Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Dunia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pasca-Perang Dunia II, sebuah periode yang diwarnai oleh konflik skala besar yang dianggap sebagai “kenangan terburuk bagi sejarah dunia”. Tujuan utama organisasi ini adalah mencegah terulangnya perang skala global, mendasarkan operasinya pada prinsip keamanan kolektif. PBB tidak hanya dirancang untuk merespons konflik yang ada, tetapi juga untuk membangun arsitektur global yang menopang perdamaian permanen.

Visi PBB Pasca-Perang Dunia dan Prinsip Keamanan Kolektif

Kelahiran PBB didorong oleh idealisme untuk mengelola hubungan antarnegara secara damai. Piagam PBB berfungsi sebagai konstitusi global bagi organisasi, menetapkan Tujuan (Pasal 1) dan Prinsip (Pasal 2) yang menjadi landasan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Prinsip dasar yang dianut adalah penghormatan terhadap kedaulatan negara dan non-intervensi dalam urusan domestik. Namun, kerangka normatif ini segera dihadapkan pada realitas geopolitik, menciptakan ketegangan institusional yang inheren.

Landasan Hukum: Piagam PBB sebagai Konstitusi Global

Dalam upaya memelihara perdamaian, Piagam PBB menyediakan dua jalur utama. Bab VI membahas penyelesaian sengketa secara damai melalui cara non-militer. Sebaliknya, Bab VII memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk mengambil tindakan kolektif, termasuk sanksi ekonomi atau intervensi militer, jika terdapat ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perjanjian damai, atau aksi agresi.

Penggunaan Bab VII merupakan pengecualian koersif terhadap prinsip umum non-intervensi yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) dan (7) Piagam PBB. Keberhasilan PBB dalam menjaga perdamaian secara substansial bergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap kedaulatan negara dengan kemauan politik untuk mengintervensi ketika kejahatan serius atau ancaman global memerlukan tindakan koersif. Kegagalan sering kali muncul ketika keseimbangan ini digoyahkan oleh kepentingan politik negara-negara besar.

Struktur Organisasi Kunci dalam Resolusi Konflik

Struktur PBB mencerminkan pembagian kekuasaan yang kompleks dalam resolusi konflik:

1. Dewan Keamanan (DK PBB): Badan ini dijadikan organ eksekutif yang memegang kekuasaan tertinggi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, khususnya melalui pengambilan keputusan yang mengikat di bawah Bab VII.
2. Majelis Umum (MU PBB): Meskipun kekuasaannya didominasi oleh DK PBB, MU PBB memiliki mekanisme alternatif penting, yaitu Resolusi “Uniting for Peace” (UFPR). Resolusi ini memungkinkan MU PBB untuk merespons suatu permasalahan yang mengancam perdamaian global apabila DK PBB buntu karena penggunaan Hak Veto oleh salah satu anggota tetapnya.
3. Mahkamah Internasional (ICJ): ICJ berfungsi sebagai mekanisme yudisial, menekankan pentingnya memperkuat perannya dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa secara damai melalui kerangka hukum internasional.

Mekanisme Sentral PBB dalam Resolusi Konflik

PBB menggunakan serangkaian alat, yang berevolusi dari diplomasi pasif menjadi intervensi multidimensi, untuk mencapai mandat perdamaiannya.

Penyelesaian Sengketa Secara Damai (Chapter VI)

Jalur pertama dalam resolusi konflik adalah melalui cara non-militer. PBB menekankan pada Diplomasi Preventif dan Mediasi, yang dilihat sebagai proses jangka panjang yang memerlukan pendekatan strategis dan holistik. Strategi ini bertujuan mencegah eskalasi konflik sejak dini. Selain itu, ICJ memainkan Peran Yudisial dengan mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional, yang menggarisbawahi perlunya peningkatan kesadaran tentang hukum internasional.

Peacekeeping Operations (PKO): Evolusi dan Pelaksanaan

Operasi Pemeliharaan Perdamaian (PKO) merupakan alat PBB yang paling ikonik. Meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam Piagam, penurunannya didasarkan pada Pasal VI (non-militer) dan Pasal VII (tindakan militer atau non-militer). PKO telah mengalami Evolusi Mandat, beralih dari operasi pengawasan gencatan senjata sederhana (PKO klasik) menjadi misi multidimensional yang mencakup pembangunan perdamaian (peacebuilding) dan perlindungan warga sipil (Protection of Civilians/PoC).

Dalam konteks Kontribusi Global, banyak negara, terutama dari Global South, memikul beban pelaksanaan operasi ini. Indonesia, misalnya, secara konsisten berpartisipasi dan pada Desember 2022 menempati peringkat ke-8 sebagai negara penyumbang peacekeepers terbanyak di dunia, dengan 2.686 personel. Komitmen ini menempatkan Indonesia pada posisi unik sebagai kontributor operasional perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan PKO sangat bergantung pada komitmen negara anggota yang tidak memiliki kekuatan veto, menciptakan kesenjangan antara tanggung jawab operasional dan kekuasaan politik di DK PBB.

Tindakan Koersif dan Penggunaan Kekuatan (Chapter VII)

DK PBB memiliki Wewenang Tertinggi untuk mengambil tindakan koersif. Di bawah Bab VII, DK PBB dapat memberlakukan sanksi atau mengizinkan intervensi militer jika perdamaian terancam. Mandat operasi penjagaan perdamaian seringkali mencakup Perlindungan Warga Sipil (PoC), terutama dalam situasi di mana PBB perlu melakukan intervensi non-kohersif atau kohersif untuk meniadakan aksi-aksi kekerasan atau agresi.

Tabel 1: Perbedaan Otoritas Hukum DK PBB (Chapter VI vs. Chapter VII)

Dialektika Keberhasilan dan Kegagalan Operasional

Peran PBB dalam perdamaian dunia ditandai oleh kontradiksi antara idealisme normatif dan hasil operasional di lapangan. Meskipun PBB sering berhasil dalam memitigasi atau menyelesaikan konflik melalui operasi pemeliharaan perdamaian klasik (misalnya, pengawasan gencatan senjata) dan diplomasi preventif , organisasi ini juga dihantui oleh kegagalan tragis.

Studi Kasus Keberhasilan (Sinkretis)

PBB telah berperan penting dalam mendukung transisi damai dan mencegah eskalasi konflik antarnegara. Indonesia, sebagai anggota PBB yang aktif, menunjukkan bagaimana diplomasi preventif dapat berhasil di tingkat regional, seperti peran mediasi yang diupayakan dalam konflik Laut Cina Selatan. Selain itu, PKO yang berfokus pada pembangunan perdamaian di negara-negara transisi, didukung oleh kontributor utama seperti Indonesia (seperti dalam misi MINUSCA) , telah membantu negara-negara beralih dari konflik menuju perdamaian berkelanjutan.

Studi Kasus Kegagalan Kritis

Kegagalan paling kritis PBB cenderung terjadi dalam situasi di mana terjadi genosida atau kejahatan kemanusiaan yang masif, menunjukkan bahwa mekanisme keamanan kolektif rentan terhadap kepentingan politik.

Genosida Rwanda (1994): PBB menerima early warning signals dan laporan mengenai rencana genosida yang dilakukan oleh kelompok ekstremis Hutu terhadap etnis Tutsi, tetapi PBB gagal untuk mencegah tindakan tersebut. Kegagalan ini tidak disebabkan oleh Piagam yang lemah, tetapi oleh Kegagalan Politis. Analisis menunjukkan bahwa peran negara-negara major powers yang menahan tindakan atau kebijakan intervensi sangat signifikan dalam mempengaruhi kegagalan PBB mencegah genosida.

Konflik Darfur (UNAMID): Misi perdamaian UNAMID dalam konflik Darfur dinilai ‘toothless’ dan ‘tidak maksimal’, bahkan disebut gagal, karena kejahatan kemanusiaan yang menimbulkan tragedi terbesar di era tersebut terus berlanjut. Kegagalan ini menggarisbawahi tantangan bahwa bahkan dengan mandat (tersirat) Bab VII, ketiadaan kemauan politik, sumber daya yang tidak memadai, atau penolakan dari pihak yang berkonflik dapat membatalkan efektivitas sebuah misi.

Kegagalan yang paling tragis ini membuktikan bahwa mekanisme keamanan kolektif PBB adalah sistem yang sangat rentan terhadap realitas power politics. Ketika pencegahan kejahatan kemanusiaan dapat dibatalkan (diveto) atau diabaikan oleh kekuatan utama, tujuan inti PBB, yang didirikan untuk mencegah horor masa lalu, tergerus oleh kepentingan geopolitik anggota P5.

Tabel 2: Kasus Kritis Operasi Perdamaian PBB (Analisis Hasil)

Analisis Kritis: Hambatan Struktural dan Politik

Efektivitas PBB sangat terhambat oleh masalah struktural dan kelemahan tata kelola internal.

Hak Veto dan Kelumpuhan DK PBB (Veto Paralysis)

Hak Veto, yang hanya dimiliki oleh lima negara anggota tetap, merupakan hambatan terbesar bagi fungsi DK PBB sebagai organ penjaga perdamaian dan keamanan internasional. Kekuasaan tunggal ini memungkinkan satu negara untuk memblokir pengambilan keputusan substantif. Para kritikus menilai struktur DK PBB eksklusif dan tidak demokratis. Meskipun kesepakatan bersama (unanimity) di antara anggota tetap Dewan Keamanan diperlukan untuk menjamin bahwa kekuatan-kekuatan besar akan bekerja sama dan tidak terlibat dalam konflik terbuka yang membahayakan organisasi PBB , mekanisme ini sering kali disalahgunakan untuk kepentingan tersembunyi, yang pada akhirnya melumpuhkan respons PBB terhadap krisis global.

Inefisiensi Internal dan Krisis Keuangan

Selain kelumpuhan politik, PBB menghadapi tantangan operasional dan finansial. Masalah birokrasi, yang seringkali mencakup inefisiensi , dapat mengurangi dampak mediasi dan efektivitas operasi perdamaian. Lebih lanjut, PBB secara kronis menghadapi Krisis Keuangan. Pada tahun 2019, organisasi tersebut mengalami defisit hingga US$230 juta karena banyaknya anggota yang menunggak pembayaran iuran. Defisit ini mengancam operasional sehari-hari lembaga.

Krisis pendanaan dan inefisiensi birokrasi memperburuk kelumpuhan politik akibat Veto. Ketiga faktor ini menciptakan Kesenjangan Kapasitas yang mendalam: PBB memiliki mandat global untuk menjaga perdamaian, tetapi tidak memiliki sumber daya finansial atau kehendak politik yang konsisten dan memadai untuk menjalankan mandat tersebut.

Mekanisme Alternatif untuk Mengatasi Kebuntuan

Sebagai respons terhadap kelumpuhan yang disebabkan oleh Veto, Majelis Umum dapat menggunakan Resolusi “Uniting for Peace” (UFPR). UFPR memungkinkan MU PBB untuk mengambil langkah ketika DK PBB buntu, berfungsi sebagai upaya politik untuk “mem-bypass” Hak Veto dan memastikan PBB tetap responsif terhadap ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global.

PBB Menghadapi Ancaman Abad ke-21

Peran PBB terus beradaptasi terhadap ancaman keamanan non-tradisional yang melampaui konflik antarnegara klasik, mencerminkan pergeseran fokus dari keamanan negara menuju keamanan manusia (human security).

Keamanan Non-Tradisional

Terorisme Global: PBB mengakui terorisme sebagai ancaman struktural. Dalam upaya mendukung korban dan penyintas terorisme, PBB melalui inisiatif seperti Proyek Guyub di Indonesia, bekerja sama dengan lembaga nasional seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Adaptasi ini menunjukkan perluasan peran PBB ke dalam dukungan psikososial dan pemenuhan hak korban.

Perubahan Iklim: Pemanasan global dan perubahan iklim diakui PBB sebagai ancaman yang dapat memicu konflik sumber daya dan ketidakstabilan. PBB mempromosikan Kampanye ActNow, mendorong tindakan berani dan cepat dari pemerintah, bisnis, dan warga negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca menuju nol bersih pada 2050.

Konflik Siber dan Senjata Otonom: PBB juga dihadapkan pada tantangan keamanan modern, termasuk ancaman siber dan penggunaan senjata otonom. Meskipun terhambat oleh perbedaan kepentingan, DK PBB terus berusaha merespons krisis dengan resolusi yang relevan, seperti Resolusi Gencatan Senjata di Jalur Gaza yang disetujui pada Juni 2024, menunjukkan bahwa kerja sama antar kekuatan besar masih mungkin terjadi di bawah tekanan global.

Perluasan Definisi “Perdamaian”

Adaptasi terhadap ancaman non-tradisional ini mencerminkan perluasan definisi “perdamaian.” PBB menyadari bahwa ancaman seperti perubahan iklim dan terorisme bersifat transnasional dan dapat mende-stabilisasi negara, memicu konflik baru. Oleh karena itu, PBB semakin berinvestasi dalam pencegahan struktural, yang menuntut kerja sama lintas sektor dan kemitraan dengan aktor sub-negara (seperti LPSK dan BNPT di Indonesia) untuk mengatasi akar masalah ketidakstabilan global.

Agenda Reformasi Organisasi dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk mempertahankan relevansinya di masa depan, PBB harus mengatasi kelemahan struktural, terutama di Dewan Keamanan.

Tuntutan Reformasi Dewan Keamanan PBB

Ide reformasi DK PBB bukanlah hal baru dan didorong oleh kekhawatiran mengenai representasi yang tidak memadai secara global. Terdapat tuntutan untuk memperluas jumlah kursi permanen dan tidak permanen.

Kelompok Advokasi Kunci:

• G4 (Brasil, Jerman, India, Jepang): Kelompok berpengaruh ini mengadvokasi perluasan kursi permanen.
• Uni Afrika (AU) dan Komunitas Karibia (CARICOM): Mereka mendesak peningkatan perwakilan regional, khususnya untuk wilayah Afrika dan Karibia.
• Uniting for Consensus (UFC): Kelompok ini menentang perluasan kursi permanen, lebih memilih perluasan kursi tidak permanen.

Reformasi Prosedural: Mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada tahun 2005 telah menyarankan reformasi yang komprehensif, termasuk perubahan dalam prosedur Dewan dan metode kerjanya, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa perubahan substansial dan menyeluruh dalam sistem supremasi kekuasaan, keamanan global tetap rentan.

Tuntutan reformasi ini adalah pengakuan bahwa tanpa mengatasi Hak Veto dan masalah representasi, keamanan global akan terus terancam oleh konflik politik dan ekonomi. Reformasi bukan hanya masalah keadilan, tetapi keharusan geopolitik demi efektivitas PBB.

Tabel 3: Proposal Utama Reformasi Dewan Keamanan PBB

Reformasi Operasional dan Keuangan

Untuk meningkatkan peran PBB, perlu diupayakan operasi pemeliharaan perdamaian yang lebih kuat dengan mandat yang jelas dan sumber daya yang memadai. Selain itu, akuntabilitas keuangan harus diperketat untuk mengatasi masalah defisit kronis akibat tunggakan iuran anggota, yang secara langsung menghambat operasionalisasi misi.

Kesimpulan

Peran PBB dalam perdamaian dunia bersifat ambivalen, ditandai oleh idealisme normatif yang tinggi dan keberanian operasional yang besar, namun secara fundamental dilumpuhkan oleh politik kekuasaan.

Secara normatif, PBB adalah pilar esensial keamanan kolektif, menyediakan kerangka hukum (Bab VI dan VII) dan forum mediasi bagi penyelesaian sengketa. Secara operasional, PBB telah mengembangkan operasi PKO multidimensi dan beradaptasi terhadap ancaman modern seperti terorisme dan perubahan iklim. Negara-negara seperti Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam pelaksanaan operasional perdamaian, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kebuntuan politik di DK PBB.

Namun, keefektifan PBB sering terbentur oleh realitas politik:

1. Kelumpuhan Politik: Hak Veto, yang digunakan untuk kepentingan geopolitik , telah menyebabkan kegagalan tragis, seperti yang terlihat dalam kasus genosida Rwanda dan kegagalan misi di Darfur.
2. Kesenjangan Kapasitas: Defisit keuangan yang signifikan dan inefisiensi birokrasi mengurangi kemampuan PBB untuk merespons mandat globalnya secara cepat dan efektif.

Masa depan PBB sebagai penjaga perdamaian global bergantung pada keberhasilan reformasi DK PBB. Tanpa perubahan substansial yang meningkatkan legitimasi, representasi global, dan transparansi (seperti yang diadvokasi oleh G4 dan Uni Afrika) , PBB akan terus beroperasi sebagai forum power politics yang cacat, bukan sebagai instrumen governance global yang efektif. Oleh karena itu, bagi negara-negara anggota non-permanen, memperkuat Resolusi Uniting for Peace dan mendorong sinergi regional adalah jalur kebijakan penting untuk mengatasi stagnasi yang dihadapi organisasi.