Kedaulatan dan Intervensi: Dilema Negara Ketiga dalam Mendukung Pemberontakan

Dilema Kedaulatan dan Tatanan Internasional

Tatanan hukum internasional kontemporer ditandai oleh ketegangan akut antara dua norma fundamental yang saling bertentangan. Di satu sisi, terdapat prinsip kedaulatan negara, yang memberikan hak eksklusif kepada negara untuk mengatur urusan domestiknya tanpa campur tangan pihak luar. Di sisi lain, muncul kewajiban kemanusiaan, yang termanifestasi dalam doktrin Responsibility to Protect (R2P), yang menuntut masyarakat internasional untuk mengambil tindakan ketika suatu negara secara nyata gagal melindungi populasinya dari kejahatan massal. Konflik internal, yang sering kali melibatkan kelompok pemberontak, adalah panggung utama di mana dilema doktrinal ini diuji.

Latar Belakang Tensi: Non-Intervensi, Pemberontakan, dan Perlindungan Sipil

Prinsip kedaulatan negara, yang pertama kali diakui dalam Traktat Westphalia tahun 1648, berfungsi sebagai dasar bagi tatanan internasional modern dan merupakan konsep fundamental dalam hukum internasional. Konsep ini mencakup yurisdiksi teritorial dan hak untuk mengatur urusan dalam negeri secara eksklusif. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), prinsip ini dikodifikasikan, secara tegas melarang campur tangan dalam urusan yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara (Pasal 2(7)).

Namun, perkembangan globalisasi dan interdependensi antar negara telah menimbulkan tantangan signifikan terhadap implementasi penuh prinsip ini. Intervensi internasional, didorong oleh dominasi negara maju dalam organisasi internasional, seringkali mengurangi kemampuan negara berkembang untuk menjalankan kedaulatannya secara penuh. Laporan ini secara spesifik berfokus pada evaluasi legalitas intervensi asing—baik secara militer, finansial, atau logistik—yang ditujukan untuk mendukung kelompok pemberontak, dan sejauh mana dukungan ini dapat dibenarkan oleh norma-norma yang muncul seperti R2P.

Analisis Tensi Hukum di Tengah Geopolitik

Tekanan dari globalisasi telah memperkuat kecenderungan negara-negara maju untuk menggunakan berbagai alat statecraft, termasuk mekanisme pengambilan keputusan internasional dan program penyesuaian ekonomi (seperti yang diberlakukan oleh IMF), yang secara tidak langsung mereduksi kedaulatan ekonomi dan politik negara berkembang. Dalam konteks ini, dukungan finansial atau logistik kepada kelompok pemberontak dapat dilihat sebagai perpanjangan dari taktik geopolitik yang sudah mendominasi. Ini memposisikan intervensi non-militer tidak hanya sebagai pelanggaran insidental terhadap hukum non-intervensi, tetapi sebagai alat strategis yang lebih berbahaya dalam menggerogoti stabilitas internal negara target.

Jika sebuah negara ketiga memilih untuk memberikan dukungan dalam bentuk finansial dan logistik kepada kelompok bersenjata non-negara, tindakan ini harus diukur terhadap prinsip non-intervensi yang ketat. Meskipun dukungan semacam itu mungkin diklasifikasikan sebagai intervensi ekonomi atau logistik, tujuannya adalah memengaruhi hasil konflik internal. Meskipun tindakan ini mungkin berada di bawah ambang batas penggunaan kekuatan militer langsung, analisis hukum harus menilai apakah ini melanggar Hukum Kebiasaan Internasional (CIL) non-intervensi, terlepas dari klaim kedaulatan negara target.

Pilar Kedaulatan Negara dan Pelarangan Intervensi

Fondasi Hukum: Prinsip Kedaulatan Westphalia

Prinsip kedaulatan, yang diakui dalam Traktat Westphalia 1648, menandai berakhirnya Perang Tiga Puluh Tahun dan mendasari sistem negara-bangsa berdaulat di Eropa, yang saling menghormati yurisdiksi dan kepentingan nasional masing-masing. Dalam hukum internasional kontemporer, kedaulatan mencakup hak eksklusif negara untuk mengatur urusan dalam negerinya, yang menjadi hambatan utama terhadap legitimasi intervensi asing.

Namun, realitas pergaulan internasional menunjukkan bahwa prinsip non-intervensi ini belum dijalankan secara penuh. Negara-negara, terutama negara-negara besar, seringkali menyalahgunakan atau mengabaikan prinsip ini dalam upaya untuk memberikan pengaruh kepada negara-negara yang lebih kecil. Efektivitas peraturan mengenai non-intervensi yang terdapat dalam instrumen hukum internasional sering kali terhambat dalam praktiknya.

Prinsip Non-Intervensi dalam Hukum Kebiasaan Internasional (CIL)

Prinsip non-intervensi adalah komponen vital dari Hukum Kebiasaan Internasional (CIL) dan sangat terkait erat dengan larangan penggunaan kekerasan (jus cogens). Tindakan yang melanggar prinsip ini dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional yang serius.

Preseden Krusial: Kasus Nicaragua v. Amerika Serikat

Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus Nicaragua v. Amerika Serikat (1986) menetapkan preseden krusial mengenai batas-batas non-intervensi. ICJ memutuskan bahwa Amerika Serikat (AS) melanggar kewajiban CIL non-intervensi karena menyediakan dana untuk kegiatan militer dan paramiliter oleh Contras (kelompok oposisi bersenjata terhadap pemerintah Nikaragua). Meskipun AS beralasan sebagian dukungan tersebut adalah “bantuan kemanusiaan” setelah tahun 1984, Mahkamah tetap menemukan adanya pelanggaran.

Putusan ini memiliki signifikansi yang tinggi karena secara eksplisit mengkriminalisasi dukungan finansial dan logistik yang disalurkan kepada aktor non-negara (pemberontak) sebagai bentuk intervensi yang melanggar hukum. Mahkamah tidak menganggap bahwa bantuan yang diberikan AS kepada Contras menjadikan kelompok tersebut tunduk pada kontrol AS sedemikian rupa sehingga tindakan mereka dapat diatribusikan kepada AS; namun, Mahkamah tetap menyatakan bahwa AS melanggar kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan dan melanggar prinsip non-intervensi.

Batasan Hukum Intervensi Non-Militer

Kasus Nicaragua menciptakan batasan hukum yang penting: dukungan finansial dan logistik melanggar CIL non-intervensi, tetapi intervensi ini harus dibedakan dari ambang batas ‘penggunaan kekerasan bersenjata’ yang lebih tinggi, yang merupakan pelanggaran jus cogens (Pasal 2(4) Piagam PBB). Tindakan AS, yang melibatkan pendanaan untuk kegiatan paramiliter, diklasifikasikan sebagai pelanggaran non-intervensi, tetapi Mahkamah tidak serta merta mengatribusikan tindakan Contras sebagai tindakan AS.

Hal ini menyoroti “zona abu-abu” legal yang dapat dieksploitasi oleh negara ketiga. Negara ketiga secara strategis dapat memberikan dukungan non-militer (finansial/logistik) untuk tujuan politik—misalnya, menekan pemerintah tuan rumah—tanpa secara eksplisit memicu klaim pelanggaran jus cogens larangan penggunaan kekerasan. Dengan demikian, negara pihak ketiga lolos dari sanksi terberat sambil tetap merongrong kedaulatan negara target melalui intervensi non-militer yang diklasifikasikan ilegal di bawah CIL non-intervensi.

Klasifikasi Konflik Internal dan Hukum yang Berlaku (NIAC)

Konflik internal di mana negara ketiga memberikan dukungan kepada kelompok pemberontak, seringkali dikualifikasikan sebagai Konflik Bersenjata Non-Internasional (NIAC). Klasifikasi ini sangat penting karena menentukan berlakunya Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Ambang Batas Hukum Konflik Bersenjata Non-Internasional (NIAC)

Konvensi Jenewa 1949 (melalui Common Article 3) dan Protokol Tambahan II 1977 mengatur penerapan HHI dalam NIAC, meskipun instrumen-instrumen ini tidak memberikan definisi eksplisit mengenai konflik tersebut. Protokol Tambahan II hanya menentukan ambang batas minimum yang harus dipenuhi agar HHI berlaku.

Agar suatu sengketa bersenjata dianggap sebagai NIAC, harus dipenuhi dua syarat utama: (1) kelompok bersenjata yang terlibat harus memiliki organisasi yang cukup jelas, dan (2) kekerasan yang terjadi harus memiliki intensitas yang cukup berat. Selain itu, kelompok pemberontak harus memiliki kekuatan militer yang terorganisir, dipimpin oleh komandan yang bertanggung jawab, menguasai wilayah tertentu, dan memiliki sarana untuk menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa. NIAC tidak mencakup kerusuhan atau kekerasan sporadis seperti demonstrasi atau bentrokan kecil.

Dalam praktiknya, pemerintah negara target (seperti Indonesia dalam kasus separatisme di Papua) sering memilih untuk tidak mengklasifikasikan konflik tersebut sebagai NIAC, melainkan sebagai ancaman keamanan nasional yang ditangani melalui kerangka hukum domestik. Klasifikasi ini bertujuan untuk membatasi penerapan HHI, yang akan memicu pengawasan dan kewajiban internasional yang lebih besar, dan untuk memperkuat klaim kedaulatan atas masalah internal.

Kewajiban Hukum Negara Ketiga di Bawah HHI

Meskipun dukungan kepada pemberontak melanggar prinsip non-intervensi, negara ketiga tetap terikat oleh Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Kewajiban ‘Ensure Respect’ (Menjamin Penghormatan)

Berdasarkan Common Article 1 Konvensi Jenewa 1949, semua negara pihak memiliki kewajiban positif untuk “menghormati” Konvensi dan bahkan “memastikan penghormatan” untuk Konvensi tersebut “dalam semua keadaan”. Mahkamah Internasional dalam kasus Nicaragua memperjelas bahwa kewajiban ini berasal dari prinsip-prinsip umum hukum humaniter dan meluas ke konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional.

Oleh karena itu, negara ketiga yang memberikan dukungan logistik, finansial, atau militer kepada kelompok pemberontak, secara bersamaan memikul tanggung jawab sekunder di bawah HHI. Negara pendukung wajib memastikan bahwa kelompok pemberontak yang mereka dukung mematuhi HHI, khususnya dalam hal perlindungan korban perang dan larangan kekejaman massal. Kewajiban ini menuntut negara ketiga untuk mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari intervensi mereka dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan penderitaan penduduk sipil.

Dilema Ganda Negara Pendukung

Negara ketiga yang mendukung pemberontakan berada dalam dilema hukum yang mendasar. Di satu sisi, dukungan mereka (terutama finansial dan logistik) secara eksplisit melanggar CIL non-intervensi, seperti yang ditetapkan dalam kasus Nicaragua. Di sisi lain, karena Common Article 1, mereka memiliki kewajiban positif untuk memastikan mitra pemberontak mereka mematuhi HHI.

Jika kelompok pemberontak yang menerima dukungan melakukan kejahatan perang atau pelanggaran HHI lainnya, negara pendukung dapat dianggap melanggar kewajiban ‘ensure respect’. Hal ini menuntut negara pendukung untuk melakukan analisis risiko yang menyeluruh  dan memastikan bahwa dukungan mereka tidak digunakan untuk memfasilitasi pelanggaran HHI. Konsekuensinya, negara ketiga tidak hanya menghadapi risiko hukum primer (melanggar non-intervensi) tetapi juga risiko reputasi dan hukum sekunder (terkait HHI), meskipun mereka tidak secara langsung mengendalikan operasi pemberontak tersebut.

Legalitas Dukungan dan Doktrin Imputasi (Attribution)

Untuk menentukan tanggung jawab negara ketiga atas tindakan kelompok pemberontak yang didukungnya, hukum internasional menggunakan doktrin atribusi (imputasi). Tingkat dukungan menentukan klasifikasi legal intervensi, sedangkan tingkat kontrol menentukan pertanggungjawaban negara atas tindakan spesifik pemberontak.

1. Perbedaan Bentuk Intervensi dan Legalitasnya
2. Dukungan Militer Langsung:Ini adalah bentuk intervensi yang paling jelas melanggar jus cogens larangan penggunaan kekerasan (Pasal 2(4) Piagam PBB). Jika dukungan ini mencapai ambang batas yang signifikan, konflik internal dapat dianggap “diinternasionalisasi” (berubah dari NIAC menjadi IAC – Konflik Bersenjata Internasional).
3. Dukungan Finansial dan Logistik:Bentuk dukungan ini, meskipun tidak selalu diklasifikasikan sebagai penggunaan kekerasan (kecuali jika dukungan tersebut sangat masif dan berkelanjutan), secara eksplisit merupakan pelanggaran terhadap CIL non-intervensi, seperti yang ditegaskan oleh ICJ. Intervensi logistik dan finansial diklasifikasikan sebagai tindakan yang berpotensi menciptakan konflik baru atau memperburuk konflik yang sudah ada.

Pertanggungjawaban Negara Ketiga: Doktrin Kontrol

Penentuan apakah tindakan pemberontak dapat diatribusikan atau dipertanggungjawabkan kepada negara ketiga adalah mekanisme kunci untuk menetapkan tanggung jawab negara (State Responsibility) atas pelanggaran CIL atau HHI yang dilakukan oleh kelompok non-negara.

Hukum internasional mengenal dua standar kontrol yang berbeda, yang telah memicu perdebatan doktrinal sengit di antara badan peradilan internasional:

Standar Kontrol Efektif (Effective Control) – ICJ

Mahkamah Internasional (ICJ), dalam kasus Nicaragua v. Amerika Serikat dan dikonfirmasi kembali dalam Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro (2007), menetapkan standar yang sangat ketat untuk atribusi. Agar tindakan pemberontak dapat diatribusikan ke negara ketiga, harus dibuktikan bahwa negara ketiga tersebut memiliki kontrol efektif (effective control) atas operasi militer atau paramiliter yang spesifik di mana pelanggaran tersebut dilakukan. Kontrol ini harus melebihi sekadar pendanaan atau pelatihan umum; itu harus melibatkan perencanaan dan pengarahan operasi tertentu.

Standar Kontrol Keseluruhan (Overall Control) – ICTY

Sebaliknya, Tribunal Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dalam kasus Prosecutor v. Tadić (1999) mengusulkan standar yang lebih longgar. ICTY berpendapat bahwa untuk atribusi tindakan kelompok bersenjata non-negara, cukup jika dibuktikan bahwa kelompok tersebut secara keseluruhan berada di bawah kontrol keseluruhan (overall control) negara ketiga (melalui pendanaan, logistik, dan pelatihan). Standar Overall Control ini digunakan oleh ICTY untuk menentukan sifat internasional dari konflik tersebut (dari NIAC menjadi IAC), sehingga memungkinkan penerapan HHI secara penuh.

Mahkamah Internasional, sebagai badan yudisial utama PBB, secara tegas menolak standar Overall Control ICTY untuk tujuan atribusi pertanggungjawaban negara dalam kasus Bosnia v. Serbia (2007), memperkuat standar Effective Control.

Tabel di bawah merangkum perbedaan mendasar antara kedua doktrin kontrol tersebut, yang sangat relevan bagi negara ketiga dalam mengukur risiko hukum mereka.

Table 1: Perbandingan Standar Kontrol untuk Imputasi Tindakan Pemberontak

Strategi Hukum Negara Ketiga

Standar Effective Control ICJ memberikan kerangka yang sangat jelas bagi negara ketiga yang ingin mendukung kelompok pemberontak demi kepentingan strategis mereka. Untuk menghindari pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak, negara pendukung akan memastikan bahwa mereka hanya memberikan Overall Control (pendanaan, pelatihan umum, logistik) dan secara sengaja menghindari Effective Control (perencanaan atau pengarahan operasi spesifik).

Dengan menjaga jarak operasional ini, negara ketiga tahu bahwa meskipun dukungan finansial dan logistik mereka melanggar CIL non-intervensi dan dapat memicu kecaman politik, mereka terlindungi dari klaim yang jauh lebih serius (yaitu, pertanggungjawaban langsung atas genosida atau kejahatan perang yang dilakukan oleh pemberontak). Batasan atribusi yang tinggi ini secara efektif membatasi ruang lingkup intervensi hukum internasional dan secara paradoks memungkinkan bentuk intervensi yang merusak kedaulatan negara target.

Responsibilitas untuk Melindungi (R2P): Kontra-Norma Kedaulatan

Responsibilitas untuk Melindungi (R2P) muncul sebagai upaya untuk mengatasi kegagalan moral tatanan internasional dalam menghadapi kekejaman massal, yang sering kali terjadi di dalam batas-batas kedaulatan negara.

Evolusi Doktrin: Dari Intervensi Kemanusiaan ke R2P

Konsep intervensi kemanusiaan tradisional adalah upaya suatu negara atau organisasi internasional untuk campur tangan dalam konflik internal negara lain demi melindungi penduduk sipil dari pelanggaran hak asasi manusia. Namun, intervensi kemanusiaan secara tradisional dikritik karena kurangnya dasar hukum eksplisit dalam instrumen internasional dan sering dituduh didorong oleh motif politik terselubung, sehingga secara substansial melanggar kedaulatan.

R2P dikembangkan sebagai respons terhadap kegagalan masyarakat internasional di Rwanda dan Yugoslavia pada tahun 1990-an. Konsep ini dikembangkan oleh Komisi Internasional tentang Intervensi dan Kedaulatan Negara (ICISS) pada tahun 2001  dan secara resmi diadopsi pada KTT Dunia PBB 2005.

R2P mewakili pergeseran paradigma, yang didasarkan pada pemahaman bahwa kedaulatan bukanlah hak istimewa (privilege) tetapi merupakan tanggung jawab (responsibility). Pergeseran ini memindahkan fokus dari hak negara untuk mengintervensi menjadi tanggung jawab untuk melindungi populasi yang berisiko.

Struktur R2P: Tiga Pilar

R2P adalah komitmen politik global untuk mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Doktrin ini distrukturkan dalam tiga pilar tanggung jawab :

1. Pilar I (Tanggung Jawab Negara Primer):Setiap negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi populasinya dari empat kejahatan massal. Tanggung jawab ini mencakup pencegahan kejahatan tersebut.
2. Pilar II (Bantuan Internasional):Masyarakat internasional bertanggung jawab untuk mendorong dan membantu negara-negara individu dalam memenuhi tanggung jawab perlindungan mereka, termasuk membangun kapasitas dan memberikan bantuan sebelum krisis pecah.
3. Pilar III (Tindakan Kolektif Desisif):Jika suatu negara “secara nyata gagal” dalam tanggung jawab perlindungan primernya, masyarakat internasional, melalui PBB, harus siap mengambil tindakan kolektif yang tepat waktu dan tegas, sesuai dengan Piagam PBB.

Sifat Hukum R2P

Meskipun R2P adalah norma yang diakui secara luas dan dianggap sebagai emerging norm atau kewajiban dengan signifikansi hukum , ia bukanlah sumber hukum yang mandiri yang membenarkan penggunaan kekerasan. R2P hanya menyediakan kerangka kerja untuk menggunakan langkah-langkah yang sudah ada (seperti mediasi, sanksi ekonomi, atau Bab VII Piagam PBB).

Secara hukum, otoritas untuk menggunakan kekuatan militer di bawah kerangka R2P sepenuhnya berada di tangan Dewan Keamanan PBB (DK PBB), dan penggunaan kekuatan hanya dipertimbangkan sebagai langkah terakhir (measure of last resort). Oleh karena itu, R2P berhasil menjembatani kesenjangan moral antara kedaulatan dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi secara prosedural dan legal, ia tetap terikat pada kerangka Piagam PBB. Keberadaan R2P tidak menciptakan hak bagi negara ketiga untuk melakukan intervensi unilateral.

Tensi R2P dalam Implementasi: Dilema Unilateralisme

Pilar III R2P, yang membahas tindakan kolektif, memicu kontestasi yang berkelanjutan di antara negara-negara anggota. Ketegangan muncul ketika negara ketiga mencoba membenarkan intervensi militer tanpa mandat eksplisit dari DK PBB.

Centralitas Dewan Keamanan PBB

Piagam PBB melarang penggunaan kekerasan kecuali dalam dua keadaan: bela diri (Pasal 51) atau otorisasi oleh DK PBB (Bab VII). Pilar III R2P secara eksplisit mengakui batasan ini, menyatakan bahwa tindakan kolektif harus diambil “sesuai dengan Piagam PBB”. Ini berarti bahwa upaya intervensi militer, bahkan jika didorong oleh motif kemanusiaan murni, yang dilakukan tanpa otorisasi DK PBB (Intervensi Kemanusiaan Unilateral) tetap dianggap melanggar jus cogens larangan penggunaan kekerasan.

Instrumen hukum internasional saat ini tidak menyebutkan secara eksplisit pengaturan yang membenarkan intervensi kemanusiaan unilateral. DK PBB, dengan hak veto yang dimiliki oleh lima anggota permanennya, tetap menjadi penjaga utama kedaulatan negara target. Resolusi DK PBB, seperti yang digunakan dalam kasus Rwanda atau Kosovo, adalah jalur hukum utama untuk tindakan koersif.

Studi Kasus Kritis: Intervensi Libya (2011)

Intervensi di Libya pada tahun 2011 adalah momen penting bagi R2P. DK PBB merespons tindakan keras Muammar al-Qaddafi terhadap pengunjuk rasa dengan mengeluarkan Resolusi 1970 dan 1973, yang mengotorisasi tindakan militer untuk memastikan perlindungan warga sipil. Ini adalah kali pertama R2P digunakan untuk memobilisasi DK PBB mengambil tindakan koersif terhadap negara anggota.

Namun, implementasi Resolusi 1973 menjadi subjek kontroversi yang pahit. Aliansi yang dipimpin NATO dituduh melampaui mandat (over-reach), menggunakan otorisasi untuk perlindungan sipil sebagai justifikasi untuk tujuan regime change (penggulingan Qaddafi).

Kontroversi Libya menimbulkan ketidakpercayaan yang signifikan dalam masyarakat internasional. Beberapa negara khawatir bahwa R2P dapat dimanipulasi oleh negara-negara kuat sebagai alat untuk menutupi kepentingan politik mereka, yang pada akhirnya memperkuat ketakutan lama mengenai motif intervensi. Dampak negatif ini memberikan kemunduran serius pada norma R2P, mempersulit konsensus untuk adopsi tindakan koersif R2P di kasus-kasus selanjutnya, seperti Suriah.

Implikasi Kebijakan untuk Dukungan Unilateral

Pelajaran dari Libya menunjukkan bahwa bahkan intervensi yang dilegitimasi secara kolektif di bawah R2P dapat merusak tatanan internasional jika aktor operasional mengabaikan batasan proporsionalitas dan motivasi yang jelas.

Bagi negara ketiga yang mempertimbangkan dukungan unilateral kepada pemberontak (tanpa mandat DK PBB), menggunakan argumen R2P untuk membenarkan intervensi militer sangat berisiko, baik secara legal maupun politik. Dukungan unilateral semacam itu akan dilihat sebagai pelanggaran langsung terhadap larangan penggunaan kekerasan (jus cogens) dan non-intervensi (CIL). Jika negara kuat yang beroperasi di bawah mandat DK PBB saja dituduh melakukan over-reach, maka negara ketiga yang bertindak sendiri di bawah bendera “kemanusiaan” akan menghadapi kritik hukum yang jauh lebih berat.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Rekapitulasi Tensi dan Hierarki Norma

Dilema antara kedaulatan dan intervensi dalam konteks dukungan kepada pemberontakan mencerminkan persaingan fundamental dalam hukum internasional modern. Kedaulatan dan Prinsip Non-Intervensi (Nicaragua) tetap merupakan Aturan Hukum Kebiasaan Internasional yang mengikat, yang menyatakan bahwa dukungan (militer, finansial, atau logistik) kepada kelompok pemberontak adalah ilegal.

R2P mewakili sebuah Pengecualian Normatif dan Politik yang diakui secara kolektif, bertujuan mengatasi kegagalan moral ketika terjadi kejahatan massal. Namun, secara legal, Pilar III R2P terikat erat pada Bab VII Piagam PBB. Oleh karena itu, intervensi militer unilateral, terlepas dari motif R2P, adalah pelanggaran Piagam PBB.

Tabel di bawah ini menguraikan perbedaan fungsi utama dari kedua doktrin tersebut:

Table 2: Perbandingan Doktrin Kedaulatan vs. Responsibility to Protect (R2P) dalam Konteks Intervensi

Parameter Legal Dukungan untuk Negara Ketiga

1. Dukungan Militer:Dukungan yang mencapai ambang batas penggunaan kekerasan adalah ilegal di bawah Piagam PBB dan CIL.
2. Dukungan Finansial/Logistik:Dukungan jenis ini, meskipun tidak mencapai ambang batas penggunaan kekerasan, secara eksplisit merupakan pelanggaran terhadap prinsip CIL Non-Intervensi, sesuai preseden ICJ (Nicaragua).
3. Pertanggungjawaban Atas Kekejaman:Negara ketiga yang terlibat harus menjaga jarak operasional yang cukup untuk menghindari standar Effective Control (ICJ), sehingga tindakan pelanggaran HHI oleh pemberontak tidak dapat diatribusikan langsung kepada negara pendukung. Namun, negara pendukung tetap wajib memenuhi kewajiban HHI Common Article 1 untuk ‘ensure respect’.

Berdasarkan analisis hukum dan praktik internasional, direkomendasikan bahwa negara ketiga yang prihatin terhadap konflik internal di negara lain harus memprioritaskan tindakan yang berada dalam kerangka hukum yang mapan dan berfokus pada pencegahan:

1. Penguatan Pilar II R2P:Daripada mengejar dukungan unilateral yang melanggar hukum, upaya harus difokuskan pada Pilar II R2P, yaitu membantu negara target membangun kapasitas untuk melindungi populasinya sendiri. Hal ini sejalan dengan komitmen KTT Dunia 2005 untuk membantu negara-negara yang mengalami stres sebelum konflik pecah.
2. Mendorong Reformasi Internasional:Negara Ketiga harus mendukung reformasi mekanisme pengambilan keputusan di tingkat internasional, khususnya DK PBB, untuk menciptakan sistem hukum internasional yang lebih adil dan inklusif.
3. Analisis Risiko yang Ketat:Setiap bentuk intervensi yang dipertimbangkan harus didahului dengan analisis risiko yang menyeluruh, dengan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak memperburuk konflik yang ada atau menciptakan penderitaan yang lebih besar bagi penduduk sipil. Mengingat kontroversi Libya, negara harus sangat berhati-hati agar intervensi yang sah tidak disalahgunakan untuk tujuan regime change.