Reklamasi Teluk Jakarta: Konflik Regulasi dan Dampak Lingkungan-Sosial

Konteks Geografis dan Kebutuhan Pembangunan Jakarta

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta merupakan mega proyek infrastruktur yang telah menjadi pusat kontroversi selama lebih dari dua dekade. Secara historis, proyek ini diinisiasi sebagai respons terhadap masalah klasik Jakarta, yaitu keterbatasan lahan untuk menampung jumlah penduduk yang terus bertambah, serta keinginan untuk merevitalisasi wilayah Utara Jakarta yang dianggap tertinggal dibandingkan wilayah lainnya.

Inisiasi formal proyek ini dimulai pada era Orde Baru. Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar diajukan kepada Presiden Soeharto pada tahun 1995 dan disetujui melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk pembangunan 17 pulau buatan di sepanjang Pantai Utara Jakarta. Keppres 52/1995 menjadi tonggak hukum awal yang memberikan landasan bagi proyek tersebut, meskipun implementasinya di masa mendatang menghadapi tantangan serius seiring dengan perubahan rezim dan regulasi yang lebih modern.

Tujuan Resmi Proyek vs. Realitas Implementasi (Kritik Paradigma)

Tujuan awal proyek ini adalah menciptakan daratan baru untuk kawasan permukiman, industri, dan bisnis. Seiring berjalannya waktu dan munculnya tantangan lingkungan seperti penurunan muka tanah, tujuan reklamasi bergeser menjadi upaya untuk mengantisipasi banjir Jakarta, sering kali dikaitkan dengan rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW).

Pergeseran tujuan ini, bagaimanapun, menuai kritik keras. Kalangan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) melihat proyek reklamasi sebagai pembangunan yang mengabaikan identitas maritim Indonesia. Proyek ini dikritik karena memunggungi lautan, menjadikannya “negara daratan rekayasa” yang bertentangan dengan konsep Indonesia sebagai “Negara kelautan yang bertabur pulau-pulau”. Paradigma pembangunan yang dianut dinilai berfokus pada kepentingan ekonomi jangka pendek, yang terbukti ditujukan untuk permukiman masyarakat kelas menengah ke atas. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa tujuan sosial-ekonomi awal, yaitu pengembangan wilayah tertinggal , telah disubordinasi oleh kepentingan properti swasta. Penggunaan perspektif jangka pendek dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan semacam ini dipercaya tidak akan mencapai pembangunan berkelanjutan, yang keberhasilannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang visioner.

Evolusi Kerangka Hukum dan Konflik Kewenangan Regulasi

Dasar Hukum dan Inkonsistensi Regulasi

Dasar hukum utama yang menjadi acuan pengembang selama bertahun-tahun adalah Keppres No. 52 Tahun 1995, khususnya Pasal 4 yang mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab reklamasi kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Turunan dari Keppres ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang berfungsi sebagai landasan operasional bagi berjalannya proyek sejak tahun 1995.

Namun, kerangka hukum ini menghadapi tantangan signifikan pasca-reformasi dengan lahirnya regulasi yang lebih menekankan aspek lingkungan dan tata ruang pesisir. Regulasi krusial yang muncul adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU ini mensyaratkan adanya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai prasyarat fundamental sebelum izin pelaksanaan reklamasi dapat diterbitkan.

Ketergantungan pada Keppres 52/1995 (regulasi Orde Baru) sebagai dasar hukum utama pasca-reformasi menciptakan kerentanan hukum yang mendalam. Bukti dari adanya kegagalan tata kelola ini adalah pelanggaran prosedural perizinan yang terjadi, di mana banyak izin pelaksanaan, seperti untuk Pulau G, I, K, dan F, diterbitkan oleh Gubernur DKI mendahului penetapan Perda RZWP3K. Tindakan Gubernur DKI yang mengeluarkan izin (seperti Izin Pulau F pada Oktober 2015, Izin Pulau I pada Oktober 2015, dan Izin Pulau K pada Oktober 2015) sebelum adanya legitimasi legislatif melalui Raperda Zonasi menunjukkan adanya dorongan kuat dari kepentingan pengembang yang mengabaikan kepatuhan regulasi. Upaya untuk memvalidasi izin-izin yang cacat hukum ini melalui Raperda kemudian menjadi celah utama bagi skandal korupsi.

Di tingkat lokal, Pemprov DKI juga menerbitkan peraturan turunan seperti Peraturan Gubernur (Pergub) No. 121 Tahun 2012 dan Pergub No. 137 Tahun 2017 mengenai Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pergub ini mengatur detail tata ruang, batas, dan pemanfaatan pulau reklamasi.

Konflik Kewenangan (DKI vs. KKP)

Konflik regulasi juga tercermin dari tarik-ulur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di masa Menteri Susi Pudjiastuti, sepakat dengan Komisi IV DPR, untuk menghentikan proyek reklamasi karena dinilai bertentangan dengan UU No. 1/2014, terutama karena DKI Jakarta belum memiliki Perda RZWP3K.

Namun, moratorium tersebut kemudian dicabut oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada Oktober 2017. Pencabutan ini dilakukan setelah pihak pengembang diklaim telah memenuhi keluhan yang diajukan pemerintah, dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Luhut menegaskan bahwa dana kontribusi 15% dari pengembang, yang mencapai Rp 77,8 triliun, harus tetap diserahkan kepada Pemda DKI untuk pengembangan infrastruktur, termasuk untuk kepentingan nelayan. Konflik kewenangan antara Gubernur, KKP, dan Kemenko Maritim ini menciptakan kerawanan hukum dan peluang penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya merugikan masyarakat pesisir.

Evolusi Regulasi Utama Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Hidrodinamika

Kritik Terhadap Kualitas AMDAL

Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Teluk Jakarta menuai kritik serius mengenai kualitas dan validitas ilmiahnya. Kritik ini menyebut izin AMDAL yang ada sebagai ‘amdal-amdalan‘ karena tidak melibatkan guru besar disiplin ilmu terkait dan secara ilmiah hanya akan menimbulkan kerugian dari berbagai aspek. Bahkan, disebutkan bahwa sepuluh guru besar yang menjabat di KLHK sebelumnya telah menolak izin AMDAL reklamasi karena kerugian ilmiahnya.

Secara spesifik, dampak lingkungan yang dikhawatirkan mencakup ancaman terhadap proyek-proyek vital yang ada di sekitar area reklamasi. Sebagai contoh, reklamasi menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya operasi PLTU dan PLTGU Muara Karang, yang merupakan sumber pasokan listrik krusial, menyuplai sekitar 45 persen kebutuhan listrik di Jakarta (termasuk Istana Negara dan Monas). Kekhawatiran ini timbul karena kegiatan reklamasi dapat meningkatkan suhu air laut sebesar 1 hingga 2 derajat Celsius, yang secara signifikan akan mengurangi efektivitas air laut sebagai pendingin reaktor pembangkit listrik. Dampak lingkungan ini menunjukkan ancaman silang terhadap keberlanjutan energi, di mana gangguan kecil pada ekosistem pesisir berpotensi memicu kerugian ekonomi yang jauh lebih besar di sektor infrastruktur vital.

Perubahan Hidrodinamika dan Peningkatan Sedimentasi

Dampak signifikan reklamasi teramati pada perubahan kondisi hidrodinamika di Teluk Jakarta. Penelitian simulasi menunjukkan adanya penurunan kecepatan arus rata-rata pasca-reklamasi, yaitu dari 0,94 m/s sebelum reklamasi menjadi 0,88 m/s setelah reklamasi. Penurunan kecepatan arus ini secara hidrologis menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengendapan material.

Akibat dari perubahan pola arus, terjadi peningkatan ketebalan sedimen dasar perairan yang sangat drastis, mencapai maksimum 2,49 m pasca-reklamasi, dibandingkan kondisi sebelum reklamasi yang hanya mencapai ketebalan maksimum 0,84 m. Akumulasi sedimen, terutama di dekat muara sungai besar seperti Muara Cengkareng, disebabkan oleh tingginya debit harian sungai dan minimnya daya sebar perairan. Peningkatan sedimentasi dan perubahan pola hidrodinamika ini secara langsung berkaitan dengan risiko bencana. Meskipun reklamasi sering dipromosikan sebagai solusi mitigasi banjir, data menunjukkan bahwa perubahan ini justru dinilai bakal memperparah masalah banjir tahunan di Jakarta, karena menghambat aliran air sungai ke laut.

Degradasi Ekosistem Pesisir dan Perikanan

Secara ekologis dan sosial, reklamasi memberikan dampak yang menghancurkan terhadap perikanan skala kecil di Teluk Jakarta. Studi menunjukkan bahwa kondisi keberlanjutan perikanan di wilayah ini berada dalam “kondisi buruk” di semua dimensi (ekonomi, ekologi, sosial, dan hukum/kelembagaan).

Kondisi perikanan tangkap skala kecil sudah mengalami overfishing (baik secara biologi maupun ekonomi), dan kegiatan reklamasi justru memperparah keadaan ini. Laju degradasi perikanan tangkap skala kecil di lokasi penelitian (Cilincing, Muara Angke, Kamal Muara, dan Muara Baru) diestimasikan mencapai nilai sebesar 37% per tahun dalam kondisi dengan reklamasi, yang jauh lebih tinggi dibandingkan laju degradasi 25% tanpa adanya reklamasi. Selain dampak ekologis, reklamasi juga mengancam situs-situs bersejarah Jakarta sebagai kota bandar, termasuk Pelabuhan Sunda Kelapa dan pulau-pulau bersejarah di sekitarnya.

Dampak Sosial-Ekonomi dan Isu Keadilan Agraria

Estimasi Kerugian Ekonomi Nelayan

Dampak sosial-ekonomi reklamasi secara langsung dirasakan oleh komunitas nelayan tradisional di Teluk Jakarta, yang meliput wilayah penangkapan ikan Cilincing, Muara Angke, Kamal Muara, dan Muara Baru. Nelayan mengalami perubahan biaya perjalanan (trip), penurunan hasil tangkapan, dan perubahan daerah penangkapan ikan, yang memaksa mereka melaut semakin jauh. Mayoritas nelayan merasa terganggu dan menyatakan kegiatan reklamasi tidak menguntungkan.  Studi valuasi ekonomi menggunakan analisis Effect on Production (EoP) dan residual rent menunjukkan kerugian ekonomi yang substansial dan terukur.

Estimasi Kerugian Ekonomi Sektor Kelautan Teluk Jakarta Akibat Reklamasi (Per Tahun)

Selain itu, kerugian rata-rata surplus produsen per tahun dalam kurun waktu 2013 hingga 2020 selama periode reklamasi diestimasikan sebesar Rp 10,949 Miliar, atau rata-rata Rp 1,368 Miliar per tahun.

Isu Penggusuran dan Ketidakadilan Sosial

Reklamasi Teluk Jakarta juga memunculkan isu penggusuran skala besar. Catatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyebutkan estimasi sekitar 25.000 Kepala Keluarga (KK) nelayan terancam tergusur di berbagai perkampungan seperti Kamal Baru, Muara Baru, Muara Angke, Kampung Luar Batang, dan Marunda Pola.

Isu keadilan agraria semakin diperparah dengan fakta bahwa lahan hasil reklamasi diperuntukkan bagi permukiman masyarakat kelas menengah ke atas, sesuai dengan Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012. Kondisi ini menegaskan bahwa proyek tersebut berorientasi pada pembangunan eksklusif dan mengesampingkan hak-hak masyarakat lokal yang secara historis bergantung pada perairan tersebut. Pembangunan ini menjadi manifestasi kegagalan negara dalam menjamin prinsip keadilan agraria, di mana masyarakat rentan menjadi korban langsung demi kepentingan properti swasta dan kelas elit.

Kontroversi Kompensasi dan Alokasi Dana Kewajiban

Meskipun kerugian ekonomi nelayan terukur secara signifikan, tuntutan utama dari masyarakat nelayan di Teluk Jakarta bukanlah kompensasi finansial, melainkan penghentian proyek secara total karena akses melaut mereka semakin sempit.

Di sisi lain, proyek reklamasi menjanjikan keuntungan finansial masif bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kewajiban kontribusi tambahan dari pengembang sebesar 15% dari total lahan. Angka ini, yang disebut oleh Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, mencapai nilai fantastis Rp 77,8 triliun. Dana kontribusi sebesar Rp 77,8 triliun ini seharusnya dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur di kawasan sekitar Teluk Jakarta, termasuk kepentingan nelayan dan pemulihan lingkungan. Terdapat dikotomi yang jelas: di satu sisi, pengembang diwajibkan menyetor puluhan triliun rupiah, namun di sisi lain, kerugian riil yang dialami komunitas lokal mencapai ratusan miliar rupiah per tahun, dan terdapat keraguan besar apakah dana kontribusi yang masif tersebut akan secara adil dan efektif digunakan untuk memulihkan kerugian yang dialami masyarakat. Pemanfaatan dana ini harus dibahas dan diawasi ketat oleh DPRD DKI Jakarta untuk memastikan alokasi yang tepat dan berpihak pada kepentingan publik dan lingkungan.

Skandal Tata Kelola, Korupsi, dan Kerugian Negara

Proyek Reklamasi Teluk Jakarta tidak hanya diselimuti konflik lingkungan dan sosial, tetapi juga skandal korupsi yang masif, menunjukkan adanya kolusi antara pengusaha dan pemangku kebijakan.

Kasus Suap Raperda RZWP3K

Skandal korupsi terbesar berpusat pada upaya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP). Kasus ini membuka “ruang gelap” bercumbunya pengusaha, politisi, dan kekuasaan.

Aktor kunci dalam skandal ini adalah Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, yang menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja, pada Maret 2016. Suap tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi pembahasan Raperda, terutama terkait besaran kontribusi tambahan yang harus dibayarkan pengembang kepada Pemprov DKI.

Analisis terhadap kasus ini mengungkapkan pola tata kelola yang cacat: izin pembangunan (Pulau G, I, K, F) telah dikeluarkan oleh Gubernur mendahului proses legislasi. Suap ini merupakan upaya pengembang untuk mengamankan legitimasi legislatif (Perda) bagi izin-izin yang sudah terlanjur diterbitkan dan dilaksanakan, membuktikan bahwa proses perizinan mendahului kepatuhan hukum.

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kerugian Finansial

Skala korupsi yang lebih luas terungkap ketika KPK mengembangkan kasus suap ini menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mohamad Sanusi ditetapkan sebagai tersangka TPPU karena diduga menyamarkan harta kekayaan hasil korupsi yang mencapai Rp 45 miliar, selain suap Rp 2 miliar yang ia terima. Sanusi dituntut 10 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama lima tahun. Skandal ini menunjukkan bahwa kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada nilai suap yang tercatat, mencakup potensi kerugian negara yang bersifat struktural dan jangka panjang.

Kontroversi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pulau C dan D

Dugaan kerugian negara juga muncul dari penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Pulau C dan D, yang dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah (KNI), anak perusahaan Agung Sedayu Grup. Pada Agustus 2017, NJOP kedua pulau ditetapkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI hanya sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi.

Kepolisian menduga penetapan NJOP ini dilakukan jauh di bawah nilai pasar yang sebenarnya, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang signifikan dari sektor pajak. Kasus ini menyoroti dualitas kerugian negara: kerugian langsung dari suap (untuk meloloskan regulasi) dan kerugian struktural yang masif dari potensi kebocoran fiskal akibat undervaluation aset. Proses penyelidikan melibatkan pemeriksaan intensif terhadap pejabat terkait, termasuk Kepala BPRD DKI saat itu.

Kebijakan Penghentian dan Kepastian Hukum Pasca Pencabutan Izin

Kebijakan Penghentian Era Anies Baswedan (2018)

Pada September 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi mengumumkan penghentian proyek dan mencabut izin 13 pulau reklamasi yang belum terbangun. Keputusan ini diklaim sebagai pemenuhan janji kampanye dan langkah untuk memastikan bahwa reklamasi bukan lagi masa depan DKI Jakarta.

Pencabutan izin tersebut didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang menyimpulkan bahwa para pengembang pemegang izin terbukti melanggar dan tidak melaksanakan kewajiban mendasar mereka. Izin yang dicabut meliputi pulau-pulau milik tujuh pengembang, termasuk PT Kapuk Naga Indah (Pulau A, B, E), PT Pembangunan Jaya Ancol (Pulau I, J, K), dan PT Jakarta Propertindo (Pulau O dan F). Kontribusi tambahan yang telah diberikan pengembang, seperti pembangunan rumah susun dan jalan inspeksi, akan diperhitungkan sebagai aset Pemprov DKI.

Tantangan Hukum dan Status Pulau yang Sudah Terbangun

Meskipun kebijakan politik menunjukkan penghentian, status pulau yang sudah terbangun (Pulau C, D, G, dan N) menciptakan fait accompli yang terus memicu ketidakpastian hukum.

Beberapa gugatan nelayan dimenangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA), yang berhasil membatalkan izin reklamasi untuk beberapa pulau seperti Pulau K, F, H, dan I. Namun, di sisi lain, kasus Pulau G (dikelola PT Muara Wisesa Samudra) menunjukkan kompleksitas yang berbeda. Setelah pengembang menggugat pencabutan izin, Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2021 memerintahkan Pemprov DKI untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau G, merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2012. Keputusan pengadilan ini menunjukkan bahwa kebijakan politik penghentian dapat dinegasikan oleh putusan yudisial yang mengacu pada regulasi teknis di masa lalu.

Pemanfaatan Pulau Terbangun dan Kritik Gimmick

Empat pulau yang sudah terbentuk (C, D, G, N) tetap diberlakukan izinnya dan diatur untuk dimanfaatkan. Pemprov DKI mengubah nama pulau-pulau C, D, dan G menjadi Pantai Kita, Pantai Maju, dan Pantai Bersama, membentuk narasi “Kita Maju Bersama”. Pulau N kini dimanfaatkan sebagai dermaga baru untuk Pelabuhan Tanjung Priok.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memanfaatkan lahan-lahan ini untuk kepentingan publik. Namun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengkritik kebijakan pencabutan izin 13 pulau sebagai gimmick politik belaka. Kritik ini didasarkan pada fakta bahwa tiga pulau yang sudah terbangun (C, D, G) tetap digunakan, dan Pemprov DKI bahkan menerbitkan Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2018 yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi, mengindikasikan bahwa kegiatan reklamasi masih akan berlanjut. Perdebatan mengenai pemanfaatan Pulau G, misalnya, antara untuk permukiman atau fasilitas publik, masih berlangsung dan memerlukan kesepakatan dengan pengembang.

Tabel Status Pulau Reklamasi Teluk Jakarta Pasca Pencabutan Izin (2018)

Prospek Regulasi Pasca UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, terdapat potensi perubahan signifikan dalam lanskap kewenangan reklamasi. Transisi status Jakarta sebagai Daerah Khusus harus diikuti dengan penataan regulasi pesisir yang menjamin kepastian hukum, mencegah terulangnya konflik kewenangan, dan memastikan bahwa rencana tata ruang pesisir diintegrasikan secara komprehensif, bukan berdasarkan kepentingan sesaat.

Kesimpulan

Reklamasi Teluk Jakarta adalah studi kasus kompleks yang merefleksikan benturan fundamental antara dorongan ekonomi jangka pendek, terutama kepentingan properti swasta, dan kewajiban negara untuk melindungi lingkungan hidup serta menjamin hak-hak sosial-ekonomi masyarakat pesisir jangka panjang.

Analisis mendalam menunjukkan adanya kegagalan tata kelola yang sistematis, di mana inkonsistensi regulasi (pertentangan Keppres 52/1995 dengan UU 1/2014) menjadi celah bagi pelanggaran prosedural dan korupsi. Dampak proyek ini terukur secara empiris: dari degradasi ekosistem (laju overfishing yang diperparah) , perubahan hidrodinamika yang meningkatkan sedimentasi dan risiko banjir, hingga kerugian ekonomi yang ditanggung nelayan (lebih dari Rp 200 miliar per tahun). Selain itu, skandal korupsi Raperda dan dugaan korupsi penetapan NJOP mengonfirmasi adanya kolusi elit yang merugikan negara secara langsung dan struktural.

Meskipun kebijakan penghentian 13 pulau telah diambil, tantangan terbesar terletak pada pengelolaan empat pulau yang sudah terbangun dan pemanfaatan dana kontribusi pengembang sebesar Rp 77,8 triliun. Pulau-pulau yang sudah ada harus dialokasikan secara definitif untuk kepentingan publik, bukan untuk melanjutkan pembangunan kawasan eksklusif.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kontribusi adalah krusial. Dana sebesar Rp 77,8 triliun tersebut harus diprioritaskan untuk (1) program pemulihan lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir yang telah terdegradasi, dan (2) program pemberdayaan dan

Berdasarkan analisis multidimensi ini, laporan merekomendasikan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Anti-Korupsi yang Tuntas: Pihak berwenang harus menuntaskan penyelidikan dugaan korupsi penetapan NJOP Pulau C dan D untuk memastikan nilai kerugian negara dihitung secara akurat, dan menindak semua pihak, baik dari sektor swasta maupun pejabat pemerintah, yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Revisi Tata Ruang Berbasis Bukti Ilmiah: Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir Jakarta harus direvisi dengan mengintegrasikan temuan ilmiah mengenai hidrodinamika dan sedimentasi. Tujuannya adalah untuk memitigasi risiko bencana alam, termasuk potensi peningkatan frekuensi dan intensitas banjir.
3. Optimalisasi Aset untuk Kepentingan Publik dan Sosial: Pemprov DKI harus memastikan bahwa pulau-pulau yang sudah terbangun (termasuk Pantai Kita, Maju, dan Bersama) benar-benar dialokasikan untuk kepentingan publik dan menghindari alih fungsi menjadi kawasan properti eksklusif. Hal ini termasuk memberikan akses terbuka kepada masyarakat dan menyediakan fasilitas yang mendukung aktivitas komunitas nelayan yang tersisa.
4. Keadilan Restoratif bagi Nelayan: Pemerintah harus melaksanakan program kompensasi dan pemberdayaan yang efektif, mengakui besarnya kerugian ekonomi nelayan per tahun. Program ini harus bersifat partisipatif, melibatkan nelayan dalam penentuan tata ruang perikanan tradisional di Teluk Jakarta, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan dapat dicapai.