Sistem Pemerintahan dan Demokrasi di Malaysia: Analisa Konstitusional, Dinamika Politik, dan Tantangan Kontemporer

Malaysia menjalankan sebuah sistem pemerintahan yang unik dan kompleks, memadukan tradisi monarki Melayu dengan struktur pemerintahan parlementer Westminster, yang dilebur dalam kerangka federal dan menjunjung tinggi supremasi konstitusi. Analisis ini menguraikan fondasi hukum, struktur kekuasaan, dinamika elektoral, dan tantangan kontemporer yang dihadapi demokrasi fungsional di Malaysia.

Fondasi Konstitusional dan Prinsip Supremasi

Sifat Monarki Konstitusional Federal (Model Westminster yang Dimodifikasi)

Secara konstitusional, Malaysia didefinisikan sebagai monarki konstitusional parlementer federal. Karakteristik federal memastikan pembagian kedaulatan antara pemerintah federal pusat dan 13 pemerintah negeri (negara bagian).

Pemerintahan federal ini beroperasi di bawah prinsip Supremasi Konstitusi Federal, sebuah prinsip krusial yang membedakannya dari model Westminster murni (Inggris), yang menekankan Supremasi Parlemen. Di Malaysia, Parlemen tidak memegang kekuasaan tertinggi; segala tindakannya yang bertentangan dengan Konstitusi Federal dapat dibatalkan oleh pengadilan. Prinsip ini memberikan peran yang sangat kuat kepada badan yudikatif (Mahkamah Federal) sebagai penjaga konstitusi, menjamin bahwa kedaulatan hukum (rule of law) adalah otoritas tertinggi di negara tersebut.

Keunikan lain terletak pada Monarki Elektif. Kepala Negara, Yang di-Pertuan Agong (YDP Agong), tidak mewarisi takhta secara turun-temurun seperti banyak monarki konstitusional lainnya. YDP Agong dipilih oleh Majelis Raja-Raja (Conference of Rulers) dari sembilan penguasa negeri-negeri Melayu. Proses pemilihan ini berlangsung setiap lima tahun sekali atau ketika terjadi kekosongan jabatan. YDP Agong yang menjabat saat ini adalah Ibrahim Iskandar dari Johor, yang merupakan YDP Agong ke-17 sejak 31 Januari 2024.

Yang di-Pertuan Agong: Peran Seremonial dan Kekuatan Diskresioner

Yang di-Pertuan Agong memiliki peran seremonial yang substansial, berfungsi sebagai Kepala Negara Federal, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, dan Kepala Agama Islam di wilayah federal serta di negeri-negeri yang tidak memiliki Raja. Namun, peran monarki tidak terbatas pada fungsi seremonial.

Konstitusi Federal, khususnya Pasal 40(2), memberikan YDP Agong kuasa diskresioner, memungkinkannya bertindak atas budi bicara penuh, tanpa (atau bahkan bertentangan dengan) nasihat Perdana Menteri, dalam beberapa hal penting. Kuasa ini mencakup hak untuk menunjuk Perdana Menteri (yakni anggota Dewan Rakyat yang diyakini mendapat dukungan mayoritas), untuk tidak menyetujui permintaan pembubaran Parlemen, dan untuk meminta pertemuan Majelis Raja-Raja.

Peran YDP Agong ini telah berevolusi menjadi sebuah mekanisme penyeimbang konstitusional, terutama saat menghadapi instabilitas koalisi. Dalam sistem parlementer, di mana dinamika koalisi sangat rentan terhadap perubahan , seperti yang terjadi selama krisis politik 2020–2022, YDP Agong aktif menggunakan kuasa diskresioner ini untuk menentukan legitimasi mayoritas dan memutuskan pembubaran Parlemen. Hal ini menjadikan YDP Agong sebagai arbiter yang vital, berfungsi sebagai katup pengaman konstitusional di tengah politik yang terfragmentasi, memberikan stabilitas ketika eksekutif kehilangan kepercayaan dan legislatif gagal mencapai konsensus mayoritas yang jelas.

Meskipun prinsip Supremasi Konstitusi  menjamin judicial review atas undang-undang, terdapat batasan yang dikenakan oleh konstitusi itu sendiri, yang menunjukkan adanya tegangan antara supremasi hukum dan politik identitas. Misalnya, Parlemen Malaysia secara konstitusional dilarang mendiskusikan pasal-pasal sensitif, seperti status Bahasa Malaysia sebagai bahasa nasional dan hak istimewa Bumiputra dalam Pasal 153. Adanya klausul-klausul yang secara hukum melindungi isu-isu sentral politik identitas (Ketuanan Melayu) dari debat dan reformasi politik yang substansial menunjukkan bahwa Konstitusi, meskipun tertinggi, juga berfungsi untuk membatasi cakupan demokrasi liberal penuh di Malaysia.

Struktur dan Fungsi Lembaga Kekuasaan (Trias Politika Malaysia)

Struktur kekuasaan di Malaysia didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (Trias Politika), meskipun sistem parlementer secara inheren menggabungkan eksekutif dan legislatif.

Kekuasaan Eksekutif: Perdana Menteri dan Kabinet

Kepala pemerintahan (eksekutif) Malaysia adalah Perdana Menteri (PM), yang memimpin Kabinet federal. PM harus merupakan anggota Dewan Rakyat yang diyakini mendapat dukungan mayoritas. PM ditunjuk secara resmi oleh YDP Agong. Meskipun sistem ini memberikan fleksibilitas politik, penelitian menunjukkan bahwa sistem parlementer Malaysia rentan terhadap ketidakstabilan, khususnya karena dinamika koalisi yang cair dan tumpang tindih.

Kekuasaan Legislatif (Parlemen Bikameral)

Parlemen Malaysia menganut sistem bikameral, terdiri dari Dewan Negara (Majelis Tinggi/Senat) dan Dewan Rakyat (Majelis Rendah).

Dewan Rakyat adalah majelis yang memiliki legitimasi elektoral tertinggi. Anggotanya dipilih melalui pemilihan raya setiap lima tahun menggunakan sistem pemenang undi terbanyak (First-Past-the-Post/FPTP). Fungsi Dewan Rakyat dominan dalam legislasi dan pengawasan eksekutif.

Sementara itu, Dewan Negara memiliki komposisi dan wewenang yang unik. Dari 70 senator, hanya 26 yang dipilih (dua dari setiap majelis legislatif negara bagian), sedangkan 44 anggota lainnya ditunjuk oleh YDP Agong. Meskipun Dewan Negara diizinkan memulai proses legislasi (kecuali urusan fiskal/keuangan), perannya lebih bersifat peninjauan dan amendemen RUU yang diloloskan oleh Dewan Rakyat. Dewan Negara memiliki kekuasaan legislatif yang asimetris; RUU dapat ditunda pengajuannya kepada YDP Agong hingga satu tahun. Namun, jika Raja tetap tidak memberikan persetujuan kerajaan 30 hari setelah RUU diajukan kembali oleh Parlemen, RUU tersebut secara otomatis menjadi undang-undang.

Kekuasaan Yudikatif (Mahkamah Federal)

Mahkamah Federal adalah pengadilan tertinggi dan berperan krusial sebagai penafsir Konstitusi dan penegak supremasi konstitusi. Kewenangan Mahkamah Federal mencakup yurisdiksi asli eksklusif atas isu-isu konstitusional.

Meskipun demikian, isu mengenai independensi kehakiman tetap menjadi perhatian. Secara historis, kekuasaan peradilan di Malaysia dianggap masih berada di bawah kuasa Raja YDP Agong. Berbeda dengan Indonesia, di mana kekuasaan kehakiman secara eksplisit ditegaskan sebagai kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD NRI 1945). Untuk meningkatkan objektivitas dan transparansi peradilan, terdapat inisiatif reformasi, seperti usulan dari Pengacara Malaysia untuk membentuk Komisi independen yang secara berkala menilai kompensasi peradilan. Upaya ini mencerminkan komitmen untuk sepenuhnya merealisasikan Supremasi Konstitusi dengan memastikan kemerdekaan badan kehakiman.

Table 1: Trias Politika dan Kontrol Konstitusional di Malaysia

Federalisme dan Ketegangan Regional

Malaysia adalah sebuah negara federal, namun sifat federalismenya telah lama dicirikan oleh sentralisasi kekuasaan di tingkat pusat. Pembagian kekuasaan antara Pemerintah Federal dan Pemerintah Negeri diatur secara eksplisit dalam Konstitusi.

Pembagian Kekuasaan Konstitusional (Daftar Federal vs. Daftar Negeri)

Daftar Federal mencakup urusan yang bersifat nasional dan strategis, seperti urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan nasional, keuangan, polisi, hukum perdata dan pidana, pendidikan, kesehatan, industri, perdagangan, dan transportasi. Sebaliknya, Daftar Negeri hanya mencakup urusan yang lebih lokal dan berkaitan dengan identitas tradisional, seperti hal-hal yang berkaitan dengan praktik Agama Islam, hak kepemilikan tanah, izin pertambangan, pertanian dan eksploitasi hutan, serta pemerintahan kota.

Table 2: Pembagian Urusan Konstitusional Federal vs. Negeri (Contoh Kunci)

Analisis Kasus Spesial: MA63 dan Otonomi Sabah/Sarawak

Isu federalisme paling menonjol saat ini adalah tuntutan otonomi dari negara-negara bagian Borneo, Sabah dan Sarawak. Ketika Federasi Malaysia dibentuk pada tahun 1963, kedua negara bagian ini diberikan ketentuan khusus di bawah Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) untuk menjaga otonomi mereka.

Namun, seiring waktu, langkah-langkah sentralisasi yang ditempuh oleh pemerintah federal telah mengikis hak-hak ini, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, pengeluaran pembangunan, dan pembagian pendapatan.

Perkembangan politik menunjukkan jalur otonomi yang berbeda antara kedua negara bagian tersebut. Sarawak, didorong oleh sub-nasionalisme yang kuat, koalisi tingkat negara bagian yang dominan, dan kepemimpinan politik yang cerdas, berhasil mencapai tingkat pemerintahan sendiri yang lebih besar dan mendorong batas-batas otonomi lebih jauh. Sabah, sebaliknya, lebih terpengaruh oleh prioritas yang dikejar oleh Semenanjung Malaysia. Fakta bahwa Sarawak berhasil mengamankan otonomi yang lebih besar, meskipun MA63 secara hukum berlaku untuk kedua negara bagian , menunjukkan bahwa jaminan konstitusional saja tidak cukup. Dalam konteks federalisme Malaysia yang sentralistik, penegasan otonomi adalah proses politik yang didorong oleh tawar-menawar kekuasaan dan kekuatan politik lokal, bukan semata-mata kepatuhan hukum konstitusional. Untuk menuntut lebih banyak hak dan sumber daya, Sabah perlu meniru strategi politik yang diterapkan oleh Sarawak.

Demokrasi Elektoral dan Lanskap Politik Modern

Demokrasi di Malaysia dioperasikan melalui sistem pemilihan umum yang diatur oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) , yang mengendalikan Pilihan Raya Umum (ketika Parlemen dibubarkan atau setelah 5 tahun) dan Pilihan Raya Kecil (mengisi kekosongan luar jangka).

Sistem Pemilihan Umum (Elektoral)

Anggota Dewan Rakyat dipilih melalui sistem pemenang undi terbanyak (First-Past-the-Post / FPTP) di masing-masing daerah pemilihan. Sistem FPTP, yang cenderung memperkuat partai mayoritas, dalam konteks politik Malaysia yang terfragmentasi secara ideologis dan etnis, secara paradoks telah memperburuk kebutuhan akan pembentukan koalisi multi-partai yang besar.

Kebutuhan akan koalisi besar (seperti Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional)  membuat pemerintahan menjadi rentan. Karena tidak adanya ambang batas pencalonan yang menstabilkan (seperti di Indonesia), sistem parlementer Malaysia menjadi fleksibel tetapi rentan terhadap ketidakstabilan, seperti yang ditunjukkan oleh krisis politik 2020–2022. Stabilitas pemerintahan menjadi tergantung pada konsensus internal koalisi yang sering kali rapuh, yang pada akhirnya memerlukan intervensi kepala negara (YDP Agong) untuk arbitrase kekuasaan (sebagaimana dibahas di Bagian I).

Sejarah Politik dan Pembentukan Koalisi

Lanskap politik Malaysia dibentuk secara mendalam oleh peristiwa-peristiwa bersejarah, terutama Insiden 13 Mei 1969. Kerusuhan antaretnis pasca-pemilu 1969 memaksa pengunduran diri Perdana Menteri pertama. Pemerintahan yang menggantikannya menerapkan Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) dan merestrukturisasi sistem politik untuk memajukan dominasi Melayu sesuai dengan ideologi Ketuanan Melayu. Konsekuensi dari peristiwa ini adalah pembatasan ketat pada diskursus politik antaretnis, memastikan bahwa politik identitas (ras, agama, raja) menjadi poros sentral dalam sistem partai.

Meskipun demikian, demokrasi elektoral telah menunjukkan momentum reformasi yang signifikan. Kemenangan koalisi Pakatan Harapan (PH) dalam Pemilihan Umum ke-14 pada tahun 2018 merupakan titik balik yang transformasional. Peristiwa ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Malaysia kekuasaan diganti secara damai melalui kotak suara, merombak persepsi bahwa Barisan Nasional (koalisi penguasa historis) tidak dapat dikalahkan. Perubahan ini membuktikan kematangan budaya politik di mana reformasi dapat dicapai melalui jalur elektoral, meskipun momentum ini terhenti oleh krisis koalisi yang terjadi setelahnya.

Penilaian Kualitas Demokrasi Fungsional dan Akuntabilitas

Di luar kerangka hukum formal, kualitas demokrasi fungsional Malaysia dinilai melalui kebebasan sipil, akuntabilitas, dan independensi institusional.

Pengukuran Status Demokrasi Malaysia (Flawed Democracy/Hybrid Regime)

Status demokrasi Malaysia diukur menggunakan kerangka yang mencakup 5 variabel dan 60 indikator, termasuk proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Berdasarkan perhitungan skor ini, Malaysia sering kali diklasifikasikan sebagai Flawed Democracy (skor >6 dan ) atau Hybrid Regime (skor  dan ).

Secara historis, Malaysia mengalami transisi yang tidak linier. Setelah kemerdekaan (1957), negara ini menerapkan ‘demokrasi minimal,’ beralih ke rejim yang lebih otoriter pasca-1969, sebelum kembali ke penerapan demokrasi minimal pada 1971. Kemenangan PH pada 2018 memberikan dorongan momentum untuk reformasi yang besar.

Table 3: Perkembangan Status Demokrasi Malaysia (Berdasarkan Indikator Kunci)

Kebebasan Sipil, Media, dan Batasan Diskursus

Pada tahun 2024, Malaysia mencatatkan penurunan signifikan dalam Indeks Kebebasan Media Dunia, berada di peringkat ke-107 (skor 52.07), berbanding tahun sebelumnya. Meskipun Menteri Komunikasi menyatakan bahwa peringkat ini masih lebih baik dibandingkan era pemerintahan pra-2019 (misalnya, 144 pada 2017) , kemerosotan dari tahun 2023 menunjukkan adanya regresi dalam kebebasan fungsional.

Pemerintah membenarkan penindakan terhadap laman web yang menyebarkan berita palsu atau memainkan isu sensitif 3R (Agama, Raja, Kaum). Tindakan keras terhadap isu 3R ini, meskipun diargumentasikan sebagai upaya menjaga keharmonisan rasial dan konstitusional (mengingat trauma 13 Mei) , menimbulkan kekhawatiran karena membatasi kebebasan berekspresi dan pluralisme politik. Keterbatasan yang secara konstitusional dikunci ini menunjukkan bahwa kemajuan yang dicapai di tingkat elektoral (2018) belum sepenuhnya dikonsolidasikan di tingkat kebebasan sipil, yang merupakan ciri khas dari demokrasi yang dijaga.

Mekanisme Akuntabilitas dan Anti-Korupsi

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) adalah badan anti-korupsi utama yang bertanggung jawab atas penyelidikan, penguatkuasaan undang-undang, perisikan, forensik, dan pelatihan (melalui Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia/MACA). Kinerja SPRM diukur dengan indikator utama seperti persentase siasatan dan pengurusan perbicaraan yang efektif.

Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim saat ini, terdapat sentimen positif terhadap upaya reformasi institusional dan pemberantasan korupsi, yang dianggap vital untuk meningkatkan akuntabilitas.

Kesimpulan

Sistem pemerintahan Malaysia adalah sebuah hibrida konstitusional yang kompleks: sebuah sistem parlementer model Westminster diletakkan di atas fondasi Monarki Konstitusional Elektif, dengan prinsip kunci Supremasi Konstitusi. Dinamika politiknya didominasi oleh eksekutif yang dibentuk dari koalisi Parlemen, di mana peran YDP Agong telah berevolusi menjadi arbiter konstitusional yang krusial, berfungsi sebagai penstabil di tengah ketidakpastian politik koalisi yang rapuh.

Meskipun Malaysia menikmati keunggulan elektoral yang relatif (sebagai salah satu demokrasi tertinggi di Asia Tenggara), sistem ini menghadapi tiga tantangan struktural yang signifikan:

1. Instabilitas Koalisi: Sifat parlementer yang diperburuk oleh politik identitas yang terfragmentasi dan sistem FPTP  menghasilkan pemerintahan yang rentan terhadap perubahan aliansi (politik ‘lompat parti’), seperti yang dicerminkan oleh krisis 2020-2022.
2. Ketegangan Federalisme: Sentralisasi kekuasaan federal terus mengikis hak otonomi, khususnya di Sabah dan Sarawak, memicu ketidakpuasan dan tuntutan untuk reformasi substantif Perjanjian Malaysia 1963 (MA63).
3. Batas Kebebasan Sipil: Konsolidasi demokrasi fungsional terhalang oleh pembatasan ketat pada kebebasan berekspresi terkait isu 3R (Agama, Raja, Kaum), yang menyebabkan penurunan Indeks Kebebasan Media baru-baru ini.