Sejarah Pembentukan Pancasila Tahun 1945 (Sebuah Analisis Nuansa Historis dan Kompromi Politik)

Pembentukan dasar negara Republik Indonesia, Pancasila, merupakan puncak dari proses perdebatan ideologis dan konsensus politik yang berlangsung di tengah upaya persiapan kemerdekaan pada tahun 1945. Fase krusial ini dimulai dengan pendirian Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), atau Dokuritsu Junbi Cosakai, yang diresmikan oleh otoritas pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945. Pembentukan BPUPKI ini diposisikan sebagai pemenuhan janji kemerdekaan yang telah dijanjikan oleh Jepang.

Tugas fundamental BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki berbagai hal penting yang berkaitan dengan pembentukan sebuah negara merdeka. Ruang lingkup tugasnya meliputi penentuan landasan filosofis, struktur pemerintahan, wilayah negara, dan konstitusi. Setelah menyelesaikan tugas perumusannya, BPUPKI secara otomatis dibubarkan dengan didirikannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), atau Dokuritsu Junbi Inkai, yang diresmikan pada 12 Agustus 1945. Terdapat perbedaan peran yang sangat signifikan antara kedua badan ini. BPUPKI berfungsi sebagai arena musyawarah untuk perumusan dasar dan konstitusi di bawah bayang-bayang pendudukan, sementara PPKI berperan sebagai badan yang mengesahkan seluruh rancangan konstitusional yang telah dibuat, beroperasi dalam suasana kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Transisi ini menunjukkan adanya percepatan dan internalisasi agenda kemerdekaan oleh para pemimpin nasional.

Sebuah pengamatan mendalam menunjukkan bahwa meskipun BPUPKI dan PPKI diinisiasi oleh otoritas pendudukan Jepang sebagai bagian dari strategi politik mereka, para pemimpin Indonesia dengan sigap memanfaatkan struktur yang tersedia ini. Mereka berhasil mengakselerasi dan menginternalisasi proses perumusan dasar negara. Hal ini menunjukkan kecerdikan politik para founding fathers yang menggunakan kerangka kerja yang diberikan oleh penjajah untuk mencapai tujuan nasional secara terstruktur. Keberadaan PPKI yang langsung bersidang pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, menegaskan bahwa kerangka konstitusional telah siap untuk melegitimasi Proklamasi Kemerdekaan dan mengesahkan Pancasila serta UUD 1945, bukan sekadar respons pasif terhadap janji Jepang.

Signifikansi Pancasila sebagai Philosophische Grondslag dan Weltanschauung

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum negara (norma dasar), tetapi juga sebagai Philosophische Grondslag (dasar filosofis) dan Weltanschauung (pandangan hidup bangsa). Pancasila merupakan ideologi yang digali dan ditetapkan oleh para pendiri bangsa dari nilai-nilai asli yang tumbuh dan berkembang di Nusantara. Ini merupakan anugerah besar bagi bangsa Indonesia karena memungkinkan keberagaman yang ekstrem untuk disatukan dalam satu kerangka negara-bangsa.

Pancasila menekankan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, yang menjadikannya instrumen penting untuk merajut keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika). Kedudukannya sebagai fondasi negara memastikan bahwa identitas nasional didasarkan pada penerimaan pluralitas agama, suku, dan budaya. Oleh karena itu, sejarah pembentukannya adalah kisah mengenai upaya menemukan titik temu di antara berbagai pandangan ideologis yang ada di kalangan elite nasional, baik golongan Islam maupun nasionalis sekuler, untuk menciptakan sebuah dasar yang dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa.

Fase Perumusan Awal Ideologi: Dinamika Sidang BPUPKI I (28 Mei – 1 Juni 1945)

Pembukaan Sidang dan Tiga Usulan Utama

Sidang pertama BPUPKI merupakan forum utama di mana gagasan mengenai dasar filosofis negara Indonesia merdeka didiskusikan secara terbuka. Sidang ini berlangsung sejak 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, dengan fokus utama pada perdebatan mengenai apa yang seharusnya menjadi fondasi ideologis negara baru. Dalam rentang waktu tersebut, muncul tiga tokoh sentral yang mengajukan pokok pikiran mendasar, yang kemudian menjadi bahan mentah bagi perumusan final Pancasila: Muhammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Usulan Konsepsional Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menjadi tokoh pertama yang menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Usulan Yamin disajikan dalam dua bentuk: lisan dan tertulis.

Secara lisan, Yamin mengusulkan lima asas yang berfokus pada konsep “Peri”:

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri Ketuhanan.
4. Peri Kerakyatan.
5. Kesejahteraan Rakyat.

Sementara itu, Yamin juga menyampaikan usulan tertulis dalam rancangan undang-undang dasar Republik Indonesia. Usulan tertulis ini secara substansi memiliki kemiripan yang kuat dengan rumusan Pancasila yang disahkan di kemudian hari:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kebangsaan persatuan Indonesia.
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Usulan Yamin menunjukkan orientasi yang kuat pada kerangka hukum dan konstitusional yang terperinci, berupaya menyajikan dasar negara yang siap diimplementasikan dalam sebuah dokumen legal.

Konsep Dasar Negara Soepomo (31 Mei 1945)

Dua hari setelah Yamin, tepatnya pada 31 Mei 1945, Soepomo, seorang ahli hukum, menyampaikan gagasannya. Soepomo mengusulkan lima poin rumusan dasar negara yang secara filosofis berakar pada konsep negara integralistik. Konsep ini menolak paham individualisme atau liberalisme, memilih model negara yang menyatu dengan rakyat dan tidak memisahkan negara dari masyarakat.

Lima poin rumusan Soepomo adalah:

1. Persatuan (Unitarisme).
2. Kekeluargaan.
3. Keseimbangan lahir dan batin.
4. Musyawarah.
5. Keadilan rakyat.

Konsep integralistik Soepomo bertujuan untuk memastikan bahwa negara tidak mewakili kepentingan individu atau kelompok, melainkan kepentingan seluruh bangsa sebagai satu kesatuan organik.

Pidato Ir. Soekarno: Pengenalan dan Penamaan “Pancasila” (1 Juni 1945)

Puncak dari Sidang BPUPKI pertama terjadi pada 1 Juni 1945, ketika Ir. Soekarno menyampaikan usulan dasar negara dalam pidato yang sangat berpengaruh. Soekarno menjadi orang ketiga yang mengajukan rumusan dasar negara, setelah Yamin dan Soepomo.

Soekarno mengusulkan lima prinsip yang fokus pada aspek politik dan sosial kebangsaan:

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan.
3. Mufakat atau demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Soekarno memberikan nama resmi kepada lima prinsip ini, menamainya Pancasila—nama yang berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “Lima Sila” atau “Lima Prinsip,” yang ia peroleh atas saran seorang ahli bahasa. Momen pengajuan gagasan ini dan penamaan resmi inilah yang mendasari penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Selain itu, Soekarno juga menunjukkan fleksibilitas ideologisnya dengan menawarkan penyederhanaan Pancasila menjadi Trisila (Tiga Sila) dan bahkan Ekasila (Satu Sila), yang disebut Gotong Royong.

Pancasila sebagai Hasil Sintesis Dialektika

Perdebatan mengenai dasar negara selama Sidang BPUPKI I tidak hanya menghasilkan tiga usulan yang berbeda, tetapi juga menunjukkan bahwa Pancasila yang kelak disahkan bukanlah salinan murni dari ideologi tunggal. Keberadaan tiga usulan yang berbeda, namun memiliki benang merah tematik (Ketuhanan, Keadilan, Persatuan), menunjukkan bahwa proses pembentukan Pancasila adalah proses sintesis dialektika yang cermat.

Para pendiri negara berupaya keras menemukan titik temu yang mengakomodasi berbagai mazhab pemikiran nasionalis: Yamin yang menekankan kerangka hukum, Soepomo yang fokus pada negara integralistik, dan Soekarno yang memberikan fondasi ideologis-populis serta nomenklatur. Keseimbangan yang tercapai antara lima sila ini mencerminkan keberhasilan founding fathers dalam menjembatani ideologi politik modern (demokrasi dan hak asasi) dengan prinsip-prinsip ketimuran (kekeluargaan dan ketuhanan), sehingga melahirkan ideologi yang bersifat unik dan inklusif

Tabel 1: Perbandingan Usulan Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI

Jembatan Konsensus: Peran Panitia Sembilan dan Piagam Jakarta

Pembentukan dan Komposisi Panitia Sembilan

Setelah Sidang BPUPKI pertama berakhir tanpa menghasilkan rumusan final, sebuah badan khusus dibentuk untuk merumuskan draf dasar negara secara lebih terperinci. Badan ini dikenal sebagai Panitia Sembilan, yang bertugas menyusun rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Komposisi Panitia Sembilan adalah cerminan dari upaya awal untuk mencapai kompromi dan keseimbangan ideologis di antara kekuatan politik utama saat itu.

Panitia ini terdiri dari lima anggota dari Golongan Nasionalis Sekuler (Soekarno, Hatta, M. Yamin, A.A. Maramis, Achmad Soebardjo) dan empat anggota dari Golongan Nasionalis Islam (K.H. Wahid Hasyim, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, dan H. Agus Salim). Keseimbangan ini memastikan bahwa kepentingan dan pandangan dari kedua kelompok ideologi besar terwakili dalam perumusan fondasi negara.

Rumusan Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Hasil kerja Panitia Sembilan adalah sebuah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter), yang dirumuskan pada 22 Juni 1945. Dokumen ini menjadi rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan secara keseluruhan isinya hampir identik dengan Pembukaan UUD 1945 yang disahkan kelak, dengan pengecualian krusial pada sila pertama.

Isi Piagam Jakarta merumuskan Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kontroversi Sila Pertama: “Tujuh Kata”

Perumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta, yang memuat kalimat “….dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya,” segera menjadi titik fokus perdebatan dan kontroversi. Tujuh kata ini dikenal secara luas sebagai “Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta”.

Pemasukan tujuh kata ini merupakan puncak dari kompromi ideologis yang terjadi di lingkungan Panitia Sembilan. Hal ini dirancang untuk mengakomodasi tuntutan substantif dari golongan Islam yang menginginkan pengakuan eksplisit terhadap pelaksanaan syariat Islam dalam kerangka dasar negara. Dengan demikian, Piagam Jakarta memposisikan diri sebagai “jembatan” yang menghubungkan konsepsi negara berdasar Ketuhanan universal dengan penekanan kewajiban bagi pemeluk Islam, menghindari pilihan ekstrem negara sekuler murni atau negara teokrasi penuh.

Piagam Jakarta sebagai Krisis Konstitusional yang Tertunda

Meskipun Piagam Jakarta berhasil mengatasi kebuntuan yang terjadi di BPUPKI dan memberikan draf konstitusi yang disepakati oleh elite perumus, resolusi ini hanya bersifat parsial. Analisis historis menunjukkan bahwa dengan memasukkan tujuh kata tersebut, Panitia Sembilan tanpa disadari telah menciptakan bom waktu konstitusional. Kompromi ini memang berhasil merekonsiliasi golongan Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Islam di Jawa dan Sumatera saat itu, namun formulasi tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan implikasi dan penerimaannya di seluruh nusantara.

Konflik yang terkandung dalam tujuh kata ini adalah ancaman serius terhadap kohesi nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kompromi ideologis yang harus didasarkan pada representasi demografis dan regional yang lebih luas, memastikan bahwa pondasi negara dapat diterima tanpa syarat oleh setiap kelompok etnis dan agama segera setelah proklamasi kemerdekaan. Ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh tujuh kata ini terbukti hanya dapat diatasi di detik-detik akhir penentuan nasib bangsa.

Titik Krusial dan Kompromi Nasional: Perubahan 18 Agustus 1945

Keberatan Regional dan Ancaman Disintegrasi

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, urgensi untuk mengesahkan konstitusi menjadi sangat mendesak. Namun, menjelang Sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945, muncul keberatan serius yang mengancam persatuan. Mohammad Hatta menerima informasi dari wakil-wakil non-Muslim, khususnya perwakilan Protestan dan Katolik dari Indonesia Timur, yang menyatakan keberatan mereka terhadap bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta.

Keberatan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa sila pertama Piagam Jakarta bersifat diskriminatif dan eksklusif, karena secara implisit menempatkan warga non-Muslim pada posisi subordinat dalam negara yang baru merdeka. Jika tujuh kata tersebut tetap dipertahankan, terdapat risiko tinggi bahwa wilayah-wilayah di Indonesia Timur mungkin akan menolak bergabung dengan Republik Indonesia yang baru diproklamasikan, yang berpotensi memicu disintegrasi pada saat negara berada dalam posisi paling rentan.

Negosiasi Darurat Moh. Hatta dengan Pemimpin Islam

Menanggapi ancaman krisis ideologis dan perpecahan nasional, Mohammad Hatta mengambil langkah politik yang sangat strategis. Pada pagi hari tanggal 18 Agustus 1945, beberapa jam sebelum Sidang PPKI pertama dimulai, Hatta bertemu dengan empat pemimpin Islam terkemuka: Ki Bagus Hadikusuma, K.H. Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teungku Muhammad Hasan.

Negosiasi ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, mencerminkan urgensi penyelesaian krisis ideologis. Tujuan utama Hatta adalah meyakinkan para pemimpin Islam bahwa demi persatuan dan kelangsungan hidup negara, tujuh kata kontroversial harus dihapuskan. Langkah ini menegaskan bahwa prioritas tertinggi para pendiri negara saat itu adalah menjamin persatuan nasional di atas tuntutan ideologi kelompok.

Penghapusan Tujuh Kata dan Perumusan Final

Sebagai hasil dari negosiasi cepat dan alot tersebut, dicapai sebuah kesepakatan historis: kalimat yang dipermasalahkan, “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya,” dihilangkan dari rumusan sila pertama.

Sila pertama kemudian diubah menjadi rumusan final yang inklusif dan universal: “Ketuhanan Yang Maha Esa.”. Perubahan ini sangat mendasar. Secara filosofis, perubahan ini menggeser karakter negara dari potensi teokrasi parsial menuju negara yang berketuhanan universal (state based on divinity), sebuah prinsip yang diakui oleh semua agama yang ada di Indonesia. Perumusan final ini memungkinkan seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang agama, untuk merasa memiliki fondasi negara yang sama.

Political Sacrifice sebagai Pilar Negara Pluralistik

Keputusan para tokoh Islam, seperti Ki Bagus Hadikusuma, untuk menyetujui penghapusan tujuh kata merupakan sebuah tindakan kenegarawanan dan pengorbanan politik (political sacrifice) yang luar biasa. Mereka secara sadar melepaskan rumusan yang telah mereka perjuangkan dalam Piagam Jakarta demi memastikan bahwa Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945 diterima secara utuh dan tanpa perlawanan oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Kompromi yang dicapai pada 18 Agustus 1945 bukan sekadar kesepakatan politik biasa; itu adalah momen kelahiran doktrin inklusivitas konstitusional Indonesia. Momen ini menetapkan sebuah prinsip abadi bahwa landasan negara harus bersifat akomodatif terhadap pluralitas agama dan suku. Keputusan ini secara efektif menjamin bahwa prinsip persatuan bangsa akan selalu ditempatkan di atas kepentingan ideologi kelompok, sebuah pelajaran penting yang terus relevan dalam konteks pluralisme kontemporer.

Tabel 2: Evolusi Rumusan Sila Pertama (Mei–Agustus 1945)

Ratifikasi Konstitusional dan Penetapan Final Pancasila (Sidang PPKI 18 Agustus 1945)

Sidang Pertama PPKI dan Pengesahan UUD 1945

Sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diselenggarakan pada 18 Agustus 1945, hanya sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, PPKI bertindak sebagai representasi kedaulatan rakyat Indonesia yang baru terlahir. Tugas utamanya adalah menyempurnakan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh BPUPKI dan Panitia Sembilan.

Dalam sidang yang bersejarah ini, keputusan vital yang diambil adalah Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. UUD 1945 ini resmi menjadi landasan hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan yang baru dibentuk.

Keputusan Penting Lainnya

Selain pengesahan UUD 1945, Sidang PPKI 18 Agustus 1945 juga menghasilkan beberapa keputusan fundamental yang meletakkan dasar bagi struktur pemerintahan negara:

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden: Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RI pertama dan Drs. Mohammad Hatta terpilih sebagai Wakil Presiden RI pertama.
2. Pembentukan KNIP: Dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang bertugas membantu Presiden, sebelum terbentuknya badan legislatif definitif.

Penetapan Final Pancasila dalam Mukadimah UUD 1945

Setelah melalui proses perdebatan, perumusan, dan kompromi, terutama terkait perubahan sila pertama, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dicantumkan secara resmi dalam Mukadimah (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat, sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Rumusan akhir Pancasila yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dan menjadi landasan filosofis negara adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Gagasan menjadi Staatsfundamentalnorm

Pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945 menandai momen krusial ketika ideologi yang sebelumnya diperdebatkan dan dirumuskan (sejak 1 Juni 1945) beralih fungsi dan status menjadi norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm). Penempatan Pancasila secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memiliki implikasi hukum tertinggi, menjamin bahwa Pancasila tidak dapat diubah oleh badan legislatif biasa. Hal ini mengukuhkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan hukum tertinggi yang menjiwai seluruh pasal dan batang tubuh UUD 1945.

Momen pengesahan ini secara definitif mengakhiri fase perumusan ideologis yang penuh dinamika dan memulai fase implementasi konstitusional, memberikan legitimasi penuh pada pemerintahan yang baru berdiri di bawah Soekarno dan Hatta.

Penutup: Analisis Genealogi Filosofis dan Signifikansi Historis

Pancasila: Sintesis Ideologi dan Cermin Jati Diri Bangsa

Sejarah pembentukan Pancasila tahun 1945 adalah manifestasi keberhasilan para pendiri bangsa dalam melakukan sintesis ideologi. Pancasila berhasil menggabungkan prinsip-prinsip universal, seperti kemanusiaan dan demokrasi, dengan kearifan lokal Nusantara, seperti konsep mufakat dan gotong royong. Hasilnya adalah sebuah ideologi yang unik dan relevan, yang secara mendalam mencerminkan masyarakat Indonesia yang majemuk dan pluralistik.

Genealogi filosofisnya menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar gabungan lima sila, tetapi sebuah produk dialektika yang cermat antara pandangan kebangsaan, integralistik, dan ketuhanan. Ia dirancang untuk menjadi jati diri dan kepribadian bangsa, memastikan bahwa landasan moral dan etika negara berakar pada budaya kolektif Indonesia.

Warisan Kompromi Konstitusional 18 Agustus 1945

Momen paling signifikan dalam sejarah pembentukan Pancasila adalah resolusi konflik ideologis pada pagi 18 Agustus 1945. Keputusan cepat Mohammad Hatta untuk bernegosiasi dengan tokoh-tokoh Islam dan kesediaan tokoh-tokoh Islam untuk melepaskan “tujuh kata” adalah model resolusi konflik politik tingkat tinggi. Keputusan ini menunjukkan tingkat kenegarawanan yang mengutamakan persatuan bangsa di atas ambisi ideologi kelompok.

Implikasi konstitusional jangka panjang dari kompromi ini adalah penolakan tegas Indonesia terhadap konsep negara agama dan penegasan prinsip toleransi aktif sebagai ciri khas negara bangsa. Keputusan ini mendefinisikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menghormati keberadaan semua agama dan tidak memaksakan syariat satu agama kepada seluruh warga negara. Prinsip ini menjadi fondasi bagi kehidupan politik dan sosial pluralistik Indonesia.

Penguatan Kedudukan Pancasila Pasca-1945

Meskipun Pancasila menghadapi berbagai tantangan politik dan ideologis dalam dekade-dekade berikutnya, kedudukannya sebagai dasar negara diperkuat secara historis melalui peristiwa penting, terutama Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini mengembalikan pemberlakuan UUD 1945 (termasuk Pembukaannya), secara efektif memastikan bahwa rumusan Pancasila hasil kompromi 18 Agustus 1945 tetap menjadi dasar negara yang sah dan tidak dapat diganggu gugat, menggagalkan upaya-upaya untuk mengembalikan Piagam Jakarta atau mengubah dasar negara.

Fungsi Regulatif dan Integratif Pancasila

Sejarah pembentukan Pancasila, khususnya resolusi krisis tujuh kata, membuktikan bahwa fungsi Pancasila melampaui sekadar ideologi. Pancasila juga berfungsi sebagai mekanisme regulasi (pengendali) konflik dan integrasi (pemersatu) sosial. Kegagalan untuk mempertahankan tujuh kata pada 18 Agustus 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia didirikan berdasarkan konsensus yang inklusif, bukan berdasarkan dominasi ideologi mayoritas.

Prinsip ini, yang ditanamkan melalui pengorbanan politik para pendiri bangsa, berfungsi sebagai penjaga (regulator) terhadap potensi sektarianisme dan disintegrasi. Pancasila, dengan penekanannya pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi Musyawarah, dan Keadilan Sosial, menjadi doktrin yang wajib dipatuhi untuk menjaga keutuhan bangsa. Hal ini memastikan bahwa setiap tantangan internal dan eksternal dapat diatasi selama bangsa Indonesia berpegang teguh pada warisan kompromi konstitusional 1945.

Kesimpulan

Sejarah pembentukan Pancasila adalah kronik kompleks yang melibatkan tiga fase utama—perumusan ideologis di BPUPKI, penyusunan kompromi parsial di Panitia Sembilan (Piagam Jakarta), dan ratifikasi konstitusional yang disertai kompromi final di PPKI. Puncak dari proses ini adalah Sidang PPKI 18 Agustus 1945, di mana melalui negosiasi strategis dan pengorbanan kenegarawanan, sila pertama diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perubahan ini secara definitif mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif, mengeliminasi ancaman perpecahan regional pada saat Indonesia baru lahir, dan mengangkat Pancasila dari sekadar gagasan menjadi Staatsfundamentalnorm yang melegitimasi kedaulatan bangsa. Warisan terbesar dari proses ini adalah fondasi filosofis Indonesia sebagai negara pluralistik, di mana persatuan ditempatkan sebagai prinsip tertinggi.