Perang Irak-Iran (1980–1988): Studi Geopolitik dan Warisan Konflik di Teluk Persia

Perang Iran-Irak, yang sering diidentifikasi sebagai Perang Teluk Pertama, merupakan konflik militer yang paling berkepanjangan di abad ke-20 dan salah satu konflik paling berdarah yang terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia II. Berlangsung selama tujuh tahun, sepuluh bulan, dan empat minggu , konflik ini menjadi saksi bagi penggunaan taktik attrition yang brutal, mengingatkan pada parit-parit Perang Dunia I , penggunaan senjata kimia secara luas , dan kompleksitas intervensi global dari berbagai kekuatan besar.

Secara formal, perang berakhir tanpa pemenang yang jelas, dengan hasil status quo ante bellum, yang berarti kembali ke kondisi perbatasan sebelum perang. Kegagalan ini dicapai dengan biaya kemanusiaan dan ekonomi yang kolosal: kerugian material diperkirakan minimal mencapai US$300 miliar, menjadikannya salah satu perang termahal di dunia, dan korban jiwa (militer dan sipil) melampaui satu juta orang. Analisis ini berargumen bahwa Perang Iran-Irak dipicu oleh sengketa perbatasan historis atas Shatt al-Arab yang diperburuk oleh faktor ideologis pasca-Revolusi Islam Iran, dan eskalasinya diperpanjang secara artifisial oleh dukungan militer dan ekonomi kekuatan-kekuatan besar yang menjadikan konflik ini sebagai arena perang proxy pada masa Perang Dingin.

Akar Historis dan Geopolitik Shatt al-Arab

Akar konflik utama terletak pada sengketa kedaulatan atas Shatt al-Arab (Arvand Rud dalam bahasa Persia), saluran air sepanjang kurang lebih 193 kilometer yang dibentuk oleh pertemuan Sungai Tigris, Eufrat, dan Karun. Saluran air ini bukan sekadar batas teritorial, melainkan arteri vital dan satu-satunya rute navigasi utama yang dapat digunakan oleh Irak untuk mengakses Teluk Persia dan pasar global. Posisi geostrategis Irak sangat rentan karena garis pantai yang sangat pendek, membuat kontrol atas Shatt al-Arab menjadi suatu keharusan ekonomi dan militer.

Perselisihan ini telah memicu konflik bersenjata sebelumnya, termasuk konflik Shatt al-Arab 1974–1975, yang berakhir dengan Perjanjian Aljazair pada tahun 1975. Dalam perjanjian ini, Irak di bawah kekuasaan Saddam Hussein terpaksa menyerahkan sebagian kontrol atas batas air kepada Iran, menggeser batas dari tepi timur ke garis thalweg (garis tengah alur pelayaran terdalam), sebagai imbalan agar Iran menghentikan dukungan terhadap pemberontak Kurdi di Irak.

Setelah Revolusi Islam Iran tahun 1979, Saddam melihat peluang untuk membatalkan perjanjian 1975, yang dianggap sebagai penghinaan nasional, dan mendapatkan kembali kedaulatan penuh atas saluran tersebut. Pembatalan sepihak Perjanjian Aljazair oleh Saddam pada September 1980, tepat sebelum invasi, berfungsi sebagai justifikasi resmi untuk perang, dengan tujuan utama merebut kendali penuh atas Shatt al-Arab. Dengan demikian, meskipun faktor ideologi berperan, motivasi utama di balik agresi Irak adalah keharusan geostrategis untuk mengamankan akses tanpa batas ke Teluk dan memproyeksikan kekuatan maritimnya.

Faktor Ideologis dan Ambisi Rezim

Selain sengketa teritorial, faktor ideologis memainkan peran krusial dalam eskalasi konflik. Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979 menumbangkan monarki Shah yang sekuler dan menggantikannya dengan rezim ulama Syiah, yang secara aktif menyerukan penggulingan rezim-rezim sekuler lainnya di kawasan, termasuk rezim Ba’ath Sunni yang dipimpin oleh Saddam Hussein di Irak. Ancaman ideologis ini dirasakan sangat nyata oleh Irak dan negara-negara Arab Teluk lainnya.

Kedua rezim memiliki sejarah panjang dalam mendukung kelompok separatis di negara masing-masing. Selama awal 1970-an, Iran menjadi pelindung utama bagi pemberontak Kurdi di Irak, menyediakan pangkalan dan persenjataan. Sebagai tanggapan, Irak aktif mendukung aktivitas separatisme di provinsi Khuzestan (yang kaya minyak) dan Balochistan di Iran. Tindakan timbal balik dalam menggoyahkan stabilitas domestik negara tetangga ini menunjukkan bahwa permusuhan pra-perang telah mengakar kuat, dan invasi tahun 1980 hanyalah puncak dari persaingan regional yang telah berlangsung lama.

Fase Perang: Attrition, Brutalitas, dan Eskalasi

Fase Invasi dan Stalemate Awal (1980–1982)

Invasi awal Irak pada September 1980 melibatkan serangan di enam front, memanfaatkan superioritas awal dalam hal alutsista yang dimiliki. Saddam Hussein mengharapkan kemenangan cepat (blitzkrieg), terutama di wilayah Khuzestan, yang berbatasan langsung dengan Shatt al-Arab. Namun, invasi tersebut dengan cepat terhenti. Meskipun Irak berhasil menduduki Khorramshahr, mereka gagal mencapai tujuan strategis untuk mengamankan wilayah yang signifikan di Khuzestan dan menggoyahkan rezim di Teheran.

Pembalikan situasi ini didorong oleh mobilisasi Iran yang mendalam, memanfaatkan semangat martir dan Pasukan Relawan (Basij) yang militan pasca-revolusi. Meskipun mengalami defisit peralatan militer yang parah akibat isolasi internasional dan sanksi, Iran mampu mengusir pasukan Irak dari sebagian besar wilayah Iran pada tahun 1982. Setelah keberhasilan ini, Iran memilih untuk melanjutkan perang, dengan tujuan strategis baru: menggulingkan rezim Saddam Hussein di Baghdad. Keputusan Iran untuk melintasi batas internasional mengubah sifat konflik dari perang pertahanan menjadi perang attrition total.

Perang Attrition Darat dan Brutalitas Taktik

Perang Iran-Irak dengan cepat bertransformasi menjadi konflik yang didominasi oleh pertempuran darat skala besar, yang kemudian dikenal karena brutalitasnya yang tinggi. Perang ini berlangsung selama hampir delapan tahun penuh , ditandai oleh garis depan yang statis, penggunaan sistem parit yang luas, dan serangan infanteri massal yang menelan korban jiwa ratusan ribu. Situasi di medan perang sangat mirip dengan konflik Perang Dunia I, menyoroti ketidakmampuan taktis kedua pihak untuk memobilisasi perang bergerak yang modern dan efektif, melainkan mengandalkan kekuatan manusia.

Salah satu pertempuran paling brutal dan menentukan adalah Operation Karbala-5, atau Pengepungan Basra, yang dilancarkan Iran pada Januari 1987. Operasi ini bertujuan untuk merebut kota pelabuhan strategis Basra. Meskipun menjadi pertempuran terbesar dan paling mematikan dalam perang, yang dicirikan oleh kondisi medan yang ganas dan tingginya korban, operasi tersebut berakhir dengan stalemate. Kegagalan Iran untuk merebut Basra, meski mengerahkan upaya maksimal, menegaskan batas kemampuan mereka untuk mencapai kemenangan militer darat yang menentukan, dan Karbala-5 diakui sebagai “permulaan akhir” dari Perang Iran-Irak.

Eskalasi Senjata dan Pelanggaran Hukum Perang

Brutalitas perang diperburuk oleh eskalasi penggunaan senjata terlarang. Irak, dalam usahanya untuk mengimbangi keunggulan numerik dan semangat tempur Iran, menggunakan senjata kimia secara luas dan berulang kali terhadap target militer maupun sipil. Penggunaan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Selain itu, perang ini melibatkan aktor non-negara. Irak mendukung kelompok oposisi bersenjata, seperti Mujahidin-e Khalq (MEK), yang terlibat dalam aksi teror yang menargetkan warga sipil di Iran. Keterlibatan kelompok bersenjata non-legitimasi ini mempersulit upaya para analis untuk secara akurat menggolongkan dan menghitung jumlah korban sipil yang tewas.

Eskalasi Horizontal: Perang Tanker dan Perang Kota

Untuk mengatasi kebuntuan di medan darat, konflik diekskalasi secara horizontal ke laut dan wilayah sipil.

Perang Tanker (The Tanker War): Sejak awal 1980-an, Irak memulai strategi untuk melumpuhkan ekonomi Iran dengan menargetkan kapal dagang, khususnya tanker minyak, di Teluk Persia. Angkatan Udara Irak menggunakan pesawat tempur seperti Mig 23, Mirage F-1 buatan Prancis, dan helikopter Super Frelon yang dipersenjatai dengan rudal jelajah anti-kapal Exocet. Serangan ini merupakan serangan paling berkelanjutan terhadap pelayaran niaga sejak Perang Dunia II, mengakibatkan tewasnya lebih dari 400 pelaut sipil, kerusakan ratusan kapal, dan kerugian ekonomi yang besar.

Aspek paling signifikan dari Perang Tanker adalah ancaman yang ditimbulkannya terhadap Selat Hormuz, titik penting global (chokepoint) yang sangat bergantung pada ekspor minyak Teluk. Ancaman ini memicu eskalasi internasional, menarik kekuatan luar, terutama Amerika Serikat, untuk campur tangan secara langsung guna memastikan kebebasan navigasi bagi kapal-kapal non-pihak. Sementara itu, Perang Kota melibatkan saling serang pusat-pusat sipil utama, seperti Teheran dan Baghdad, menggunakan rudal balistik jarak jauh, yang bertujuan untuk menghancurkan moral masyarakat.

Dimensi Internasional dan Intervensi Global

Dukungan Material dan Non-Material untuk Irak

Perang Iran-Irak merupakan konflik proxy yang secara eksplisit mencerminkan prioritas geopolitik global untuk menahan ancaman ideologis dari Revolusi Islam Iran. Analisis menunjukkan bahwa Irak menikmati dukungan material dan non-material yang sangat besar dan luas, baik dari negara-negara Blok Barat maupun Blok Timur.

Dukungan finansial dari negara-negara Arab Teluk (yang takut terhadap revolusi Syiah) dan pasokan senjata dari kekuatan-kekuatan utama inilah yang memungkinkan Irak untuk mempertahankan perang attrition selama hampir delapan tahun. Uni Soviet memasok alutsista darat hingga udara secara besar-besaran. Sementara itu, Irak juga menerima alutsista canggih secara signifikan dari negara-negara Barat, terutama Prancis, yang memasok pesawat tempur Dassault Mirage F1. Keterlibatan Amerika Serikat, meskipun tidak langsung menyerang, mencakup dukungan di bidang ekonomi dan penyediaan intelijen militer untuk membantu Irak. Keterlibatan kekuatan-kekuatan besar secara simultan ini dalam mendukung Irak menunjukkan bahwa kepentingan geopolitik untuk containment Iran melampaui persaingan ideologis tradisional Perang Dingin. Intervensi internasional inilah yang secara fundamental memperpanjang brutalitas konflik, mencegah Iran mencapai kemenangan militer, tetapi juga memastikan Irak tidak dapat menyelesaikan perang secara cepat.

Posisi Iran yang Terisolasi

Berbeda dengan Irak, Iran berada dalam posisi yang sangat terisolasi di panggung internasional, sebagian besar karena sikap anti-Barat dan anti-Soviet rezim revolusioner. Iran harus bergantung pada stok senjata lama yang tersisa dari era Shah dan mencari sumber pasokan melalui pasar gelap atau negara-negara yang berani menentang hegemoni AS.

Meskipun demikian, Iran mampu memanfaatkan jaringan dukungan regional yang berbasis ideologi. Iran mengandalkan kelompok Syiah di kawasan tersebut, dan secara ironis, didukung oleh faksi-faksi Kurdi Irak (seperti KDP dan PUK) untuk mengganggu stabilitas front utara Irak. Isolasi ini memaksa Iran untuk mengandalkan gelombang manusia yang masif dan semangat martir untuk mengimbangi superioritas teknologi dan logistik Irak yang didukung secara global.

Biaya Konflik dan Resolusi Akhir

Neraca Kerugian Kemanusiaan dan Ekonomi yang Menghancurkan

Skala kehancuran yang ditimbulkan oleh Perang Iran-Irak sangat masif. Lebih dari satu juta prajurit tewas di kedua belah pihak, menjadikannya perang paling berdarah sejak Perang Dunia II. Estimasi jumlah korban warga sipil mencapai ratusan ribu, diperparah oleh kesulitan klasifikasi tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata. Dampak kemanusiaan juga terlihat dari fakta bahwa lebih dari dua juta jiwa menjadi pengungsi internal dan eksternal.

Dalam delapan tahun pertempuran, kerugian finansial yang ditanggung oleh Iran dan Irak diperkirakan mencapai minimal US$300 miliar. Kerugian ini menempatkan perang tersebut sebagai salah satu yang paling mahal dalam sejarah modern. Penyajian data ini secara kuantitatif menunjukkan alasan mengapa perang attrition yang brutal ini tidak dapat dipertahankan dan harus diakhiri melalui intervensi diplomatik PBB.

Tabel Esensial 1: Perbandingan Kerugian Kemanusiaan dan Ekonomi (1980–1988)

Resolusi Dewan Keamanan PBB 598

Perang secara efektif diakhiri oleh adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 598 pada 20 Juli 1987. Resolusi ini menuntut beberapa hal kunci: gencatan senjata segera, penghentian semua tindakan militer di darat, laut, dan udara, dan penarikan semua pasukan ke batas-batas yang diakui secara internasional tanpa penundaan. Resolusi tersebut juga mendesak pembebasan dan pemulangan tawanan perang (POW) segera setelah penghentian permusuhan.

Irak dengan cepat menyatakan kesediaannya untuk mematuhi persyaratan resolusi. Iran, bagaimanapun, menolak untuk menerima resolusi tersebut selama hampir satu tahun, menuntut amandemen yang akan mengutuk Irak sebagai agresor. Penerimaan formal Iran akhirnya terjadi pada Juli 1988, didorong oleh kelelahan perang dan kegagalan total Operasi Karbala-5. Ayatollah Ruhollah Khomeini menggambarkan penerimaan resolusi tersebut sebagai tindakan “lebih mematikan daripada minum dari cawan beracun” (poisoned chalice) , sebuah pengakuan pahit atas kegagalan Iran untuk mencapai tujuan utamanya menggulingkan Saddam Hussein. Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 Agustus 1988, mengembalikan perbatasan ke status quo ante bellum.

Meskipun Resolusi 598 mencakup ketentuan untuk rekonstruksi dan bantuan moneter —yang ditafsirkan oleh Iran sebagai reparasi perang—baik dana internasional maupun reparasi tidak pernah terwujud. Setelah PBB secara resmi mengidentifikasi Irak sebagai agresor pada tahun 1991 , fokus geopolitik global telah bergeser ke invasi Irak ke Kuwait. Kegagalan mekanisme hukum internasional untuk menegakkan keadilan transisional dan reparasi untuk kerugian US$300 miliar tersebut meninggalkan kedua negara dalam kondisi ekonomi yang sangat tertekan. Selain itu, karena perundingan damai terhenti setelah gencatan senjata, konflik ini secara teknis tidak pernah diakhiri dengan perjanjian damai formal, dan kedua negara secara resmi tetap berada dalam keadaan gencatan senjata.

Warisan dan Konsekuensi Geopolitik Jangka Panjang

Peran dalam Memicu Perang Teluk II (1990)

Salah satu konsekuensi paling signifikan dan langsung dari Perang Iran-Irak adalah krisis keuangan akut yang dialami Irak. Setelah menghabiskan minimal US$300 miliar dan menanggung utang perang yang sangat besar kepada negara-negara Arab Teluk (termasuk Kuwait), Saddam Hussein merasa terdorong untuk mencari solusi finansial yang drastis.

Keterpurukan ekonomi dan utang perang yang menumpuk menjadi faktor utama yang mendorong ambisi Saddam untuk mengalihkan agresinya ke Kuwait. Saddam mengklaim bahwa Kuwait secara historis adalah “provinsi ke-19” Irak, berdasarkan batas wilayah yang ditetapkan oleh pemerintahan Turki Utsmani. Invasi ke Kuwait pada Agustus 1990, yang memicu Perang Teluk II, adalah upaya langsung untuk mengamankan sumber daya minyak Kuwait dan menghapus utang perang. Dengan demikian, “kemenangan” nihil Irak melawan Iran secara esensial menghancurkan stabilitas keuangannya dan meletakkan dasar bagi kejatuhan rezim Saddam di konflik-konflik berikutnya.

Dinamika Hubungan Iran-Irak Pasca-Saddam

Setelah perang berakhir pada 1988, permusuhan antara Teheran dan Baghdad tetap tinggi hingga penggulingan rezim Saddam Hussein oleh invasi pimpinan AS pada tahun 2003. Peristiwa 2003 menandai era baru dalam hubungan kedua negara. Sejak saat itu, hubungan Iran-Irak telah membaik secara signifikan, dengan peningkatan kerja sama yang substansial di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Paradoks geopolitik yang mendalam muncul dari kenyataan bahwa Iran, yang gagal mencapai tujuan strategis untuk menggulingkan Saddam melalui cara militer brutal antara 1980–1988, pada akhirnya mencapai keuntungan strategis yang luar biasa—yaitu, pengaruh politik yang dominan di Baghdad—melalui intervensi eksternal yang dipimpin oleh musuh ideologisnya, Amerika Serikat, pada tahun 2003.

Pelajaran dari Kekosongan Kekuasaan

Pengalaman Perang Iran-Irak dan peristiwa selanjutnya di Irak memberikan pelajaran penting mengenai keamanan regional dan konsekuensi perubahan rezim. Upaya untuk menjatuhkan rezim yang telah mapan tanpa rencana suksesi yang kuat, seperti yang terjadi di Irak (pasca-2003) dan Libya, seringkali memicu kekacauan, konflik sipil yang tidak terkendali, dan destabilisasi regional dan global yang tidak terprediksi.

Perang attrition delapan tahun juga secara fundamental membentuk doktrin keamanan nasional Iran. Kegagalan untuk memenangkan perang darat langsung, dikombinasikan dengan kebutuhan untuk menanggapi isolasi internasional, mendorong Iran untuk memprioritaskan pengembangan kemampuan deterrence yang asimetris, termasuk program misil jarak jauh dan pengembangan jaringan proxy regional. Strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada musuh yang akan mencoba invasi darat langsung ke wilayah Iran lagi.

Kesimpulan

Perang Iran-Irak (1980–1988) harus dianalisis sebagai konflik attrition total yang brutal yang menentukan struktur geopolitik Timur Tengah modern. Meskipun hasil resminya adalah status quo ante bellum tanpa perubahan perbatasan teritorial, perang ini merupakan kegagalan strategis bagi kedua belah pihak yang dibayar dengan harga kemanusiaan dan finansial yang menghancurkan.

Kegagalan ini tidak terjadi dalam isolasi; konflik tersebut diperpanjang oleh intervensi global yang menjadikan wilayah tersebut sebagai medan pertempuran proxy Perang Dingin. Meskipun Saddam Hussein berhasil mempertahankan rezimnya dari invasi Iran, kehancuran finansial yang diakibatkan oleh perang tersebut secara langsung mendorong agresinya ke Kuwait pada tahun 1990 , yang pada akhirnya meletakkan dasar bagi kejatuhan rezim Ba’ath itu sendiri. Sementara Irak ditakdirkan oleh kehancuran ekonomi dan ambisi yang tidak realistis, Iran, meskipun secara militer terkuras, muncul dengan fondasi rezim yang diperkuat secara ideologis, dan pada akhirnya berhasil mendapatkan pengaruh strategis yang signifikan di Baghdad dua dekade kemudian. Perang ini meninggalkan warisan berupa krisis utang regional, penguatan radikalisme, dan kesadaran mendalam akan bahaya kekosongan kekuasaan.