Propaganda dan Persuasi dalam Hubungan Internasional: Analisis Teknik Psikologis dan Strategi Digital

Definisi dan Evolusi Propaganda dalam Konteks HI

Propaganda dan persuasi merupakan instrumen kekuatan yang mendasar dalam Hubungan Internasional (HI), digunakan oleh aktor negara maupun non-negara untuk membentuk realitas politik global. Secara etimologis, kata propaganda berasal dari bahasa Latin, propagare, yang berarti ‘mengembangkan’ atau ‘memekarkan’ ide. Konsep ini pertama kali diinstitusionalisasikan pada tahun 1622 melalui organisasi Congregatio de Propaganda Fide oleh Paus Gregorius XV.¹ Dalam konteks modern, propaganda didefinisikan sebagai bentuk komunikasi strategis yang persuasif, yang bertujuan untuk memajukan agenda politik atau pribadi melalui penyebaran informasi satu sisi yang dikontrol dan disengaja.

Propaganda modern telah berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan strategi militer. Keberhasilan operasi propaganda kontemporer sangat bergantung pada seberapa efektif narasi yang disebarkan dapat beresonansi dengan emosi audiens global, serta sinkronisasi pesan tersebut dengan tindakan politis dan militer yang nyata di lapangan.

Dalam kerangka teoretis HI, khususnya Konstruktivisme, propaganda berfungsi sebagai mekanisme sentral pembentuk ide dan norma. Konstruktivisme menekankan bahwa realitas sosial—seperti legitimasi konflik, citra musuh, atau identitas nasional—dibentuk oleh komunikasi. Oleh karena itu, propaganda bertindak sebagai proses di mana aktor politik secara sengaja merekayasa konstruksi sosial ini.

Batasan antara persuasi (yang seringkali diasosiasikan dengan diplomasi publik yang etis) dan propaganda (yang bermuatan manipulatif) seringkali kabur dalam praktik internasional. Propaganda modern menunjukkan kecenderungan untuk mengadopsi taktik komunikasi yang menarik dan persuasif, misalnya melalui iklan digital yang dikemas secara menarik, untuk menghindari stigma negatif. Pendekatan ini mengarah pada munculnya disguised propaganda atau propaganda terselubung, di mana sumber asli pesan disamarkan, memanfaatkan struktur horizontal media digital. Kaburnya batas ini menciptakan dilema etika yang signifikan dalam sistem hukum dan komunikasi internasional.

Kerangka Kerja Analisis: Menciptakan Dukungan vs. Menimbulkan Ketakutan

Propaganda, dalam fungsinya sebagai instrumen kebijakan luar negeri, memiliki dua tujuan psikologis utama yang saling terkait namun berbeda. Pertama, Menciptakan Dukungan, yang berfokus pada pembangunan legitimasi, membangkitkan nasionalisme, dan memanfaatkan teknik Bandwagon untuk konformitas. Tujuan ini diarahkan untuk mengkonsolidasikan basis domestik dan memobilisasi dukungan di antara sekutu atau negara netral.

Kedua, Menimbulkan Ketakutan, yang berfokus pada demonisasi, penggunaan teknik Name-calling, dan penanaman citra buruk terhadap musuh. Tujuan ini esensial untuk memobilisasi tindakan agresif (seperti intervensi militer), membenarkan sanksi, atau memutus dukungan internasional bagi pihak lawan. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana teknik psikologis dan media digital direkayasa untuk mencapai kedua tujuan strategis tersebut, seringkali secara simultan.

Arsenal Teknik Psikologis dan Eksploitasi Bias Kognitif

Propaganda memperoleh efektivitasnya karena ia tidak hanya beroperasi pada tingkat argumen rasional, tetapi secara langsung mengeksploitasi kelemahan dan bias kognitif yang melekat pada pengambilan keputusan manusia.

Taksonomi Teknik Propaganda Klasik

Teknik-teknik ini, yang telah didokumentasikan secara ekstensif, menjadi dasar manipulasi psikologis yang digunakan untuk mengontrol pikiran dan tindakan audiens. Tujuh teknik propaganda dasar, yang sering diacu dari analisis Institute for Propaganda Analysis (IPA) di Yale University, tetap relevan dalam konteks digital:

1. Name-Calling: Ini adalah pemberian julukan atau sebutan buruk kepada lawan politik atau musuh. Tujuannya adalah untuk membangkitkan bias negatif yang cepat (seperti kemarahan atau kebencian) dan mengalihkan perhatian audiens dari perdebatan substantif, sehingga memungkinkan demonisasi musuh secara instan.
2. Bandwagon Technique: Teknik ini bertujuan menciptakan ilusi konsensus atau popularitas massal, mendesak individu untuk mengikuti tindakan mayoritas demi konformitas sosial. Contoh historisnya terlihat pada masa pendudukan Jepang yang menggunakan slogan untuk membangkitkan hasrat rakyat Hindia Belanda agar mengikuti tindakan Jepang dalam mencintai laut.
3. Transfer Technique: Ini mengaitkan otoritas, citra positif, atau citra negatif yang sangat dihormati (seperti agama, simbol nasional, atau sosok sejarah) dengan suatu ide atau individu. Efeknya adalah mentransfer nilai emosional yang kuat ke subjek propaganda.
4. Plain Folks: Teknik ini mencitrakan narator atau pemimpin sebagai “orang biasa” yang memiliki nilai dan perjuangan yang sama dengan rakyat jelata, sebuah taktik yang sering terlihat dalam kampanye politik.
5. Testimony: Penggunaan kesaksian dari tokoh otoritas, selebritas, atau individu yang dihormati untuk mendukung atau menentang ide tertentu, memanfaatkan kepercayaan publik terhadap figur tersebut.

Eksploitasi Rasionalitas: Framing Effect dan Basis Neurobiologis

Propaganda yang efektif melampaui teknik retorika sederhana dan beroperasi sebagai rekayasa neurokognitif. Pilihan manusia sangat rentan terhadap cara opsi disajikan, sebuah fenomena yang dikenal sebagai framing effect. Efek ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap prinsip rasionalitas standar, di mana pengambilan keputusan yang logis seharusnya konsisten terlepas dari bagaimana pilihan itu disajikan (invariance).

Mekanisme Pengaruh Emosional (Affect Heuristic)

Ditemukan bahwa bias kognitif, seperti framing effect, dimediasi oleh sistem emosional. Studi neurobiologis menunjukkan bahwa efek pembingkaian secara spesifik terkait dengan aktivitas di Amigdala (pusat emosi di otak), yang menunjukkan peran kunci sistem emosional dalam memediasi bias keputusan. Hal ini mendukung hipotesis bahwa bias didorong oleh affect heuristic, di mana informasi emosional (valensi) yang terkait dengan bingkai dimasukkan ke dalam penilaian relatif terhadap opsi.

Aplikasi dalam Kebijakan Luar Negeri: Memanipulasi Risiko

Pemanfaatan bias ini memiliki implikasi kritis dalam HI, terutama dalam keputusan mengenai konflik dan intervensi:

1. Framing Keuntungan (Gain Frame): Ketika opsi disajikan sebagai ‘keuntungan yang dipertahankan’ (misalnya, mempertahankan status quo yang damai), audiens cenderung risk-averse (menghindari risiko), memilih opsi aman dan pasti.
2. Framing Kerugian (Loss Frame): Ketika opsi disajikan sebagai ‘kerugian yang harus dihindari’ (misalnya, ancaman ideologi atau kerugian wilayah yang akan datang), audiens cenderung risk-seeking (mencari risiko), lebih memilih opsi berisiko tinggi seperti intervensi militer atau sanksi keras.

Dengan memahami dan merekayasa affect heuristic, aktor negara dapat merancang pesan yang secara psikologis mendorong audiens internasional untuk menerima kebijakan berisiko tinggi, misalnya dalam menanggapi ancaman krisis global yang dibingkai sebagai kerugian yang harus dicegah.

Menariknya, aktivitas di Korteks Prefrontal Orbital dan Medial (OMPFC) ditemukan memprediksi penurunan kerentanan terhadap efek framing, yang menunjukkan mekanisme modulasi kognitif di mana otak dapat memoderasi pengaruh bias emosional untuk mendekati rasionalitas.

Untuk menyajikan sintesis teknik-teknik ini secara terstruktur, disajikan tabel berikut:

Table 1: Taksonomi Teknik Propaganda Klasik dan Basis Psikologisnya

Konstruksi Narasi dan Simbolisme Strategis

Propaganda kontemporer sangat bergantung pada kemampuan untuk membangun dan menyebarkan narasi yang koheren, memanfaatkan kekuatan cerita untuk memenangkan pertempuran kognitif.

Kekuasaan Naratif (Narrative Power) sebagai Mata Uang Baru dalam HI

Propaganda, sering disebut sebagai perang informasi, bergantung pada resonansi narasi di hati dan pikiran audiens di seluruh dunia. Narasi adalah studi tentang bentuk cerita (naratologi). Untuk efektif, emosi harus dijalin dengan narasi yang sudah dominan agar dapat memengaruhi ‘konsumen perhatian’. Aktor narator utama dalam studi HI tradisional adalah negara, pembuat kebijakan, atau praktisi politik internasional.

Narasi memanipulasi persepsi global melalui cerita emosional dan disinformasi terstruktur. Kelompok-kelompok teror, misalnya, secara strategis menggunakan narasi untuk melegitimasi penggunaan kekerasan. Mereka memposisikan diri mereka sebagai ‘pejuang kemerdekaan’ yang dipaksa menggunakan kekerasan sebagai satu-satunya jalan untuk terbebas dari musuh yang menindas. Dalam konteks ini, keberhasilan narasi menentukan apakah sebuah kelompok dilihat sebagai teroris atau pejuang yang sah.

Propaganda Visual dan Simbolisme Ideologis

Propaganda visual berfungsi untuk mendukung dan mempromosikan ideologi politik atau sosial tertentu, memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai seperti nasionalisme, sosialisme, atau demokrasi di kalangan masyarakat. Jenis propaganda ini mencerminkan dinamika politik dan ekonomi yang dominan pada masa tertentu, misalnya dengan menggambarkan heroisme atau demonisasi musuh selama masa konflik.

Film dan media budaya populer seringkali berfungsi sebagai alat propaganda ideologis jangka panjang, yang efeknya lebih bertahan lama karena tidak mengenal aktualitas seperti berita harian atau surat kabar. Contoh utamanya adalah bagaimana film Superman digunakan sebagai alat propaganda ideologi Amerika Serikat. Simbol “S” yang menonjol pada kostum Superman menyimbolkan istilah “super” Amerika Serikat, merefleksikan ideologi super power serta nilai-nilai moral tinggi, persamaan, dan kebebasan.

Propaganda ideologis gencar menanamkan ‘citra buruk’ terhadap nilai-nilai ideologis yang dianut negara musuh. Proses demonisasi dan othering ini sangat penting dalam kebijakan luar negeri untuk membangun citra musuh, yang secara kognitif membenarkan tindakan antagonis atau intervensi di masa depan. Jika sebuah negara berhasil mendominasi narasi budaya melalui simbolisme jangka panjang, hal itu menciptakan pre-framing yang membuat audiens secara default lebih reseptif terhadap ideologi politiknya, sehingga memudahkan eksploitasi bias kognitif ketika isu kritis muncul.

Adaptasi Pesan untuk Target Audiens

Keberhasilan strategi komunikasi dalam konflik memerlukan pendekatan multi-faceted dengan keragaman pesan yang memanfaatkan berbagai motivasi audiens target. Pesan propaganda harus diadaptasi berdasarkan konteks audiens, baik domestik maupun internasional.

Perbedaan dalam pendekatan kebijakan luar negeri mencerminkan tuntutan narasi yang berbeda. Sebagai contoh, perbandingan kebijakan luar negeri Indonesia pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menggunakan pendekatan multilateral dengan prinsip “thousand friends zero enemy” menuntut narasi yang menekankan solidaritas regional. Sebaliknya, pendekatan Joko Widodo (Jokowi) yang lebih fokus pada bilateralisme dan kepentingan domestik dan pembangunan ekonomi, membutuhkan narasi yang menyoroti kepentingan nasional dan efektivitas ekonomi. Dalam konteks HI, perbedaan fokus ini menuntut narasi propaganda yang disesuaikan (solidaritas ASEAN versus kepentingan nasional).

Transformasi Digital: Operasi Pengaruh di Era HI 4.0

Perkembangan teknologi telah menjadi kekuatan pendorong utama dalam perubahan geopolitik, mengubah cara propaganda disebarkan dari komunikasi massal berbasis media tradisional menjadi operasi pengaruh yang terfragmentasi dan micro-targeted di ruang digital.

Digitalisasi Hubungan Internasional

Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube telah mendigitalisasi hubungan internasional, menciptakan postur baru yang sering disebut sebagai “hubungan internasional 4.0”. Digitalisasi ini memberikan kekuatan yang signifikan kepada aktor-aktor non-negara untuk tampil di garda terdepan interaksi antar negara, sehingga mereka sangat efektif memengaruhi keputusan global.

Media massa modern, termasuk smartphone, menjadi platform utama penyaluran propaganda. Pemerintah dan organisasi memanfaatkan platform digital kontemporer, dari video TikTok hingga maskot anime, dalam cara yang semakin canggih untuk menyebarkan pesan politik dan membentuk opini publik.

Tipologi Propaganda Digital dan Disinformasi Terstruktur

Teknologi digital telah melahirkan bentuk baru propaganda yang bergerak dalam struktur horizontal, berbeda dari penyebaran informasi vertikal tradisional. Salah satu bentuk paling dominan adalah disguised propaganda, yaitu propaganda terselubung yang menyamarkan sumber asli pesan untuk menghindari akuntabilitas dan filter kritis.

Media sosial telah menggantikan peran filter redaksional tradisional dalam penyebaran narasi, memungkinkan pesan yang berpihak pada kepentingan negara atau korporasi menyebar tanpa melalui mekanisme verifikasi konvensional. Selain itu, iklan digital seringkali menyisipkan unsur propaganda melalui cerita emosional dan simbol visual, di mana sebagian besar audiens tidak menyadari bahwa pesan tersebut dirancang untuk membentuk pandangan tertentu.

Kecerdasan Buatan (AI) dan Otomasi Pengaruh

Kecerdasan Buatan (AI) telah menjadi alat yang semakin canggih dalam perang informasi dan operasi pengaruh asing, memungkinkan penyebaran disinformasi yang masif dan cepat. Keterlibatan AI dan bot mengubah propaganda dari sekadar komunikasi menjadi operasi pengaruh terukur.

Bot dan Trolling: Bot, trolling, dan influencer asing telah menjadi entitas yang menghasilkan dan menyebarkan narasi politik di media sosial. Contohnya adalah kasus Pemilihan Presiden Filipina 2022, di mana penggunaan bot dan trolling semakin intensif, hingga menyebabkan penangguhan 300 akun Twitter yang melanggar kebijakan promosi kandidat. Fenomena ini menunjukkan bahwa narasi, bahkan pada isu-isu domestik sensitif (seperti perpindahan ibu kota Indonesia), rentan terhadap manipulasi oleh noise yang dihasilkan oleh entitas asing yang otomatis.

Ketiadaan filter redaksional tradisional, dikombinasikan dengan kemampuan bot untuk menghasilkan disinformasi terstruktur, menciptakan lingkungan di mana diplomat harus secara hati-hati memanfaatkan media sosial untuk merekam kehendak publik dan menyaring opini, sambil pada saat yang sama menghadapi risiko bahwa opini publik tersebut telah dipengaruhi oleh propaganda otomatis.

Table 2: Perbandingan Mekanisme Propaganda: Era Tradisional vs. Digital

Studi Kasus Geopolitik Kontemporer

Analisis Perang Informasi Konflik Rusia-Ukraina

Konflik Rusia-Ukraina sejak 2022 telah menjadi medan pertempuran digital yang intens. Rusia secara sistematis menggunakan propaganda digital sebagai instrumen kebijakan luar negeri strategis untuk memengaruhi legitimasi internasional.

Narasi Denazifikasi dan Simbolisme

Narasi kunci Rusia adalah pembingkaian Ukraina sebagai negara yang diinfiltrasi oleh ideologi neo-Nazi (denazification narrative). Tujuan strategis dari framing ini adalah untuk membenarkan intervensi militer berdasarkan alasan historis dan moral. Strategi propaganda ini melibatkan penggunaan simbolisme anti-fasis, retorika historis, visualisasi emosional, dan disinformasi terstruktur yang diperkuat oleh algoritma digital.

Narasi ini dirancang tidak hanya untuk membentuk opini domestik tetapi juga untuk menciptakan counter-discourse yang efektif terhadap narasi Barat, khususnya di negara-negara Global Selatan. Keberhasilan narasi Rusia di Global Selatan menunjukkan bahwa propaganda bertujuan untuk mengkonsolidasikan pihak-pihak netral dengan memanfaatkan sentimen anti-kolonial atau anti-Barat yang sudah ada, daripada hanya berfokus untuk memenangkan opini musuh. Dalam konflik modern, propaganda berfungsi ganda: sebagai pembenaran internal bagi perang dan sebagai alat kebijakan luar negeri untuk mengganggu pembentukan koalisi internasional.

Manipulasi Aktual

Dalam konteks konflik tersebut, disinformasi sering kali dibuat dengan memanipulasi aktualitas. Misalnya, beredar hoaks yang mengklaim Rusia membom Ukraina setelah kedatangan Presiden Joko Widodo. Faktanya, foto yang digunakan dalam narasi tersebut adalah reruntuhan bangunan pusat perbelanjaan di Kota Odessa pada 9 Mei 2022, insiden yang terjadi sebelum kunjungan Jokowi. Hoaks semacam itu merupakan upaya untuk memanfaatkan kedatangan pemimpin global untuk memanipulasi persepsi publik dan menciptakan kerangka pandang yang sensasional dan emosional.

Propaganda Aktor Non-Negara (Studi Kasus Kelompok Ekstremis)

Aktor non-negara, seperti kelompok teror (contohnya ISIS), menggunakan komunikasi persuasif yang kuat untuk memanifestasikan semangat pro-perang  dan memanipulasi emosi audiens (bisa sedih, marah, atau bahkan berpihak pada kelompok tersebut).

Propaganda kelompok teror berusaha keras untuk melegitimasi tindakan mereka dengan mendemonstrasikan kepatuhan terhadap hukum agama. Mereka memposisikan diri sebagai ‘pejuang kemerdekaan’ yang terpaksa menggunakan kekerasan sebagai satu-satunya cara untuk terbebas dari musuh yang menindas.Propaganda mereka bertujuan merekrut pengikut global dan melegitimasi kekerasan melalui narasi othering yang memanfaatkan daya tarik emosional.

Table 3: Analisis Narasi Konflik: Studi Kasus Geopolitik

Tantangan Etika, Hukum, dan Kebijakan Ketahanan (Resilience)

Propaganda digital dan operasi pengaruh asing menimbulkan tantangan besar terhadap integritas informasi, kedaulatan negara, dan kerangka hukum tradisional.

Dilema Hukum: Batasan Antara Kebebasan Berpendapat dan Disinformasi

Sistem hukum nasional kesulitan membedakan antara kebebasan berpendapat dan tindakan yang masuk kategori tindak pidana, seperti penyebaran disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian.

Kajian menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penanganan kasus hoaks, di mana penerapan hukum sering dipengaruhi oleh kepentingan politik, dinamika sosial, dan faktor ekonomi. Ancaman terbesar yang ditimbulkan oleh propaganda digital bukanlah sekadar isi pesan, tetapi kemampuannya untuk mengikis fondasi kelembagaan dan merusak konsensus rasional dengan mengeksploitasi bias kognitif dan ketidakmampuan sistem hukum untuk merespons dengan cepat. Hal ini menuntut reformulasi kerangka hukum yang lebih responsif dan adil.

Strategi Ketahanan Nasional dan Global terhadap Operasi Pengaruh Asing

Dalam menghadapi operasi pengaruh asing dan perubahan geopolitik, ketahanan nasional sangat bergantung pada penggunaan sumber daya nasional yang efisien dan instrumen nasional yang efektif. Kampanye komunikasi strategis selama konflik lebih mungkin berhasil jika didasarkan pada strategi multi-faceted yang menyinkronkan berbagai pesan dengan tindakan strategis/politis yang nyata.

Penguatan Pertahanan Kognitif

Karena disinformasi modern semakin canggih dan otomatis, respons kebijakan tidak dapat hanya berfokus pada penghapusan konten pasca-fakta. Langkah krusial adalah memperkuat literasi media kritis. Literasi ini bertindak sebagai pertahanan kognitif, atau analog dari Korteks Prefrontal Orbital dan Medial (OMPFC) kolektif masyarakat, yang berfungsi mengurangi kerentanan neurobiologis terhadap framing effect yang dimediasi emosi. Literasi media membantu publik menginterpretasikan konten politik secara kritis dan mendeteksi propaganda terselubung.

Respons Kebijakan Internasional

Negara-negara merespons operasi pengaruh asing dengan memperkuat postur keamanan informasi mereka. Sebagai contoh, Strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat mencakup pilar untuk membangun ketahanan wilayah terhadap ancaman transnasional abad ke-21, serta memperkuat koneksi dan keamanan di kawasan.

Kolaborasi Internasional dan Akuntabilitas Platform Digital

Mengingat sifat transnasional dari disinformasi digital, kolaborasi internasional sangat diperlukan. Pertukaran informasi, pembuatan kebijakan bersama, dan penegakan hukum global dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman disinformasi. Selain itu, peran platform media sosial dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas tidak dapat diabaikan, terutama dalam menanggapi konten yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan dan entitas asing.

Kesimpulan

Propaganda dan persuasi adalah komponen esensial dari politik internasional, yang telah bertransformasi dari retorika komunikasi massal menjadi perang informasi yang dimediasi teknologi dan direkayasa secara psikologis. Analisis menunjukkan bahwa propaganda yang paling efektif adalah perpaduan antara teknik psikologis klasik, narasi ideologis jangka panjang yang disalurkan melalui simbol budaya, dan amplifikasi otomatis di ruang digital.

Poin utama yang muncul adalah bahwa keberhasilan pesan propaganda modern terletak pada kemampuannya untuk mengeksploitasi bias kognitif—khususnya framing effect yang dimediasi oleh Amigdala—untuk memanipulasi persepsi risiko (risk-aversion versus risk-seeking).

Berdasarkan temuan ini, tulisan ini menggarisbawahi tiga rekomendasi strategis bagi para pembuat kebijakan dan analis geopolitik:

1. Prioritas Pertahanan Kognitif: Harus ada investasi sistematis dalam mengintegrasikan pelatihan anti-bias kognitif dan literasi media kritis sebagai komponen inti pertahanan siber dan pendidikan nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan publik dalam membedakan antara informasi yang sah dan disinformasi yang dirancang untuk memicu afek.
2. Regulasi Digital Proaktif dan Transparansi: Penting untuk mendorong kerangka hukum internasional yang mampu mengatasi kecepatan dan skala disguised propaganda dan operasi pengaruh yang dimediasi oleh AI/bot. Kerangka ini harus menuntut akuntabilitas platform media sosial dan transparansi asal pesan, terutama untuk konten yang dibuat oleh Kecerdasan Buatan.
3. Investasi dalam Diplomasi Naratif Positif: Daripada hanya berfokus pada penyangkalan atau pembalasan disinformasi musuh, pemerintah harus berinvestasi dalam membangun narasi tandingan yang positif, beresonansi secara emosional, dan kredibel di tingkat global. Narasi semacam itu harus disinkronkan dengan tindakan kebijakan luar negeri yang nyata, memanfaatkan narrative power untuk membangun legitimasi jangka panjang.