Dari Geopolitik ke Geoekonomi: Strategi Hilirisasi Indonesia sebagai Benteng Perlindungan dari Ketidakpastian Global

Latar Belakang: Disrupsi Global dan Keharusan Geo-ekonomi

Lingkungan global saat ini ditandai oleh era ketidakpastian (The Age of Uncertainty), yang diperburuk oleh disrupsi rantai pasok global pasca-pandemi, volatilitas harga energi, dan peningkatan drastis persaingan strategis antara kekuatan besar, terutama Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang yang masih bergantung pada ekspor komoditas mentah berada dalam posisi yang sangat rentan, dihadapkan pada volatilitas harga yang ekstrem dan potensi manipulasi pasar global oleh pembeli akhir.

Kerentanan struktural ini mendorong Indonesia untuk menggeser paradigma kebijakan luar negerinya dari fokus tradisional geopolitik (keamanan dan batas wilayah) menuju geo-ekonomi. Geo-ekonomi adalah penggunaan kekuasaan ekonomi untuk mencapai tujuan politik dan strategis. Strategi hilirisasi (downstreaming) adalah respons strategis Indonesia yang bertujuan mengubah kerentanan komoditas menjadi keunggulan komparatif yang dilembagakan secara struktural. Langkah ini dipandang bukan sekadar peningkatan pendapatan, tetapi sebagai keharusan kedaulatan untuk menjamin stabilitas ekonomi domestik.

Definisi dan Ruang Lingkup: Hilirisasi sebagai Instrumen Geo-ekonomi

Hilirisasi, dalam konteks Indonesia, melampaui sekadar kebijakan ekonomi makro untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan ekspor. Ia didefinisikan sebagai alat statecraft baru yang digunakan untuk memproyeksikan kekuatan, kedaulatan nilai, dan otonomi strategis. Tujuan utamanya adalah memaksa investasi asing untuk membangun infrastruktur pengolahan di dalam negeri, sehingga nilai tambah (seperti dari nikel, bauksit, dan tembaga) tetap berada di yurisdiksi nasional, bukan diolah di luar negeri.

Fokus utama kebijakan ini adalah pada Critical Minerals, seperti Nikel, Bauksit, dan Tembaga. Mineral-mineral ini merupakan titik konvergensi utama antara geopolitik dan geo-ekonomi karena perannya yang krusial dalam transisi energi global dan industri teknologi tinggi, terutama dalam produksi baterai kendaraan listrik (EV). Dengan mengontrol pengolahan mineral ini, Indonesia bertujuan mengendalikan sebagian penting dari masa depan rantai pasok energi global.

Tujuan Laporan dan Struktur Analisis

Laporan ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana strategi hilirisasi telah berhasil menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global, terutama dalam domain transisi energi, dan seberapa efektif strategi ini menciptakan resiliensi domestik atau “benteng” pertahanan terhadap guncangan eksternal.

Analisis ini akan mengintegrasikan kerangka konseptual kebijakan luar negeri (prinsip bebas aktif), tinjauan hukum (Undang-Undang Mineral dan Batubara/UU Minerba), data kuantitatif investasi langsung asing (FDI), serta evaluasi kritis terhadap tantangan hukum internasional, khususnya sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dari Geopolitik Tradisional ke Geo-ekonomi Baru: Kerangka Konseptual Indonesia

Landasan Geopolitik Indonesia: Prinsip Bebas Aktif dan Non-Blok

Secara historis, kebijakan luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip Bebas Aktif, yang menekankan kedaulatan nasional, non-intervensi, dan posisi non-blok di antara persaingan kekuatan besar. Secara geopolitik tradisional, ini berarti menjaga netralitas politik dan keamanan.

Namun, dalam konteks kontemporer, prinsip Bebas Aktif telah diterjemahkan ke dalam domain ekonomi. Hal ini berarti menggunakan aset ekonomi—terutama sumber daya alam strategis—sebagai modal politik untuk mempertahankan otonomi. Jika di masa lalu otonomi dipertahankan melalui diplomasi politik, kini otonomi dijamin melalui kontrol struktural terhadap rantai nilai ekonomi yang vital bagi dunia. Penggunaan strategi geo-ekonomi memungkinkan Indonesia untuk bergerak proaktif dan mempertahankan independensi pengambilan keputusan strategisnya.

Manifestasi Geo-ekonomi: Mendefinisikan Kekuatan Ekonomi sebagai Alat Kedaulatan

Manifestasi geo-ekonomi paling nyata dalam strategi hilirisasi adalah penggunaan larangan ekspor, regulasi investasi yang ketat, dan kebijakan kandungan lokal untuk secara eksplisit memaksa pemindahan teknologi dan investasi asing ke dalam yurisdiksi domestik.

Hilirisasi adalah kebijakan yang secara eksplisit menggunakan kekuasaan pasar komoditas sebagai alat kebijakan luar negeri. Dengan mengontrol cadangan nikel terbesar di dunia dan melarang ekspor bijih mentahnya, Indonesia memaksa pihak asing yang sangat membutuhkan mineral kritis tersebut untuk mematuhi agenda domestik demi mendapatkan akses ke bahan baku penting.

Pergeseran dari geopolitik ke geo-ekonomi menandakan kematangan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai modal politik. Kebijakan ini bukan hanya bertujuan mendapatkan harga komoditas yang lebih baik, tetapi secara mendasar menciptakan pembalikan ketergantungan (dependency reversal). Secara tradisional, negara maju bergantung pada SDA Indonesia, tetapi Indonesia adalah price taker di pasar global. Sekarang, karena Nikel sangat vital untuk transisi energi global, pengontrolan proses hilir (smelting dan refining) secara efektif mengubah Indonesia menjadi price setter dan rule maker untuk akses bahan baku global. Tindakan ini secara langsung memperkuat kemampuan Indonesia untuk mempertahankan posisi bebas aktif secara ekonomi.

Posisi strategis Indonesia yang berada di antara kepentingan Amerika Serikat dan Tiongkok tidak dipandang pasif, melainkan proaktif. Hilirisasi adalah mekanisme untuk menyeimbangkan investasi Tiongkok (yang mendominasi pembangunan smelter nikel di Indonesia) dengan potensi akses pasar Barat (melalui kerangka seperti Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity atau IPEF). Strategi ini bertujuan memastikan bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang mendominasi sepenuhnya rantai nilai domestik Indonesia. Dengan mengolah bahan baku di dalam negeri, Indonesia mengendalikan output, menjadikannya mitra yang tak terhindarkan bagi semua pihak, sehingga memitigasi risiko geopolitik melalui diversifikasi ketergantungan.

Perbandingan: Geopolitik vs. Geo-ekonomi dalam Konteks Indonesia

Implementasi dan Mekanika Strategi Hilirisasi

Mandat Hukum dan Regulasi: Tinjauan UU Minerba

Strategi hilirisasi memiliki landasan hukum yang kuat, dimulai dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang secara tegas mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sebelum diekspor. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel, yang mulai diterapkan secara efektif dan diperkuat melalui amandemen-amandemen selanjutnya, secara langsung memicu investasi besar-besaran untuk pembangunan smelter domestik. Larangan ekspor ini berfungsi sebagai tuas paksaan yang sangat efektif.

Pilar Utama Implementasi: Infrastruktur dan Investasi

Pilar utama implementasi hilirisasi adalah pembangunan Kawasan Industri Terpadu (Industrial Parks) di dekat sumber daya. Studi kasus Morowali (Sulawesi Tengah) dan Weda Bay (Maluku Utara) menunjukkan bagaimana kawasan ini berfungsi sebagai ekosistem tertutup yang menarik Investasi Langsung Asing (FDI) dan memfasilitasi integrasi vertikal.

Data kuantitatif menunjukkan keberhasilan signifikan dari strategi ini. Peningkatan nilai ekspor dari produk olahan (feronikel dan nikel pig iron/NPI) mencapai level yang tidak terbayangkan sebelumnya. Investasi di sektor hilirisasi nikel dilaporkan mencapai 15,1 miliar USD pada tahun 2022, membuktikan kebijakan larangan ekspor sangat berhasil menarik modal. Kenaikan dramatis ini memberikan kontribusi fiskal dan ekonomi yang sangat penting.

Studi Kasus Detail: Ekosistem Nikel dan Transisi ke EV Baterai

Implementasi hilirisasi nikel dapat dibagi menjadi tiga fase:

1. Fase 1 (Smelting): Fokus pada peningkatan nilai tambah dari bijih nikel mentah ke produk menengah seperti Feronikel dan NPI (bahan baku utama stainless steel). Nilai ekspor dari nikel olahan telah meningkat 10 hingga 15 kali lipat dibandingkan ekspor bijih mentah.
2. Fase 2 (Refining Lanjutan): Transisi ke proses teknologi lebih kompleks, seperti High Pressure Acid Leaching (HPAL), untuk memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dan Nickel Sulfate. Produk ini adalah bahan baku kunci yang dibutuhkan untuk katoda baterai EV.
3. Fase 3 (Manufaktur Baterai): Target akhir adalah integrasi penuh hingga ke sel baterai dan modul EV. Saat ini, masih terdapat kesenjangan signifikan antara output saat ini (feronikel/MHP) dan target akhir.

Meskipun terjadi lonjakan nilai ekspor, mayoritas nilai tambah saat ini masih terkonsentrasi pada produk menengah (smelting) yang relatif rendah teknologinya. Keberhasilan awal ini sangat bergantung pada teknologi Tiongkok dan proses yang padat energi (Rotary Kiln Electric Furnace – RKEF). Nilai ekonomi riil hanya akan tercapai ketika Indonesia menguasai rantai nilai dari hulu ke hilir penuh (komponen baterai EV). Investasi langsung asing memang tinggi, tetapi sebagian besar bersifat capital-intensive di sektor smelting (Fase 1), bukan knowledge-intensive di R&D dan manufaktur baterai (Fase 3). Jika transfer teknologi maju tidak terjadi, Indonesia berisiko mengalami Technological Lock-in pada teknologi proses yang sudah usang atau kurang efisien.

Selain itu, keberhasilan industrial park dalam menarik modal besar menciptakan dilema Dutch Disease lokal. Masuknya modal besar dan permintaan lahan/tenaga kerja di area terpencil dapat memicu inflasi lokal, ketimpangan sosial, dan ketergantungan ekonomi regional pada satu sektor. Walaupun tercipta lapangan kerja, perlu dikritisi kualitas pekerjaan yang tercipta; apakah ini pekerjaan terampil bagi teknisi dan insinyur (yang dibutuhkan) atau lebih banyak buruh kasar. Distribusi kekayaan dan kualitas lapangan kerja adalah risiko serius yang harus dikelola dalam strategi jangka panjang.

Rencana Diversifikasi: Langkah Awal Hilirisasi Generasi Kedua

Untuk memperkuat “benteng” resiliensi secara keseluruhan, pemerintah telah memulai strategi hilirisasi generasi kedua untuk mineral lain. Ini mencakup Bauksit (menuju alumina dan aluminium), Tembaga (menuju katoda tembaga), dan Timah. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dan strategis hanya pada satu komoditas (nikel).

Analisis Dampak Nilai Tambah (Value Addition) Sektor Nikel

Hilirisasi sebagai Benteng Perlindungan (The Bulwark Assessment)

Mitigasi Ketidakpastian Ekonomi Global

Hilirisasi telah memperkuat resiliensi fiskal Indonesia. Dengan mendiversifikasi produk akhir—dari sekadar bijih mentah ke feronikel, NPI, atau HPAL—Indonesia menstabilkan pendapatan negara terhadap volatilitas harga komoditas mentah di pasar internasional. Peningkatan drastis kontribusi fiskal dari sektor pengolahan berfungsi sebagai bantalan (fiscal buffer) yang signifikan, memberikan perlindungan terhadap guncangan eksternal, seperti kenaikan suku bunga global atau krisis energi mendadak.

Resiliensi Rantai Pasok (Supply Chain Resilience)

Dengan memproses bahan baku kritis di dalam negeri, Indonesia secara efektif mengurangi risiko yang terkait dengan disrupsi pelayaran atau potensi sanksi eksternal, menjadikan rantai pasok Indonesia lebih andal bagi mitra dagang global. Dalam konteks ketegangan geopolitik global, negara-negara Barat mencari mitra yang dapat menawarkan de-risking (mengurangi risiko ketergantungan pada satu negara) daripada de-coupling (memutus total hubungan perdagangan). Indonesia, dengan mengontrol SDA strategis dan mengolahnya secara domestik, memposisikan diri sebagai penyedia de-risking yang penting bagi negara-negara yang membutuhkan mineral untuk transisi energi mereka.

Peran dalam Persaingan Geo-ekonomi AS-RRT

Strategi hilirisasi memberikan Strategic Leverage yang unik. Indonesia memanfaatkan kebutuhan AS dan Uni Eropa akan mineral kritis untuk transisi energi mereka, sementara pada saat yang sama mengakomodasi investasi Tiongkok yang secara teknologi dan modal dominan di sektor pengolahan nikel.

Ini mencerminkan Kebijakan Jalur Tengah (Strategic Non-Alignment) di mana hilirisasi memungkinkan Indonesia untuk menarik modal dari kedua blok tanpa harus terikat pada aliansi militer atau politik tertentu. Geo-ekonomi memberikan alat tawar menawar yang memungkinkan Indonesia tetap “bebas aktif” secara strategis, menggunakan aset sumber daya untuk menyeimbangkan kepentingan global.

Tantangan Eksternal Utama: Analisis Sengketa WTO (Kasus Nikel EU)

Meskipun larangan ekspor nikel berhasil menarik investasi besar dan meningkatkan pendapatan, benteng kebijakan ini menghadapi tantangan serius dari arsitektur hukum perdagangan multilateral. Kekalahan Indonesia di tingkat Panel WTO pada sengketa yang diajukan oleh Uni Eropa (UE) merupakan pukulan signifikan. Panel WTO memutuskan bahwa larangan ekspor bijih nikel melanggar Pasal XI:1 GATT 1994, yang melarang pembatasan kuantitatif ekspor. Putusan ini mengancam kredibilitas kebijakan resource nationalism Indonesia.

Kekalahan di WTO mengungkapkan bahwa “benteng” pertahanan Indonesia secara intrinsik lemah di bawah aturan perdagangan multilateral yang berlaku. Geo-ekonomi bekerja ketika suatu negara memiliki leverage, tetapi leverage tersebut harus beroperasi dalam batas-batas yang diterima secara internasional, atau risiko sanksi dan isolasi dapat membatalkan keuntungan ekonomi. Putusan WTO adalah peringatan bahwa nasionalisme sumber daya berisiko tinggi jika tidak dipadukan dengan strategi hukum yang cerdas.

Saat ini, Indonesia telah mengajukan banding. Strategi banding ini berfokus pada penggunaan argumen pengecualian lingkungan (Pasal XX GATT) atau klaim security exception, berargumen bahwa pelarangan ekspor diperlukan untuk memastikan pasokan sumber daya yang berkelanjutan bagi industri domestik yang penting untuk masa depan global (transisi energi). Jika upaya banding ini gagal, Indonesia akan dihadapkan pada pilihan sulit: mencabut larangan ekspor (mengorbankan kedaulatan geo-ekonomi yang telah dibangun) atau menghadapi retaliasi perdagangan dari mitra-mitra utama (mengorbankan akses pasar). Mempertahankan strategi banding yang kuat sangat penting untuk mempertahankan “benteng” kebijakan ini.

Sinyal positif terlihat dari potensi partisipasi Indonesia dalam kerangka seperti IPEF. Ini menunjukkan kesadaran bahwa mempertahankan “benteng” geo-ekonomi memerlukan diversifikasi pasar dan legitimasi internasional. IPEF, meskipun tidak membahas tarif, menawarkan jalur untuk menjamin standar, rantai pasok, dan akses pasar dengan AS dan sekutunya. Ini penting untuk produk hilir generasi berikutnya (baterai) yang membutuhkan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang tinggi dan akses ke pasar EV premium.

Risiko, Hambatan, dan Efek Samping (The Trade-offs)

Risiko Keberlanjutan (ESG) dan Reputasi Global

Salah satu risiko terbesar bagi keberlanjutan strategi hilirisasi adalah dampak lingkungan. Teknologi pengolahan yang dominan di Indonesia saat ini, terutama smelter RKEF, dikenal padat energi dan menghasilkan limbah signifikan. Masalah pengelolaan limbah, termasuk potensi penempatan tailing di laut (Deep Sea Tailings Disposal), menimbulkan kekhawatiran serius.

Masalah lingkungan dan tenaga kerja terampil bukan sekadar biaya operasional, melainkan risiko geo-ekonomi utama. Pembeli akhir (OEM EV di Eropa atau AS) semakin menuntut rantai pasok yang memenuhi standar ESG yang ketat. Kegagalan Indonesia dalam menjamin rantai pasok yang bersih dan berkelanjutan dapat menyebabkan produk hilir Indonesia ditolak dari pasar premium, meskipun sudah memiliki nilai tambah tinggi. Jika produk Indonesia dianggap ‘kotor’ atau tidak berkelanjutan, leverage mineral akan hilang karena pembeli global akan beralih ke sumber yang lebih bersih (meskipun mungkin lebih mahal).

Kesenjangan Keterampilan dan Transfer Teknologi

Hilirisasi lanjutan (Fase 2 dan 3) memerlukan peningkatan drastis dalam tenaga kerja terampil, termasuk insinyur, teknisi, dan peneliti. Saat ini terdapat kesenjangan keterampilan yang signifikan. Meskipun FDI tinggi, investasi tersebut mungkin membawa tenaga kerja asing atau hanya menciptakan pekerjaan berupah rendah. Strategi hilirisasi tidak akan lengkap tanpa investasi paralel yang masif di pendidikan vokasi, keahlian teknis, dan penelitian serta pengembangan (R&D) domestik. Kesenjangan ini menciptakan risiko Technological Lock-in, di mana Indonesia menjadi pengguna teknologi yang dikembangkan di luar negeri tanpa kemampuan untuk berinovasi lebih lanjut.

Tantangan Regulasi dan Kepercayaan Investor Jangka Panjang

Untuk mempertahankan aliran investasi asing—khususnya untuk proyek hilirisasi generasi kedua (tembaga, bauksit) yang padat modal dan berjangka panjang—diperlukan kepastian hukum dan regulasi. Risiko kebijakan yang berubah-ubah, inkonsistensi implementasi antar-daerah, atau perubahan mendadak dalam rezim larangan ekspor dapat menakut-nakuti investasi jangka panjang yang sangat dibutuhkan.

Selain itu, ada dilema pilihan teknologi dalam regulasi. Pemerintah harus secara tegas mendorong investasi pada teknologi pengolahan yang lebih bersih (misalnya, HPAL) untuk memenuhi target ESG, meskipun biaya investasi awal mungkin lebih tinggi, daripada membiarkan industri didominasi oleh teknologi RKEF yang lebih murah namun sangat polutif.

Risiko Konsentrasi Investasi dan Ketergantungan Infrastruktur

Terdapat risiko ketergantungan yang tinggi pada investasi dan teknologi dari satu negara mitra, khususnya Tiongkok, yang mendominasi pembangunan smelter RKEF di Indonesia. Ketergantungan ini dapat membatasi otonomi geo-ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Di samping itu, pembangunan kawasan industri menghadapi kendala infrastruktur penunjang. Keterbatasan pasokan energi terbarukan dan logistik pelabuhan yang belum seimbang dengan pertumbuhan industri hulu yang pesat adalah hambatan serius. Industri pengolahan mineral sangat padat energi, dan kegagalan menyediakan listrik hijau dalam jumlah besar akan menghambat kemampuan Indonesia untuk memasarkan produknya sebagai komponen transisi energi yang berkelanjutan.

Terdapat konflik antara peningkatan pendapatan yang cepat dan kebutuhan akan investasi regulasi yang konsisten, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian horizon waktu (Time Horizon Mismatch). Pemerintah cenderung fokus pada metrik jangka pendek (ekspor, FDI), sementara investasi dalam SDM dan regulasi lingkungan—yang memakan waktu 5 hingga 10 tahun untuk membuahkan hasil—sering kali tertinggal. Ketidakseimbangan ini menciptakan bom waktu: kesuksesan hari ini (smelting) akan dihambat oleh kegagalan sistemik besok (kurangnya teknisi ahli dan standar lingkungan yang ketat).

Matriks Risiko Strategi Hilirisasi: Pro-Kontra “Benteng”

Proyeksi Jangka Panjang dan Rekomendasi Strategis

Akselerasi dan Diversifikasi: Strategi Hilirisasi Generasi Kedua

Untuk mengamankan masa depan strategi ini, Indonesia harus beralih fokus dari kuantitas (tonase olahan) ke kualitas (teknologi dan keberlanjutan). Sangat disarankan untuk mendirikan National Center of Excellence untuk Baterai dan Transisi Energi, guna memastikan transfer teknologi terjadi tidak hanya pada tataran manufaktur, tetapi juga dalam penelitian dasar.

Prioritas mutlak harus diberikan pada infrastruktur hijau. Investasi pada sumber energi terbarukan (PLTS/PLTA) harus diakselerasi untuk memasok kebutuhan listrik industri hulu yang sangat besar. Hal ini adalah prasyarat untuk menjadikan produk hilir Indonesia Green Certified dan dapat diterima di pasar premium internasional.

Penguatan Posisi Tawar Global dan Keterlibatan Multilateral

Indonesia harus memanfaatkan sengketa WTO bukan hanya sebagai proses hukum, tetapi sebagai platform diplomatik untuk mendiskusikan kembali hak negara berkembang atas sumber daya alamnya dalam konteks tantangan global seperti perubahan iklim dan transisi energi. Sengketa ini harus dijadikan momentum untuk mengajukan gagasan bahwa kebijakan resource nationalism adalah alat yang sah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan global.

Penggunaan kerangka IPEF harus dioptimalkan untuk mendorong perjanjian kerangka Mineral Kritis dengan AS dan UE. Perjanjian semacam itu dapat menjamin akses pasar yang stabil dan investasi berkelanjutan dari Barat, berfungsi sebagai counter-balance yang sehat terhadap dominasi investasi dari Timur.

Rekomendasi Kebijakan Mendalam

1. Reformasi Hukum Perdagangan: Indonesia perlu merumuskan kerangka hukum domestik yang lebih cerdas, yang tidak secara eksplisit melarang ekspor tetapi menetapkan persyaratan substantif yang tinggi. Ini dapat berupa kebijakan penetapan standar kualitas pemurnian yang sangat tinggi atau pengenaan pajak ekspor progresif yang didasarkan pada tingkat kemurnian. Langkah ini akan memaksa hilirisasi sambil mengurangi risiko klaim diskriminasi dan retaliasi perdagangan.
2. Investasi Terfokus pada Keterampilan: Program insentif pajak atau subsidi harus dipersyaratkan dengan klausul yang mewajibkan transfer pengetahuan dan pelatihan SDM Indonesia dalam setiap proyek FDI hilirisasi. Ini akan memastikan investasi menciptakan pekerjaan berkualitas tinggi.
3. Implementasi Standar ESG Nasional yang Ketat: Harus diwajibkan sertifikasi lingkungan yang kredibel, transparan, dan dapat diaudit secara internasional untuk semua operasi smelter, termasuk manajemen limbah (misalnya, menghindari pembuangan tailing di laut). Kepatuhan terhadap standar ini adalah kunci untuk menjaga penerimaan pasar dan kedaulatan nilai Indonesia.

Kesimpulan Strategis

Strategi hilirisasi yang diusung Indonesia adalah respons geo-ekonomi yang berhasil secara fundamental. Strategi ini telah terbukti efektif dalam menciptakan nilai tambah yang masif dan meningkatkan leverage tawar negara di kancah global. Hilirisasi telah berfungsi sebagai “benteng” ekonomi yang berhasil melawan volatilitas global, menghasilkan peningkatan signifikan pada pendapatan negara dan menarik investasi langsung asing. Indonesia, yang tadinya hanya penambang, kini menjadi produsen global dalam rantai pasok nikel olahan.

Namun, masa depan “benteng” ini sangat bergantung pada keberhasilan mitigasi risiko struktural yang melekat. Ancaman terbesar datang dari luar (tantangan hukum pasca-WTO) dan dari dalam (kegagalan mengadopsi standar ESG dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang ketat).

Jika Indonesia berhasil menyeimbangkan kedaulatan sumber daya dengan kepatuhan terhadap norma-norma keberlanjutan dan perdagangan global, serta mengalihkan fokus investasi ke sektor R&D dan SDM, hilirisasi akan mengamankan posisi Indonesia sebagai kekuatan strategis yang tak terhindarkan dalam arsitektur energi global abad ke-21. Sebaliknya, kegagalan untuk merespons tantangan hukum, lingkungan, dan keterampilan ini akan mereduksi strategi ini menjadi kejayaan ekonomi jangka pendek semata, yang pada akhirnya akan melemahkan posisi geo-ekonomi Indonesia.