Pengantar: Hari Pahlawan sebagai Titik Nol Komitmen Nasional
Peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November bukanlah sekadar ritual tahunan yang bersifat retrospektif, melainkan sebuah penjangkaran historis yang mengikat erat generasi masa kini pada komitmen fundamental terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Momen ini memposisikan Pertempuran Surabaya 1945 sebagai katalisator psikologis bagi persatuan nasional yang baru lahir. Peristiwa heroik ini secara definitif membuktikan kepada dunia dan kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa kemerdekaan yang baru diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan berdarah dan tekad yang absolut.
Semangat kebangsaan yang lahir dari peristiwa ini adalah komitmen mutlak untuk mempertahankan negara yang sudah didirikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam pertempuran Surabaya melahirkan sebuah imperatif baru bagi bangsa Indonesia, memastikan bahwa nilai-nilai penting yang tercipta dari pengorbanan heroik tersebut dapat dipetik oleh generasi kini.
Rekonstruksi Peristiwa dan Penolakan Ultimatum Mansergh
Titik didih semangat kebangsaan pada 10 November 1945 adalah penolakan kolektif dan tegas terhadap ultimatum yang dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh, yang menggantikan Jenderal Mallaby pasca insiden tewasnya jenderal tersebut. Ultimatum tersebut merupakan sebuah tuntutan yang secara terang-terangan berupaya membatalkan kedaulatan Indonesia yang baru berdiri.
Ultimatum tersebut memuat tiga tuntutan krusial: pertama, seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri; kedua, seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia harus diserahkan kepada Inggris; dan yang paling esensial, para pemimpin harus datang selambat-lambatnya pada 10 November 1945, pukul 06.00 pagi, di tempat yang telah ditentukan dan bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Penolakan terhadap tuntutan penyerahan tanpa syarat ini memicu pertempuran besar, yang melibatkan mobilisasi massal yang luar biasa. Pertempuran tersebut melibatkan sekitar 20.000 pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan sekitar 140.000 rakyat pejuang dari berbagai penjuru Jawa Timur. Perlawanan ini membagi pertempuran menjadi tiga fase utama: pertempuran pendahuluan, pertempuran puncak yang terjadi pada 10 November, dan pertempuran akhir.
Nilai Intrinsik Perlawanan Surabaya: Kedaulatan Absolut
Penolakan terhadap ultimatum penyerahan tanpa syarat adalah manifestasi konkret dari kedaulatan yang baru diproklamasikan. Memilih untuk berperang dan berkorban, terlepas dari ketidakseimbangan kekuatan yang nyata, merupakan pernyataan politik-filosofis bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bersifat non-negosiabel.
Keputusan untuk menolak menyerah berarti menegaskan kembali Proklamasi 17 Agustus, yang menunjukkan tekad kuat bangsa untuk mempertahankan negara yang telah didirikan. Peristiwa 10 November 1945, dengan segala darah dan pengorbanan di dalamnya, menegaskan bahwa kedaulatan—baik dalam dimensi politik, ekonomi, maupun ideologi—adalah pilihan yang mutlak dan tidak dapat ditawar. Di era modern, semangat ini harus diterjemahkan sebagai penolakan terhadap tekanan asing yang merugikan kedaulatan ekonomi atau ideologi apa pun yang mengancam kedaulatan Pancasila.
Anatomi Nasionalisme Pancasila: Melampaui Chauvinisme
Definisi dan Pilar Filosofis Nasionalisme Indonesia
Nasionalisme Indonesia adalah sebuah konstruksi ideologis yang unik karena secara fundamental berlandaskan pada Pancasila dan melampaui chauvinisme. Berbeda dengan chauvinisme, yang didefinisikan sebagai kecintaan fanatik terhadap negara hingga membenarkan tindakan merusak negara lain demi kejayaan bangsanya sendiri, nasionalisme Indonesia berpedoman pada lima sila Pancasila dan UUD 1945.
Pilar filosofis terpenting dari nasionalisme ini adalah prinsip kepemilikan kolektif. NKRI secara tegas dinyatakan sebagai milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke, bukan milik satu golongan, agama, atau suku tertentu. Fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan budaya, semakin memperkuat urgensi nasionalisme yang inklusif ini. Selain itu, nasionalisme Pancasila juga mengandung dimensi global, di mana salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah ikut menjaga ketertiban dunia.
Nasionalisme dan Pembangunan Nasional Jangka Panjang
Para pendiri bangsa telah meletakkan kesatuan dan nasionalisme sebagai prasyarat utama dalam perumusan dasar negara. Para pemikir seperti Yamin, Soepomo, dan Soekarno meyakini bahwa “Kita tidak dapat membangun Indonesia tanpa nasionalisme”. Nasionalisme yang membara bukan hanya sentimen emosional, melainkan prasyarat strategis untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, termasuk visi Indonesia Emas 2045.
Dalam implementasi pembangunan, nasionalisme harus memacu peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan SDM merupakan agenda penting untuk mendorong Indonesia masuk dalam 5 besar negara maju di dunia pada tahun 2045. Ini menciptakan rantai kausalitas yang jelas: Nasionalisme yang kuat menyediakan modal sosial yang diperlukan untuk mendorong Pembangunan Berbasis Integritas dan Resiliensi, yang pada gilirannya memperkuat Kapabilitas Bela Negara dan keamanan nasional. Jika pembangunan (misalnya di wilayah perbatasan seperti Nunukan) tidak merata atau terhambat oleh krisis moral, modal sosial nasionalisme akan terkikis, mengancam capaian strategis masa depan.
Nasionalisme sebagai Modal Strategis dan Revitalisasi Kesadaran Bela Negara
Nilai-nilai nasionalisme berfungsi sebagai “kekuatan modal dan pengikat persatuan bangsa” dalam menghadapi kompleksitas dinamika globalisasi. Oleh karena itu, penerapan konkret Bela Negara menjadi esensial untuk menjamin keamanan dan ketahanan nasional.
Penerapan Bela Negara yang sistematis, seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan, diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Hal ini mencakup upaya yang lebih luas, termasuk pengaturan tata ruang pesisir dan perbatasan yang harus diorientasikan pada konsep pembangunan berkelanjutan sambil mempertimbangkan keamanan/pertahanan nasional. Warga negara yang memiliki kesadaran Bela Negara yang tinggi akan berkontribusi pada terbangunnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Bahkan di sektor kreatif, eksplorasi karya dan produk yang menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan pada tanah air dianggap sebagai kontribusi nyata dalam upaya Bela Negara.
Metamorfosis Kepahlawanan: Dari Senjata ke Inovasi
Pergeseran Paradigma Kepahlawanan di Era Modern
Esensi perjuangan sejati tetap hidup, namun paradigmanya telah bergeser seiring tantangan zaman yang serba cepat dan penuh distraksi digital. Kepahlawanan saat ini tidak lagi didominasi oleh pertempuran bersenjata dan mengangkat senjata, melainkan berfokus pada kontribusi positif di bidang masing-masing.
Peringatan Hari Pahlawan harus berfungsi sebagai momentum untuk mendorong setiap individu menciptakan semangat baru dan menghasilkan inovasi yang relevan untuk menjawab tantangan saat ini. Perjuangan untuk memperjuangkan nilai-nilai NKRI tidak berhenti setelah pendirian negara; ini adalah proses yang berkelanjutan, membuka kesempatan bagi seluruh bangsa untuk berbuat yang terbaik dalam koridor menjadikan NKRI bangsa yang bermartabat. Dengan demikian, kepahlawanan bersifat dinamis dan terus-menerus mencari bentuk relevannya dalam aliran sejarah.
Wajah Baru Pahlawan Generasi Muda (Pahlawan Digital)
Di era modern, setiap individu memiliki kesempatan untuk menjadi pahlawan melalui keteladanan sikap, keberanian menyuarakan kebenaran, dan upaya membela nilai kemanusiaan. Bahkan, setiap tindakan kecil yang berdampak positif dapat dihitung sebagai bentuk nyata dari nilai kepahlawanan.
Generasi muda telah menampilkan wajah baru kepahlawanan, seperti inovator muda di bidang teknologi, relawan bencana, aktivis lingkungan, kreator edukasi digital, dan atlet nasional. Perjuangan di era digital ini mencakup upaya menghadapi hoaks, intoleransi, dan korupsi. Menghidupkan kembali semangat pahlawan juga berarti menggunakan media sosial untuk hal yang positif, membantu sesama tanpa mengharap pujian, membiasakan disiplin, dan bekerja keras.
Nilai Inti Kepahlawanan Modern
Nilai-nilai yang diwariskan oleh para pahlawan—keberanian, keikhlasan, tanggung jawab, dan semangat persatuan—tetap relevan. Penting untuk menyinkronkan nilai-nilai tradisional (seperti Semangat Pantang Menyerah) dengan tuntutan kontemporer (Inovasi Teknologi). Keikhlasan berkorban, yang ditunjukkan melalui penolakan terhadap kepuasan pribadi, harus diimplementasikan sebagai Integritas dalam pelayanan publik, menolak korupsi, dan bekerja tanpa pamrih.
Lima nilai inti kepahlawanan yang harus diteladani di era modern adalah: Keberanian (melawan ketidakadilan), Keikhlasan (berkontribusi tanpa pamrih), Tanggung Jawab Sosial (peduli terhadap sesama dan lingkungan), Semangat Pantang Menyerah, dan Persatuan dalam Keberagaman (menghormati perbedaan dan menjaga harmoni).
Table III.1: Implementasi Nilai Kepahlawanan Klasik ke dalam Aksi Modern
| Nilai Historis (10 November 1945) | Esensi Nilai | Aplikasi Kepahlawanan Modern (Contoh Aksi) |
| Keberanian Melawan Ultimatum | Perlawanan terhadap ketidakadilan dan mempertahankan kedaulatan. | Berani menyuarakan kebenaran, melawan korupsi, dan menghadapi ketidakadilan sosial. |
| Semangat Persatuan Rakyat | Menjaga harmoni di tengah keberagaman dan mobilisasi massa. | Menghormati perbedaan, menjaga harmoni, dan aktif sebagai relawan bencana. |
| Keikhlasan Berkorban | Rela berkontribusi tanpa pamrih atau imbalan pribadi. | Mengasah kemampuan untuk kemajuan bangsa (SDM) dan berkontribusi melalui inovasi teknologi. |
| Integritas dan Pantang Menyerah | Komitmen kuat, keteguhan tekad, dan disiplin moral. | Membiasakan disiplin, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah dalam situasi sulit (Semangat baru). |
Simbolisme Kebijakan Hari Pahlawan
Pemerintah melalui Kementerian Sosial menetapkan pedoman peringatan, termasuk penetapan tema dan logo resmi. Tema Hari Pahlawan, misalnya pada tahun 2025, adalah “Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan”. Tema ini berfungsi sebagai panduan yang diharapkan mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk merenungkan perjuangan pahlawan dan menjadikannya teladan di kehidupan sehari-hari.
Filosofi di balik logo resmi Hari Pahlawan 2025, yang mencakup Figur Manusia Melangkah dan Bendera Merah Putih, melambangkan semangat yang tak pernah padam. Warna merah melambangkan keberanian para pahlawan dalam berkorban, sementara warna putih melambangkan ketulusan dalam perjuangan. Peringatan ini diresmikan melalui kegiatan utama seperti upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Tabur Bunga di laut, dan upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, yang dilaksanakan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.
Tantangan Krusial terhadap Semangat Kebangsaan Kontemporer
Semangat perlawanan 10 November 1945 didasarkan pada identifikasi ancaman eksternal yang jelas. Kini, ancaman tersebut telah bermetamorfosis menjadi kerentanan internal dan struktural yang lebih insidius.
Erosi Modal Sosial dan Krisis Kepercayaan
Nasionalisme Indonesia menghadapi tantangan degradasi yang signifikan, sebagian besar berasal dari krisis multidimensional berkepanjangan pada akhir abad ke-20. Krisis ini mengungkapkan bahwa banyak nilai fundamental—termasuk nasionalisme, keadilan, dan persatuan—hanya bersifat seolah-olah.
Degradasi ini diwujudkan melalui peningkatan konflik antar-etnis dan antar-agama di berbagai wilayah, yang didorong oleh rendahnya modal sosial, terutama kurangnya rasa saling percaya (rasa saling percaya) antar kelompok. Ini digantikan oleh kecurigaan mendalam yang diidentifikasi sebagai faktor penghambat kohesi sosial. Kegagalan struktural seperti korupsi dan ketidakadilan yang merajalela di kalangan dewasa juga berkontribusi pada erosi modal sosial, menghambat kepercayaan publik dan mematikan semangat juang.
Polarisasi Ideologis dan Ancaman Primordialisme
Meskipun nasionalisme Pancasila menjunjung tinggi kemajemukan, masyarakat Indonesia menghadapi bahaya polarisasi yang didasarkan pada primordialisme. Selain itu, perkembangan radikalisme dan meningkatnya kesadaran etnis atau komitmen agama mengisi kekosongan nilai politik yang memudar, menjadi tantangan kembar bagi jati diri bangsa.
Ancaman disintegrasi semakin nyata dengan adanya gerakan separatis yang mengancam keutuhan dan integritas bangsa. Fenomena ini menegaskan bahwa semangat perlawanan 10 November harus diinterpretasikan ulang sebagai perlawanan internal terhadap kekuatan-kekuatan yang berupaya memecah belah bangsa berdasarkan identitas primordial.
Degradasi Kultural: Hedonisme, Konsumerisme, dan Apatisme
Tantangan krusial lainnya adalah degradasi moral dan budaya. Generasi muda menghadapi risiko terperangkap dalam budaya hedonistik, materialistis, dan individualistis (“The Pursuit of Wow”), yang menyebabkan apatis terhadap kemajuan bangsa. Budaya konsumerisme yang didorong oleh teknologi informasi juga menjadi tantangan bagi nasionalisme dan kemampuan Bela Negara, karena mengalihkan energi dan fokus dari kontribusi kolektif menjadi pemuasan diri.
Jika korupsi dan ketidakadilan terus merajalela, semangat keikhlasan dan pengorbanan yang diwariskan dari Hari Pahlawan akan kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, perjuangan saat ini adalah mempertahankan kedaulatan moral bangsa melalui penegakan integritas dan penolakan terhadap apatisme budaya.
Strategi Revitalisasi dan Penguatan Nasionalisme Inovatif
Kebutuhan Mendesak: Menetapkan Keadilan, Kejujuran, dan Transparansi
Revitalisasi nasionalisme memerlukan pembangunan kembali modal sosial yang tererosi. Untuk mewujudkan konsep kebangsaan yang utuh, perlu ditegakkan kejujuran, keadilan, dan transparansi. Tiga komponen ini adalah prasyarat fundamental untuk mendapatkan kembali “kepercayaan” (trust) yang berfungsi sebagai pelumas efisiensi operasional komunitas.
Secara struktural, penting adanya “renegosiasi” kontrak sosial yang lebih adil antara pemerintah pusat dan daerah, terutama yang berkaitan dengan elemen keadilan di bidang politik-hukum, ekonomi, dan sosio-kultural. Keadilan dan penghormatan terhadap keragaman sangat penting untuk memperkuat rasa kebersamaan nasional.
Peran Kritis Pendidikan dan Bela Negara
Pendidikan Kesadaran Bela Negara memegang peran kunci dalam menangkal ancaman dan memelihara semangat kebangsaan. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, semangat, dan komitmen yang kuat sebagai bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional.
Diharapkan bahwa melalui pendidikan, setiap individu didorong untuk menciptakan semangat baru dan inovasi untuk mengimplementasikan nilai kepahlawanan sesuai dengan tantangan masa kini. Kesadaran Bela Negara yang tinggi pada warga negara secara kolektif akan membangun sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, vital untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tegaknya NKRI.
Optimalisasi Ruang Digital dan Literasi Kebangsaan
Media sosial menawarkan potensi besar untuk menanamkan Wawasan Nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila. Platform ini dapat dioptimalkan melalui penyebaran konten positif (video, infografis, diskusi online) yang bertujuan menciptakan masyarakat yang bersatu dan berdaulat. Media sosial juga harus didorong untuk menjadi platform diskusi isu-isu nasional secara komprehensif, membantu masyarakat menghindari pandangan tunggal.
Namun, potensi ini harus diimbangi dengan Literasi Digital yang baik, yang berfungsi sebagai perisai terhadap penyalahgunaan media sosial, seperti penyebaran hoaks dan hate speech. Dengan demikian, kemampuan mengelola informasi dan membangun narasi positif di dunia digital merupakan bentuk konkret dari Bela Negara di era modern.
Mendorong Nasionalisme Populer (Bottom-up)
Strategi penguatan harus menekankan pengembangan nasionalisme yang muncul “dari bawah” oleh masyarakat (popular nationalism), bukan nasionalisme resmi yang dipaksakan “dari atas”. Nasionalisme populer menghindari risiko militerisme dan disintegrasi yang terkait dengan nasionalisme yang bersifat statis.
Penting bagi seluruh masyarakat untuk mengimplementasikan sifat-sifat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri sendiri dan tindakan terkecil yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Nasionalisme yang kuat dan tidak mudah terpecah, diimplementasikan melalui kontribusi kolektif dalam pembangunan, merupakan kunci tercapainya Indonesia Emas 2045.
Table V.1: Analisis Tantangan Kebangsaan Kontemporer dan Respons Kebijakan
| Dimensi Ancaman | Deskripsi Tantangan (Berdasarkan Penelitian) | Respons Kebijakan Strategis (Revitalisasi) |
| Erosi Modal Sosial | Rendahnya rasa saling percaya, peningkatan konflik etnis/agama, krisis moral dan struktural (korupsi, ketidakadilan). | Menegakkan Keadilan, Kejujuran, dan Transparansi untuk membangun kembali kepercayaan sosial. Renegosiasi kontrak sosial pusat-daerah. |
| Ancaman Kultural | Budaya hedonisme, materialisme, individualisme, dan konsumerisme di kalangan generasi muda. | Pendidikan Kesadaran Bela Negara dan penanaman wawasan nasional, didukung oleh eksplorasi produk kreatif yang menumbuhkan nasionalisme. |
| Polarisasi Ideologis | Perkembangan radikalisme dan polarisasi berdasarkan primordialisme. | Penguatan Nasionalisme Pancasila dan eliminasi pendekatan kelompok dominan vs. asing. |
| Disintegrasi Digital | Penyebaran hoaks dan hate speech melalui media sosial, mengancam persatuan. | Optimalisasi Media Sosial untuk edukasi; Penanaman Literasi Digital sebagai wujud Bela Negara. |
Kesimpulan
Nasionalisme dalam Aliran Sejarah yang Dinamis
Semangat kebangsaan yang diperingati setiap 10 November adalah pengingat abadi bahwa kedaulatan bangsa adalah pilihan non-negosiabel, ditegaskan melalui penolakan heroik terhadap penyerahan tanpa syarat pada tahun 1945. Analisis menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia adalah sebuah konsep dinamis yang terus mencari bentuknya dalam aliran sejarah, dan belum mencapai titik final.
Kini, tantangan utama telah bergeser dari ancaman militer eksternal menjadi ancaman internal yang bersifat struktural dan kultural. Krisis kepercayaan, polarisasi berbasis primordialisme, dan degradasi moral (hedonisme, korupsi) merupakan ancaman serius terhadap modal sosial bangsa. Keberhasilan mencapai Indonesia Emas 2045 bergantung pada kemampuan kolektif untuk mempertahankan semangat kebangsaan yang membara dan mewujudkan kepahlawanan modern melalui inovasi dan integritas. Kepahlawanan modern menuntut transformasi nilai-nilai perlawanan fisik menjadi perlawanan terhadap ketidakadilan struktural dan penguatan resiliensi di ruang digital.
Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Penguatan Jati Diri Bangsa
Rekomendasi 1: Institusionalisasi Integritas sebagai Prioritas Bela Negara. Kebijakan harus memandang korupsi dan ketidakadilan sebagai ancaman kedaulatan struktural. Oleh karena itu, penegakan kejujuran, keadilan, dan transparansi harus diintegrasikan sebagai pilar utama dalam kurikulum Bela Negara dan mekanisme pengawasan instansi. Pemerintah harus berupaya membangun kembali kepercayaan publik, yang merupakan fondasi persatuan.
Rekomendasi 2: Pengembangan Kurikulum Kepahlawanan Berbasis Inovasi dan Kontribusi. Pemerintah perlu secara aktif mendukung riset, inovasi, dan prestasi di bidang teknologi, pendidikan, dan lingkungan sebagai bentuk implementasi nilai kepahlawanan modern. Dukungan ini harus diarahkan pada munculnya semangat baru dan inovasi baru yang relevan, memastikan bahwa generasi muda (seperti inovator teknologi dan kreator edukasi digital) diakui sebagai pahlawan bangsa.
Rekomendasi 3: Program Literasi Digital Proaktif Melalui Narasi Kebangsaan. Strategi digital harus diubah dari reaktif menjadi proaktif. Pemerintah dan lembaga terkait harus mengoptimalkan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan narasi nasionalis Pancasila yang cerdas dan menarik, serta menanamkan literasi digital secara ekstensif. Literasi digital harus diajarkan sebagai keterampilan Bela Negara yang esensial untuk melawan hoaks dan polarisasi.
Rekomendasi 4: Penguatan Kontrak Sosial melalui Prinsip Keadilan Regional. Pemerintah harus menekankan akuntabilitas dan transparansi di semua tingkatan, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan daerah. Diperlukan peninjauan ulang kontrak sosial untuk memastikan adanya keadilan politik, ekonomi, dan sosio-kultural antara pusat dan daerah, sehingga mengurangi risiko polarisasi berbasis primordialisme dan separatisme.