Tinjauan Strategis Perang Dagang AS–Tiongkok dan Implikasi Transformasionalnya bagi Ekonomi Asia Tenggara

Konflik perdagangan dan teknologi antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang dikenal sebagai Perang Dagang AS–Tiongkok, telah melampaui kerangka kebijakan tarif komersial biasa. Analisis menunjukkan bahwa kontestasi ini berakar bukan hanya pada aktivitas ekonomi atau defisit perdagangan, tetapi pada manifestasi dari “paradoks kapitalisme global” yang mendorong ketimpangan akumulasi dan, pada akhirnya, kontestasi kekuasaan ekstrem antara negara-negara adidaya. Konflik ini telah bertransformasi menjadi decoupling selektif, memecah tatanan global yang sebelumnya terintegrasi dan memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk meninjau ulang strategi perdagangan dan investasi mereka.

Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) berada tepat di episentrum pergeseran geoekonomi ini. ASEAN mendapati dirinya dalam posisi yang unik, menghadapi dilema struktural yang kompleks. Di satu sisi, kawasan ini merupakan penerima manfaat utama dari trade diversion dan Foreign Direct Investment (FDI) diversion, menjadikannya alternatif manufaktur utama (strategi China+1). Di sisi lain, ASEAN menghadapi risiko rantai pasok yang tinggi—terutama karena ketergantungan yang masif terhadap bahan baku dan komponen kritis dari Tiongkok, yang menciptakan kerentanan ganda.

Untuk menavigasi lingkungan yang semakin terfragmentasi ini, laporan ini menyimpulkan bahwa respons ASEAN tidak boleh hanya bersifat reaktif, tetapi harus strategis dan terpadu. Hal ini memerlukan implementasi strategi hedging politik yang menyeimbangkan kemitraan dengan kekuatan besar, sambil mempercepat reformasi struktural domestik dan memperdalam integrasi regional. Tujuan strategisnya adalah memaksimalkan peluang relokasi industri bernilai tambah dan secara simultan memitigasi kerentanan ganda, sehingga ASEAN dapat menjadi jangkar stabilitas ekonomi regional di tengah disrupsi global.

Anatomi Konflik: Akar Sistemik dan Instrumen Kontestasi

Definisi dan Evolusi Konflik

Perang dagang antara AS dan Tiongkok, yang mulai mengeskalasi secara terbuka di bawah pemerintahan Trump pada tahun 2018, adalah refleksi kontemporer dari persaingan kekuatan global. Konflik ini tidak dapat dipandang hanya sebagai akibat dari defisit perdagangan AS atau aktivitas ekonomi semata, melainkan merupakan akibat dari pembangunan kapitalisme global yang ditandai oleh paradoks: kapitalisme mendorong akumulasi kekayaan dan ekspansi global, namun pada saat yang sama menghasilkan ketidaksetaraan akumulasi kekayaan antarnegara. Kondisi inilah yang mendorong negara-negara terlibat untuk mengambil kebijakan proteksi yang ekstrem, jauh dari prinsip perdagangan bebas.

Garis Waktu Eskalasi Kunci

Eskalasi dimulai dengan pengenaan Tarif Seksi 301 AS, yang secara cepat mengguncang pasar finansial global dan menekan stabilitas ekonomi di banyak negara berkembang. Meskipun sempat terjadi negosiasi dan jeda, ketegangan terus berlanjut dan bahkan diperbarui di bawah pemerintahan Joe Biden. Bukti dari kelanjutan konflik ini terlihat pada pengumuman kebijakan baru pada Mei 2024, di mana AS mengenakan tarif baru terhadap barang-barang impor dari Tiongkok senilai total sekitar US$18 miliar. Kenaikan tarif ini menargetkan sektor-sektor strategis masa depan, seperti kendaraan listrik dan sel surya, dengan tujuan eksplisit untuk melindungi industri domestik AS dari persaingan yang dianggap tidak adil.

Table I: Garis Waktu Konflik dan Eskalasi Kunci Perang Dagang AS–Tiongkok

Instrumen Kontestasi Ekonomi dan Geopolitik

Konflik ini dieksekusi melalui serangkaian instrumen kebijakan yang melampaui tarif bea masuk. Instrumen ini secara kolektif mencerminkan pergeseran dari perang dagang komersial menuju kontestasi geoekonomi yang berpusat pada kontrol teknologi dan modal.

Tarif dan Dampak Kuantitatif

Penggunaan tarif sebagai senjata proteksionisme telah menghasilkan distorsi perdagangan global yang signifikan. Data terbaru menunjukkan bahwa AS mengenakan tarif gabungan sebesar 51 persen untuk barang-barang Tiongkok, sementara ekspor AS ke Tiongkok dikenakan tarif sebesar 32,6 persen.

Proyeksi dampak kuantitatif dari kebijakan tarif ini sangat besar. Menurut Simulator Tarif Observatory of Economic Complexity (OEC), ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat diperkirakan dapat turun hingga $485 miliar antara sekarang hingga tahun 2027. Penurunan sebesar hampir setengah triliun dolar AS ini menunjukkan reorganisasi perdagangan global yang masif, dan skalanya bahkan lebih besar daripada total penurunan ekspor global ke AS jika semua negara diperhitungkan. Data ini menjadi dasar bagi negara-negara ASEAN untuk mengidentifikasi peluang pasar yang ditinggalkan Tiongkok.

Perang Teknologi dan Kekayaan Intelektual (HKI)

Motivasi inti AS dalam perang dagang ini adalah kekhawatiran serius terhadap rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tiongkok, termasuk dugaan pencurian kekayaan intelektual dan tuntutan transfer teknologi paksa sebagai syarat investasi di Tiongkok. Perwakilan Dagang AS, Peter Allgeier, mengumumkan bahwa penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menemukan bahwa aspek penting dari rezim HKI Tiongkok tidak sesuai dengan kewajiban Perjanjian TRIPS WTO. Tiongkok merespons klaim ini dengan menyebut gagasan tentang transfer teknologi paksa sebagai “sangat tidak jelas kebenarannya” , namun ketegangan di sektor teknologi ini tetap menjadi motor utama kebijakan pembatasan AS.

Pembatasan Aliran Modal dan Teknologi Kritis

Konflik ini meluas ke kontrol aliran modal. AS menggunakan Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) untuk memperketat tinjauan keamanan nasional terhadap investasi asing tertentu, terutama dari Tiongkok. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah transfer teknologi sensitif dan akuisisi infrastruktur kritis oleh entitas Tiongkok.

Tiongkok membalas dengan langkah-langkah serupa, termasuk membatasi perusahaan lokal untuk berinvestasi di AS, yang dinilai dapat memberikan Beijing pengaruh lebih besar dalam negosiasi. Selain itu, Tiongkok menggunakan kontrol atas ekspor strategis, seperti Logam Tanah Jarang (Rare Earth Metals), sebagai alat tawar-menawar penting dalam diplomasi perdagangan.

Analisis Fragmentasi Geoekonomi sebagai Paradigma Baru

Instrumentasi kebijakan yang saling membalas ini menggarisbawahi realitas bahwa konflik ini telah melampaui batas tarif komersial dan telah memasuki tahap Fragmentasi Geoekonomi. Ketika kedua kekuatan besar membatasi investasi timbal balik dan mempolitisasi komponen kritis—seperti pengontrolan ekspor Logam Tanah Jarang—hal ini mengindikasikan bahwa decoupling adalah tren jangka panjang, bukan fluktuasi sementara.

Implikasinya bagi dunia, termasuk ASEAN, adalah bahwa pasar global tidak lagi beroperasi sebagai sistem yang efisien dan tunggal. Alih-alih, persaingan ini cenderung menciptakan blok ekonomi yang “semakin eksklusif”. Dengan demikian, ASEAN dipaksa untuk menavigasi dua sistem yang bersaing, di mana setiap kebijakan perdagangan kini memiliki dimensi risiko geopolitik yang substansial. Strategi yang dibutuhkan adalah derisking dan bukan hanya optimasi biaya.

Implikasi Ekonomi ASEAN: Peluang Diversi dan Kerentanan Ganda

Perang Dagang AS–Tiongkok memberikan dampak berlapis ke Asia Tenggara melalui dua saluran transmisi utama: pengalihan perdagangan (trade diversion) dan pengalihan investasi (FDI diversion).

Peluang: Magnet Relokasi dan Pertumbuhan Ekspor Non-Tradisional

Pengenaan tarif AS terhadap Tiongkok secara langsung membuka peluang pasar yang signifikan bagi negara-negara ASEAN. Produk manufaktur di ASEAN, seperti tekstil, sepatu, komponen otomotif, dan elektronik ringan, kini memiliki daya saing harga yang lebih baik di pasar AS karena produk serupa dari Tiongkok menjadi lebih mahal.

Arus Masuk FDI yang Kuat

Ketidakpastian yang diciptakan oleh perang dagang dan kebutuhan MNCs untuk menghindari tarif (strategi China+1) mendorong relokasi fasilitas produksi ke Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, telah menjadi penerima FDI yang signifikan pasca 2018. Vietnam, khususnya, telah menarik lebih banyak investasi asing karena kemudahan berbisnis dan infrastruktur logistik yang dianggap lebih baik, menempatkannya sebagai model utama relokasi manufaktur di kawasan.

Peningkatan Ekspor Manufaktur

Indonesia telah merasakan dampak positif dari pengalihan perdagangan ini. Beberapa pabrik manufaktur di Indonesia telah melaporkan peningkatan permintaan dari distributor AS, terutama dalam sektor tekstil, sepatu, dan komponen elektronik bernilai tambah rendah. Secara kuantitatif, nilai ekspor produk elektronik Indonesia ke AS meningkat sebesar 23,5% pada tahun 2021.

Selain itu, konflik ini mendorong diversifikasi pasar. Dengan menurunnya permintaan dari Tiongkok untuk beberapa komoditas, Indonesia mulai secara agresif membuka pasar non-tradisional, seperti Afrika dan Asia Selatan. Upaya ini menghasilkan peningkatan ekspor non-tradisional sebesar 7,1% pada tahun 2021. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan regional pada pasar tradisional yang kini rentan terhadap guncangan geopolitik.

Tantangan Struktural: Kerentanan Rantai Pasok dan Ketidakpastian

Meskipun peluang diversifikasi perdagangan memberikan dorongan jangka pendek, ASEAN menghadapi tantangan struktural yang dapat mengikis keuntungan tersebut dalam jangka panjang.

Dilema Ketergantungan Ganda (Dual Dependency Dilemma)

Risiko struktural terbesar bagi ASEAN adalah ketergantungan manufakturnya pada bahan baku dan komponen kritis dari Tiongkok. Data menunjukkan bahwa, misalnya, sekitar 70% bahan baku industri elektronik Indonesia masih diimpor dari Tiongkok.

Struktur ini menciptakan dilema ketergantungan ganda: AS adalah pasar output yang menguntungkan, tetapi Tiongkok adalah sumber input yang esensial. Ketika tarif AS dikenakan, harga bahan baku atau komponen dari Tiongkok justru dapat melonjak (sebagai efek domino atau balasan tak langsung), yang pada akhirnya menaikkan biaya produksi di Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Peningkatan biaya ini berpotensi mengurangi daya saing secara keseluruhan, menghapus margin keuntungan yang diperoleh dari pengalihan tarif AS. Negara-negara ASEAN berisiko terjebak sebagai titik perakitan antara dua kekuatan besar.

Volatilitas dan Penundaan Investasi

Ketidakpastian yang dihasilkan dari perang dagang memiliki dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi. Konflik perdagangan cenderung menghambat pertumbuhan karena investor, terutama untuk proyek jangka panjang yang membutuhkan kepastian regulasi, menunda keputusan investasi hingga situasi geopolitik menjadi lebih stabil. Selain itu, ASEAN masih menghadapi tantangan klasik seperti birokrasi yang lambat dan infrastruktur logistik yang belum optimal, yang dapat menghambat relokasi investasi berskala besar.

Ancaman Reshoring dan Fragmentasi Teknologi

Proteksionisme modern tidak hanya berupa tarif, tetapi juga pembatasan akses terhadap teknologi dan komponen kritis. Ancaman yang semakin besar datang dari tren reshoring (mengembalikan produksi ke negara asal) yang didukung oleh kebijakan subsidi domestik di negara maju.

Sebagai contoh, Amerika Serikat telah menerapkan undang-undang subsidi (misalnya, US CHIPS Act) sebesar $52 miliar untuk mendorong pembangunan manufaktur chip di dalam negeri. Kebijakan serupa juga diikuti oleh negara-negara maju lainnya, seperti Jerman, yang membangun pabrik semikonduktor di dalam negeri. Hal ini berpotensi mengancam arus investasi berteknologi tinggi di kawasan ASEAN, di mana negara-negara seperti Malaysia atau Thailand sebelumnya merupakan target utama untuk investasi semikonduktor canggih. Jika tren reshoring ini berlanjut, ASEAN hanya akan menerima investasi bernilai tambah rendah.

Dampak pada Komoditas

Sebagai penyuplai komoditas utama (batu bara, minyak kelapa sawit/CPO), kawasan ini sangat rentan terhadap gangguan industri di mitra dagang utama. Ketika industri di negara mitra seperti Tiongkok ikut terganggu oleh ketidakpastian global, permintaan domestik mereka terhadap komoditas ASEAN (misalnya batu bara dari Kalimantan Timur) juga ikut menurun. Stabilitas harga komoditas utama dan ketahanan pangan juga menjadi isu yang terpengaruh oleh perang tarif ini, yang memerlukan negosiasi dan diplomasi proaktif untuk memitigasi dampak negatif.

Strategi Adaptif ASEAN: Hedging, Reformasi, dan Integrasi Regional

Untuk memaksimalkan peluang dan memitigasi kerentanan ganda, negara-negara ASEAN harus mengadopsi kerangka strategi adaptif yang multi-dimensi, mencakup diplomasi geopolitik, reformasi struktural, dan penguatan regionalisme.

Strategi Hedging dan Diplomasi Ekonomi

Dalam konteks persaingan kekuatan besar yang semakin intens, ASEAN tidak dapat memilih satu pihak secara eksklusif. Strategi yang paling berkelanjutan adalah hedging atau lindung nilai. Strategi ini melibatkan penyeimbangan hubungan dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kedua kekuatan yang bersaing, untuk memastikan otonomi kebijakan dan sentralitas regional.

Indonesia, misalnya, menerapkan strategi hedging dengan meningkatkan kerja sama maritim baik dengan India maupun Tiongkok di tengah persaingan mereka di Samudra Hindia. Strategi ini memungkinkan Indonesia mempertahankan peran sentral, alih-alih hanya menjadi objek persaingan. Pendekatan terbuka dan kolaboratif ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi dunia yang terus berubah.

Diplomasi Ekonomi Proaktif juga harus diintensifkan. Pemerintah perlu melakukan negosiasi bilateral dengan AS dan negara mitra lainnya untuk mendapatkan pengecualian tarif atau perlakuan istimewa, sehingga produk ASEAN dapat tetap kompetitif di pasar global. Negosiasi ini harus terus berjalan untuk menjaga kestabilan perdagangan dan mencari solusi konkret dalam menghadapi tantangan global.

Reformasi Struktural untuk Peningkatan Daya Saing

Peluang dari pengalihan FDI bersifat transaksional kecuali diikuti oleh reformasi mendalam. Jika ASEAN ingin menjadi magnet investasi jangka panjang, ia harus mengatasi tantangan struktural.

Percepatan Reformasi Iklim Investasi

Keberhasilan Vietnam dalam menarik relokasi industri menunjukkan pentingnya kemudahan berbisnis dan infrastruktur logistik yang andal. Negara-negara seperti Indonesia perlu mempercepat reformasi struktural yang bertujuan mengurangi birokrasi yang lambat dan meningkatkan kualitas infrastruktur logistik untuk bersaing secara efektif.

Peningkatan Kapasitas R&D dan Inovasi

Untuk menghindari hanya menjadi pusat perakitan bernilai tambah rendah, ASEAN harus memposisikan diri sebagai pusat inovasi. Singapura telah muncul sebagai hub penelitian dan pengembangan (Research and Development atau R&D) regional yang signifikan, sementara Thailand dan Malaysia juga mulai menarik aktivitas pengembangan produk di sektor-sektor spesifik. Mendorong klaster industri maju dan reformasi tenaga kerja menjadi prioritas untuk menyerap investasi teknologi yang lebih tinggi.

Pengembangan Industri Substitusi Impor

Untuk mengatasi kerentanan Dual Dependency Dilemma, Indonesia dan negara ASEAN lainnya harus secara aktif mengembangkan industri substitusi impor, khususnya untuk komponen elektronik dan bahan baku industri yang selama ini didominasi oleh Tiongkok. Upaya ini akan mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan yang diakibatkan oleh ketegangan geopolitik dan memperkuat daya tahan rantai pasok domestik.

Penguatan Integrasi dan Ketahanan Regional

Ketika geopolitik global mengarah pada proteksionisme dan fragmentasi, penguatan integrasi internal ASEAN dan pengembangan pasar domestik menjadi garis pertahanan ekonomi yang krusial. Ini adalah pergeseran dari fokus ekspor-sentris global ke strategi inward-looking berbasis kawasan.

Memanfaatkan RCEP dan Kerangka Digital

Peningkatan kerja sama regional, terutama melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang melibatkan negara-negara ASEAN, Tiongkok, Jepang, Australia, dan lainnya, bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan integrasi ekonomi yang lebih kuat. RCEP berfungsi sebagai penyangga terhadap ketegangan perdagangan global.

Selain itu, ASEAN perlu memajukan pelaksanaan rencana induk konektivitas dan meluncurkan Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Perjanjian digital ini dapat menciptakan ketahanan ekonomi digital kawasan dan meningkatkan efisiensi intra-ASEAN, menjadikannya lebih menarik sebagai alternatif Tiongkok bagi MNC global.

Pengembangan Pasar Domestik Regional

Pertumbuhan kelas menengah yang pesat di ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand) mendorong pendalaman integrasi ekonomi regional. Hal ini menciptakan peluang besar untuk membangun industri yang melayani permintaan internal kawasan, yang pada gilirannya mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor tradisional yang penuh ketidakpastian. Dengan kolaborasi yang kuat, ASEAN dapat mengatasi risiko eksternal dan memastikan pertumbuhan tetap berjalan.

Tabel III: Matriks Risiko dan Respons Strategis ASEAN

Prospek Jangka Panjang dan Rekomendasi Kebijakan

Skenario Masa Depan untuk Ekonomi Global

Masa depan ekonomi global akan sangat ditentukan oleh sejauh mana AS dan Tiongkok melanjutkan decoupling mereka. Terdapat dua skenario utama yang harus dipersiapkan oleh ASEAN:

Skenario Blok Geoekonomi Saling Bersaing (Fragmentation Maxima)

Dalam skenario ini, persaingan AS-Tiongkok meningkat tajam dan substansial. Kedua kekuatan besar membentuk blok ekonomi yang sangat eksklusif, mempolitisasi perdagangan dan teknologi secara ekstrem. Hal ini akan memaksa negara-negara mitra untuk memilih sisi dan mengganggu aliran modal serta teknologi secara drastis. Jika skenario ini terwujud, risiko geopolitik dan komersial bagi ASEAN akan meningkat secara eksponensial.

Skenario De-Risking dan Koeksistensi Tegang

Skenario yang lebih mungkin adalah de-risking, di mana negara-negara berupaya mengurangi risiko dari salah satu blok tanpa memutuskan hubungan sepenuhnya. Hal ini menciptakan rantai pasok yang lebih pendek dan bersifat regional (friend-shoring atau near-shoring). Dalam skenario ini, ASEAN akan menjadi pusat manufaktur yang terdiversifikasi—menerima aliran FDI dari kedua blok tetapi tetap berada di bawah tekanan geopolitik yang konstan untuk membatasi akses teknologi sensitif. Tren ini diperkuat oleh kebijakan proteksionisme baru yang membatasi akses ke komponen dan teknologi kritis.

Peran ASEAN sebagai Penstabil (Stabilizing Anchor)

Dalam konteks deglobalisasi yang dipicu oleh proteksionisme AS dan Tiongkok, penguatan integrasi regional yang mendalam memberikan ASEAN peluang untuk menjadi jangkar stabilitas ekonomi global. Ekonomi ASEAN-5 (Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand) menunjukkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang solid, diproyeksikan mencapai 5,6% pada tahun 2024. Pertumbuhan yang tangguh ini, dikombinasikan dengan potensi pasar domestik yang besar, menempatkan ASEAN pada posisi yang diyakini akan menjadi “pusat pertumbuhan dunia”.

Keberhasilan ASEAN akan bergantung pada kemampuannya untuk membangun model regionalisme yang resilient dan menawarkan kepastian komersial yang semakin sulit ditemukan di tingkat multilateral.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis risiko dan peluang, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan di kawasan ASEAN:

1. Mendiversifikasi Sumber Input Strategis: Mendesak percepatan FDI dari negara-negara mitra tepercaya (Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Eropa) ke sektor hulu industri (bahan baku, intermediate goods, dan komponen canggih). Tujuannya adalah memecah ketergantungan kritis 70% pada Tiongkok untuk input manufaktur. Selain itu, diperlukan penciptaan strategic stockpiling untuk komponen kritis, mengingat politisasi ekspor teknologi dan logam tanah jarang.
2. Mendayagunakan Peluang Trade Diversion Secara Optimal: Mempercepat standarisasi produk dan sertifikasi untuk memenuhi persyaratan pasar AS dan Eropa yang ketat, memastikan produk ASEAN tidak hanya murah tetapi juga memenuhi kualitas global. Selain itu, terus memperluas pasar tujuan ekspor ke negara-negara nontradisional (Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan) untuk mengurangi volatilitas permintaan dari mitra dagang utama yang terganggu oleh perang dagang.
3. Mengintegrasikan dan Menyederhanakan Tata Kelola Regional: Memastikan implementasi efektif dari RCEP dan DEFA untuk meningkatkan efisiensi perdagangan intra-ASEAN. Upaya kolektif ASEAN diperlukan untuk secara signifikan mengatasi tantangan klasik seperti birokrasi dan biaya logistik, sehingga kawasan ini secara kolektif menjadi alternatif manufaktur yang lebih menarik dan kompetitif dibandingkan Tiongkok.
4. Meningkatkan Diplomasi Teknologi: Menggunakan strategi hedging untuk melakukan negosiasi dengan AS untuk mempertahankan aliran investasi teknologi tinggi, sambil menjalin kemitraan dengan Tiongkok dalam teknologi yang tidak sensitif. Mendorong investasi di bidang R&D dan klaster industri, meniru model Singapura, untuk memastikan FDI yang masuk adalah investasi bernilai tambah tinggi, bukan hanya relokasi perakitan dasar.