Sistem Kasta di India: Dari Stratifikasi Veda hingga Paradoks Kebijakan Aksi Afirmatif Modern

Sistem kasta di India merupakan kasus etnografi sosial yang paling paradigmatik dan kompleks dalam klasifikasi sosial berbasis kasta. Berakar dari India kuno, sistem ini telah mengalami transformasi signifikan oleh berbagai elit penguasa di era abad pertengahan, awal modern, hingga modern, terutama setelah keruntuhan Kekaisaran Mughal dan pendirian British Raj. Laporan ini menyajikan tinjauan ahli mengenai evolusi, struktur konseptual, institusionalisasi kolonial, konflik ideologis, dan kerangka hukum kontemporer dari sistem kasta di India.

Dasar-Dasar Historis dan Konseptual Sistem Kasta

Sistem kasta India sering disalahartikan sebagai entitas tunggal, padahal ia terdiri dari dua konsep hierarkis utama—Varna dan Jati—yang memiliki peran dan lingkup yang berbeda secara signifikan.

Etimologi dan Stratifikasi Varna: Pilar Ideal Klasik

Varna merujuk pada kelas sosial dalam masyarakat Hindu tradisional yang bersifat hierarkis. Konsep Varna diidealkan dalam teks-teks Hindu, yang menjelaskan dan memeringkat empat Varna serta menentukan pekerjaan, persyaratan, dan tugas (Dharma) mereka. Konsep Varna umumnya ditelusuri kembali ke ayat Purusha Sukta dalam Rigveda.

Hierarki Catur Varna

Empat pembagian utama Varna, disusun berdasarkan urutan kemurnian dan penghormatan, adalah:

1. Brahmana: Kelas tertinggi, terdiri dari pendeta, guru, dan cendekiawan Veda. Mereka diharapkan menjalani kehidupan yang murni dan menjadi contoh serta pengajar agama.
2. Kshatriya: Kelas penguasa, administrator, atau prajurit. Tugas mereka (Dharma) adalah melindungi dan menyediakan bagi rakyat mereka, termasuk memerangi invasi.
3. Vaishya: Kelas pedagang, petani, atau saudagar, yang bertanggung jawab atas aktivitas ekonomi seperti beternak dan membuat barang-barang kebutuhan.
4. Shudra: Kelas pekerja, buruh, pelayan, atau seniman. Mereka secara tradisional bekerja di ladang dan menyediakan kebutuhan makanan.

Kepatuhan pada Dharma yang ditetapkan untuk masing-masing Varna ini pada dasarnya terkait dengan kepercayaan pada Karma dan keyakinan akan pencapaian moksha (kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian), yang memberikan sistem ini legitimasi spiritual dan kosmologis. Dengan demikian, sistem ini pada awalnya dimaksudkan untuk membagi tanggung jawab hidup dan mempertahankan tatanan abadi.

Jati: Realitas Sosiologis Berbasis Kelahiran dan Endogami

Meskipun Varna adalah model ideal pan-India, Jati (berasal dari Sansekerta jāta, berarti “lahir” atau “dibawa ke dalam keberadaan”) mewakili realitas sosial yang lebih bernuansa. Jati adalah kelompok endogami regional yang terbatas yang ditandai oleh kelahiran, profesi spesifik, dan aturan kekerabatan lokal.

Seiring waktu, sistem kasta menjadi semakin kaku. Munculnya Jati menyebabkan penanaman ribuan kasta dan sub-kasta baru, dengan perkiraan saat ini sekitar 3.000 kasta dan 25.000 sub-kasta di India. Jati-jati regional ini sering kali berusaha mendapatkan rasa hormat atau legitimasi dalam kerangka Varna dengan mengklaim keanggotaan dalam Varna yang lebih tinggi—seperti klaim Rajputs sebagai Kshatriya.

Jati, yang tertanam dalam kekerabatan lokal, adalah struktur sosiologis yang jauh lebih sulit untuk dihilangkan dibandingkan dengan Varna yang merupakan kerangka ideologis yang lebih abstrak. Analisis sejarah menunjukkan bahwa para pembuat hukum Hindu tradisional sering mencoba memperlakukan Jati sebagai turunan dari Varna, padahal Jati adalah sistem yang sangat spesifik secara regional dan endogami. Kekakuan kasta modern sebagian besar merupakan warisan dari Jati, meskipun ia menggunakan kerangka Varna untuk mendefinisikan hierarki secara umum.

Posisi Avarna: Dalit dan Adivasi (Kelompok yang Dikecualikan)

Di luar sistem empat Varna (disebut savarna Hindu), terdapat kelompok-kelompok yang dikecualikan, dikenal sebagai avarna. Kelompok ini terdiri dari Dalit (yang secara historis dikenal sebagai “Tak Tersentuh” atau Untouchables) dan Adivasi (masyarakat suku).

Kaum Dalit tidak dianggap sebagai kasta resmi, melainkan diklasifikasikan sebagai Panchama (kasta kelima) atau kelompok tanpa kasta. Mereka diwajibkan melakukan pekerjaan yang dianggap najis oleh kasta lain, seperti menangani jenazah dan membersihkan sampah. Kaum Dalit menghadapi pengucilan sosial yang parah, dan diskriminasi ini melampaui afiliasi agama mereka; mereka tetap dianggap rendah, kotor, dan hina, terlepas dari agama yang mereka anut.

Perbedaan struktural antara tiga tingkatan sosial ini sangat penting untuk memahami evolusi sistem:

Table I.A: Perbandingan Struktural: Varna vs. Jati

Institusionalisasi Kasta oleh Kolonialisme Inggris (The British Raj)

Transformasi sistem sosial India yang paling dramatis terjadi selama periode British Raj. Administrasi Inggris memainkan peran sentral dalam mengubah Jati yang dinamis menjadi sistem kasta yang kaku dan teradministrasi yang kita kenal saat ini. Kolonialisme Inggris, didorong oleh kebutuhan administrasi dan pemahaman yang dipengaruhi oleh sistem kelas Inggris yang kaku, secara efektif menjadi arsitek kasta modern.

Pembekuan Sistem Jati melalui Sensus Kolonial

Pejabat kolonial secara sistematis membekukan semua Jati di tempatnya, menambatkan anggotanya ke dalam batasan sistem kasta administratif. Proses ini dimulai dengan sensus etnologis. Dalam sensus tahun 1881 dan seterusnya, kasta (jati) digunakan sebagai dasar untuk menghitung dan mengklasifikasikan masyarakat di British India.

Sensus ini bukan sekadar penghitungan; mereka adalah proyek standarisasi dan peringkat. Sensus tahun 1891, misalnya, mencakup 60 sub-kelompok yang dibagi lagi berdasarkan pekerjaan dan ras. Tabel kasta sensus era kolonial secara aktif “memberi peringkat, menstandarisasi, dan mereferensikan silang daftar jati” berdasarkan prinsip-prinsip yang mirip dengan klasifikasi zoologi dan botani, bertujuan untuk menetapkan siapa yang lebih unggul dari siapa berdasarkan kemurnian dan nilai moral kolektif.

Klasifikasi ini memiliki implikasi material yang mendalam. Pejabat kolonial menggunakan jati yang ditetapkan oleh sensus untuk memutuskan kelompok mana yang memenuhi syarat untuk pekerjaan pemerintahan kolonial atau untuk merumuskan tarif pajak tanah. Dengan demikian, kasta berubah dari sistem sosial murni menjadi kategori birokrasi dan ekonomi yang dilembagakan.

Pengaruh Kelas Inggris dan Legislasi Diskriminatif

Sistem kelas Inggris yang ketat dan serupa memengaruhi persepsi Inggris terhadap kasta India, yang kemudian mereka samakan dengan kelas sosial Inggris. David Cannadine mencatat bahwa kasta India menyatu dengan sistem kelas tradisional Inggris selama Raj.

Pengaruh administrasi ini mencapai puncaknya dalam legislasi opresif. Pemerintah kolonial mengesahkan serangkaian undang-undang yang berlaku untuk orang India berdasarkan identifikasi agama dan kasta mereka. Yang paling menonjol adalah pemberlakuan Criminal Tribes Act pada tahun 1871. Undang-undang ini merupakan salah satu tindakan kekerasan negara yang paling ekstrem dalam konteks kasta.

Undang-undang tersebut secara esensial menyatakan bahwa seluruh anggota kasta tertentu dilahirkan dengan kecenderungan kriminal. Awalnya mencakup kelompok tertentu, penegakannya meluas dengan cepat untuk mencakup sebagian besar Shudra dan Dalit (seperti Chamars), serta kasta-kasta yang dicurigai memberontak terhadap hukum kolonial atau menuntut hak-hak buruh. Anggota kasta yang terdaftar dalam sensus kasta kriminal ini dibatasi pergerakannya dan di beberapa wilayah, seluruh kelompok kasta dikarantina atau ditahan di koloni hukuman tanpa proses hukum yang semestinya. Melalui undang-undang ini, kasta diubah menjadi alat kontrol politik dan penindasan, yang berfungsi untuk menargetkan dan menekan kelompok-kelompok yang rentan terhadap pemberontakan atau yang menghambat otoritas pemungut pajak kolonial.

Perjuangan Reformasi dan Konflik Ideologis Kunci

Periode menjelang dan setelah kemerdekaan India ditandai oleh perdebatan sengit mengenai cara terbaik untuk mengatasi opresi kasta. Pusat dari perdebatan ini adalah konflik epistemologis antara Mahatma Gandhi dan B.R. Ambedkar, dua arsitek utama India modern.

Gerakan Reformasi Abad ke-19 dan Awal Abad ke-20

Latar belakang perjuangan melawan kasta telah dibangun oleh reformis agama dan sosial abad ke-19 dan awal abad ke-20 seperti Ram Mohun Roy, Swami Vivekananda, dan terutama Jotiba Phule, yang secara radikal menantang penindasan dari dalam dan luar Hinduisme.

Konflik Epistemologis: Gandhi vs. Ambedkar

Gandhi dan Ambedkar, meskipun berbagi tujuan untuk menghilangkan ketidakadilan, memiliki perbedaan mendasar mengenai sasaran dan metode untuk mencapai masyarakat yang adil. Perbedaan mereka mencerminkan ketegangan mendasar antara reformasi moral dan penghancuran struktural.

Pandangan Mahatma Gandhi (Reformasi Internal)

Gandhi percaya bahwa penghapusan Untouchability (ketidaksentuhan) mungkin dilakukan sambil tetap berdiri di inti tradisi Hindu yang diwariskan, termasuk sistem kastanya. Bagi Gandhi, Untouchability adalah “dosa, kejahatan besar, dan noda pada kemanusiaan” yang menyamar sebagai agama.

Awalnya, Gandhi membedakan penghapusan Untouchability dari penghapusan sistem kasta itu sendiri, yang ia anggap sebagai “penghalang, bukan dosa”. Ia sangat yakin bahwa solusi terletak pada perubahan hati jutaan kasta Hindu. Meskipun demikian, pandangannya berevolusi. Pada November 1935, Gandhi berpendapat bahwa sistem kasta harus dihapus oleh “opini publik,” dan bahwa tidak seharusnya ada larangan perkawinan antar-kasta atau makan bersama antar-kasta. Namun, ia menyerahkan masalah ini kepada kehendak sosial, tidak memperkenalkan inisiatif baru untuk membongkar sistem tersebut secara paksa. Gandhi mewakili pendekatan moral-spiritual, berusaha membersihkan agama dari kekejaman tanpa menolak fondasinya.

Pandangan B.R. Ambedkar (Penolakan Struktural)

B.R. Ambedkar, sebagai ayah Konstitusi India dan figur kultus bagi kaum tertindas, menganut pandangan yang berlawanan. Setelah berjuang selama lebih dari satu dekade untuk mendapatkan kesetaraan dalam lingkungan Hindu, Ambedkar menyerah. Ia menjadi yakin bahwa fondasi Hinduisme berdiri di atas ketidaksetaraan, dan ortodoksi Hindu terlalu resisten terhadap perubahan.

Ambedkar menolak desa India karena kemunduran dan penindasannya terhadap kaum Dalit. Ia adalah seorang modernis yang berkeras bahwa demokrasi sosial bahkan lebih penting daripada kebebasan dari kekuasaan asing. Tuntutan radikalnya diungkapkan dalam “Annihilation of Caste” (1936), sebuah pidato yang kemudian ia terbitkan sendiri sebagai manifesto untuk penghapusan kasta total. Pidato ini dianggap terlalu kontroversial oleh penyelenggara konferensi reformasi Hindu karena mengancam kepentingan Brahmanikal.

Ambedkar memandang perubahan agama sebagai tindakan perlawanan dan jalan keluar dari penindasan. Konversinya ke Buddhisme beberapa hari sebelum kematiannya adalah upaya untuk memimpin kaum Dalit keluar dari sistem yang ia anggap secara struktural cacat.

Table I.B: Perbandingan Filosofis: Gandhi vs. Ambedkar

Konflik ini menjelaskan mengapa meskipun India modern mengadopsi struktur hukum yang bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi (seperti tuntutan Ambedkar), aspek moral dan budaya dari kasta dibiarkan untuk diselesaikan oleh ‘opini publik’ (seperti yang diyakini Gandhi), yang mengakibatkan diskriminasi sosial tetap bertahan.

Kerangka Hukum dan Kebijakan Kasta di India Modern

Setelah kemerdekaan, India sebagai republik yang berdaulat, sekuler, dan demokratis, menjamin hak bagi semua warga negara. Konstitusi secara eksplisit berupaya mencapai masyarakat ‘tanpa kasta’. Namun, untuk mengatasi diskriminasi historis, negara terpaksa mengadopsi kebijakan yang secara paradoks harus mengakui kasta untuk tujuan perbaikan.

Jaminan Konstitusional dan Penghapusan Ketidaksentuhan

Konstitusi India secara de jure menghapus untouchability dan menjamin kesetaraan tanpa memandang perbedaan, termasuk kasta. Mahkamah Agung telah berulang kali menyatakan bahwa kasta menimbulkan ancaman serius terhadap persatuan nasional dan menekankan perlunya langkah-langkah untuk mencapai tujuan konstitusional masyarakat tanpa kasta. Namun, ada perbedaan besar antara kesetaraan hukum (de jure) dan realitas sosial (de facto).

Mekanisme Aksi Afirmatif (Sistem Reservasi)

India menerapkan sistem reservasi (kuota) yang komprehensif sebagai bentuk tindakan afirmatif. Sistem ini memberikan alokasi kursi di lembaga pendidikan dan pekerjaan pemerintah untuk kelompok yang terdaftar dalam kategori Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), dan Other Backward Classes (OBC). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan representasi dan pemberdayaan kelompok yang secara historis terpinggirkan.

Meskipun reservasi dimaksudkan untuk kesetaraan, implementasinya memicu ketegangan, terutama di institusi elit. Institusi seperti Institut Manajemen India (IIM) dan Institut Teknologi India (IIT) terkadang menolak menerapkan kuota secara keseluruhan, terutama untuk posisi ilmiah dan teknis, dengan alasan dapat mengurangi kualitas insinyur dan peneliti, memicu perdebatan antara meritokrasi dan keadilan distributif.

Paradoks Inklusi: Definisi Kasta Terjadwal (SC)

Salah satu aspek paling kritis dan kontroversial dari kerangka hukum adalah definisi resmi Scheduled Castes. Undang-Undang Dasar India tahun 1950 menyatakan secara eksplisit bahwa: “Tidak seorang pun yang menganut agama selain agama Hindu dianggap sebagai anggota Kasta Terjadwal”.

Meskipun istilah “Hindu” diperluas untuk mencakup penganut Sikh, Jain, atau Buddha (semua agama yang secara historis menantang sistem kasta) , komunitas Muslim dan Kristen yang berasal dari kasta rendah (yang menderita diskriminasi sosial yang sama seperti Dalit Hindu ) secara hukum dikecualikan dari status SC.

Analisis menunjukkan bahwa pembatasan ini sebagian didorong oleh keinginan politik dan agama untuk mencegah eksodus kaum Dalit dari lingkungan Hindu. Akibatnya, Muslim dan Kristen Dalit ditolak akses ke program aksi afirmatif yang vital, mendorong mereka ke dalam kemiskinan lebih lanjut. Kebijakan yang seharusnya bersifat sekuler dan bertujuan untuk menghilangkan kerugian struktural justru tercemar oleh politik identitas agama, melanggengkan diskriminasi terhadap komunitas minoritas Dalit.

Perlindungan Hukum dari Kekejaman (SC/ST PoA Act)

Untuk memberikan perlindungan langsung, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act digubal untuk melindungi kelompok-kelompok yang kurang beruntung dari kekejaman berbasis kasta.

Namun, undang-undang ini telah menjadi subjek kontroversi. Mahkamah Agung menyatakan kekhawatiran mengenai penyalahgunaan undang-undang tersebut, yang dapat menyebabkan pemfailan kasus palsu dan memperburuk konflik kasta yang abadi. Pengadilan berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak boleh diubah menjadi “piagam untuk eksploitasi atau penindasan” terhadap warga negara yang tidak bersalah. Oleh karena itu, langkah-langkah diambil untuk mencegah penangkapan otomatis, dalam upaya menyeimbangkan perlindungan bagi kaum tertindas dengan jaminan konstitusional bagi semua warga negara.

Table I.C: Aspek Kunci Hukum Kasta di India Modern

Dinamika Kontemporer, Mobilitas Sosial, dan Prospek Masa Depan

Di India modern, sistem kasta tidak hilang, tetapi telah bertransformasi, terutama dalam lingkup urban dan politik. Perjuangan saat ini telah bergeser dari masalah kemurnian ritual ke masalah akses sumber daya material dan politik.

Kasta dalam Lingkungan Urban dan Institusi Modern

Urbanisasi dan perpindahan komunitas ke lingkungan baru telah menyebabkan pelonggaran norma-norma kasta tradisional yang kaku. Konsep klasik kasta berdasarkan garis keturunan (nasab) perlu dipertimbangkan kembali dalam konteks modern.

Namun, persistensi kasta terlihat jelas di institusi pendidikan dan pekerjaan elit. Meskipun ada kebijakan reservasi, bias kasta terus diterapkan di lembaga pendidikan tinggi, termasuk dalam perekrutan tenaga pengajar di institusi seperti IIM dan IIT. Ini menunjukkan bahwa meskipun hierarki ritual mungkin melemah, kasta ekonomi dan politik masih sangat kuat. Mobilitas sosial telah menghasilkan fenomena ‘Sudra Kaya’ yang menantang hierarki kasta tradisional dengan menggeser dinamika kekuasaan dan pengaruh. Kasta telah berevolusi menjadi sistem kapital sosial dan politik.

Tantangan Globalisasi dan Agama Lain

Sistem kasta menunjukkan ketahanan yang luar biasa, melampaui batas-batas geografis dan teologis. Kasta dipraktikkan di luar Hinduisme, terlihat dalam komunitas agama lain di anak benua India, termasuk di kalangan Muslim, Kristen, Sikh, dan Yahudi, serta dalam Buddhisme Nepal. Kasta juga dipraktikkan di Bali akibat pengaruh India.

Fakta bahwa sistem ini telah merasuk ke dalam sosiologi regional di berbagai komunitas agama menegaskan bahwa kasta telah menjadi fenomena sosial yang mendarah daging, bukan hanya masalah teologi Hindu. Upaya reformasi harus melampaui perdebatan agama dan menargetkan jaringan kekerabatan, ekonomi, dan diskriminasi di seluruh spektrum masyarakat India. Sistem ini telah ditentang oleh banyak gerakan reformis Hindu, Buddhisme, Sikhisme, Kristen, dan Neo-Buddhisme.

Pandangan Sosiologis tentang Masa Depan Kasta

Para sosiolog menghadapi pertanyaan krusial mengenai apakah norma-norma kasta yang longgar akan bertahan atau berubah lebih lanjut di masa depan. Adaptasi sosial dan perubahan identitas di lingkungan baru secara konsisten menantang konsep-konsep tradisional kasta.

Di satu sisi, integrasi ekonomi dan pelonggaran norma-norma ritual mungkin mengurangi relevansi kasta dalam interaksi sehari-hari. Di sisi lain, pelembagaan kasta melalui sistem reservasi, yang secara hukum mendefinisikan dan mengelompokkan warga negara, memastikan bahwa kasta tetap menjadi kategori birokratis dan alat untuk perebutan kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi.

Kesimpulan

Sistem kasta di India adalah struktur hierarkis yang sangat kompleks, yang harus dipahami melalui tiga lapisan: Varna (kelas idealis), Jati (kelompok endogami sosiologis), dan Caste (kategori administratif kolonial). Kekakuan ekstrem dalam sistem ini sebagian besar diinstitusionalisasikan oleh British Raj melalui sensus dan legislasi represif seperti Criminal Tribes Act.

Perjuangan untuk menghapuskan kasta di era modern ditandai oleh ketegangan ideologis antara pendekatan moral Mahatma Gandhi (perubahan hati dan reformasi internal) dan pendekatan struktural B.R. Ambedkar (penghancuran total sistem yang didasarkan pada ketidaksetaraan). Kerangka hukum India pasca-kemerdekaan mencoba mengimplementasikan visi Ambedkar melalui perlindungan anti-diskriminasi dan tindakan afirmatif.

Namun, upaya modern untuk mencapai masyarakat tanpa kasta terhambat oleh paradoks mendasar: negara harus melegitimasi label kasta (SC/ST/OBC) untuk mengelola reservasi dan perbaikan, sehingga secara simultan melanggengkan keberadaan kategori yang ingin dihapusnya. Selain itu, pembatasan kategori SC bagi minoritas Muslim dan Kristen Dalit menunjukkan bagaimana kebijakan sosial terstruktur oleh pertimbangan identitas agama dan demografi.

Di masa depan, sistem kasta kemungkinan akan terus bertransformasi. Kasta akan semakin menjadi penanda akses politik dan kapital sosial, sementara dimensi ritualnya mungkin melemah di lingkungan urban. Mengingat kasta telah berakar dalam struktur sosiologis lintas-agama di anak benua India, penghapusan total memerlukan intervensi politik dan sosial yang mendalam yang melampaui kerangka teologis.