implementasi kebijakan-kebijakan yang mendesak, seperti pembangunan ekonomi dan penegasan persatuan nasional.
3. Kesatupaduan Islam dan Negara: Melalui tindakan ini, Natsir membuktikan bahwa perjuangan berbasis agama (Islam) dan cita-cita Indonesia Merdeka menjadi NKRI adalah dua hal yang saling menyatu dan tidak terpisahkan. Momen ini dianggap sangat signifikan sehingga diusulkan agar tanggal 3 April diperingati sebagai Hari NKRI, untuk memperkuat komitmen bangsa terhadap kesatuan.

Kontribusi terbesar Natsir di awal kemerdekaan adalah memastikan integritas struktural negara melalui Mosi Integral, yang bersifat bipartisan dan esensial untuk menyelamatkan Indonesia dari federalisme warisan kolonial.

Tabel Analisis Dampak Mosi Integral 1950

Perdana Menteri Ke-5 Republik Indonesia (1950–1951)

Dipengaruhi oleh perannya yang menonjol sebagai pemimpin Masyumi dan arsitek Mosi Integral, Natsir segera diangkat menjadi Perdana Menteri ke-5 Republik Indonesia. Ia menjabat dari 17 Desember 1950 hingga 27 April 1951. Kabinet yang dipimpinnya dikenal sebagai Kabinet Natsir.

Program utama Kabinet Natsir meliputi: menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman; mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan; serta memperkuat dan mengembangkan ekonomi rakyat. Salah satu pencapaian diplomatis yang signifikan selama masa jabatannya adalah diterimanya Indonesia sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 28 September 1950.

Analisis Penyebab Kejatuhan Kabinet Natsir

Meskipun sukses besar dalam unifikasi negara, masa jabatan Natsir sebagai perdana menteri relatif singkat. Kabinetnya jatuh pada 21 Maret 1951, ketika Natsir terpaksa mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Kejatuhan kabinet ini dipicu oleh sekumpulan masalah, terutama dinamika politik parlemen liberal yang terfragmentasi.

Salah satu penyebab utama adalah kegagalan Kabinet Natsir dalam menyelesaikan masalah Irian Barat (Papua). Selain itu, kabinet menghadapi banyak mosi tidak percaya dari parlemen, yang mencerminkan rasa kecewa dari daerah-daerah. Secara spesifik, mosi tidak percaya yang diajukan oleh PNI menjadi pemicu keruntuhan kabinet.

Meskipun Natsir berhasil menegakkan bentuk Negara Kesatuan (kontribusi struktural) melalui Mosi Integral, ia mengalami kesulitan dalam perjuangan ideologis dan politik jangka pendek sebagai Perdana Menteri. Hal ini terjadi karena sistem demokrasi parlementer saat itu sangat terfragmentasi, menghalangi stabilitas kepemimpinan Masyumi. Kejatuhan Kabinet Natsir merupakan indikasi awal kerapuhan sistem demokrasi liberal di Indonesia, yang pada akhirnya memicu sentralisme kekuasaan di tahun-tahun berikutnya.

Jalan Disidensi dan Perjuangan Konstitusional (1952–1966)

Konflik Ideologi di Konstituante dan Demokrasi Terpimpin

Setelah tidak lagi menjabat sebagai perdana menteri, Natsir tetap memimpin Partai Masyumi, yang merupakan partai Islam terbesar di Indonesia saat itu. Ia memainkan peran sentral dalam Badan Konstituante yang bertugas merumuskan undang-undang dasar baru. Natsir dikenal gigih memperjuangkan aspirasi Islam, khususnya penetapan Islam sebagai dasar negara, melalui arena Konstituante.

Namun, Konstituante gagal mencapai kesepakatan final, dan Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan sistem Demokrasi Terpimpin. Pergeseran ini menempatkan Natsir dan Masyumi dalam posisi oposisi moral. Natsir vokal mengkritik cara pemerintahan Soekarno menangani isu agama.

Keterlibatan dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

Titik balik yang paling kontroversial dalam karier Natsir adalah keterlibatannya dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Tindakan ini merupakan ekspresi disiden terhadap kebijakan pemerintah pusat. Menurut pandangan Natsir, gerakan PRRI muncul karena pemerintahan Soekarno yang dianggap terlalu sentralistis dan tidak memberikan otonomi yang memadai kepada daerah-daerah, yang menimbulkan ketidakpuasan.

Meskipun keterlibatannya dicap sebagai pemberontakan, Natsir dan rekan-rekannya bersikeras bahwa tujuan utama mereka adalah mengembalikan ketaatan Presiden Soekarno pada Undang-Undang Dasar (UUD) 45 yang dianggap dilanggar. Bahkan, keterlibatan Natsir dalam PRRI, bersama dengan tokoh seperti Sjafruddin Prawiranegara, tercatat oleh Indonesianis George Mc Kahin sebagai upaya untuk  mencegah dan menghalang-halangi keinginan sebagian kalangan di Sumatera untuk memerdekakan diri menjadi negara tersendiri. Natsir menentang jalur separatisme meskipun berpotensi kehilangan dukungan luar yang berkuasa. Bagi Natsir, tindakan yang ia sebut sebagai ekstra-konstitusional (PRRI) justru merupakan upaya konstitusional untuk mengembalikan negara kepada prinsip hukum dasarnya.

Ketika Natsir dan rekan-rekan PRRI terdesak, ia menolak anjuran untuk mengungsi ke luar negeri. Baginya, perjuangan untuk menegakkan demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia harus tetap dilakukan di tanah air sendiri.

Masa Penahanan Politik (1960–1966)

Akibat keterlibatan dalam PRRI dan oposisi politik terhadap rezim Soekarno, Partai Masyumi dibubarkan pada Desember 1960. Natsir kemudian ditangkap dan dipenjara oleh rezim Orde Lama.

Ia ditahan dari tahun 1960 dan baru dibebaskan pada Juli 1966, setelah pemerintahan Orde Baru mengambil alih kekuasaan. Periode penahanan ini menunjukkan bahwa sikap oposisi Natsir tidak bergantung pada siapa yang berkuasa, melainkan pada konsistensinya terhadap prinsip hukum dan etika politik yang ia yakini. Ia adalah seorang negarawan moral yang konsisten menghadapi dua penguasa terkuat di Indonesia, Orde Lama dan Orde Baru.

Arsitektur Pemikiran Islam dan Negara

Konsepsi Simbiotik/Integralistik Islam dan Negara

Inti dari pemikiran Mohammad Natsir adalah konsepsinya yang integralistik mengenai hubungan Islam dan negara. Natsir secara fundamental menolak paham sekularisme, yang berusaha memisahkan agama dari negara.

Bagi Natsir, Islam bukanlah sekadar ritual ibadah seperti salat atau puasa. Islam adalah ajaran yang lengkap (syamil) yang mencakup semua prinsip dan batasan dalam muamalah (hubungan sosial). Ia memandang Islam sebagai peradaban yang utuh dan komprehensif.

Dalam pandangan integralistik Natsir, agama dan negara memiliki hubungan yang simbiotik—saling membutuhkan. Agama memerlukan negara untuk menegakkan kekuatan dalam kehidupan sosial, memastikan bahwa norma-norma dan standar etika Islam dapat diterapkan secara efektif. Sebaliknya, negara memerlukan agama untuk mengembangkan etika dan moral warga negara. Oleh karena itu, bagi Natsir, tidak relevan untuk memisahkan agama dari negara karena nilai-nilai universal Islam tidak dapat dipisahkan dari gagasan pembentukan negara.

Meskipun berpegang pada integralitas, Natsir adalah seorang demokrat. Ia sepakat bahwa sistem yang paling realistis untuk diterapkan di Indonesia yang majemuk adalah sistem demokrasi, yang didasarkan pada prinsip dasar Islam mengenai musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan, dan kebersamaan. Konsep integralitas Natsir merupakan respons filosofis dan politik terhadap wacana nasionalis sekuler, menuntut peran yang fundamental bagi Islam dalam pembentukan etika negara untuk menghindari marginalisasi agama di negara mayoritas Muslim.

Kontribusi Akademik dan Karya Tulis

Natsir adalah seorang intelektual yang sangat produktif. Sepanjang hidupnya, ia menerbitkan 45 buku atau monograf dan ratusan artikel. Karya-karyanya berfungsi ganda, baik sebagai catatan sejarah maupun panduan bagi Muslim di masa depan.

Karya-karya awal Natsir, yang ditulis dalam bahasa Belanda dan Indonesia, banyak berfokus pada doktrin Islam, budaya, hubungan antara Islam dan politik, serta peran wanita dalam Islam. Karya-karya yang lebih baru, termasuk beberapa yang ditulis dalam bahasa Inggris, cenderung berfokus pada analisis politik, strategi dakwah, dan hubungan antaragama, khususnya hubungan Kristen-Muslim.

Pemikiran Pendidikan Integral

Pemikiran Natsir juga memberikan kontribusi signifikan di bidang pendidikan. Ia merumuskan konsep pendidikan integral sebagai solusi atas masalah dualisme ilmu (pemisahan ilmu agama dan ilmu umum), krisis moral, dan lemahnya orientasi spiritual yang dihadapi dunia pendidikan kontemporer.

Konsep pendidikan yang digagas Natsir berprinsip integral, harmonis, dan universal, semuanya harus berlandaskan tauhid. Konsep ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berkarakter dan bermoral kuat. Oleh karena itu, pemikiran pendidikan integral Natsir sangat relevan dengan upaya pendidikan karakter modern di Indonesia saat ini, terutama dalam aspek sumber, tujuan, dan nilai-nilai yang ditanamkan.

Transformasi Perjuangan: Gerakan Dakwah dan Warisan Institusional

Pendirian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)

Setelah kegagalan perjuangan politik formal—ditandai dengan pembubaran Masyumi pada tahun 1960 dan penahanannya—Natsir memilih jalur perjuangan yang berbeda. Alih-alih bergabung dengan partai Islam yang tersisa (seperti NU atau Muhammadiyah), Natsir mendirikan organisasi dakwah, yang kemudian dikenal sebagai Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 1967.

Pendirian DDII merupakan pergeseran strategis, di mana Natsir mengarahkan energinya dari politik elektoral ke ranah dakwah dan pembinaan umat. Natsir memimpin DDII sebagai ketua umum sejak didirikan pada tahun 1967 hingga wafatnya pada tahun 1993.

Ideologi dan Metode Dakwah DDII

Di bawah kepemimpinan Natsir, DDII membawa konsep dakwah yang konsisten melalui prinsip amar ma’rūf nahī munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Konsep dakwah ini menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari birokrasi, tokoh agama, pemuka agama, hingga masyarakat non-Islam. Natsir menggunakan pendekatan dakwah yang cukup formal, seringkali melalui opini terbuka di media cetak.

Natsir juga berhasil membangun jaringan global melalui DDII. Ia terlibat aktif dalam organisasi-organisasi Islam internasional, seperti Majlis Ta’sisi Rabitah Alam Islami dan Majlis Ala al-Alami lil Masjid di Mekkah, Oxford Centre for Islamic Studies di Inggris, dan World Muslim Congress di Karachi, Pakistan. Keterlibatan ini memastikan bahwa pemikiran Islam Indonesia tetap terhubung dengan diskursus Islam global. DDII juga menyatakan dukungannya terhadap terciptanya perdamaian dunia.

Oposisi Moral di Era Orde Baru

Meskipun telah beralih ke jalur dakwah, Natsir tidak berhenti bersuara mengenai penyimpangan politik. Ia tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, baik di masa Soekarno maupun Soeharto.  Pada era Orde Baru, Natsir dikenal sebagai salah satu tokoh utama yang berani melakukan kritik terbuka terhadap Presiden Soeharto. Puncaknya adalah ketika ia menjadi salah satu penandatangan Petisi 50 pada 5 Mei 1980. Petisi ini berisi kritik keras terhadap kebijakan dan gaya kepemimpinan Soeharto. Konsekuensi dari keberanian Natsir ini cukup berat: ia dilarang bepergian ke luar negeri oleh pemerintah Orde Baru.

Sikap oposisi yang teguh Natsir di hadapan dua rezim otoriter yang berbeda meningkatkan statusnya dari sekadar politikus menjadi negarawan moral yang konsisten. Komitmennya pada prinsip konstitusionalitas dan etika politik (seperti yang ditunjukkan dalam Petisi 50) membuktikan bahwa integritas ideologisnya lebih diutamakan daripada kenyamanan atau kekuasaan politik sesaat.

Pengakuan dan Penghargaan

Dedikasi dan konsistensi perjuangan Mohammad Natsir akhirnya mendapatkan pengakuan luas, baik secara nasional maupun internasional.

• Pahlawan Nasional: Natsir secara anumerta dihormati sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 10 November 2008.
• Penghargaan Internasional: Di kancah global, ia menerima penghargaan bergengsi King Faisal Foundation Award pada tahun 1980.
• Gelar Akademik: Ia juga menerima tiga gelar doktor kehormatan (honorary doctorate): dari Islamic University of Lebanon (1967) di bidang literatur, serta dari Universiti Kebangsaan Malaysia (1991) dan Universiti Sains Malaysia (1991) atas sumbangsihnya dalam pemikiran Islam.

Tabel Kronologi Jabatan Publik dan Afiliasi Kunci Mohammad Natsir

Relevansi Kontemporer dan Warisan Abadi

Warisan Kepemimpinan dan Demokrasi

Warisan Mohammad Natsir tidak hanya terbatas pada pencapaian politik, tetapi juga mencakup integritas moral yang melampaui kepentingan kekuasaan. Analisis menunjukkan bahwa Natsir adalah seorang ideolog yang teguh pada prinsip, yang membantunya menyelamatkan negara secara struktural melalui Mosi Integral 1950, namun prinsip ini seringkali menyebabkan kekalahan politik berulang di lingkungan politik praktis yang semakin pragmatis.

Natsir mewariskan arti sejati kepemimpinan demokratis dan semangat perjuangan dalam membangun negara yang adil. Pesan yang diwariskannya adalah panduan untuk menjaga fondasi demokrasi dan menolak tindakan yang memporak-porandakan keharmonisan bernegara hanya demi kepentingan dan kekuasaan sesaat. Bagi sejarawan, kegagalan politik Natsir adalah sukses moral; ia menunjukkan bahwa integritas konstitusional dan ideologis lebih penting daripada kekuasaan, sebuah standar yang relevan bagi tantangan demokrasi kontemporer.

Dampak Laten dari Gerakan Dakwah

Meskipun DDII didirikan di luar panggung politik formal, peranannya dalam pendidikan da’i, penerbitan literatur Islam, dan membangun jaringan internasional memainkan peran penting dalam membentuk lanskap pemikiran Islam Indonesia Orde Baru dan pasca-Orde Baru. DDII berhasil menginstitusionalisasikan pemikiran Islam Modernis yang diusung Masyumi. Dengan demikian, gagasan-gagasan politik dan keagamaan yang sempat terpinggirkan oleh rezim Orde Baru tetap hidup dan memengaruhi generasi Muslim selanjutnya. Natsir diakui secara global atas pemikirannya. Cendekiawan Bruce Lawrence menyebut Natsir sebagai “politisi paling terkemuka yang mendukung reformasi Islam” (the most prominent politician favoring Islamic reform).

Relevansi Pemikiran Pendidikan Islam

Di tengah tantangan globalisasi dan krisis karakter, pemikiran Natsir tentang pendidikan integral menjadi sangat relevan. Konsepnya yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, serta menekankan harmoni dan universalitas berlandaskan tauhid, menawarkan kerangka kerja yang solid untuk mengatasi dualisme ilmu dan krisis moral dalam sistem pendidikan modern. Implementasi konsep ini dipandang sebagai kunci untuk memperbaiki mutu sumber daya manusia Indonesia dan memperkuat karakter bangsa.

Kesimpulan

Mohammad Natsir (1908–1993) merupakan tokoh multidimensi yang perjuangannya meliputi tiga bidang utama: negarawan, politikus, dan da’i. Sebagai Negarawan, kontribusi terpentingnya adalah Mosi Integral pada 3 April 1950, yang secara definitif membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan mengembalikan bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tindakan ini adalah penyelamatan struktural terhadap integritas teritorial bangsa.

Sebagai Politikus, ia menjabat sebagai Perdana Menteri ke-5 RI , namun integritasnya diuji dalam konflik ideologi (Konstituante) dan disidensi politik (PRRI), yang ia tempuh sebagai upaya mempertahankan konstitusionalisme di hadapan sentralisme kekuasaan. Perjuangan pemikirannya yang integralistik menolak pemisahan agama dan negara, memandang Islam sebagai peradaban lengkap yang simbiotik dengan negara.

Sebagai Da’i, ia mentransformasikan perjuangannya pasca-kegagalan politik menjadi gerakan moral dengan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 1967. Konsistensinya dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan, bahkan saat harus menantang dua rezim otoriter (Soekarno dan Soeharto, melalui Petisi 50), menegaskan statusnya sebagai pemimpin yang berintegritas moral.

Warisan Mohammad Natsir adalah standar integritas konstitusional dan moralitas politik. Negarawan masa kini dapat meneladani konsistensi Natsir dalam menjaga fondasi NKRI dari perpecahan dan penyimpangan hukum. Selain itu, konsep Pendidikan Integralistiknya harus dipertimbangkan sebagai rekomendasi strategis dalam kurikulum nasional untuk mengatasi masalah dualisme ilmu dan krisis karakter di Indonesia kontemporer.