Valuta Asing dan Intervensi Bank Sentral—Mekanisme, Dampak Makroekonomi, dan Trade-off Kebijakan

Latar Belakang dan Peran Krusial Valas dalam Ekonomi Global

Valuta asing (valas) memegang peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi modern, berfungsi sebagai alat pembayaran lintas negara yang mendasar bagi perdagangan, investasi, dan mobilitas internasional. Dalam konteks globalisasi, di mana keterhubungan antarnegara meningkat, stabilitas nilai tukar mata uang domestik menjadi krusial. Fluktuasi kurs yang tajam (volatilitas) dapat mengganggu stabilitas makroekonomi, menghambat pertumbuhan, dan meningkatkan ketidakpastian dalam keputusan perdagangan dan investasi.

Definisi Formal Intervensi Bank Sentral (FXI)

Intervensi Valuta Asing (FXI) adalah langkah kebijakan yang diambil oleh bank sentral atau otoritas moneter suatu negara untuk memengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Tindakan ini biasanya melibatkan operasi pembelian atau penjualan mata uang asing di pasar, yang dikenal sebagai aksi langsung, atau dapat pula dilakukan melalui kebijakan tidak langsung, seperti pengumuman atau penyesuaian suku bunga. FXI bertujuan utama untuk menstabilkan nilai tukar, melindungi kepentingan ekonomi domestik, dan memelihara kepercayaan investor terhadap mata uang dan sistem keuangan negara.

Tujuan Utama FXI: Stabilitas Kurs dan Pengelolaan Guncangan

Tujuan utama kehadiran bank sentral di pasar valas domestik adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Intervensi ditujukan secara spesifik untuk meredam pergerakan nilai tukar yang fluktuatif secara berlebihan atau yang disebut volatilitas. Penting untuk ditekankan bahwa FXI tidak dirancang untuk menggiring harga ke level tertentu, melainkan untuk memberikan sinyal kepada pelaku pasar mengenai komitmen bank sentral terhadap stabilitas dan untuk menjaga agar aliran pasokan dan permintaan di pasar valas tetap seimbang.

Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) memperkuat strategi stabilisasi ini melalui intervensi yang komprehensif, mencakup transaksi di pasar valas spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Tindakan intervensi di pasar forward sangat penting karena membantu menyeimbangkan penawaran dan permintaan valas di masa depan, yang pada akhirnya mengurangi tekanan di pasar spot.

Prioritas Stabilitas di Negara Berkembang (EMDE)

Negara-negara berkembang (Emerging Market and Developing Economies/EMDE) cenderung menempatkan stabilisasi nilai tukar sebagai prioritas utama kebijakan moneter mereka, sebuah posisi yang berbeda dari banyak negara maju. Ini terjadi karena pasar keuangan di EMDE seringkali dicirikan oleh likuiditas yang lebih rendah dan rentan terhadap guncangan arus modal yang cepat, terutama dalam konteks ketidakpastian global seperti eskalasi ketegangan geopolitik. Volatilitas kurs di EMDE dapat secara cepat merambat menjadi ketidakstabilan sistem keuangan yang lebih luas. Oleh karena itu, bagi otoritas moneter di kawasan Asia Pasifik, intervensi valas telah menjadi instrumen utama untuk memastikan stabilitas makro-finansial, yang ditegaskan dalam laporan Bank for International Settlements (BIS).

Kontinum Kebijakan Nilai Tukar

Dalam praktik kebijakan, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak mengadopsi sistem kurs mengambang murni (pure float). Sebaliknya, mereka mengoperasikan sistem Kurs Mengambang Terkendali (Managed Float System). Dalam sistem ini, meskipun nilai tukar dibiarkan berfluktuasi berdasarkan dinamika penawaran dan permintaan pasar valas, bank sentral tetap berhak dan berkewajiban untuk menggunakan cadangan devisanya guna melakukan intervensi. Tujuannya adalah memastikan bahwa pergerakan kurs tetap berada dalam batas-batas yang dianggap wajar dan terkendali, menghindari lonjakan atau penurunan nilai tukar yang ekstrem.

Landasan Teoritis dan Mekanisme Intervensi Bank Sentral

Intervensi langsung di pasar valuta asing dibedakan menjadi dua mekanisme utama berdasarkan dampaknya terhadap basis moneter (uang yang beredar di dalam negeri), yaitu intervensi non-steril dan steril. Pemahaman terhadap perbedaan mekanisme ini sangat esensial untuk mengevaluasi trade-off kebijakan moneter yang dihadapi oleh bank sentral.

Mekanisme Kunci Intervensi: Steril vs. Non-Steril

Intervensi Non-Steril (Unsterilized FXI)

Intervensi non-steril adalah kebijakan yang secara langsung dan sengaja mengubah basis moneter suatu negara.

Prosedur dan Dampak Moneter: Apabila bank sentral ingin melemahkan mata uang domestik (depresiasi), bank sentral akan membeli mata uang asing (misalnya, Dolar AS) dengan menjual mata uang domestik (Rupiah). Tindakan penjualan Rupiah ini akan meningkatkan total pasokan Rupiah (basis moneter) di pasar. Peningkatan likuiditas Rupiah yang diakibatkan oleh transaksi ini akan memberikan tekanan ke bawah pada suku bunga jangka pendek di pasar uang. Efek gabungan dari peningkatan pasokan uang dan penurunan suku bunga ini bekerja melalui saluran moneter/suku bunga, yang secara efektif menekan harga Rupiah, sehingga mencapai tujuan pelemahan nilai tukar.

Efektivitas: Secara teoretis, intervensi non-steril dianggap sangat efektif. Hal ini karena operasi tersebut berfungsi sebagai operasi kebijakan moneter sekaligus operasi valas, sehingga dampaknya diperkuat melalui saluran perubahan basis moneter dan suku bunga.

Intervensi Steril (Sterilized FXI)

Intervensi steril adalah kebijakan yang dirancang untuk memengaruhi nilai tukar tanpa mengubah basis moneter. Intervensi ini merupakan operasi valas murni.

Prosedur dan Offset Moneter: Proses intervensi steril terdiri dari dua transaksi yang setara dan berlawanan :

1. Transaksi Valas: Bank sentral melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing (misalnya, membeli Dolar AS dan menjual Rupiah) untuk mencapai target nilai tukar. Transaksi ini, jika dibiarkan, akan mengubah likuiditas domestik.
2. Operasi Pasar Terbuka (OMO) Penyeimbang: Untuk mensterilkan dampaknya terhadap basis moneter, bank sentral segera melakukan operasi pasar terbuka yang setara. Misalnya, setelah membeli Dolar (yang melepaskan Rupiah), bank sentral akan menjual obligasi domestik (atau instrumen pasar uang seperti SRBI/SVBI) dalam jumlah yang sama untuk menyerap kembali kelebihan Rupiah tersebut. Dengan demikian, total pasokan uang kembali ke level aslinya.

Dampak dan Keterbatasan: Karena basis moneter tetap stabil, suku bunga jangka pendek domestik juga tidak terpengaruh (asumsi sterilisasi berhasil). Dampak intervensi steril terhadap nilai tukar harus bergantung pada saluran sinyal dan saluran portofolio. Bukti empiris seringkali meragukan bahwa intervensi steril mampu mengubah nilai tukar secara substansial.

Trade-off Kebijakan: Paradoks Sterilisasi

Pilihan mekanisme intervensi mencerminkan dilema mendasar bank sentral dalam mengelola kebijakan moneter dan nilai tukar. Sebagian besar bank sentral modern menggunakan suku bunga jangka pendek sebagai instrumen kebijakan moneter utama untuk mengendalikan inflasi (interest-rate targeting).

Jika bank sentral menggunakan intervensi non-steril, mereka harus mengorbankan target suku bunga domestik. Intervensi non-steril akan secara otomatis mengubah sikap kebijakan moneter. Sebaliknya, intervensi steril dipilih ketika bank sentral ingin memengaruhi nilai tukar (misalnya, meredam volatilitas) sambil tetap mempertahankan independensi kebijakan moneter domestiknya—yaitu, menjaga suku bunga domestik stabil untuk mencapai target inflasi.

Meskipun efektivitas empirisnya lemah, sterilisasi tetap penting karena ia bekerja melalui saluran sinyal. Tindakan sterilisasi memberikan sinyal kuat kepada pelaku pasar bahwa bank sentral hadir di pasar dan bertekad untuk menstabilkan kurs, yang dapat memengaruhi ekspektasi pasar dan meredam volatilitas.

Table 1: Perbandingan Mekanisme Intervensi Valas (Steril vs. Non-Steril)

Instrumentasi Operasional dan Pengelolaan Cadangan Devisa

Penggunaan Cadangan Devisa sebagai Amunisi Intervensi

Cadangan devisa merupakan aset vital yang dimiliki oleh bank sentral, berfungsi sebagai “amunisi” utama untuk melaksanakan intervensi di pasar valas. Cadangan ini digunakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Selain peran stabilisasi kurs, cadangan devisa juga memiliki fungsi penting dalam mendukung kelancaran impor barang-barang vital yang strategis bagi masyarakat dan industri, seperti bahan bakar, obat-obatan, dan bahan pangan. Dengan cadangan yang memadai, bank sentral dapat memenuhi kebutuhan devisa pasar, menahan tekanan inflasi yang timbul akibat kenaikan harga impor, dan menjaga daya beli masyarakat.

Instrumen Operasi Moneter Pendukung Sterilisasi

Untuk melaksanakan intervensi steril secara efektif, bank sentral harus memiliki instrumen Operasi Pasar Terbuka (OMO) yang likuid dan menarik. Bank Indonesia, misalnya, mengoptimalkan instrumen moneter seperti Surat Berharga Bank Indonesia (SRBI), Sertifikat Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Surat Utang Valas Bank Indonesia (SUVBI).

Optimalisasi instrumen ini sangat penting. Ketika terjadi tekanan apresiasi Rupiah, BI harus membeli valas (melepas Rupiah). Jika pembelian Rupiah ini tidak diserap kembali (disterilisasi) melalui penjualan instrumen OMO ini, likuiditas Rupiah akan membludak dan target suku bunga domestik akan terganggu. Dengan mengoptimalkan instrumen OMO yang pro-market, BI dapat memperkuat efektivitas kebijakan sterilisasi, menarik aliran masuk modal asing (yang dapat mendukung penguatan Rupiah), dan pada saat yang sama mempertahankan suku bunga domestik sesuai target.

Tinjauan Pasar Valas Domestik

Efektivitas intervensi juga ditingkatkan dengan beroperasi di berbagai segmen pasar. BI tidak hanya fokus pada pasar spot (transaksi tunai valas) , tetapi juga secara aktif melakukan intervensi di pasar forward. Intervensi di pasar forward bertujuan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan di masa depan, yang memiliki efek mitigasi tekanan di pasar spot. Selain itu, BI juga memanfaatkan instrumen derivatif seperti Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Dukungan terhadap pengembangan dan pendalaman pasar lindung nilai (hedging) valas ini penting untuk membantu menyeimbangkan permintaan valas di masa depan, mengurangi ketergantungan pada intervensi langsung, dan memperkuat kerangka stabilitas makro-finansial secara keseluruhan.

Analisis Dampak I: Daya Saing Ekspor dan Neraca Perdagangan

Salah satu alasan fundamental di balik intervensi valuta asing adalah dampaknya terhadap daya saing ekspor dan kesehatan neraca pembayaran.

Efek Nilai Tukar terhadap Harga Relatif dan Permintaan Ekspor

Nilai tukar mata uang adalah penentu penting dalam perdagangan internasional. Secara teoritis, depresiasi mata uang domestik (pelemahan Rupiah) membuat harga barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri menjadi relatif lebih murah bagi pembeli asing. Kondisi ini secara langsung meningkatkan daya saing ekspor di pasar global. Sebaliknya, apresiasi yang signifikan dapat membuat ekspor menjadi lebih mahal, sehingga mengurangi daya saing.

Bank sentral dapat melakukan intervensi (dengan membeli valas/menjual mata uang domestik) ketika nilai tukar domestik menguat terlalu cepat. Tujuannya adalah untuk membatasi apresiasi dan memastikan bahwa harga ekspor tetap kompetitif, sebuah strategi yang sering dilakukan oleh negara yang bergantung pada ekspor. Pihak yang secara langsung diuntungkan oleh pelemahan nilai tukar adalah para eksportir, karena pendapatan mereka dalam mata uang asing akan dikonversi menjadi lebih banyak mata uang domestik.

Peran Intervensi dalam Mengelola Neraca Transaksi Berjalan

Neraca Transaksi Berjalan (Current Account Balance) mencatat transaksi internasional barang, jasa, dan pendapatan. Ketika neraca perdagangan (bagian dari neraca transaksi berjalan) dan neraca modal tidak seimbang—misalnya, jika terjadi defisit yang signifikan—pemerintah diwajibkan melakukan intervensi di pasar valuta asing, baik dengan membeli atau menjual cadangan devisa untuk menyeimbangkan Neraca Pembayaran.

Sejarah menunjukkan bahwa defisit neraca transaksi berjalan yang besar seringkali menjadi pemicu tekanan mata uang yang memerlukan intervensi. Defisit ini seringkali diperburuk oleh faktor struktural, seperti ketergantungan pada jasa impor (misalnya, pengangkutan dan asuransi impor) dan besarnya pembayaran royalti, fee, atau dividen kepada investor asing yang melebihi pendapatan investasi domestik di luar negeri.

Keterbatasan Responsivitas Ekspor

Meskipun pelemahan nilai tukar terlihat menguntungkan eksportir dalam jangka pendek , efektivitas kebijakan nilai tukar terhadap ekspor seringkali dibatasi oleh struktur ekonomi. Jika negara memiliki ketergantungan impor yang tinggi, terutama untuk bahan baku dan barang modal , depresiasi nilai tukar akan menyebabkan biaya produksi domestik ikut naik. Hal ini dapat mengurangi efek positif pelemahan kurs terhadap daya saing (elastisitas ekspor rendah). Intervensi yang hanya menargetkan nilai tukar tanpa mengatasi defisit struktural ini hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek untuk menahan tekanan, sementara perbaikan daya saing ekspor memerlukan reformasi struktural seperti industrialisasi domestik dan pengembangan sektor jasa yang lebih mandiri.

Analisis Dampak II: Transmisi ke Inflasi Domestik (Exchange Rate Pass-Through – ERPT)

Dampak intervensi valas pada inflasi domestik dimediasi melalui konsep Exchange Rate Pass-Through (ERPT), yang merupakan perhatian utama bank sentral yang berpegangan pada kerangka inflation targeting.

Konsep dan Pengukuran Exchange Rate Pass-Through (ERPT)

ERPT adalah ukuran sensitivitas harga internasional terhadap perubahan nilai tukar. Secara formal, ERPT diukur sebagai elastisitas harga impor mata uang lokal terhadap harga mata uang asing. Dalam istilah praktis, ERPT mengukur persentase perubahan harga impor (dalam mata uang domestik) sebagai akibat dari satu persen perubahan nilai tukar. Tingkat ERPT sangat menentukan seberapa cepat dan seberapa besar perubahan kurs ditransmisikan menjadi tekanan inflasi domestik.

Mekanisme Transmisi Kurs ke Inflasi Domestik

Ketika mata uang domestik (misalnya, Rupiah) mengalami depresiasi atau pelemahan yang signifikan, harga barang impor akan meningkat tajam. Kenaikan harga barang impor ini kemudian diteruskan ke harga eceran dan harga konsumen. Di negara-negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi pada impor komoditas strategis (seperti minyak dan bahan pangan) , depresiasi kurs yang tidak diintervensi dapat memicu lonjakan inflasi domestik.

Kasus historis Indonesia pada tahun 2008 menunjukkan betapa berbahayanya kombinasi tekanan inflasi dan nilai tukar yang merosot, di mana inflasi mencapai 11% seiring dengan depresiasi Rupiah sebesar 33%. Oleh karena itu, salah satu fungsi vital intervensi adalah menjaga stabilitas kurs untuk memitigasi risiko inflasi yang berlebihan melalui ERPT.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat ERPT

Tingkat ERPT bervariasi antarnegara dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan intervensi bank sentral:

1. Struktur Harga dan Pasar: Adanya Local Currency Pricing (LCP), di mana eksportir menetapkan harga produk dalam mata uang importir, cenderung mengurangi ERPT karena perusahaan menanggung fluktuasi kurs alih-alih meneruskannya ke konsumen.
2. Kredibilitas Kebijakan Moneter: Di negara dengan kredibilitas kebijakan moneter yang rendah, ekspektasi inflasi menjadi sensitif. Ketika kurs melemah, perusahaan lebih cepat menaikkan harga dengan asumsi bank sentral tidak akan mampu mengendalikan inflasi.
3. Keterputusan Pasar Keuangan: Volatilitas nilai tukar bisa menjadi sangat tinggi dan terputus (disconnected) dari fundamental ekonomi jika terdapat pasar keuangan internasional yang tidak lengkap dan deviasi stokastik dari paritas suku bunga tak tertutup (uncovered interest rate parity).

Dilema Kebijakan: Stabilitas Harga vs. Daya Saing Ekspor

Intervensi valas selalu dihadapkan pada dilema klasik kebijakan makroekonomi, yaitu trade-off antara mendorong daya saing ekspor dan menjaga stabilitas harga domestik.

Table 2: Trade-off Kebijakan Intervensi Valas: Dampak Makroekonomi

Intervensi yang bertujuan menahan apresiasi untuk mendukung eksportir berisiko mengorbankan stabilitas harga. Sebaliknya, intervensi untuk mencegah pelemahan berlebihan (demi menahan laju inflasi) dapat mengurangi keuntungan komparatif ekspor. Keputusan bank sentral untuk mengintervensi mencerminkan kalibrasi yang hati-hati terhadap trade-off ini berdasarkan mandat kebijakan moneter utama mereka.

Efektivitas, Trade-off, dan Risiko Kebijakan Intervensi Valas

Perdebatan Efektivitas Intervensi dan Trilemma Kebijakan

Efektivitas intervensi valas sangat bergantung pada kondisi pasar, kredibilitas otoritas moneter, dan yang terpenting, apakah intervensi tersebut disterilisasi atau tidak.

Seperti yang telah dijelaskan, intervensi non-steril memiliki efektivitas yang tinggi karena didukung oleh saluran moneter. Namun, intervensi steril yang dilakukan oleh bank sentral modern untuk mempertahankan target suku bunga domestik seringkali memiliki dampak yang terbatas, terutama jika hanya mengandalkan saluran portofolio.

Keterbatasan ini diperkuat oleh Monetary Trilemma (Impossible Trinity). Konsep ini menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat secara simultan mencapai tiga hal: kurs stabil, modal bergerak bebas, dan kebijakan moneter independen. Ketika EMDE memilih untuk melakukan sterilisasi valas (misalnya, menggunakan SRBI untuk menyerap likuiditas), hal ini menunjukkan bahwa mereka memprioritaskan independensi kebijakan moneter domestik (suku bunga yang stabil) di atas kontrol mutlak terhadap nilai tukar, sebuah pilihan yang konsisten di tengah besarnya arus modal global.

Risiko Kebijakan: Penipisan Cadangan Devisa

Meskipun vital untuk stabilitas, penggunaan cadangan devisa untuk intervensi memiliki risiko signifikan. Cadangan devisa berfungsi sebagai penyangga likuiditas untuk berbagai tujuan, termasuk stabilisasi nilai tukar dan pembayaran utang luar negeri.

Penggunaan cadangan secara berlebihan untuk intervensi valas—terutama dalam skenario tekanan depresiasi yang berkelanjutan—dapat menyebabkan penipisan cadangan. Jika likuiditas devisa berkurang secara signifikan, negara berisiko tidak memiliki cukup dana untuk menstabilkan kurs ketika guncangan besar terjadi di masa depan, atau bahkan menghadapi masalah likuiditas untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri. Oleh karena itu, keputusan untuk mengintervensi harus mempertimbangkan kelayakan ekonomi dan keberlanjutan proyeksi cadangan.

Risiko Moral Hazard dalam Intervensi Valas

Intervensi yang dilakukan secara rutin oleh bank sentral untuk meredam volatilitas  memang mengirimkan sinyal positif kepada pasar. Namun, intervensi yang terlalu sering, dapat diprediksi, atau dianggap sebagai jaminan oleh otoritas moneter dapat menimbulkan risiko moral hazard.

Moral hazard terjadi ketika pelaku pasar keuangan, seperti bank atau eksportir, mengambil risiko valas yang berlebihan (misalnya, dengan spekulasi atau mismatch mata uang) dengan asumsi bahwa bank sentral akan selalu turun tangan untuk membatasi kerugian yang timbul dari fluktuasi kurs ekstrem. Jika terjadi, ini dapat menyebabkan pembengkakan biaya di sektor keuangan dan berpotensi meningkatkan konflik kepentingan, memaksa bank sentral untuk intervensi secara terus-menerus demi mencegah kegagalan sistemik. Untuk memitigasi risiko ini, diperlukan implementasi kontrol internal yang ketat dan transparansi kebijakan intervensi.

Studi Kasus Regional: Upaya Stabilisasi di Asia Pasifik

Bank sentral di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, telah secara proaktif berkolaborasi dan melakukan penilaian strategis terhadap pasar valas mereka. Laporan Foreign Exchange (FX) Markets in Asia Pacific oleh Study Group Bank for International Settlements (BIS) menekankan bahwa peningkatan volume pasar valas di Asia Pasifik telah memengaruhi efektivitas kebijakan bank sentral di EMDE.

Laporan tersebut menggarisbawahi tiga fokus kebijakan: pemantauan pasar valas, perkembangan pasar lindung nilai valas, dan analisis struktur pasar valas dan arus modal. Secara strategis, kebijakan stabilisasi dianggap sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, terdapat penekanan yang berkembang pada upaya pendalaman pasar lindung nilai (FX hedging market). Langkah ini memungkinkan transfer manajemen risiko nilai tukar dari bank sentral ke sektor swasta, yang pada akhirnya mengurangi beban intervensi langsung dan memperkuat kerangka stabilitas jangka panjang.

Kesimpulan

Intervensi valuta asing merupakan instrumen kebijakan moneter yang sangat penting, khususnya bagi negara-negara berkembang yang rentan terhadap volatilitas arus modal. Keputusan untuk mengintervensi dipandu oleh tujuan fundamental menstabilkan kurs, yang secara langsung berdampak pada dua variabel makroekonomi krusial: daya saing ekspor dan inflasi domestik.

Sintesis Analisis

1. Justifikasi Intervensi: Alasan utama intervensi adalah menjaga stabilitas makro-finansial dan meredam volatilitas berlebihan, bukan untuk menargetkan level kurs tertentu. Pilihan mekanisme (steril vs. non-steril) mencerminkan trade-off Trilemma: bank sentral memilih sterilisasi untuk mempertahankan independensi kebijakan moneter domestik (target suku bunga) meskipun efektivitas intervensi steril terhadap kurs terbukti terbatas, mengandalkan kekuatan saluran sinyal.
2. Dampak pada Ekspor: Pelemahan nilai tukar yang didorong atau diizinkan oleh intervensi cenderung meningkatkan daya saing ekspor dan menguntungkan para eksportir. Namun, efektivitas jangka panjangnya dibatasi oleh masalah struktural seperti tingginya ketergantungan impor bahan baku dan jasa.
3. Dampak pada Inflasi: Intervensi yang menahan depresiasi Rupiah secara langsung membantu mengendalikan inflasi. Ini adalah mekanisme proteksi penting di negara yang memiliki tingkat Exchange Rate Pass-Through (ERPT) tinggi, di mana pelemahan kurs cepat ditransmisikan menjadi kenaikan harga impor dan inflasi umum.

Implikasi Kebijakan Strategis

Untuk mengoptimalkan efektivitas FXI dan memitigasi risikonya, bank sentral disarankan untuk menerapkan strategi multi-dimensi:

1. Peningkatan Efektivitas Sterilisasi: Bank sentral harus terus mengoptimalkan instrumen Operasi Pasar Terbuka, seperti instrumen surat berharga (SRBI/SVBI), untuk memastikan penyerapan likuiditas Rupiah yang cepat dan efisien. Ini penting agar tujuan stabilisasi kurs tidak mengganggu target suku bunga jangka pendek domestik, menjaga kredibilitas kebijakan moneter.
2. Transparansi dan Mitigasi Moral Hazard: Intervensi harus dilakukan secara selektif dan terukur. Bank sentral perlu menetapkan batasan yang jelas mengenai kapan intervensi dilakukan. Transparansi dalam komunikasi kebijakan ini dapat mengurangi potensi moral hazard, di mana pelaku pasar mengambil risiko berlebihan dengan asumsi adanya jaminan nilai tukar dari otoritas moneter.
3. Pendalaman Pasar Keuangan Valas: Strategi jangka panjang harus berfokus pada pengembangan dan pendalaman pasar lindung nilai valas domestik (seperti DNDF). Dengan menyediakan sarana hedging yang efisien, bank sentral dapat mendorong sektor swasta untuk mengelola risiko nilai tukar mereka sendiri, sehingga mengurangi tekanan permintaan valas dan meminimalkan kebutuhan intervensi langsung.
4. Pengelolaan Cadangan yang Pruden: Penggunaan cadangan devisa untuk intervensi harus dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan, memastikan bahwa cadangan likuiditas tetap memadai untuk menghadapi guncangan sistemik yang tidak terduga dan untuk memenuhi kewajiban luar negeri.