Kerajaan Pagaruyung: Legitimasi Hindu-Buddha hingga Transformasi Sosio-Politik Islam

Kerajaan Pagaruyung, yang kadang dikenal pula sebagai Pagarruyung atau Malayapura, merupakan pusat politik tradisional yang berkedudukan di kawasan Minangkabau, atau yang kini dikenal sebagai Sumatera Barat. Pagaruyung secara geografis berpusat di kawasan pedalaman, di wilayah Luhak nan Tigo (Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Lima Puluh Kota), yang membedakannya secara signifikan dari kerajaan-kerajaan maritim yang mendominasi sejarah Sumatera. Lokasi ini menempatkan Pagaruyung sebagai kekuatan agraris dan budaya di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari.

Pentingnya Pagaruyung dalam khasanah sejarah Nusantara terletak pada perannya sebagai jembatan politik dan budaya yang menghubungkan entitas Kerajaan Melayu kuno (termasuk Dharmasraya dan Sriwijaya) dengan identitas Minangkabau modern. Bukti-bukti peninggalan budaya dan arkeologis yang tersebar di sepanjang DAS Batanghari, mulai dari muara di Jambi hingga ke hulu di pedalaman Minangkabau, membuktikan adanya kaitan yang erat dan berkelanjutan antara kawasan hulu dan hilir, menunjukkan Pagaruyung mewarisi dan mentransformasi tradisi politik yang sudah mapan sebelumnya.

Tujuan Ulasan dan Periodisasi Utama Pagaruyung

Ulasan ini bertujuan untuk menyajikan analisis historis yang komprehensif mengenai seluruh lintasan sejarah Kerajaan Pagaruyung. Kajian ini mencakup tiga periode utama yang mendefinisikan evolusi kerajaan:

1. Periode Hindu-Buddha (Abad ke-14 M): Ditandai dengan pendirian kerajaan oleh Adityawarman pada 1347 M dan upaya legitimasi kekuasaan melalui sinkretisme keagamaan yang kompleks.
2. Periode Klasik (Abad ke-15 hingga ke-17 M): Masa konsolidasi kekuasaan dan pembentukan sistem pemerintahan khas, yaitu Rajo Tigo Selo, sebagai respons terhadap sifat desentralisasi masyarakat Minangkabau.
3. Periode Islamisasi dan Krisis (Abad ke-17 hingga ke-19 M): Ditandai dengan transformasi filosofis melalui Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan keruntuhan politik akibat konflik internal (Perang Padri) dan intervensi kolonial Belanda, yang berakhir pada tahun 1833 M.

Sumber Sejarah Primer dan Sekunder

Kajian mengenai Pagaruyung mengandalkan kombinasi sumber epigrafis (prasasti) dan sumber naratif tradisional. Sumber epigrafis, terutama prasasti yang ditinggalkan oleh Adityawarman dan anaknya, Ananggawarman, menyediakan kerangka kronologis dan bukti autentik mengenai ideologi legitimasi kekuasaan pada era Hindu-Buddha.

Selain itu, historiografi tradisional Minangkabau, seperti Tambo (berarti sejarah atau genealogi) dan Kaba (berarti berita atau laporan, sering disajikan secara lisan), memainkan peran krusial dalam memahami struktur politik dan sosial. Kaba Cindua Mato, misalnya, merupakan sumber utama untuk menganalisis kedudukan Bundo Kanduang dan sistem politik tradisional Pagaruyung. Integrasi antara bukti keras (prasasti) dan narasi lisan yang kaya (tambo) memungkinkan pemahaman yang lebih bernuansa mengenai transisi politik dan budaya Pagaruyung.

Awal: Pondasi Kerajaan dan Legitimasi Pra-Islam

Genealogi Politik: Keterkaitan dengan Dharmasraya dan Dinasti Mauli

Kerajaan Pagaruyung tidak muncul secara tiba-tiba di kancah politik Sumatera. Berdasarkan bukti epigrafi, Pagaruyung didirikan di atas fondasi yang lebih tua, yaitu Kerajaan Malayapura atau Melayu Kuno. Adityawarman, pendiri Pagaruyung, merupakan bagian dari Dinasti Mauli yang sebelumnya berkuasa di Kerajaan Malayu.

Kajian arkeologis menunjukkan bahwa wilayah Minangkabau yang terletak di hulu DAS Batanghari memiliki koneksi yang kuat dengan daerah hilir di Jambi, tempat pusat Kerajaan Melayu sebelumnya berada. Penemuan peninggalan budaya, mulai dari pemukiman kuno, candi, hingga prasasti di sepanjang DAS Batanghari, menguatkan hipotesis bahwa Pagaruyung adalah kelanjutan atau transformasi dari kekuasaan Malayu-Dharmasraya, memindahkan pusat hegemoni dari wilayah maritim ke pedalaman agraris. Adityawarman disebutkan dalam Prasasti Amoghapasa sebagai penguasa Bhumi Malayu sebelum mendirikan Pagaruyung.

Adityawarman (1347 M): Pendiri dan Maharaja Diraja

Pendirian Kerajaan Pagaruyung secara definitif ditandai dengan pemerintahan Adityawarman, yang memulai pemerintahannya sebagai Maharaja Diraja pertama pada tahun 1347 M dan memerintah hingga 1375 M. Di bawah kepemimpinan Adityawarman dan putranya, Ananggawarman, Kerajaan Pagaruyung mencapai masa kejayaan awal, yang ditunjukkan dengan meluasnya wilayah kekuasaan ke berbagai daerah di Sumatera.

Adityawarman merupakan tokoh sentral yang bertanggung jawab untuk menggeser pusat kekuatan politik ke pedalaman. Perpindahan pusat kekuatan ini merupakan manuver politik yang disengaja. Pagaruyung, yang terletak di hulu Batanghari, memungkinkan kontrol atas sumber daya agraris dan jalur perdagangan antara pesisir dan pedalaman, sebuah strategi untuk menciptakan kedaulatan yang stabil dan independen setelah melemahnya kekuatan maritim sebelumnya.

Bukti Arkeologis Awal: Interpretasi Prasasti dan Legitimasi Spiritual

Penggunaan sumber epigrafis, terutama prasasti, sangat penting untuk memahami bagaimana Adityawarman membangun dan mempertahankan legitimasinya. Tiga prasasti utama dari era ini adalah Prasasti Pagaruyung I , Prasasti Pagaruyung VI, dan Prasasti Saruaso I.

Prasasti Pagaruyung I dan Saruaso I secara kolektif berfokus pada pemujaan dan legitimasi kekuasaan Adityawarman. Dalam konteks Prasasti Saruaso I, Adityawarman mengklaim status ilahiah yang luar biasa. Ia menyebut dirinya sebagai Adibuddha, entitas Buddha dengan hierarki tertinggi yang dipercaya muncul dari sunyata (kekosongan). Selain itu, ia menggunakan Dewa Indra sebagai dewa pelindungnya. Klaim teologis yang ekstrem dan sinkretisme keagamaan yang tinggi ini (menggabungkan unsur Hindu-Buddha) berfungsi sebagai alat legitimasi super-regional yang menempatkan Adityawarman di puncak hierarki politik-religius Sumatera, membenarkan kedaulatannya atas wilayah yang luas.

Simbolisme visual juga digunakan sebagai penegasan kekuasaan. Ornamen kepala kala yang terdapat pada prasasti berfungsi sebagai pelindung dan penjaga batu prasasti, sekaligus sebagai peringatan bagi rakyat agar tidak berbuat jahat, menunjukkan bahwa raja menggunakan simbolisme teologis untuk mengatur kehidupan rakyatnya dan memastikan kepatuhan.

Transisi dari Kerajaan Melayu ke Pagaruyung di bawah Adityawarman, yang didukung oleh ideologi keagamaan yang sentralistik, adalah sebuah fondasi politik yang kompleks. Legitimasi yang dibangunnya ini sangat kontras dengan tradisi Minangkabau yang cenderung desentralistik, sebuah ketegangan yang kelak akan diatasi melalui pembentukan sistem Rajo Tigo Selo.

Tabel Esensial 1: Prasasti Kunci dari Era Adityawarman

Pengaruh: Institusi Politik, Adat, dan Sinkretisme Filosofis

Struktur Pemerintahan Tripartit: Konsep Rajo Tigo Selo

Setelah masa pemerintahan Ananggawarman, kepemimpinan Kerajaan Pagaruyung mengalami desentralisasi. Struktur monarki sentral digantikan oleh pembagian otoritas yang disebut Rajo Tigo Selo (Tiga Raja yang Bersila). Institusi ini diakui sebagai lembaga tertinggi atau Limbago Rajo dalam tambo adat Minangkabau.

Sistem ini memerintah wilayah inti (Luhak) dan wilayah perluasan (Rantau), yang disebut rantau Tujuah Jurai. Pembagian kekuasaan ini mencerminkan kebutuhan Minangkabau untuk menyeimbangkan kedaulatan sentral (monarki) dengan tradisi desentralisasi berbasis nagari. Masing-masing raja memiliki kedudukan dan istana kebesaran di Pagaruyung, dan ketiganya memiliki julukan Alif :

1. Raja Alam (Tuan Alif): Berkedudukan di Pagaruyung (Kampung Gudam). Raja Alam adalah pemimpin tertinggi yang mengurusi urusan politik dan pemerintahan.
2. Raja Adat (Baginda Alif): Berkedudukan di Buo (Balai Jango). Raja Adat bertanggung jawab penuh atas hukum dan tradisi adat Minangkabau.
3. Raja Ibadat (Sultan Alif): Berkedudukan di Sumpur Kudus (Kampung Tangah). Raja Ibadat memegang kepemimpinan dalam urusan keagamaan (Islam)

Struktur tripartit ini merupakan respons institusional yang unik, yang bertujuan untuk memecah otoritas tunggal agar tidak terjadi absolutisme monarki, sejalan dengan prinsip-prinsip adat Minangkabau yang menempatkan musyawarah dan mufakat di atas perintah raja. Hal ini memastikan stabilitas internal selama masa damai karena setiap aspek kehidupan (politik, adat, agama) dipegang oleh otoritas terpisah.

Dinamika Matrilineal: Peran Sentral Bundo Kanduang

Sistem sosial Minangkabau dikenal secara luas karena struktur matrilineal yang khas, di mana garis keturunan diwariskan melalui ibu. Dalam konteks politik Pagaruyung, peran perempuan diwakili oleh figur legendaris Bundo Kanduang (Ibu Kandung).

Bundo Kanduang digambarkan dalam narasi tradisional, khususnya Kaba Cindua Mato, sebagai ratu perempuan yang bijaksana dan memiliki otoritas penuh. Analisis terhadap teks ini menunjukkan bahwa posisi Bundo Kanduang setidaknya setara dengan elit laki-laki lainnya dalam kerajaan Pagaruyung. Bahkan, dalam beberapa versi, Bundo Kanduang disebut sebagai penguasa pertama Pagaruyung, yang menunjukkan pengakuan terhadap kualifikasi wanita untuk memegang posisi politik tertinggi dalam komunitas. Fungsi Bundo Kanduang secara tradisional adalah mengajarkan budaya, adat, dan istiadat kepada generasi penerus, menjadikannya penyeimbang moral dan sosial terhadap kekuasaan rajo. Interaksi antara rajo (kekuasaan formal, maskulin) dan bundo kanduang (kekuasaan moral/adat, feminin) menciptakan kolaborasi dan potensi konflik dalam pembagian kekuasaan, suatu dinamika yang mendefinisikan filsafat politik Minangkabau.

Integrasi Budaya dan Agama: Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)

Islamisasi Pagaruyung, yang dimulai sejak abad ke-16 atau ke-17, menghasilkan puncak sinkretisme filosofis yang diabadikan dalam pepatah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Pepatah ini secara etimologis bermakna bahwa adat bersandar pada syara’ (agama Islam), dan syara’ bersandar pada Kitabullah (Al-Qur’an dan Hadis).

Harmonisasi ini diformalkan melalui Piagam Bukit Marapalam, sebuah keputusan penting yang diambil dalam rapat para penghulu (pemimpin adat) dan alim ulama di Batusangkar. Inti dari piagam ini adalah pepatah “Syarak nan mangato, adat mamakai” (Syarak yang berfirman, adat yang melaksanakan/menggunakan), yang memastikan keselarasan antara hukum adat dan nilai-nilai Islam. Penting untuk dicatat bahwa ABS-SBK dipahami bukan sekadar sebagai sinkretisme atau kompromi antara budaya dan agama, melainkan sebagai sistem integratif yang harmonis dan bersifat normatif, di mana setiap elemen adat yang bertentangan dengan Islam harus disesuaikan.

Sistem ABS-SBK ini menunjukkan kekuatan Pagaruyung dalam menghadapi perubahan ideologis besar. Namun, struktur Rajo Tigo Selo yang didesentralisasi, meskipun stabil di masa damai, menunjukkan kerentanan ketika dihadapkan pada krisis ideologis. Ketika muncul gerakan reformis Islam yang radikal (Kaum Padri) yang menantang Raja Adat, kekuasaan tidak dapat diselesaikan oleh otoritas tunggal (Raja Alam) karena adanya pembagian fungsional yang kaku. Konflik internal ini mengakibatkan fragmentasi cepat dan memudahkan intervensi kekuatan eksternal.

Institusi Adat Pasca-Monarki: Peran Niniak Mamak

Meskipun institusi kerajaan Pagaruyung runtuh pada abad ke-19, sistem adat Minangkabau tidak serta merta hilang. Sebaliknya, lembaga adat yang didominasi oleh Niniak Mamak (pemimpin kaum adat) tetap memegang peran sentral dalam masyarakat.

Niniak Mamak terus berfungsi sebagai penjaga kearifan lokal, budaya, dan adat-istiadat, bahkan setelah kedaulatan politik hilang. Mereka memikul tanggung jawab besar dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan memastikan bahwa prinsip ABS-SBK tetap diterapkan di tingkat nagari (desa). Kelangsungan peran Niniak Mamak ini membuktikan bahwa warisan Pagaruyung lebih terletak pada ketahanan filosofi dan struktur adatnya daripada pada bentuk monarki politik yang berumur pendek.

Tabel Esensial 2: Struktur dan Fungsi Rajo Tigo Selo

Akhir: Fragmentasi Kekuasaan dan Intervensi Kolonial

Konflik Internal: Krisis Ideologis dan Perang Padri (1803–1838 M)

Faktor utama yang menyebabkan Kerajaan Pagaruyung runtuh adalah konflik internal yang dikenal sebagai Perang Padri. Perang ini, yang berlangsung dari tahun 1803 hingga 1838, merupakan manifestasi dari ketegangan ideologis antara Kaum Adat (yang didukung oleh keluarga kerajaan) dan Kaum Padri (kelompok reformis Islam yang ingin memurnikan praktik agama dan menghapus kebiasaan adat yang dianggap bertentangan dengan syariat).

Perang ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga sangat merusak secara fisik dan sosial. Konflik ini berlangsung selama sekitar dua dekade, mengakibatkan kerugian material dan korban jiwa yang signifikan, termasuk pembunuhan dan penghancuran kampung. Struktur desentralisasi Rajo Tigo Selo terbukti tidak mampu menahan konflik internal yang melibatkan semua pilar kekuasaan (Adat dan Ibadat), yang mengakibatkan fragmentasi legitimasi kerajaan.

Kejatuhan Monarki dan Pelarian Sultan

Keruntuhan politik Pagaruyung dimulai ketika Kaum Padri melancarkan serangan langsung terhadap pusat kerajaan. Pada tahun 1815, Pagaruyung diserang, memaksa Sultan Arifin Muningsyah, pemimpin kerajaan saat itu, melarikan diri ke Lubuk Jambi.

Situasi semakin memburuk setelah wafatnya Sultan Arifin Muningsyah pada tahun 1825. Tanpa pengganti yang kuat yang mampu menyatukan faksi-faksi yang bertikai atau menghadapi tekanan Kaum Padri, kerajaan kehilangan arah dan kemampuan untuk bertindak sebagai entitas politik yang kohesif. Proses keruntuhan dipercepat, menjadikan kerajaan semakin rapuh dan rentan terhadap tekanan dari luar.

Penetrasi Belanda dan Taktik Kolonial

Dalam upaya untuk mendapatkan kembali kekuasaan dan mengatasi ancaman dari Kaum Padri, Kaum Adat membuat keputusan strategis yang fatal: meminta bantuan kepada pihak Belanda. Intervensi Belanda ini, yang awalnya dimaksudkan untuk memulihkan ketertiban, justru membuka pintu bagi penjajahan dan kontrol kolonial yang permanen. Kerajaan Pagaruyung secara resmi diakhiri pada tahun 1833 setelah Belanda berhasil menaklukkan perlawanan Kaum Padri dan mengalahkan Sultan Tangkal Alam, raja terakhir Pagaruyung, menggantikan kedaulatan kerajaan dengan pemerintahan kolonial Sumatra Westkust.

Untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan meredakan perlawanan yang terus berlanjut, Belanda mengeluarkan serangkaian kebijakan, termasuk Plakat Panjang. Meskipun Plakat Panjang sering dikaitkan dengan upaya Belanda di fase awal konflik, isinya mencerminkan strategi ko-opsi administrasi yang diterapkan pasca-perang:

1. Pengangkatan Penghulu: Pemimpin adat (penghulu) di Minangkabau diangkat menjadi wakil pemerintah Belanda dengan imbalan gaji.
2. Perlindungan dan Ekonomi: Masyarakat dijanjikan perlindungan penuh. Kebijakan pemungutan pajak dihapuskan, namun diganti dengan kewajiban untuk memperluas penanaman kopi.

Analisis strategi Belanda menunjukkan bahwa keruntuhan Pagaruyung bukan hanya disebabkan oleh kekalahan militer internal, tetapi juga oleh proses ko-opsi yang cerdik. Belanda tidak sepenuhnya menghancurkan struktur adat. Sebaliknya, mereka mempertahankan struktur sosial tradisional (penghulu) tetapi mengubah fungsinya menjadi perpanjangan tangan administrasi kolonial melalui insentif finansial dan kebijakan ekonomi paksa (kopi). Strategi ini efektif dalam menghancurkan kedaulatan politik monarki Pagaruyung secara mendalam, sekaligus memastikan bahwa tatanan sosial yang ada diarahkan untuk melayani kepentingan ekonomi kolonial.

Warisan Budaya dan Kontinuitas Minangkabau Kontemporer

Peninggalan Arkeologis dan Epigrafis

Meskipun Kerajaan Pagaruyung telah lama runtuh, warisan historisnya tetap diabadikan melalui berbagai peninggalan. Peninggalan utama meliputi makam raja Pagaruyung dan sejumlah prasasti kuno seperti Prasasti Suruaso, Prasasti Batusangkar, dan Prasasti Bandar Bapahat. Prasasti-prasasti ini—bersama dengan yang telah disebutkan sebelumnya (Pagaruyung I, Saruaso I, Pagaruyung VI) —adalah bukti otentik satu-satunya mengenai kronologi dan ideologi politik pada era Hindu-Buddha di pedalaman Sumatera.

Istano Basa Pagaruyung: Simbol Kebesaran yang Hidup

Simbol kebesaran Pagaruyung yang paling menonjol saat ini adalah Istano Basa Pagaruyung di Kabupaten Tanah Datar, dekat Batusangkar. Bangunan megah ini adalah replika dari istana Raja Alam Pagaruyung yang asli.

Kronologi Penghancuran dan Rekonstruksi:

Sejarah Istano Basa ditandai dengan siklus kehancuran dan pembangunan kembali, yang mencerminkan ketahanan Minangkabau:

1. Bangunan istana asli dibakar oleh pasukan Belanda pada tahun 1804.
2. Replika dibangun kembali secara masif pada tahun 1976.
3. Istana kembali mengalami bencana ketika disambar petir dan terbakar hebat pada 27 Februari 2007, menghanguskan sebagian besar bangunan dan dokumen sejarah.
4. Segera setelah itu, proses restorasi dimulai dengan upacara Batagak Tonggak Tuo. Istana telah dipulihkan dengan setia menggunakan teknik dan bahan tradisional.

Filosofi Arsitektur:

Istano Basa Pagaruyung merupakan contoh megah arsitektur Rumah Gadang, yang sarat dengan nilai-nilai filosofis.

• Struktur: Bangunan ini memiliki tiga lantai dengan 72 pilar. Jumlah pilar ini sering ditafsirkan melambangkan jumlah niniak mamak atau wilayah kekuasaan yang lebih luas.
• Atap Gonjong: Atapnya yang melengkung tajam dan khas (disebut gonjong) terbuat dari 26 ton serat ijuk aren hitam. Bentuk gonjong ini berasal dari filosofi tanduk kerbau.
• Ornamen: Istana dihiasi dengan 60 ukiran yang merepresentasikan filosofi dan budaya Minang. Selain itu, penggunaan warna pada struktur (misalnya, pilar berwarna hitam) melambangkan kemuliaan, keagungan, dan kebijaksanaan, sesuai dengan figur raja.

Istano Basa Pagaruyung saat ini berfungsi sebagai pusat budaya, museum, dan objek wisata sejarah. Ia diisi dengan lebih dari 100 replika artefak antik Minang, memastikan bahwa ingatan akan kejayaan masa lalu tetap hidup dan berfungsi sebagai daya tarik wisata utama di Sumatera Barat.

Ketahanan Pagaruyung dapat dilihat melalui simbolisme ini. Pembangunan kembali Istano Basa berulang kali, terutama dengan mempertahankan prinsip arsitektur filosofis yang ketat (seperti jumlah tiang, ukiran, dan gonjong), merupakan afirmasi ulang identitas kolektif. Istana yang direkonstruksi ini telah menjadi fokus simbolis fungsional bagi ABS-SBK dan matrilinealitas di era pasca-monarki, terus memberikan legitimasi budaya kepada institusi adat modern.

Kontinuitas Institusional dan Budaya

Meskipun kedaulatan politik monarki Pagaruyung hilang, struktur adat dan identitas budaya yang dibentuk oleh kerajaan tetap menjadi fondasi masyarakat Minangkabau. Prinsip ABS-SBK tetap menjadi pegangan hidup dan hukum adat.

Peran Bundo Kanduang dan Niniak Mamak terus diakui dan dipertahankan dalam masyarakat kontemporer. Bundo Kanduang tetap memiliki peranan penting dalam mengajarkan adat dan budaya kepada generasi muda. Pelestarian warisan budaya Pagaruyung juga diupayakan melalui kegiatan modern, seperti Festival Pesona Minangkabau (FPM), yang diselenggarakan di Istano Basa Pagaruyung. Acara-acara ini bertujuan untuk mendorong kearifan lokal, meningkatkan pelestarian kebudayaan, dan mendukung pariwisata, termasuk menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata halal terbaik.

Kesimpulan

Pagaruyung sebagai Model Monarki Nusantara yang Terdesentralisasi

Kerajaan Pagaruyung merupakan model monarki di Nusantara yang unik karena kemampuannya menyeimbangkan otoritas sentral yang diwariskan dari Adityawarman (Raja Alam) dengan struktur adat yang sangat desentralistik (Raja Adat dan Raja Ibadat), yang didukung oleh institusi matrilineal Bundo Kanduang. Pembagian kekuasaan Rajo Tigo Selo merupakan adaptasi genius terhadap sifat masyarakat Minangkabau yang berlandaskan nagari. Namun, keunikan inilah yang juga menjadi kerentanan fatal saat dihadapkan pada krisis ideologis Perang Padri, yang memungkinkan intervensi kolonial Belanda untuk mengakhiri kedaulatan politiknya pada 1833.

Dampak Warisan Pagaruyung terhadap Identitas Sumatera Barat Modern

Warisan Pagaruyung yang paling abadi bukanlah monarki itu sendiri, melainkan filosofi yang dibentuk selama periode Islamisasi: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Filosofi ini, bersama dengan sistem matrilineal, tetap menjadi ciri khas dan fondasi hukum adat yang mendefinisikan identitas kultural dan sosial Sumatera Barat hingga saat ini. Keberadaan replika Istano Basa Pagaruyung, yang dibangun kembali berulang kali dengan menjunjung tinggi filosofi arsitekturnya, berfungsi sebagai penanda visual ketahanan budaya Minangkabau pasca-monarki.

Berdasarkan analisis ini, terdapat beberapa area yang memerlukan penelitian lanjutan yang serius:

1. Analisis Struktur Sosial Kolonial: Perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai sejauh mana praktik kolonial pasca-Perang Padri, terutama melalui Plakat Panjang, mengubah struktur masyarakat Minangkabau dan bagaimana penghulu beradaptasi dengan peran baru mereka sebagai perpanjangan tangan administrasi Sumatra Westkust.
2. Filsafat Politik Gender: Kajian mendalam harus dilakukan mengenai hubungan politik antara Rajo dan Bundo Kanduang dalam perspektif filsafat politik untuk menganalisis pembagian kekuasaan serta menelusuri potensi ketidakadilan gender atau perubahan nilai-nilai tradisional akibat modernisasi.
3. Rekonstruksi Data Istana: Penelusuran sisa-sisa dokumen sejarah yang mungkin selamat dari kebakaran Istano Basa Pagaruyung 2007 perlu diintensifkan untuk memperkaya khazanah kronologi pasca-Adityawarman.