Senjata Ekonomi Baru: Analisis Komprehensif Sanksi Internasional, Devaluasi Mata Uang, dan Erosi Daya Beli Rakyat

Pendahuluan: Sanksi sebagai Senjata Geopolitik Abad ke-21

Dalam lanskap geopolitik modern, sanksi ekonomi telah bertransformasi dari instrumen embargo perdagangan yang terbatas menjadi sebuah “Senjata Ekonomi Baru” yang sangat terintegrasi dengan arsitektur finansial global Barat. Pergeseran strategis ini melibatkan penargetan sistem pembayaran dan cadangan devisa negara, yang memungkinkan negara-negara pemberi sanksi (terutama G7) untuk mengeksploitasi ketergantungan global pada dolar AS (USD clearing) dan jaringan perbankan korespondensi. Strategi ini dirancang untuk mencapai tujuan ganda: pertama, memaksa perubahan perilaku geopolitik elite yang berkuasa; dan kedua, memicu tekanan ekonomi domestik yang cukup parah untuk mengikis dukungan publik atau stabilitas internal.

Tesis sentral dari laporan ini adalah bahwa sanksi finansial modern secara langsung mentransfer krisis likuiditas mata uang keras (FX) dari tingkat Bank Sentral ke tingkat rumah tangga melalui mekanisme devaluasi mata uang. Proses ini menjadikan sanksi sebagai pajak inflasi yang regresif dan tak terhindarkan bagi warga negara sasaran. Analisis ini akan mengurai mekanisme transmisi teknis, dari pembekuan aset hingga inflasi harga impor, menggunakan studi kasus komparatif Iran dan Rusia untuk mengilustrasikan spektrum respons dan dampaknya. Iran menyajikan kasus kegagalan mata uang struktural dan hiper-devaluasi, sementara Rusia menunjukkan kasus kontrol modal yang gesit di tengah tantangan fragmentasi rantai pasokan.

Kerangka Teoretis: Mekanisme Transmisi Sanksi ke Nilai Tukar (FX)

Sanksi ekonomi mencapai devaluasi mata uang domestik melalui tiga jalur utama: blokade likuiditas mata uang keras, disintermediasi finansial, dan pembalikan besar-besaran sentimen pasar yang memicu pelarian modal (capital flight). Kombinasi ketiga elemen ini menciptakan guncangan yang sering kali jauh melampaui kerugian perdagangan murni.

Blokade Likuiditas FX: Senjata Cadangan Devisa

Cadangan devisa (FX reserves) adalah inti pertahanan moneter suatu negara. Cadangan ini berfungsi sebagai jangkar mata uang domestik, memberikan Bank Sentral kemampuan untuk melakukan intervensi di pasar FX—menjual dolar atau euro untuk membeli mata uang domestik—guna mempertahankan nilai tukar yang stabil dan membiayai impor vital, terutama impor energi dan makanan.

Ketika sanksi diberlakukan—khususnya yang menargetkan Bank Sentral, seperti yang terjadi pada Rusia pada Februari 2022—sejumlah besar Cadangan Devisa yang disimpan di yurisdiksi Barat (termasuk AS, UE, dan Inggris) segera dibekukan. Pembekuan aset inti ini secara efektif meniadakan kemampuan negara sasaran untuk memanfaatkan aset tersebut guna mempertahankan nilai mata uang domestiknya atau memenuhi kewajiban impor yang di denominasi dalam mata uang keras. Dampak likuiditasnya bersifat segera dan dramatis: pasar FX domestik, termasuk bank komersial dan importir swasta, menyadari bahwa pasokan mata uang keras untuk memenuhi permintaan perdagangan dan investasi akan segera habis.

Disintermediasi Finansial: Eliminasi SWIFT dan Korespondensi Perbankan

Titik pemicu utama sanksi finansial modern adalah pemutusan akses dari jaringan SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) dan, yang lebih penting, dari sistem korespondensi perbankan yang membersihkan transaksi dalam mata uang keras, terutama dolar AS.

SWIFT hanyalah sistem pesan, tetapi pemutusan ini mengindikasikan bahwa bank-bank global akan dipaksa untuk mengakhiri hubungan korespondensi mereka dengan bank-bank negara sasaran. Bank-bank korespondensi adalah saluran penting untuk semua arus masuk dan keluar mata uang keras. Ketika saluran ini ditutup, permintaan internasional terhadap mata uang domestik negara sasaran (misalnya, Rubel atau Rial) anjlok. Investor asing dan mitra dagang internasional tidak lagi memiliki sarana yang andal dan aman untuk membayar barang atau jasa dalam mata uang domestik tersebut, sehingga mengeliminasi permintaan internasional yang esensial untuk mendukung nilai tukar. Hilangnya permintaan internasional ini menambah tekanan depresiasi yang masif pada mata uang domestik.

Dinamika Pasar: Capital Flightdan Premi Risiko Mata Uang

Sanksi finansial, seperti yang diterapkan pada Rusia, dirancang untuk menghasilkan efek kejutan (shock and awe), yang memicu eksodus modal instan oleh investor domestik dan asing. Devaluasi mata uang secara vertikal yang terlihat dalam hari-hari pertama sanksi adalah hasil dari tekanan ganda:

1. Permintaan FX Domestik Melonjak: Warga negara, perusahaan, dan investor domestik bergegas mengubah aset domestik mereka menjadi mata uang keras, mengantisipasi inflasi besar-besaran dan ketidakstabilan ekonomi.
2. Penawaran FX Negara Turun: Bank Sentral tidak dapat melakukan intervensi karena asetnya dibekukan.

Ketidakseimbangan besar-besaran antara permintaan yang melonjak dan penawaran yang terblokir ini memicu devaluasi mata uang secara vertikal.

Dualitas Krisis FX: Likuiditas dan Kepercayaan

Penting untuk dipahami bahwa krisis FX yang disebabkan sanksi memiliki dua dimensi. Pertama adalah Krisis Likuiditas, yang timbul dari kekurangan mata uang keras untuk intervensi dan pembayaran impor. Kedua, dan yang sering kali lebih merusak, adalah Krisis Kepercayaan.

Begitu likuiditas hilang, pasar segera panik. Investor domestik dan asing dengan cepat memprediksi hiperinflasi dan devaluasi lebih lanjut, mendorong mereka untuk membuang aset domestik secepatnya (fenomena Capital Flight). Keputusan yang didorong oleh kepanikan ini menyebabkan devaluasi mata uang terjadi lebih cepat dan lebih dalam daripada yang diantisipasi oleh kerugian perdagangan murni. Pasar mulai menilai mata uang tersebut dengan premi risiko yang sangat tinggi, yang mencerminkan ketidakpastian geopolitik dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola stabilitas moneter.

Devaluasi Mata Uang dan Dampak pada Inflasi Impor: Erosi Daya Beli

Devaluasi mata uang adalah mekanisme utama di mana biaya geopolitik sanksi dipindahkan langsung dari negara pemberi sanksi ke pundak warga negara sasaran, melalui erosi daya beli yang cepat dan tak terhindarkan.

Matematika Kemiskinan: Mekanisme Transmisi Inflasi Nilai Tukar

Dampak devaluasi pada daya beli warga adalah fungsi matematis langsung. Jika mata uang domestik, misalnya, Rubel, jatuh 50% terhadap dolar AS, biaya untuk membeli barang yang di denominasi dalam dolar (barang impor) akan secara langsung naik sebesar 100% dari perspektif Rubel. Kenaikan eksponensial ini terjadi hampir instan pada barang yang memiliki elastisitas harga tinggi.

Proses ini dikenal sebagai Exchange Rate Pass-Through. Inflasi yang dihasilkan tidak hanya menimpa harga barang impor akhir yang terlihat di rak toko, tetapi juga input produksi yang diimpor. Banyak negara sasaran yang memiliki industri domestik masih sangat bergantung pada komponen impor, seperti suku cadang mesin berteknologi tinggi, bahan kimia, atau energi. Ketika biaya input ini melonjak akibat devaluasi, hal itu memicu inflasi cost-push di seluruh rantai pasokan domestik, bahkan untuk barang-barang yang diproduksi secara lokal. Dampaknya adalah penurunan daya beli yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dampak pada Indeks Kualitas Hidup dan Barang Esensial

Devaluasi secara drastis mengurangi daya beli warga negara sasaran terhadap semua barang yang memiliki komponen impor, termasuk bahan bakar, suku cadang mesin, dan teknologi dasar. Bagi kelas menengah yang berpenghasilan tetap, daya beli mereka terhadap komoditas yang diperdagangkan secara internasional, seperti gadget, kendaraan, dan perangkat medis, dapat hilang dalam hitungan minggu.

Krisis Kemanusiaan yang Tidak Dikecualikan: Risiko Over-Compliance

Meskipun sanksi seringkali menyertakan pengecualian eksplisit untuk barang kemanusiaan (makanan, obat-obatan, peralatan medis), pemutusan saluran perbankan menyebabkan krisis kemanusiaan tidak langsung. Blokade SWIFT dan sistem korespondensi perbankan mengharuskan bank-bank global untuk mengambil sikap sangat konservatif (risk aversion).

Bank-bank besar lebih memilih over-compliance—menolak semua transfer dana yang melibatkan negara sasaran—daripada mengambil risiko denda besar-besaran dari regulator AS (Office of Foreign Assets Control/OFAC) jika mereka salah memproses transaksi yang secara teknis dilarang. Akibatnya, bahkan pembayaran yang sah untuk obat-obatan esensial seringkali tidak mungkin dilakukan. Senjata finansial yang dirancang untuk menargetkan elite politik secara tidak sengaja menjadi senjata kemanusiaan, di mana penderitaan secara eksklusif ditanggung oleh warga sipil yang membutuhkan akses terhadap kebutuhan dasar.

Kontraksi Ekonomi Produktif: Keterbatasan Input Industri

Dampak sanksi dan devaluasi meluas melampaui barang konsumen hingga menghambat kapasitas produktif negara sasaran. Industri yang bergantung pada komponen impor Barat—terutama suku cadang berteknologi tinggi, chip, dan perangkat lunak—menghadapi penurunan drastis dalam kapasitas produksi.

Misalnya, sektor penerbangan Rusia menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan suku cadang pesawat Barat yang krusial. Hal ini mengarah pada penurunan investasi domestik, stagnasi teknologi, dan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) struktural. Penurunan daya beli yang dihasilkan ini bersifat jangka panjang: sanksi tidak hanya mengurangi daya beli saat ini, tetapi juga membatasi kemampuan negara untuk memproduksi kekayaan di masa depan (potensi PDB), mengunci warga negara dalam jebakan daya beli rendah yang akan bertahan lama setelah sanksi awal dicabut.

Inflasi Ganda: Devaluasi dan Biaya Tersembunyi

Negara sasaran harus menghadapi dua sumber inflasi simultan yang secara efektif menekan daya beli. Pertama adalah inflasi yang didorong oleh devaluasi FX langsung. Kedua adalah Inflasi Biaya Tersembunyi, yang didorong oleh kebutuhan untuk menggunakan jalur suplai alternatif (impor paralel).

Ketika sanksi memblokir perdagangan langsung, impor harus dialihkan melalui jalur berisiko atau negara ketiga (impor paralel). Jalur logistik ini sangat tidak efisien dan mahal. Biaya asuransi, markup perantara, dan logistik transit naik drastis. Analisis menunjukkan bahwa impor paralel dapat menaikkan biaya akhir barang sebesar 15-20%. Markup biaya ini menjadi bentuk inflasi struktural yang permanen, yang ditanggung langsung oleh konsumen atau produsen domestik. Efek gabungan ini memastikan bahwa bahkan jika nilai mata uang secara nominal dapat distabilkan (seperti yang dilakukan Rubel pasca-2022), daya beli riil tetap terdegradasi secara permanen oleh biaya logistik yang tidak efisien.

Studi Kasus Komparatif: Dualitas Respons terhadap Tekanan Sanksi

Analisis komparatif kasus Iran dan Rusia memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana intensitas sanksi dan strategi respons moneter negara sasaran membentuk tingkat erosi daya beli rakyat.

Kasus Iran: Sanksi Maksimal dan Runtuhnya Rial (Hyper-Devaluation)

Iran menjadi contoh klasik dari dampak sanksi maksimal (pasca-penarikan AS dari JCPOA pada 2018) yang menargetkan hampir semua ekspor minyak dan akses perbankan intinya. Sanksi ini secara efektif menghancurkan kemampuan Iran untuk memperoleh mata uang keras melalui perdagangan formal.

Mekanisme Pasar Paralel (Hawala): Indikator Kegagalan Moneter

Hilangnya akses perbankan formal memaksa bank dan warga Iran untuk menggunakan sistem informal atau pasar gelap (Hawala) untuk mengakses FX. Penggunaan Hawala dan pasar gelap, meskipun penting untuk kelangsungan hidup perdagangan, memiliki konsekuensi sosial yang mendalam: Hilangnya Kedaulatan Moneter Publik.

Sanksi maksimal memaksa rezim Iran membatasi akses ke FX yang tersisa, menciptakan sistem dua harga (Dual Exchange Rate). Terdapat nilai tukar resmi Bank Sentral (seringkali artifisial rendah) yang hanya tersedia untuk elite atau impor yang diprioritaskan oleh negara, dan nilai tukar pasar bebas (Hawala) yang jauh lebih mahal. Nilai tukar pasar bebas inilah yang menentukan realitas ekonomi dan daya beli 99% warga negara yang harus membeli barang impor (mulai dari suku cadang mobil hingga obat-obatan) dengan harga pasar bebas.

Volatilitas Rial Iran (IRR) sangat ekstrem, dengan perbedaan besar antara nilai resmi dan pasar bebas. Perbedaan harga ini secara kuantitatif menunjukkan bagaimana devaluasi yang disebabkan sanksi telah menjadi masalah keadilan ekonomi, di mana mayoritas masyarakat harus menanggung harga riil yang hiper-inflasi, sementara segmen tertentu menikmati harga yang disubsidi oleh negara.

Berikut adalah ilustrasi dari disparitas nilai tukar ini:

Perbandingan Nilai Tukar Resmi vs. Pasar Bebas Iran

Indikator Sosial: Inflasi Tiga Digit dan Pemiskinan Massal

Kegagalan Rial menghasilkan inflasi harga pangan dan obat-obatan yang konsisten tinggi, seringkali mencapai angka dua atau tiga digit. Devaluasi yang ekstrem ini secara struktural menghilangkan hampir semua daya beli kelas menengah Iran terhadap komoditas yang diperdagangkan secara internasional, mempercepat pemiskinan massal. Bagi masyarakat, pasar gelap tidak hanya sekadar tempat bertransaksi, tetapi juga tolok ukur real purchasing power, yang mencerminkan kegagalan moneter pemerintah untuk melindungi warganya.

Kasus Rusia: Kontrol Modal dan Ketahanan Awal Rubel

Berbeda dengan Iran, Rusia menjadi sasaran sanksi yang luas pasca-Februari 2022, termasuk pembekuan aset Bank Sentral dan pemutusan SWIFT. Namun, respons moneter Rusia jauh lebih cepat dan terstruktur.

Respon Cepat Bank Sentral dan Kontrol Modal

Menghadapi devaluasi Rubel yang cepat pasca-sanksi, Bank Sentral Rusia (CBR) menerapkan tindakan darurat, termasuk kenaikan suku bunga yang tajam dan, yang paling krusial, kontrol modal yang ketat. Kebijakan inti adalah mewajibkan eksportir (terutama energi) untuk mengkonversi 80% pendapatan mata uang keras mereka menjadi Rubel di pasar domestik.

Kebijakan ini berhasil menstabilkan nilai Rubel secara nominal dalam waktu singkat. Nilai Rubel nominal kembali ke level sebelum perang atau bahkan lebih kuat di beberapa titik pada tahun 2022. Stabilisasi ini didorong oleh intervensi negara, yaitu dengan memaksakan peningkatan pasokan FX di pasar domestik, dan bukan didorong oleh pemulihan kepercayaan pasar atau pemulihan likuiditas impor yang normal.

Stabilisasi Artifisial vs. Distorsi Struktural

Kontrol modal ketat ini menyelesaikan masalah penawaran FX di pasar domestik, menjaga nilai Rubel nominal. Namun, analisis menunjukkan bahwa strategi ini tidak menyelesaikan masalah permintaan riil untuk barang impor (teknologi, konsumen, suku cadang).

Rubel mungkin stabil, tetapi sanksi impor tetap membatasi barang yang masuk. FX yang dibeli eksportir tidak dapat digunakan untuk membeli barang Barat secara langsung. Ini berarti bahwa, sementara mata uang secara nominal stabil, apa yang dapat dibeli oleh Rubel di pasar internasional tetap sangat dibatasi. Stabilitas nominal Rubel adalah kemenangan politik, tetapi bukan cerminan kesehatan ekonomi yang riil bagi warga negara.

Tantangan Impor dan Inflasi Biaya

Terlepas dari stabilitas Rubel, warga negara dan perusahaan Rusia tetap menanggung biaya sanksi melalui inflasi harga impor. Karena sanksi melarang perdagangan langsung, Rusia terpaksa mengandalkan parallel imports melalui negara ketiga (misalnya, Turki, Kazakhstan, atau negara-negara Asia Tengah).

Jalur suplai yang tidak efisien ini menambah biaya logistik, asuransi, dan markup perantara yang signifikan, yang diproyeksikan mencapai 15-20% pada biaya akhir barang. Peningkatan biaya non-FX-driven ini merupakan inflasi biaya tersembunyi yang ditanggung langsung oleh konsumen dan produsen Rusia. Hal ini memperburuk guncangan devaluasi awal dan memastikan bahwa daya beli konsumen riil tetap terdegradasi, terlepas dari nilai nominal Rubel yang dikelola negara.

Strategi Mitigasi, Adaptasi, dan Pembentukan Ekonomi Bertahan Hidup

Negara-negara sasaran sanksi secara aktif mengembangkan strategi pertahanan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap dominasi finansial Barat. Strategi-strategi ini mencakup upaya de-dolarisasi dan pembentukan jalur suplai yang terfragmentasi.

Strategi De-Dollarization: Mencari Kemitraan Non-Barat

Sanksi finansial yang agresif telah mempercepat gerakan di antara negara-negara sasaran dan mitra dagang mereka untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Ini diwujudkan melalui peningkatan tajam dalam penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, seperti peningkatan perdagangan Rubel-Yuan antara Rusia dan Tiongkok.

Strategi ini efektif untuk transaksi business-to-business (B2B) yang didukung oleh negara (terutama perdagangan energi). Dengan berdagang dalam mata uang lokal, negara sasaran menghindari risiko pembersihan transaksi melalui sistem Barat dan risiko pembekuan aset di bank korespondensi AS.

Namun, strategi ini memiliki keterbatasan besar dalam konteks daya beli rakyat. De-dolarisasi hanya menyelesaikan kebutuhan negara untuk memfasilitasi ekspor dan impor strategis. Ini tidak menyelesaikan kebutuhan warga negara individual akan mata uang keras untuk tujuan non-perdagangan, seperti perjalanan internasional atau pembelian barang mewah pribadi yang masih didenominasi dalam dolar atau euro. Perdagangan mata uang lokal menciptakan sistem pembayaran yang sangat terfragmentasi, di mana mata uang domestik (Rubel atau Rial) mungkin diterima untuk minyak di Beijing, tetapi tidak relevan untuk membeli ponsel di Dubai.

Mengembangkan Infrastruktur Pembayaran Alternatif

Negara sasaran juga berinvestasi dalam mengembangkan sistem pesan keuangan non-SWIFT (misalnya, SPFS Rusia) dan kartu pembayaran domestik (misalnya, sistem MIR Rusia). Tujuannya adalah untuk menciptakan ketahanan operasional terhadap pemutusan koneksi yang dilakukan Barat.

Tantangannya terletak pada jangkauan global. Sistem alternatif ini seringkali terbatas pada aliansi regional atau bilateral yang dipilih. Kurangnya kepercayaan global dari mitra dagang yang tidak ingin menarik sanksi sekunder AS menghambat adopsi sistem ini secara luas. Akibatnya, sistem ini terutama berfungsi sebagai jaring pengaman domestik, bukan sebagai pengganti sistem pembayaran global yang fungsional.

Penggunaan Pasar Paralel dan Dampak Harga

Penggunaan parallel imports dan pasar bayangan (seperti Hawala Iran) merupakan mekanisme pertahanan ekonomi de facto untuk memastikan ketersediaan barang impor.

Di Iran, sistem Hawala berkembang karena bank sentral gagal menyediakan likuiditas FX yang memadai, sehingga menjadi saluran utama bagi warga untuk mengakses mata uang keras. Di Rusia, impor paralel menjadi solusi logistik untuk komoditas yang diblokir oleh sanksi.

Polaritas Ekonomi Global: Biaya Fragmentasi

Respons mitigasi ini—baik berupa de-dolarisasi bilateral maupun ketergantungan pada pasar paralel—menunjukkan bahwa sanksi tidak hanya merusak target, tetapi juga mempercepat fragmentasi sistem keuangan global menjadi blok-blok ekonomi yang terpisah (Barat vs. non-Barat).

Sanksi maksimal memaksa negara sasaran untuk memperkuat hubungan dengan mitra yang tidak ikut sanksi (misalnya Tiongkok dan India), membangun sistem pembayaran alternatif dan mekanisme perdagangan mata uang lokal. Ini bukan sekadar tindakan defensif, melainkan pergeseran struktural menuju ekonomi global multi-polar yang kurang efisien.

Implikasi utama terhadap daya beli adalah jalur suplai yang tidak efisien ini menjamin bahwa, bahkan dalam skenario terbaik di mana barang tersedia, barang impor akan selalu datang dengan premi harga yang substansial. Premi harga ini merupakan biaya ketidakpercayaan dan risiko geopolitik, yang secara permanen mengunci daya beli warga dalam kondisi tertekan.

Matriks dan Analisis Data Kunci

Untuk mengkuantifikasi dampak yang berbeda dari sanksi, penting untuk membandingkan hasil moneter di kedua kasus.

Tabel 1: Perbandingan Dampak Sanksi Terhadap Kinerja Mata Uang

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa, meskipun sanksi memicu devaluasi di kedua negara, respons kebijakan moneter (Kontrol Modal Rusia) berhasil memoderasi devaluasi nominal Rubel dibandingkan dengan keruntuhan struktural Rial Iran. Namun, seperti yang dicatat dalam studi kasus Rusia, stabilisasi nominal tidak menghilangkan erosi daya beli yang disebabkan oleh inflasi biaya tersembunyi (15–20% markup impor paralel).

Tabel 2: Matriks Efektivitas Respon Finansial Negara Sasaran

Matriks ini mengonfirmasi bahwa, sementara Rusia menggunakan strategi makro yang berhasil melindungi Rubel nominal, adaptasi Iran (ketergantungan pada Hawala) secara mendasar memiskinkan warganya dengan menciptakan perbedaan harga yang besar. Dalam kedua kasus, daya beli riil bagi populasi umum tetap tertekan.

Kesimpulan dan Proyeksi: Dilema Etika dan Efektivitas Sanksi

Efektivitas Sanksi sebagai Alat Pembentuk Kebijakan Luar Negeri

Sanksi ekonomi modern telah membuktikan diri sangat efektif dalam menciptakan tekanan ekonomi domestik yang mendalam, terutama melalui mekanisme devaluasi mata uang yang secara langsung menggerogoti daya beli rakyat. Namun, evaluasi kritis menunjukkan bahwa sanksi seringkali berhasil menimbulkan penderitaan ekonomi tetapi gagal mengubah kebijakan fundamental rezim sasaran.

Hal ini memunculkan Paradoks Otoritarian: devaluasi dan krisis ekonomi yang timbul dari sanksi seringkali dipergunakan oleh rezim otoriter untuk menyalahkan pihak asing (pembuat sanksi). Narasi ini digunakan untuk memobilisasi nasionalisme, mengalihkan perhatian dari kegagalan tata kelola domestik, dan secara efektif memperkuat kontrol politik domestik mereka. Jika tujuan sanksi adalah perubahan politik, penderitaan ekonomi yang ditimbulkan oleh devaluasi mungkin tidak menghasilkan hasil yang diinginkan.

Dampak Kemanusiaan: Siapa yang Menanggung Beban Devaluasi?

Devaluasi mata uang berfungsi sebagai “Pajak Regresif” yang paling kejam. Beban devaluasi secara eksklusif ditanggung oleh masyarakat biasa yang tidak memiliki pengaruh politik, terutama warga berpenghasilan tetap atau mereka yang tidak memiliki akses ke aset ekspor. Sementara itu, elite yang memiliki akses ke FX atau aset ekspor strategis seringkali mampu mempertahankan kekayaan mereka.

Penderitaan terlihat jelas dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar. Meskipun ada pengecualian kemanusiaan, krisis over-compliance perbankan global (karena takut denda AS) secara efektif memblokir akses ke obat-obatan esensial. Akibatnya, sanksi secara langsung menyebabkan penurunan standar kesehatan dan gizi bagi warga sipil, di mana biaya geopolitik ditransfer menjadi masalah biaya hidup dan masalah moral yang mendalam.

Proyeksi Risiko dan Rekomendasi Kebijakan

Untuk negara-negara pemberi sanksi, risiko utama ke depan adalah bahwa kelanjutan strategi de-dolarisasi dan perkembangan teknologi (seperti Central Bank Digital Currencies/CBDC) dapat mengurangi pengaruh senjata finansial Barat di masa depan. Jika negara-negara semakin banyak melakukan perdagangan tanpa menggunakan clearing USD, kemampuan untuk membekukan aset FX atau memblokir transaksi melalui SWIFT akan berkurang secara signifikan, membuat sanksi kurang efektif dalam jangka panjang. Fragmentasi ekonomi global menjadi konsekuensi struktural dari sanksi yang berlebihan.

Rekomendasi kebijakan bagi pembuat sanksi adalah perlunya mekanisme clearance kemanusiaan yang jauh lebih efektif dan de-risked untuk memisahkan penargetan politik dari korban sipil. Mekanisme ini harus menyediakan jaminan hukum yang eksplisit bagi bank global agar mereka dapat memproses transfer yang secara eksplisit dikecualikan tanpa risiko denda, sehingga mengurangi dampak over-compliance yang sangat merusak pada daya beli barang-barang esensial.

Secara keseluruhan, sanksi internasional telah menjadi alat yang canggih untuk memproyeksikan kekuatan geopolitik. Namun, efektivitasnya dalam mengubah perilaku politik harus ditimbang dengan biaya kemanusiaan yang besar, yang secara langsung diukur dari penurunan daya beli harian warga negara sasaran yang tidak bersalah.