Indeks Kreativitas Global: Apakah Peringkat Negara Mencerminkan Kemampuan Inovasi Sejati dan Inklusif?

Definisi Ulang Inovasi dan Pentingnya Pengukuran Global

Di era kontemporer, definisi inovasi telah meluas secara signifikan, tidak lagi terbatas hanya pada kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang/R&D) di laboratorium atau publikasi ilmiah yang terkodifikasi. Inovasi saat ini mencakup aspek-aspek sosial, model bisnis, dan dimensi teknis yang lebih umum dan horizontal. Tujuan utama pengukuran ini adalah untuk mendorong kemajuan ekonomi dan daya saing, baik di negara maju maupun negara berkembang. Banyak pemerintah secara sistematis menempatkan inovasi sebagai inti dari strategi pertumbuhan mereka, menjadikan pengukuran inovasi sebagai alat kebijakan yang vital.

Indeks komparatif global, seperti Global Innovation Index (GII), memiliki pengaruh besar dalam membentuk agenda pembangunan internasional dan prioritas kebijakan nasional. Indeks ini berfungsi sebagai sumber daya penting bagi pemerintah, industri, dan peneliti untuk memantau kinerja dan membandingkan perkembangan antar-ekonomi, seringkali dalam kelompok pendapatan atau regional yang sama.

Defragmentasi Global Innovation Index (GII) WIPO

Global Innovation Index (GII) diterbitkan setiap tahun oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Diluncurkan pada tahun 2007, GII bertujuan untuk mengidentifikasi metrik dan metode yang dapat menangkap gambaran inovasi masyarakat selengkap mungkin, sehingga menjadi landasan kebijakan ekonomi. GII meranking sekitar 132 hingga 140 ekonomi berdasarkan ekosistem inovasi mereka.

Struktur GII dibangun di atas kumpulan data yang kaya, mencakup sekitar 80 hingga 81 indikator yang bersumber dari lembaga publik dan swasta internasional. Indikator-indikator ini dikelompokkan menjadi dua pilar utama: Input Inovasi dan Output Inovasi. Input Inovasi mencakup faktor-faktor pendukung seperti lingkungan kebijakan, pendidikan, infrastruktur, pasar, dan modal manusia. Sementara itu, Output Inovasi mengukur hasil nyata seperti output pengetahuan dan teknologi serta output kreatif.

Meskipun GII menawarkan data yang terperinci dan merupakan alat yang berguna untuk penyempurnaan kebijakan inovasi, kerangka kerjanya secara inheren menunjukkan bias institusional tertentu. Sebagai publikasi WIPO, organisasi yang juga mengawasi sistem kekayaan intelektual (IP) global, GII secara alami memberikan penekanan yang kuat pada inovasi yang terkodifikasi dan tersentralisasi—yaitu, inovasi yang dapat diukur dan dilindungi melalui sistem IP formal. Hal ini terbukti dari bobot yang signifikan diberikan kepada metrik seperti Paten PCT, Model Utilitas, dan Desain Industri. Kecenderungan metodologis ini secara tidak langsung meremehkan bentuk-bentuk inovasi lain, terutama inovasi yang didistribusikan secara sosial atau yang dilindungi melalui mekanisme lokal dan informal.

Table 1: Struktur Metrik Global Innovation Index (GII)

Bias Metrik Formal dan Ketidakadilan Struktural bagi Negara Berkembang (The Global South Bias)

Ketergantungan pada Metrik Formal yang Tidak Universal

Salah satu kritik paling fundamental terhadap GII adalah ketergantungannya yang berlebihan pada metrik yang secara tradisional terkait dengan ekonomi berpendapatan tinggi (Global North). Indikator dominan, seperti intensitas R&D korporat dan pendaftaran Paten PCT (Patent Cooperation Treaty), seringkali tidak berlaku secara universal atau tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan inovasi di negara berkembang.

Negara-negara berkembang menghadapi keterbatasan struktural dalam mengukur indikator-indikator formal ini. Sebagai contoh, di Indonesia, data mengenai pengeluaran R&D pada tingkat perusahaan (firm level) sangat terbatas dan hanya tersedia untuk tahun-tahun yang sporadis. Keterbatasan data ini menghambat kemampuan peneliti dan pembuat kebijakan untuk menganalisis hubungan empiris antara kompetisi dan inovasi. Ketika data kuantitatif yang kaya (80+ indikator) dibutuhkan, GII rentan terhadap data substitution atau bias yang condong pada metrik yang mudah didapatkan—yaitu, data dari sektor formal besar yang terintegrasi dengan pasar global. Hal ini memastikan bahwa ekonomi yang memiliki infrastruktur kekayaan intelektual yang kuat, seperti Tiongkok yang memimpin dalam indikator output formal seperti Merek Dagang dan Model Utilitas , akan mendapat peringkat yang lebih baik.

Inovasi Sektor Informal dan Ekonomi Kreatif yang Tak Terlihat

Metode GII yang berfokus pada inovasi terkodifikasi cenderung mengabaikan bentuk inovasi yang paling vital bagi Global South: inovasi yang tertanam secara sosial (socially embedded) dan inovasi sektor informal.

Inovasi Terapan vs. Inovasi Dasar

Di banyak negara berkembang, penelitian dan inovasi seringkali berorientasi pada Penelitian Terapan, yang merupakan penelitian lanjutan yang bertujuan menghasilkan pra-produk atau solusi cepat terhadap masalah lokal. Jenis inovasi adaptif dan pragmatis ini, yang seringkali tidak memenuhi ambang batas untuk paten PCT global, kurang dihargai oleh GII dibandingkan dengan inovasi yang dihasilkan oleh Penelitian Dasar yang menghasilkan paten teknologi tinggi.

Peran Krusial Sektor Informal

Sektor informal dan ekonomi kreatif merupakan mesin ekonomi yang signifikan di negara berkembang. Inovasi dalam sektor ini, yang meliputi inovasi model bisnis, adaptasi produk, dan proses sirkulasi lokal, tidak terhitung secara memadai oleh indeks formal. Meskipun inovasi konvensional biasanya terbatas pada lingkup industri dan perdagangan, pengabaian peran sektor informal dan industri kreatif (seperti yang terlihat dalam pengembangan industri kreatif di kota-kota besar) berarti bahwa sumber daya inovasi domestik yang substansial luput dari radar global. Akibatnya, ekosistem inovasi yang sebenarnya, termasuk segala bentuk tenaga kerja inventif, baik formal maupun informal, tidak tercatat.

Paradoks Innovation Overperformers dan Validitas Konstruk

Bukti empiris dari GII sendiri secara tidak sengaja menyoroti masalah validitas konstruksi. Beberapa negara Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Indonesia (peringkat ke-55), secara konsisten diklasifikasikan sebagai innovation overperformers.

Status overperformer menunjukkan bahwa output inovasi aktual suatu negara jauh melebihi apa yang diprediksi oleh input inovasi formal yang mereka laporkan dan yang diukur oleh GII. Indonesia, misalnya, telah menjadi overperformer selama empat tahun berturut-turut. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai validitas konstruk GII. Jika indikator input GII (misalnya, pengeluaran R&D, kualitas institusi) dinilai rendah tetapi negara tersebut menghasilkan output yang kuat, ini menyiratkan bahwa GII gagal menangkap aset inovasi fundamental mereka, seperti kualitas kewirausahaan yang tangguh, efisiensi jaringan sosial, atau bentuk investasi informal lainnya.

Ketidakselarasan antara metrik GII formal dan realitas inovasi Global South menimbulkan distorsi kebijakan yang serius. Pemerintah negara berkembang, yang didorong oleh ranking indeks untuk meningkatkan daya saing, cenderung mengalokasikan sumber daya (pendanaan, insentif) ke sektor formal yang mudah diukur (seperti R&D korporat atau pendaftaran paten). Tindakan ini menciptakan invisibilization ganda: inovasi informal tidak hanya tidak terhitung, tetapi kebijakan pembangunan juga secara aktif mengabaikannya karena indeks global tidak menghargai kontribusinya. Hal ini secara aktif menghambat pertumbuhan inovasi yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal.

Table 2: Disparitas Metrik: Formal GII vs. Realitas Global South

Dimensi Sosial-Budaya yang Terpinggirkan dalam Ekonometri Inovasi

Pengukuran inovasi global seringkali mengasumsikan kerangka ekonomi yang rasional tanpa memperhitungkan variabel moderasi penting yang berasal dari struktur sosial dan budaya. Variabel ini sangat menentukan seberapa efisien Input Inovasi dapat dikonversi menjadi Output Inovasi.

Budaya Organisasi, Risiko, dan Kegagalan

Inovasi, pada dasarnya, adalah proses yang melibatkan eksperimen dan risiko kegagalan. Budaya kerja yang mendukung sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong inovasi. Namun, jika lingkungan sosial atau organisasi memiliki toleransi yang rendah terhadap risiko, pendekatan inovatif berpotensi membawa kegagalan yang tidak siap dihadapi atau diterima oleh sistem.

GII secara ekstensif mengukur Input finansial (misalnya, pengeluaran R&D) dan Input kelembagaan (misalnya, kualitas regulasi), tetapi tidak ada indikator yang secara eksplisit mengukur “budaya kegagalan yang positif” atau sejauh mana lingkungan institusional mengizinkan pengambilan risiko yang diperlukan untuk inovasi radikal. Kurangnya pengukuran ini adalah celah krusial. Sebuah negara mungkin memiliki sumber daya Litbang yang tinggi, tetapi jika budaya organisasinya sangat hirarkis dan takut gagal, tingkat konversi input menjadi output inovatif akan rendah, menghasilkan “inefisiensi inovasi budaya” yang tidak tertangkap oleh peringkat GII.

Norma Sosial dan Hambatan Difusi Inovasi

Di tingkat komunitas dan sistem sosial, norma-norma yang berlaku dapat menjadi penghalang signifikan terhadap perubahan dan difusi inovasi.

Analisis difusi inovasi menunjukkan bahwa individu yang paling inovatif dalam suatu sistem seringkali dilihat sebagai “orang yang menyimpang” dan memiliki kredibilitas yang rendah di mata anggota sistem rata-rata. Peran mereka dalam membujuk anggota lain untuk mengadopsi inovasi menjadi sangat terbatas. Sebaliknya, anggota lain—yang disebut pemimpin opini (opinion leaders)—yang menyediakan informasi dan saran kepada sistem, memainkan peran kunci dalam difusi. GII, dengan fokus pada statistik terpusat dan terkuantifikasi (misalnya, jumlah publikasi atau paten), gagal menangkap dinamika kekuasaan, kepercayaan, dan jaringan sosial yang menentukan kecepatan dan efektivitas adopsi inovasi di masyarakat. Akibatnya, output inovasi formal yang dicapai (misalnya, di tingkat universitas) mungkin tidak diterjemahkan menjadi dampak ekonomi yang luas (difusi) karena hambatan budaya di tingkat sosial.

Inovasi Inklusif yang Terpinggirkan: Gender dan Sosial

Metrik GII saat ini juga menuai kritik karena mengaburkan kontribusi inovatif perempuan (invisibilisation of gender). Karena indeks menekankan metrik formal seperti paten, R&D korporat, dan perdagangan teknologi tinggi, indeks ini gagal menyaksikan tenaga kerja inventif perempuan dan inovasi yang tertanam secara sosial—yang sering menjadi penopang masyarakat dan pendorong masa depan di Global South.

Jika tujuan pembangunan adalah pertumbuhan yang inklusif, maka pengukuran harus gender-aware dan berbasis pada konteks lokal. Kegagalan GII untuk menangkap inovasi sosial (misalnya, inovasi yang meningkatkan ketahanan komunitas atau keberlanjutan lingkungan) menyimpangkan prioritas kebijakan. Inovasi di negara berkembang seringkali didorong oleh kebutuhan mendesak (necessity-driven) yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan lingkungan, yang mungkin tidak menghasilkan nilai moneter tinggi yang mudah diukur, tetapi nilainya bagi pembangunan jauh lebih kritis.

Table 3: Faktor Budaya yang Menghambat Konversi Input Inovasi

Menuju Pengukuran Inovasi yang Inklusif: Agenda Reformasi Global South

Kritik terhadap GII bukan bertujuan untuk menolak keberadaannya, melainkan untuk meningkatkan tujuannya—yaitu, mencapai metode pengukuran yang lebih akurat dan relevan. Inovasi telah menjadi pendorong utama agenda pembangunan, dan pengukuran harus mencerminkan kompleksitas dan keragaman realitas ekonomi global.

Tuntutan Reformasi Metrik GII dan Relevansi Pembangunan

Perlunya pengukuran yang lebih adil bagi Global South mengharuskan GII memperluas kerangka pengukurannya untuk menyertakan indikator yang gender-aware dan berbasis konteks lokal. Reformasi ini harus mencakup pengakuan yang lebih besar terhadap output dari inovasi model bisnis dan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan lokal, yang merupakan ciri khas ekonomi berkembang.

Selain itu, kolaborasi yang diukur GII saat ini (seperti kolaborasi R&D Industri-Universitas) harus dilengkapi dengan metrik yang mengukur kolaborasi lintas sektor, misalnya, transfer teknologi dan pengetahuan antara institusi formal (universitas) dan sektor informal atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Mengintegrasikan Dimensi Pembangunan dan Keadilan Global

Isu kesetaraan antar negara menuntut agar pengukuran inovasi terkait erat dengan konsep “transisi berkeadilan” (just transition), khususnya antara Global North dan Global South. Transisi berkeadilan menekankan pemerataan dan dukungan dari negara maju ke negara berkembang, terutama dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Mengingat perlunya respons lintas sektoral untuk mengatasi dampak yang kompleks, pengukuran kemajuan inovasi mungkin memerlukan kombinasi indikator dari berbagai bidang. Contoh dari diskusi ini termasuk usulan indeks gabungan baru seperti “Transition Performance Index” atau “Leave no-one behind index”. Pengadopsian kerangka kerja ini akan mengubah fokus inovasi dari kompetisi global semata menjadi solusi untuk kesenjangan sosial dan lingkungan, sehingga inovasi yang bersifat restoratif, rendah karbon, atau yang meningkatkan akses layanan dasar (meskipun tidak menghasilkan Paten PCT) akan mendapat bobot yang sesuai.

Strategi Lokal dan Kepemimpinan Global Selatan

Negara-negara berkembang harus didorong untuk mengembangkan dan mengadopsi model pengukuran inovasi yang relevan dengan ekosistem domestik mereka sendiri, bukan hanya bergantung pada kerangka kerja global. Upaya seperti Katsinov Meter di Indonesia  menunjukkan adanya inisiatif lokal untuk mengukur kebermanfaatan inovasi di tingkat domestik.

Reformasi data juga krusial. Keterbatasan data R&D pada tingkat perusahaan  memerlukan investasi dalam survei inovasi yang dirancang khusus untuk sektor informal dan UMKM. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada data R&D korporat yang bias dan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang input inovasi yang sebenarnya.

Secara strategis, negara-negara overperformer GII, seperti Indonesia dan Vietnam , berada dalam posisi unik untuk memimpin reformasi pengukuran ini. Keberhasilan mereka dalam menghasilkan output inovasi yang melebihi prediksi GII menjadi bukti empiris bahwa ada aset inovasi fundamental (kemungkinan dalam ekosistem industri kreatif, kecepatan adopsi teknologi terapan, atau mekanisme sosial) yang tidak ditangkap oleh metrik formal GII. Negara-negara ini dapat menggunakan bukti keberhasilan non-tradisional mereka untuk menantang WIPO dan organisasi global lainnya agar memasukkan metrik yang relevan dengan Global South, mengubah peran mereka dari sekadar entitas yang diukur menjadi penentu standar pengukuran baru.

Kesimpulan

Analisis kritis terhadap Global Innovation Index (GII) menunjukkan bahwa meskipun GII merupakan alat kebijakan yang vital, peringkatnya mungkin tidak mencerminkan secara utuh kemampuan inovasi sejati suatu negara, terutama di Global South. Masalah utama terletak pada bias struktural indeks yang terlalu bergantung pada metrik inovasi formal (paten PCT, R&D korporat) yang sulit diterapkan atau tidak relevan dengan sebagian besar aktivitas ekonomi negara berkembang. Bias metrik ini secara sistematis mengabaikan inovasi di sektor informal dan ekonomi kreatif, serta inovasi yang didorong oleh kebutuhan sosial.

Kesenjangan pengukuran ini diperparah oleh kegagalan GII dalam mengintegrasikan faktor sosial-budaya. Budaya yang memiliki toleransi risiko rendah atau norma sosial yang memandang inovator sebagai penyimpang dapat secara signifikan menghambat difusi dan efisiensi konversi input inovasi menjadi output yang berdampak luas. Fenomena innovation overperformer secara meyakinkan menunjukkan bahwa aset inovasi dasar di negara-negara ini tidak diukur secara memadai oleh kerangka GII saat ini.

Untuk memastikan GII menjadi alat yang lebih inklusif dan relevan bagi agenda pembangunan global, reformasi metodologi berikut diusulkan:

1. Mandat Ulang Metodologi GII:WIPO harus mempertimbangkan penambahan pilar ke-8 yang didedikasikan untuk “Inovasi Inklusif dan Dampak Pembangunan Berkelanjutan.” Pilar ini harus mencakup indikator yang gender-aware, inovasi model bisnis lokal, dan metrik yang mengukur kontribusi inovasi terhadap kesetaraan dan transisi berkeadilan.
2. Bobot Kontekstual yang Fleksibel:Mengimplementasikan bobot indikator yang dinamis berdasarkan klasifikasi kelompok pendapatan. Misalnya, meningkatkan bobot untuk Output Inovasi yang lebih terapan (seperti Model Utilitas atau Desain Industri yang relevan secara lokal) dibandingkan dengan Paten PCT untuk negara berpenghasilan menengah ke bawah.
3. Investasi dalam Data Inovasi Informal:Lembaga pembangunan harus mendukung negara berkembang dalam melaksanakan survei inovasi reguler yang dirancang khusus untuk menangkap data R&D, modal ventura, dan aktivitas inovasi di sektor informal, UMKM, dan industri kreatif, guna mengurangi ketergantungan pada data korporat yang terbatas.

Negara-negara di Global South tidak boleh secara pasif mengejar peringkat GII, melainkan harus menggunakan indeks tersebut secara kritis dan selektif:

1. Prioritas Reformasi Kelembagaan Lunak:Pemerintah harus berinvestasi dalam reformasi kelembagaan lunak (soft institutional reform) untuk menumbuhkan budaya inovasi. Ini termasuk secara aktif meningkatkan toleransi terhadap kegagalan di sektor publik dan swasta  dan memanfaatkan opinion leaders di tingkat komunitas untuk mempercepat difusi inovasi yang berhasil.
2. Mendukung Pengukuran Ekosistem Lokal:Mengembangkan dan mengadopsi kerangka pengukuran inovasi domestik (misalnya, inisiatif seperti Katsinov Meter ) yang lebih akurat dalam memetakan dan menghargai inovasi yang terjadi di luar lingkup formal GII, khususnya di sektor-sektor yang didorong oleh kebutuhan lokal.
3. Strategi Berbasis Keunggulan Komparatif:Menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mendorong keberhasilan sebagai overperformer Kebijakan inovasi nasional harus dibangun di atas keunggulan komparatif informal yang telah terbukti ini (misalnya, kecepatan adopsi teknologi terapan atau jaringan wirausaha yang kuat) daripada sekadar menyalin model inovasi yang berbasis pada Paten PCT dan R&D korporat ala Global North.