Strategi Jumping The Curve Negara Berkembang: Analisis Kecerdasan Buatan Dan Energi Terbarukan

Negara-negara berkembang kini menghadapi tantangan struktural yang unik, termasuk risiko deindustrialisasi prematur, di mana kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun sebelum negara mencapai tingkat kekayaan yang memadai. Strategi Jumping the Curve, atau Leapfrogging, menawarkan kerangka kerja strategis yang memungkinkan negara-negara ini memanfaatkan gelombang inovasi radikal untuk melompati tahapan industrialisasi tradisional  dan secara cepat meningkatkan daya saing global. Strategi ini memanfaatkan window of opportunity yang diciptakan oleh pergeseran paradigma teknologi.

Analisis ini mengidentifikasi dua pilar teknologi utama yang menjadi mesin Leapfrogging di abad ke-21: Kecerdasan Buatan (AI) dan Energi Terbarukan (ET). AI berfungsi sebagai mesin akselerasi produktivitas, memungkinkan peningkatan efisiensi dan inovasi manufaktur  yang menyaingi negara-negara maju. Sementara itu, Energi Terbarukan berfungsi sebagai landasan infrastruktur yang berkelanjutan, memungkinkan negara-negara untuk menghindari kerusakan lingkungan yang tidak dapat diubah (fenomena tunneling through Environmental Kuznets Curve).

Keberhasilan strategi Leapfrogging tidak bersifat otomatis dan memerlukan lebih dari sekadar adopsi teknologi. Analisis menunjukkan bahwa lompatan harus didukung oleh investasi masif dan berkelanjutan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penelitian dan Pengembangan (R&D). Selain itu, terdapat risiko kritis berupa digitizing dysfunction—fenomena membangun solusi canggih (seperti AI) di atas sistem kelembagaan yang rapuh dan tidak efisien. Oleh karena itu, Leapfrogging harus dipandang sebagai enabler pembangunan berkelanjutan, didukung oleh tata kelola yang kuat dan kebijakan yang holistik.

Landasan Teoritis dan Mekanisme Konseptual Leapfrogging

Definisi dan Mekanisme Leapfrogging

Leapfrogging merujuk pada kemampuan suatu negara berkembang untuk secara efektif melompati tahapan pembangunan yang diwajibkan oleh negara industri maju di masa lalu. Konsep ini berakar pada teori “gales of creative destruction” dari Joseph Schumpeter, yang menyatakan bahwa perusahaan atau negara dominan yang terikat pada teknologi inkumben memiliki insentif yang lebih rendah untuk berinovasi.

Ketika inovasi radikal muncul—seperti teknologi seluler yang melompati telepon rumah (landline)  atau AI yang melompati proses manufaktur mekanis kuno—maka muncul jendela peluang bagi pendatang baru (negara berkembang) untuk mengadopsi teknologi terdepan lebih cepat. Kecepatan adopsi ini memungkinkan negara-negara tersebut untuk mengejar ketertinggalan ekonomi lebih cepat. Intinya, Leapfrogging adalah memanfaatkan pergeseran paradigma generasi teknologi untuk menghindari investasi mahal pada legacy systems yang sudah usang.

Melampaui Model Pertumbuhan Tradisional

Model pertumbuhan ekonomi tradisional seringkali bersifat sekuensial. Misalnya, Model Lima Tahap Rostow mengharuskan negara melewati Tahap Masyarakat Tradisional, Tahap Prasyarat Lepas Landas, hingga mencapai Tahap Lepas Landas (Take-off). Tahap Take-off dicirikan oleh kenaikan penanaman modal produktif menjadi 10% dari produk nasional neto dan laju pertumbuhan industri yang tinggi. Industrialisasi tradisional terbukti memakan waktu dan sangat padat modal.

Strategi Leapfrogging berbasis teknologi, sebaliknya, sejalan dengan pandangan Neoklasik, khususnya Robert Solow, yang menekankan bahwa selain akumulasi modal dan SDM, teknologi modern adalah faktor kunci pertumbuhan ekonomi. Dengan mengadopsi AI dan ET, negara berkembang berupaya secara langsung mengaktifkan faktor teknologi modern ini untuk mencapai titik Take-off yang dipercepat, menghindari keharusan membangun infrastruktur produksi abad ke-20 yang lambat.

Keunggulan terbesar strategi ini adalah kemampuannya untuk berfungsi sebagai solusi mitigasi terhadap deindustrialisasi prematur. Jika industrialisasi tradisional terbukti terlalu lambat, AI dan Industri 4.0/5.0 menawarkan jalan untuk mereindustrialisasi secara cerdas. Peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui robotika dan mesin cerdas  memungkinkan negara untuk meningkatkan daya saing manufaktur dengan cepat tanpa terbebani oleh rantai pasok industri lama yang tidak efisien. Dengan demikian, Leapfrogging menjadi strategi reformasi model produksi inti yang sangat penting untuk memastikan daya tahan kompetitif di kancah global.

Siklus Adopsi Teknologi dan Strategi Lompatan

Model Siklus Adopsi Teknologi Rogers menggambarkan penyebaran inovasi melalui kelompok demografis seperti Inovator, Early Adopter, Early Majority, Late Majority, dan Laggards. Strategi Leapfrogging yang sukses memerlukan pergeseran dramatis pada kurva adopsi ini.

Negara berkembang tidak boleh menunggu populasi mereka secara bertahap pindah dari Laggard ke Mayoritas. Sebaliknya, lompatan tersebut menuntut upaya terfokus untuk mendukung dan memproduksi profil Innovator—yaitu mereka yang lebih berpendidikan, makmur, dan berorientasi pada risiko. Keberhasilan Leapfrogging sangat bergantung pada kemampuan negara untuk dengan cepat mengadopsi teknologi disruprif di tingkat nasional, secara efektif melompati fase late majority dan laggards dalam hal teknologi warisan.

Strategi Leapfrogging Berbasis Teknologi

Kecerdasan Buatan (AI) sebagai Akselerator Produktivitas dan Daya Saing

AI dalam Manufaktur dan Revolusi Industri 4.0/5.0

Penerapan AI adalah inti dari Revolusi Industri 4.0 dan 5.0. AI, yang mencakup kemampuan mesin untuk belajar, membuat keputusan, dan beradaptasi , memainkan peran fundamental dalam otomatisasi proses produksi. Penggunaan robotika dan mesin cerdas memungkinkan proses manufaktur yang jauh lebih cepat dan efisien. Adopsi AI yang cepat dalam manufaktur cenderung menghasilkan peningkatan produktivitas yang signifikan. Sebagai contoh, perusahaan elektronik di Korea Selatan yang mengintegrasikan AI dilaporkan mengalami pengurangan biaya operasional hingga 20% dalam waktu dua tahun.

Dalam konteks global, AI menjadi kunci diferensiasi daya saing. Perusahaan yang berhasil memanfaatkan AI untuk inovasi produk dan peningkatan daya saing bisnis internasional akan memperoleh keuntungan kompetitif yang signifikan. Peningkatan daya saing ini sangat dibutuhkan negara berkembang yang berusaha bersaing dengan rantai nilai global yang didominasi oleh negara-negara maju.

Kesiapan Adopsi AI di Negara Berkembang

Beberapa negara berkembang telah menunjukkan kesiapan yang mengejutkan dalam adopsi AI. Studi global menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di negara berkembang, termasuk Indonesia, memperlihatkan kesiapan strategis yang tinggi dalam merumuskan strategi AI dan keterlibatan eksekutif yang kuat. Dalam beberapa metrik, kesiapan ini bahkan mengungguli negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan China. Kesiapan ini merupakan modal awal yang krusial untuk melaksanakan Leapfrogging.

Pada tingkat kebijakan, AI diakui sebagai instrumen strategis. Indonesia, misalnya, memandang AI sebagai alat vital untuk mencapai visi ekonomi jangka panjang (Indonesia Emas 2045) melalui strategi dan tata kelola yang tepat. Selain itu, percepatan transformasi digital dan pemanfaatan AI juga menjadi sorotan utama dalam forum regional seperti APEC, yang melihat teknologi ini sebagai kunci untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan inovasi sektor swasta.

Secara sektoral, AI sangat transformatif dalam layanan jasa. Di sektor layanan keuangan (fintech), GenAI dianggap sangat disruptif atau transformasional oleh 85% lembaga keuangan global. AI dapat mendemokratisasi akses keuangan dan meningkatkan inklusi bagi komunitas yang kurang terlayani.

Kesenjangan dan Prasyarat Teknis

Meskipun terdapat optimisme tinggi di kalangan eksekutif dan pemerintah, terdapat kontradiksi antara aspirasi dan kapasitas struktural yang mendasari. Studi keberhasilan AI di luar negeri, seperti di Korea Selatan, tidak dapat serta merta diterapkan karena struktur industri di negara berkembang berbeda secara fundamental, baik dari segi kesiapan infrastruktur, skala perusahaan, maupun kebijakan pendukung.

Jika landasan infrastruktur TIK dan literasi dasar SDM masih tertinggal , lompatan AI hanya akan menciptakan “pulau-pulau efisiensi” di tengah sektor jasa yang terdigitalisasi dengan baik, namun gagal mentransformasi sektor riil dan manufaktur yang menjadi tulang punggung industrialisasi. Oleh karena itu, kebijakan harus memastikan pemerataan digital.

Pemanfaatan AI juga memerlukan investasi besar dalam infrastruktur digital , termasuk pusat data (Indonesia telah siap memfasilitasi investasi data center AI pertama di Asia). Selain itu, kerangka regulasi yang jelas, termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), sangat penting untuk memastikan etika, kepatuhan, dan kepercayaan publik terhadap teknologi yang diimplementasikan.

Energi Terbarukan (ET): Melompati Ketergantungan Fosil dan Infrastruktur Warisan

Strategi Tunneling Through Pembangunan Berkelanjutan

Pilar kedua Leapfrogging adalah Energi Terbarukan (ET), yang memungkinkan negara berkembang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tanpa mengulangi kesalahan polusi dari negara industri maju. Konsep Leapfrogging ini secara lingkungan disebut sebagai tunneling through Environmental Kuznets Curve (EKC), di mana kualitas lingkungan tidak perlu memburuk secara signifikan sebelum membaik, dengan demikian menghindari kerusakan lingkungan yang ireversibel.

Akses energi yang konsisten adalah kunci utama untuk mendukung industrialisasi; industri, baik besar maupun kecil, bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Investasi dalam ET memungkinkan negara-negara membangun fondasi energi industri modern yang rendah karbon secara langsung, menghindari keterikatan (lock-in) pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil warisan yang mahal dan berpolusi tinggi.

Inovasi Desentralisasi dan Infrastruktur Hijau

Leapfrogging di sektor energi diwujudkan melalui teknologi inovatif dan infrastruktur desentralisasi. Afrika, misalnya, dengan potensi matahari yang melimpah, semakin serius mengembangkan panel surya terapung (Floating Photovoltaic/FPV). Teknologi ini mengatasi keterbatasan lahan darat dan secara unik meningkatkan efisiensi konversi energi karena efek pendinginan air di bawah panel. Model ini sangat cocok untuk wilayah yang menghadapi urbanisasi cepat dan tekanan lahan.

Lebih lanjut, teknologi mutakhir memungkinkan infrastruktur yang cerdas dan tangguh. Kecerdasan Buatan (AI) dapat mengoptimalkan jaringan listrik secara real-time dengan memprediksi permintaan dan penawaran energi. Selain itu, teknologi Blockchain memfasilitasi perdagangan energi peer-to-peer (P2P), menciptakan model energi yang terdesentralisasi. Model desentralisasi ini sangat ideal untuk negara-negara dengan jaringan listrik yang tidak merata, memberikan resiliensi infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan jaringan terpusat dan lama. Strategi ET dengan demikian bukan hanya strategi iklim, tetapi juga strategi keamanan energi dan inklusivitas.

Peran Investasi dan Tantangan Finansial

Terdapat peluang ekonomi yang signifikan untuk mengalihkan investasi dari bahan bakar fosil ke ET. Perkiraan menunjukkan bahwa biaya yang dapat dihindari dari listrik batu bara yang diganti berkisar antara 1,9 miliar USD hingga 2,4 miliar USD per tahun, menciptakan peluang yang jelas untuk merealokasi investasi. Investasi ET juga terbukti berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi industri.

Namun, implementasi menghadapi hambatan finansial dan perencanaan. Meskipun komitmen pendanaan transisi energi (seperti JETP) tersedia, alokasi proyek seringkali terkonsentrasi di wilayah ekonomi maju (misalnya, Jawa di Indonesia). Selain itu, perencanaan proyek yang tidak jelas dan komitmen pendanaan yang belum memadai menghambat pencapaian target ambisius, menunjukkan perlunya kejelasan kebijakan fiskal dan perencanaan yang adil agar Leapfrogging energi dapat memberikan manfaat secara merata.

Studi Kasus Komparatif Keberhasilan Leapfrogging Global

Revolusi Keuangan Digital: Kenya dan M-Pesa

Kasus Kenya seringkali diangkat sebagai contoh Leapfrogging yang paling sukses. Kenya secara strategis melewati tahapan pengembangan telekomunikasi berbasis kabel telepon rumah yang mahal dan langsung berinvestasi pada teknologi seluler secara massal. Lompatan ini membuka jalan bagi inovasi disruptif seperti M-Pesa, platform uang seluler. M-Pesa merevolusi inklusi keuangan, bertindak sebagai bank bagi jutaan warga Afrika yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional.

Penting untuk dipahami bahwa keberhasilan ini bukan hasil “solusi instan” atau free-floating. Para ahli menekankan bahwa M-Pesa membutuhkan tahun-tahun reformasi regulasi, pembangunan kepercayaan publik, dan investasi dasar pada infrastruktur telekomunikasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Leapfrogging menciptakan “sistem warisan baru.” Negara tidak mengakhiri ketergantungan pada infrastruktur, tetapi mengganti infrastruktur lama yang usang dengan infrastruktur baru yang mutakhir. Kegagalan untuk terus berinvestasi dalam R&D dan modal manusia akan membuat “sistem warisan baru” ini ketinggalan zaman dalam siklus teknologi berikutnya.

Inisiatif Infrastruktur Digital Publik (IDP)

Contoh Leapfrogging juga terlihat dalam layanan publik. Negara-negara seperti Rwanda menggunakan teknologi canggih seperti drone untuk pengiriman darah di wilayah pedesaan. Studi di Kenya mengenai e-government menunjukkan kesediaan pengusaha membayar biaya tambahan untuk layanan yang mempercepat perizinan dan mengurangi birokrasi, meskipun hal ini harus diimbangi dengan investasi untuk mengatasi kekhawatiran keamanan data.

Pelajaran penting dari studi kasus ini adalah perlunya pembangunan fondasi SDM. Kenya secara agresif meningkatkan akses listrik dan internet ke sekolah-sekolah di pedesaan, meningkatkan proporsi sekolah berlistrik dari 43% (2013) menjadi 95% (2016). Selain itu, lebih dari 90.000 guru telah dilatih untuk memberikan pembelajaran digital. Investasi pada pendidikan dasar dan keahlian teknis ini adalah prasyarat keberhasilan Leapfrogging.

Evaluasi Indonesia: Visi dan Tantangan

Indonesia telah menunjukkan komitmen politik yang kuat, di mana percepatan transformasi digital dan leapfrog productivity menjadi topik utama Presidensi G20  dan pemerintah secara aktif mendukung optimalisasi transformasi digital. White Paper Roadmap Nasional AI Indonesia juga berfungsi sebagai panduan strategis untuk mempercepat ekosistem AI.

Namun, pelaksanaan digital leapfrogging di Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dan keahlian TIK berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, dampak digital leapfrogging terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, masih belum signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sementara teknologi telah membantu peningkatan kualitas hidup di beberapa wilayah, masih ada tantangan besar dalam pemerataan dan peningkatan output ekonomi riil secara nasional.

Kebijakan Publik dan Ekosistem Pendukung (The Enablers)

Strategi Leapfrogging hanya akan berkelanjutan jika didukung oleh ekosistem kebijakan yang memadai dan kuat.

Pilar Kelembagaan dan Tata Kelola

Teknologi canggih tidak dapat menggantikan institusi sosial yang kuat, norma, dan hukum yang menjadi fondasi stabilitas politik dan pembangunan. Adalah penting untuk menghindari godaan digitizing dysfunction—di mana teknologi modern (seperti AI) hanya digunakan untuk meningkatkan kecepatan sistem yang secara kelembagaan sudah rusak. Leapfrogging yang efektif harus dimulai dengan mengidentifikasi kesenjangan pembangunan dan kemudian menentukan bagaimana teknologi dapat mengatasinya, bukan sebaliknya.

Dalam penerapan layanan publik, membangun kepercayaan publik sangat penting, yang dapat dicapai melalui transparansi operasional, keamanan data yang terjamin, dan responsivitas terhadap umpan balik warga. Pemerintah juga harus menciptakan kebijakan breakthrough yang berdimensi jangka panjang, serta mengadopsi pandangan holistik, menghindari pemikiran sektoral yang dapat menghambat sinergi antar-teknologi.

Investasi dan Pendanaan Strategis

Korelasi antara investasi dalam Penelitian dan Pengembangan (R&D) dan pertumbuhan ekonomi telah diterima secara luas. Namun, rasio belanja R&D terhadap PDB di banyak negara berkembang saat ini masih sangat rendah (seringkali di bawah 1%), yang merupakan hambatan utama untuk membangun daya saing dan kapasitas adaptasi teknologi. Kebijakan harus secara eksplisit menarik investasi yang mendukung leapfrog productivity.

Selain itu, kemandirian finansial lembaga penelitian, seperti akademi sains dan universitas riset, sangat penting. Otonomi finansial memungkinkan institusi ini mempertahankan netralitas dan memberikan nasihat kebijakan tanpa bias, serta mengejar tujuan strategis jangka panjang. Stabilitas ini melindungi strategi Leapfrogging dari fluktuasi politik atau kepentingan vendor asing.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Lokal

Leapfrogging menuntut tenaga kerja yang terlatih dan sistem pendidikan yang kuat. Membangun basis warga negara yang melek sains (science-literate citizens) adalah prasyarat untuk mengadopsi dan mengadaptasi teknologi mutakhir. Hal ini memerlukan peningkatan investasi pada pendidikan dan pelatihan teknis.

Peningkatan literasi digital harus dilakukan melalui program edukasi dan pelatihan yang terstruktur untuk masyarakat umum maupun aparatur sipil negara (ASN). Program ini harus meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan layanan digital secara optimal. Tanpa tenaga kerja yang kompeten, suatu negara hanya akan menjadi pengguna pasif teknologi impor. Untuk mencapai lompatan yang sukses, negara harus bertransformasi menjadi pelajar dan pencipta perkembangan teknologi.

Matriks Kebijakan untuk Mengoptimalkan Strategi Leapfrogging AI dan Energi Terbarukan

Tantangan, Risiko, dan Mitigasi Keberlanjutan

Risiko Digitizing Dysfunction

Tantangan utama Leapfrogging adalah menjaga kesadaran bahwa teknologi adalah enabler, bukan solusi tunggal. Negara-negara berkembang cenderung mengadopsi solusi canggih tanpa terlebih dahulu mengatasi masalah kelembagaan mendasar. Contohnya adalah membangun aplikasi canggih untuk melaporkan bencana iklim tetapi tidak memiliki sumber daya atau sistem untuk mengevakuasi orang. Pendekatan ini, yang disebut mendigitalisasi disfungsi, hanya akan menyembunyikan masalah struktural yang lebih dalam. Oleh karena itu, investasi harus fokus pada infrastruktur dasar dan modal manusia, bukan sekadar solusi teknologi jangka pendek.

Kesenjangan Digital dan Peningkatan Ketimpangan

Meskipun digital leapfrogging berpotensi mengurangi ketimpangan, terutama melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , implementasi yang tidak merata dapat memperlebar jurang pembangunan antar-wilayah. Jika investasi infrastruktur TIK (seperti pusat data dan konektivitas) terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi utama, wilayah yang tertinggal akan semakin terisolasi dari manfaat ekonomi digital.

Risiko ini diperburuk oleh urbanisasi cepat yang menciptakan tekanan infrastruktur di perkotaan. Kebijakan Leapfrogging harus dirancang secara inklusif, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur digital dan energi terbarukan desentralisasi menjangkau daerah terpencil untuk mengurangi ketimpangan regional dan memberikan akses energi yang merata.

Menghindari Ketergantungan dan Deindustrialisasi

Keberlanjutan jangka panjang strategi Leapfrogging terancam jika suatu negara hanya berfungsi sebagai konsumen pasif teknologi asing. Jika negara hanya mengandalkan mekanisme impor di pasar bebas, lompatan tersebut akan membuat negara rentan terhadap “sistem warisan baru” yang dikendalikan oleh vendor luar.

Untuk mitigasi, negara harus menerapkan kerangka regulasi yang menuntut transfer teknologi dan secara intensif berinvestasi untuk transisi dari pengguna menjadi pelajar dan pencipta. Hal ini membutuhkan keberlanjutan finansial yang kuat dari institusi riset dan akademik lokal. Institusi riset yang mandiri secara finansial lebih mampu memprioritaskan kebutuhan pembangunan lokal dan memberikan saran kebijakan yang netral, menjadikannya pilar strategi Leapfrogging jangka panjang. Selain itu, diperlukan penyelesaian sumbatan struktural domestik, seperti biaya logistik yang tinggi, regulasi yang berbelit, dan pandangan sektoral yang menghambat sinergi holistik.

Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis Jangka Panjang

Kesimpulan Strategis

Strategi Leapfrogging merupakan keharusan strategis bagi negara berkembang yang ingin mencapai daya saing global di era disrupsi. AI berfungsi untuk memberikan kecerdasan pada proses produksi dan jasa, meningkatkan efisiensi eksponensial. Sementara itu, Energi Terbarukan, didukung oleh teknologi cerdas, memastikan bahwa landasan pembangunan adalah berkelanjutan dan tangguh, menghindari keterikatan pada infrastruktur abad ke-20.

Leapfrogging yang sukses ditandai bukan hanya oleh adopsi teknologi yang cepat, tetapi oleh kemampuan institusional dan SDM untuk mengadaptasi dan pada akhirnya, menciptakan teknologi tersebut. Strategi ini menuntut kepemimpinan transformasional yang mampu menerjemahkan visi jangka panjang menjadi strategi jangka pendek dan menengah yang terukur, sehingga menurunkan ketidakpastian dan menggerakkan seluruh kapasitas nasional.

Roadmap Aksi untuk Kebijakan Leapfrogging Berkelanjutan

Untuk memastikan Leapfrogging yang berkelanjutan dan inklusif, rekomendasi strategis berikut harus diprioritaskan:

1. Prioritas Investasi Fondasional (SDM dan R&D): Pemerintah harus menargetkan peningkatan dramatis dalam belanja R&D domestik, bertujuan melampaui 1% dari PDB, dan merombak kurikulum pendidikan untuk membangun basis warga negara yang melek sains dan teknologi. Keberlanjutan finansial institusi riset lokal harus dijamin untuk memelihara otonomi strategis.
2. Reformasi Institusional sebagai Prasyarat Digitalisasi: Investasi dalam tata kelola yang kuat, transparansi, dan keamanan data harus mendahului penerapan solusi AI yang kompleks. Strategi harus selalu dimulai dari mengidentifikasi kesenjangan pembangunan, bukan mencari masalah untuk solusi teknologi yang sudah ada, untuk menghindari digitizing dysfunction.
3. Memobilisasi Investasi Hijau dan Merata: Menggunakan instrumen keuangan dan kebijakan untuk secara tegas merealokasi investasi dari bahan bakar fosil ke Energi Terbarukan. Alokasi proyek ET, terutama teknologi desentralisasi (P2P, FPV), harus dipastikan menyebar secara adil di luar pusat ekonomi tradisional untuk meningkatkan akses energi yang merata dan berkelanjutan.
4. Mendorong Kreasi Lokal dan Transfer Teknologi: Kebijakan harus melampaui peran sebagai pengguna pasif. Kerangka regulasi harus mencakup persyaratan transfer teknologi yang ketat dan insentif fiskal bagi perusahaan domestik untuk melakukan adaptasi dan inovasi IP lokal, memastikan transisi menuju pencipta teknologi.
5. Pendekatan Holistik dalam Kebijakan: Pembuat kebijakan harus menghindari pandangan sektoral yang sempit (sector-driven). Kebijakan Leapfrogging harus mengadopsi holistic view untuk memastikan sinergi antara AI, ET, dan pembangunan SDM, serta mengatasi sumbatan struktural yang menghambat daya saing secara keseluruhan.

Leapfrogging yang sukses pada akhirnya akan menutup kesenjangan pembangunan tidak hanya melalui pertumbuhan PDB yang lebih cepat, tetapi yang lebih penting, melalui peningkatan kualitas hidup (IPM) dan penciptaan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.