Pahlawan atau Pengkhianat? Etika dan Imperatif Perlindungan Hukum Transnasional bagi Whistleblower Keamanan Nasional (Studi Kasus: Edward Snowden dan Julian Assange)

Kasus Edward Snowden dan Julian Assange merupakan manifestasi paling jelas dari krisis perlindungan whistleblower (pelapor) di tingkat transnasional, khususnya dalam konteks keamanan nasional. Kedua individu ini, yang mengungkap praktik pengawasan massal (NSA PRISM) dan dugaan kejahatan perang (WikiLeaks), dipandang oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) sebagai kriminal dan pengkhianat. Pemerintah AS menggunakan undang-undang domestik era Perang Dunia I, yaitu Undang-Undang Spionase 1917, untuk mengkriminalisasi tindakan mereka, sebuah kerangka hukum yang secara sistematis mengabaikan pembelaan kepentingan publik (Public Interest Defense).

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun keberanian para whistleblower telah mengungkap kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan berskala global, mereka menghadapi kegagalan struktural dalam sistem hukum internasional. Mekanisme yang ada, termasuk sistem suaka teritorial (Rusia, Ekuador) ³ dan kerangka perlindungan regional (seperti EU Whistleblower Directive), secara konsisten menerapkan pengecualian keamanan nasional dan informasi rahasia. Pengecualian ini menciptakan apa yang disebut sebagai ‘Lubang Hitam Keamanan’ dalam perlindungan global, di mana pelapor kejahatan negara yang paling serius justru tidak memiliki jalur perlindungan hukum yang sah. Akibatnya, nasib Snowden dan Assange tidak ditentukan oleh prinsip keadilan universal, tetapi oleh pertimbangan geopolitik negara-negara yang menampung mereka. Laporan ini menyerukan imperatif untuk mengembangkan Konvensi PBB tentang Perlindungan Whistleblower yang mengatasi pengecualian keamanan nasional dan menjadikan Public Interest Defense sebagai prinsip dasar perlindungan lintas batas negara.

Pendahuluan dan Kontekstualisasi

Definisi dan Ruang Lingkup Whistleblower dalam Konteks Transnasional

Whistleblower secara umum didefinisikan sebagai individu yang mengungkapkan tindakan melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau kejahatan, baik kepada otoritas internal maupun kepada publik (melalui media massa atau lembaga pemantau publik). Peran mereka sangat penting, diakui oleh organisasi seperti OECD, yang menyatakan bahwa karyawan adalah pihak pertama yang menyadari adanya kesalahan di tempat kerja. Mendorong pelaporan dan melindungi mereka dari pembalasan sangatlah krusial untuk pencegahan korupsi di sektor publik dan swasta.

Penting untuk membedakan dua peran dalam studi kasus ini: Whistleblower (seperti Snowden, yang merupakan sumber kebocoran) dan Publisher (seperti Assange, pendiri WikiLeaks, yang mempublikasikan informasi tersebut). Perbedaan ini menjadi titik fokus dalam strategi hukum AS untuk menuntut Assange, yang dituduh melakukan konspirasi untuk melakukan intrusi komputer, sebuah tindakan yang bertujuan untuk menjatuhkan Assange di luar batas perlindungan kebebasan pers yang biasa diberikan kepada jurnalis.

Menyajikan Dilema Etika: Kewajiban Moral vs. Kewajiban Negara

Dilema etika yang mendasar pada kasus Snowden dan Assange adalah kontradiksi antara kewajiban menjaga kerahasiaan negara (yang disamakan dengan keamanan nasional) dan kewajiban moral untuk mengungkap kebenaran demi kepentingan publik. Di mata pemerintah AS, kedua individu tersebut adalah pengkhianat karena membocorkan dokumen rahasia. Namun, bagi pendukung mereka, tindakan tersebut adalah heroik—sebuah penjagaan kebenaran yang membuka tabir kejahatan perang dan pelanggaran konstitusional.

Kasus-kasus ini menyingkap sebuah ketegangan filosofis yang lebih dalam: definisi “keamanan nasional.” Keamanan negara sering kali disamakan dengan kerahasiaan negara. Whistleblower global menantang asumsi ini dengan menunjukkan bahwa kerahasiaan tersebut sering menutupi ancaman terhadap keamanan dan hak-hak warga negara, seperti pengawasan massal tanpa pengawasan hukum yang memadai. Jika tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) atau hukum internasional dibenarkan atas nama kerahasiaan negara, maka pengungkapan rahasia tersebut menjadi imperatif moral yang lebih tinggi dibandingkan kepatuhan buta terhadap hukum domestik yang cacat.

Anatomi Disklosur Keamanan Nasional dan Konsekuensi Kriminalisasi

Kasus Snowden: Membuka Jaringan Pengawasan Massal Global (PRISM)

Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional (NSA), menjadi whistleblower pada Juni 2013 dengan mengungkapkan keberadaan program pengawasan rahasia AS bernama PRISM (SIGAD US-984XN). Program ini memungkinkan NSA untuk mengumpulkan komunikasi internet yang tersimpan dari berbagai perusahaan internet besar AS (termasuk Google dan Apple) melalui permintaan yang dibuat di bawah Bagian 702 dari FISA Amendments Act. Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa PRISM adalah “sumber utama intelijen mentah” NSA, menyumbang 91% dari lalu lintas internet yang diperoleh di bawah kewenangan FISA 702.

Snowden membenarkan tindakannya dengan keyakinan bahwa NSA melanggar Undang-Undang Dasar (Konstitusi AS) dan bahwa kegiatan yang ia karakterisasi sebagai “berbahaya” dan “kriminal” harus diketahui oleh rakyat Amerika. Sebagai respons, Kejaksaan Agung AS mendakwa Snowden dengan pencurian dokumen pemerintah dan spionase. Salah satu kelemahan terbesar yang disoroti oleh kasus Snowden adalah statusnya: ia adalah kontraktor pemerintah, dan secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak dapat kembali ke AS untuk diadili karena ia tidak dilindungi oleh undang-undang whistleblower yang ada di AS bagi karyawan federal. Hal ini secara efektif menciptakan jurang perlindungan hukum yang lebar bagi jutaan kontraktor yang bekerja dalam sektor keamanan nasional AS.

Kasus Assange dan WikiLeaks: Eksposur Kejahatan Perang

Julian Assange, pendiri WikiLeaks, menjadi target penuntutan AS setelah situsnya merilis sejumlah besar dokumen militer rahasia, termasuk log Perang Irak dan Afghanistan (mencapai ratusan ribu dokumen) pada tahun 2010. Dokumen-dokumen ini mencakup bukti tentang pembunuhan warga sipil AS yang tidak dilaporkan, serta penyiksaan tahanan oleh pasukan Irak. Pemerintah AS dan Pentagon menyuarakan kekhawatiran besar bahwa disklosur tersebut membahayakan nyawa personel dan operasi taktis.

Perdebatan hukum utama yang melingkupi Assange adalah apakah ia harus dipertimbangkan sebagai jurnalis/penerbit yang dilindungi oleh Amandemen Pertama (kebebasan pers). Jaksa AS menuntut Assange atas 18 dakwaan, termasuk satu berdasarkan UU Spionase, dan yang paling strategis, tuduhan konspirasi dengan Chelsea Manning untuk memecahkan kata sandi komputer (intrusi). Strategi hukum ini memungkinkan AS untuk mengaburkan garis antara fungsi penerbitan yang dilindungi dan tindakan kriminal yang tidak dilindungi. Tindakan ini dipandang oleh para pendukung dan kelompok HAM sebagai upaya untuk menetapkan preseden hukum yang berbahaya yang dapat mengkriminalisasi jurnalisme investigatif yang menggunakan sumber rahasia.

Tabel Esensial 1: Perbandingan Studi Kasus dan Status Hukum Snowden dan Assange

Analisis Kriminalisasi di Bawah Hukum Nasional (Lex Americana)

Kritik Yuridis terhadap Undang-Undang Spionase AS 1917

Kriminalisasi terhadap Snowden dan Assange didasarkan pada Undang-Undang Spionase AS tahun 1917. Undang-undang ini pada awalnya dirancang untuk melindungi dokumen pertahanan nasional dan mencegah propaganda perang. Karakteristik utamanya yang menjadi senjata terhadap whistleblower adalah penerapannya yang kaku dan luas.

UU Spionase memungkinkan penuntutan disklosur rahasia negara tanpa perlu membuktikan adanya niat jahat (yaitu, niat untuk membantu negara asing atau merugikan AS). Penuntutan cukup didasarkan pada fakta bahwa informasi yang diklasifikasikan telah dibocorkan. Artinya, meskipun niat pelapor murni untuk “membawa informasi dan berita penting kepada publik,” tindakan tersebut tetap dapat dikriminalisasi sebagai spionase. Hal ini menempatkan Snowden dan sumber WikiLeaks (Chelsea Manning) dalam posisi yang mustahil secara hukum.

Pengabaian Pembelaan Kepentingan Publik dan Efek Mengerikan

Penggunaan Undang-Undang Spionase secara efektif mengabaikan semua pertimbangan etika atau moral di balik tindakan whistleblowing. Hukum federal AS tidak menyediakan pembelaan kepentingan publik (Public Interest Defense) yang dapat digunakan oleh whistleblower keamanan nasional. Konsekuensinya, individu yang berani seperti Manning, yang awalnya menghadapi hukuman maksimum 90 tahun penjara, secara hukum dianggap bersalah karena membocorkan rahasia, terlepas dari apakah rahasia tersebut mengungkap kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan yang substansial.

Organisasi HAM global, seperti Amnesty International, mengkritik keras pengejaran Assange, menyebutnya sebagai “serangan skala penuh terhadap hak atas kebebasan berekspresi”. Kekhawatiran utama adalah efek mengerikan (chilling effect), di mana penuntutan yang agresif terhadap penerbit dan sumber akan memaksa jurnalis dan individu untuk melakukan swasensor, sehingga menghambat akuntabilitas pemerintah dan mengurangi transparansi.

Penggunaan Hukum Domestik sebagai Senjata Geopolitik

Pengejaran AS yang tak henti-henti terhadap Snowden dan Assange menunjukkan bahwa penuntutan ini melampaui kepentingan hukum domestik semata. Tindakan AS memaksa Snowden mencari suaka, pertama kali mendapatkan suaka sementara satu tahun di Rusia, yang kemudian diperpanjang menjadi residensi permanen dan kewarganegaraan. Pemberian suaka ini oleh Rusia  dan suaka diplomatik oleh Ekuador kepada Assange  dipahami sebagai tindakan yang didorong oleh Realpolitik dan upaya negara-negara tersebut untuk melawan hegemoni dan tekanan diplomatik AS. Tujuan utama AS dalam mengejar kedua individu ini adalah untuk menetapkan deterrence (efek jera) global, memastikan bahwa calon whistleblower keamanan nasional di masa depan berpikir dua kali sebelum mengungkap rahasia.

Kekosongan Perlindungan Hukum Internasional: Lubang Hitam Keamanan Nasional

Kebutuhan akan perlindungan lintas batas menjadi nyata ketika hukum domestik gagal. Namun, kerangka hukum internasional yang ada saat ini secara sistematis mengecualikan isu-isu keamanan nasional, menciptakan kekosongan perlindungan yang fatal.

Ujian Mekanisme Suaka dan Konvensi Pengungsi

Meskipun pemberian suaka kepada Snowden dan Assange didasarkan pada aspek kemanusiaan dan perlindungan HAM, keputusan tersebut lebih didorong oleh perhitungan kedaulatan negara (Rusia/Ekuador) daripada penerapan standar hukum pengungsi yang standar.

Konvensi Pengungsi 1951, sebagai pilar perlindungan internasional, ternyata tidak efektif untuk kasus whistleblower keamanan nasional. Konvensi ini memiliki klausul pengecualian yang kuat, terutama Pasal 1F (yang mengecualikan individu yang melakukan kejahatan non-politik serius) dan Pasal 33(2) (yang menghapus larangan non-refoulement jika individu merupakan bahaya bagi keamanan negara penampung). Karena disklosur rahasia negara oleh AS sering diklasifikasikan sebagai “kejahatan serius” seperti spionase, pengecualian ini memungkinkan negara ketiga untuk menolak perlindungan atau mengizinkan ekstradisi, meskipun pelapor akan menghadapi risiko hukuman berat di negara asalnya. Hal ini membuat asas non-refoulement—prinsip dasar HAM—rapuh dalam menghadapi tekanan keamanan nasional.

Keterbatasan Kerangka Perlindungan Regional dan Sektoral

Perlindungan whistleblower yang saat ini berkembang di tingkat internasional dan regional memiliki fokus yang sempit dan secara eksplisit menghindari isu keamanan nasional:

EU Whistleblower Directive (2019/1937)

Direktif UE 2019/1937 adalah kemajuan signifikan di Eropa, menetapkan standar minimum untuk melindungi whistleblower dari pembalasan di berbagai sektor seperti layanan keuangan, lingkungan, anti-pencucian uang, dan perlindungan data pribadi. Namun, Direktif ini tidak relevan untuk kasus seperti Snowden karena adanya pengecualian mutlak. Teks Direktif secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak memengaruhi tanggung jawab pemerintah UE untuk melindungi keamanan nasional mereka atau hukum tentang perlindungan informasi rahasia (classified information).²¹ Pengecualian ini memastikan bahwa jika terjadi kasus whistleblowing keamanan nasional di negara anggota UE, perlindungan yang ditawarkan oleh Direktif akan batal, mempertahankan ‘Lubang Hitam Keamanan’ tersebut.

Keterbatasan UNCAC dan UNTOC

Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) dan Konvensi Anti Korupsi PBB (UNCAC) adalah dasar dari kerangka perlindungan whistleblower yang ada di PBB, yang mendesak negara anggota untuk memberikan perlindungan efektif dari pembalasan, terutama dalam kasus korupsi dan kejahatan transnasional terorganisir. UNCAC Pasal 37 (2) dan (3) bahkan mengizinkan pengurangan hukuman atau kekebalan dari penuntutan bagi justice collaborators. Namun, kerangka ini berfokus pada kejahatan non-negara (korupsi, narkoba, terorisme) dan tidak dirancang untuk melindungi disklosur rahasia negara yang mengungkap penyalahgunaan kekuasaan atau kejahatan perang yang dilakukan oleh negara itu sendiri.

Tabel Esensial 2: Analisis Komparatif Kerangka Perlindungan Whistleblower: Fokus pada Pengecualian Keamanan Nasional

Imperatif Perlindungan Lintas Batas Negara dan Rekomendasi Kebijakan

Kasus Snowden dan Assange telah secara definitif menunjukkan bahwa mekanisme hukum internasional saat ini tidak memadai untuk melindungi whistleblower keamanan nasional. Untuk menutup Lubang Hitam ini, diperlukan perubahan normatif dan legislatif yang radikal.

Seruan untuk Konvensi Whistleblower Internasional yang Baru

Komunitas internasional harus didorong untuk merumuskan Konvensi PBB baru yang secara khusus mengatur dan melindungi whistleblower yang mengungkapkan pelanggaran HAM berat, kejahatan perang, atau pelanggaran hukum konstitusional yang disamarkan sebagai “rahasia negara.” Konvensi ini harus mengakui disklosur demi kepentingan publik sebagai sumber utama akuntabilitas global.

Prinsip Kunci yang Diperlukan dalam Kerangka Transnasional

Kerangka perlindungan yang efektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Cakupan Informasi Rahasia dengan Pembelaan Kepentingan Publik: Perlindungan harus diperluas untuk mencakup disklosur informasi yang diklasifikasikan, asalkan pelapor dapat membuktikan bahwa disklosur tersebut melayani Kepentingan Publik yang Mendominasi (Overriding Public Interest). Ini adalah mekanisme yang menghilangkan kekejaman otomatis dari Undang-Undang Spionase.
2. Jaminan Non-Refoulement Absolut: Negara ketiga harus diwajibkan untuk memberikan suaka dan menolak ekstradisi jika terdapat ancaman penuntutan berdasarkan undang-undang yang menolak pembelaan kepentingan publik atau yang berpotensi melanggar hak asasi manusia pelapor (seperti penahanan berkepanjangan di sel isolasi).
3. Standar Anti-Retaliasi Komprehensif: Negara harus menerapkan mekanisme perlindungan dari pembalasan dalam bentuk pemecatan, intimidasi, dan kriminalisasi balik. Perlindungan ini harus meluas ke semua individu yang bekerja di sektor rahasia, termasuk kontraktor.

Reformasi Hukum Domestik dan Penetapan Norma

Selain dorongan internasional, negara-negara, khususnya AS, harus didesak untuk mereformasi undang-undang domestik yang menargetkan whistleblower dan jurnalis, terutama UU Spionase 1917. Secara paralel, lembaga PBB (seperti UNHCR dan Komite HAM) harus mulai secara eksplisit mengembangkan norma-norma yang mengakui status whistleblower keamanan nasional, yang berbeda dari pengungsi tradisional, memerlukan perlindungan khusus di bawah payung HAM internasional

Kesimpulan

Kasus Edward Snowden dan Julian Assange menyajikan dikotomi tajam antara ‘pahlawan’ dan ‘pengkhianat’ yang secara fundamental bergantung pada lensa hukum yang digunakan. Pemerintah AS, melalui UU Spionase 1917, secara efektif mendefinisikan akuntabilitas pemerintah yang diperoleh melalui kebocoran rahasia sebagai kejahatan terhadap negara. Tindakan Snowden dan Assange adalah manifestasi ekstrem dari keberanian yang dibutuhkan untuk membocorkan data yang melibatkan pengawasan massal atau kejahatan perang, mempertaruhkan kebebasan pribadi demi akuntabilitas publik.

Kriminalisasi mereka menunjukkan kegagalan sistematis hukum nasional dan internasional: hukum AS menolak pembelaan kepentingan publik, dan kerangka perlindungan global (mulai dari Konvensi Pengungsi hingga EU Directive dan UNCAC/UNTOC) secara eksplisit meninggalkan “Lubang Hitam” untuk isu keamanan nasional. Selama pengecualian keamanan nasional ini dipertahankan, setiap whistleblower yang mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan di sektor intelijen akan terus dianggap sebagai pengkhianat, dan nasib mereka akan digantung pada pertimbangan geopolitik alih-alih pada prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Diperlukan kerangka hukum transnasional yang kuat, yang mengakui nilai kritis dari disklosur kepentingan publik, untuk menjamin bahwa keberanian mereka dibalas dengan perlindungan, bukan pemenjaraan.