Buku Cek (Checkbook Diplomacy): Alat Tawar-Menawar Geopolitik, Investasi Infrastruktur, dan Ketegangan Kedaulatan di Tatanan Global Baru

Definisi dan Evolusi Konsep Diplomasi Ekonomi (DE)

Diplomasi ekonomi (DE) adalah pendekatan diplomatik yang memanfaatkan spektrum penuh instrumen ekonomi suatu negara—mulai dari perdagangan, investasi, sanksi, hingga bantuan—untuk mencapai kepentingan nasionalnya di panggung global. Konsep ini bukanlah hal baru, tetapi telah mengalami pergeseran signifikan dari fokus tradisional pada promosi perdagangan dan investasi bilateral menjadi alat yang diinstrumentalisasi secara eksplisit untuk tujuan geopolitik. Dalam konteks kontemporer, penekanan berada pada penciptaan leverage dan perolehan pengaruh strategis.

Manifestasi paling menonjol dari instrumentalisasi ekonomi ini adalah fenomena yang dikenal sebagai Diplomasi Buku Cek (Checkbook Diplomacy atau CD). CD secara khusus menggambarkan kebijakan luar negeri yang secara terbuka menggunakan bantuan ekonomi, pinjaman berskala besar, dan investasi untuk mengamankan dukungan diplomatik, memenangkan pengaruh politik, atau mendapatkan konsesi strategis dari negara penerima. CD sering kali melibatkan transaksi keuangan yang sangat besar dan dirancang untuk menghasilkan kepatuhan politik, berbeda dengan bantuan pembangunan tradisional yang berorientasi pada filantropi atau pengentasan kemiskinan murni.

Kontekstualisasi Sejarah CD: Dari Pembayaran Parsial ke Proyeksi Kekuatan

Meskipun sering dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan baru, penggunaan CD memiliki preseden historis yang signifikan. Konsep ini pertama kali digunakan untuk menggambarkan keterlibatan internasional negara-negara seperti Jerman dan Jepang selama dan setelah Perang Teluk pada awal 1990-an. Kedua negara tersebut memiliki batasan konstitusional (Pasal 9 Konstitusi Jepang dan Pasal 87a Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman) yang menghalangi pengerahan pasukan militer untuk berpartisipasi dalam koalisi.

Dalam situasi ini, CD berfungsi sebagai Strategi Substitusi Kekuatan. Ketika proyeksi kekuatan militer (Hard Power) tidak dapat dilakukan atau berisiko politik tinggi, kedua negara tersebut menggunakan kekuatan finansial mereka yang besar untuk memberikan sejumlah besar pembiayaan bagi upaya perang. Ini menunjukkan bahwa modal ekonomi dapat diinstrumentalisasi sebagai alternatif yang lembut, namun efektif, untuk mencapai tujuan strategis dan memenuhi kewajiban aliansi tanpa menggunakan kekuatan militer.

Di Asia Timur, istilah CD secara historis digunakan untuk menggambarkan persaingan diplomatik yang intens antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Republik Tiongkok (Taiwan) untuk mendapatkan pengakuan diplomatik dari entitas di seluruh dunia, terutama di wilayah Pasifik. Negara yang menawarkan paket ekonomi paling menguntungkan sering kali memenangkan pengakuan dari negara-negara kecil, menunjukkan sifat transaksional inheren dari CD. Peristiwa ini meletakkan dasar bagi pemahaman bahwa CD adalah alat utama untuk memenangkan dukungan politik dan diplomatik melalui insentif finansial langsung.

Pilar-Pilar Utama Diplomasi Buku Cek sebagai Alat Geopolitik

Diplomasi Buku Cek beroperasi melalui tiga pilar instrumen ekonomi utama: bantuan luar negeri yang dikondisikan, investasi infrastruktur strategis, dan perjanjian perdagangan yang dirancang untuk mendapatkan akses pasar dan konsesi kedaulatan.

Bantuan Luar Negeri (Foreign Aid) dan Pengejaran Kepentingan Strategis

Bantuan luar negeri tidak pernah steril dari kepentingan politik. Bukti menunjukkan bahwa preferensi pemberian bantuan luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geopolitik. Bantuan digunakan untuk menopang sekutu, mengamankan pengaruh regional, dan mendukung posisi strategis di forum-forum internasional.

Secara historis, Amerika Serikat (AS) telah secara eksplisit menggunakan bantuan sebagai alat geopolitik. Marshall Plan, misalnya, bukan sekadar program pemulihan ekonomi Eropa pasca-perang, tetapi merupakan langkah geopolitik penting yang bertujuan untuk membendung penyebaran komunisme. Studi menunjukkan adanya pergeseran preferensi bantuan luar negeri AS dari fokus anti-komunisme selama Perang Dingin menjadi upaya kontraterorisme setelah tahun 2001. Perubahan ini memperjelas bahwa bantuan berfungsi sebagai instrumen fleksibel yang beradaptasi dengan prioritas keamanan nasional yang mendesak.

Dalam konteks modern, Tiongkok menerapkan model bantuan transaksional yang kuat. Tiongkok telah mengumumkan komitmen pinjaman kepada negara-negara Amerika Selatan dan Karibia yang melebihi gabungan pinjaman dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Inter-Amerika, dan Bank Ekspor-Impor AS. Di Afrika, miliaran dolar dalam bentuk bantuan dan kredit diarahkan untuk mengembangkan aliran energi dan sumber daya, yang secara eksplisit juga dimaksudkan untuk mendukung posisi Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Contoh paling gamblang dari transaksi politik langsung adalah pemberian miliaran dolar “bantuan tanpa syarat” kepada Phnom Penh. Bantuan ini diberikan sebagai imbalan atas deportasi pencari suaka Uighur kembali ke Tiongkok. Tindakan ini menunjukkan bahwa bantuan digunakan secara murni untuk mencapai tujuan politik inti (keamanan domestik dan penekanan minoritas Tiongkok) dengan menempatkan kepentingan tersebut di atas norma-norma internasional mengenai hak asasi manusia atau hak suaka.

Investasi Infrastruktur: Proyeksi Kekuatan Melalui Konektivitas Global

Investasi infrastruktur telah menjadi mesin utama Diplomasi Buku Cek Abad ke-21. Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative, BRI) Tiongkok adalah kerangka sentral kebijakan luar negeri Tiongkok, yang bertujuan mempromosikan konektivitas perdagangan dan peran kepemimpinan Tiongkok dalam urusan global.

Tujuan BRI melampaui kepentingan ekonomi murni. Proyek ini mengatasi “kesenjangan infrastruktur” global, memperluas pasar baru untuk perusahaan Tiongkok, menyalurkan kelebihan kapasitas industri ke luar negeri, meningkatkan akses Tiongkok ke sumber daya, dan memperkuat ikatan dengan negara-negara mitra. Dengan mencakup hampir 75% populasi dunia dan lebih dari setengah PDB global, BRI menunjukkan ambisi geopolitik yang tak tertandingi dalam sejarah modern.

Diplomasi Infrastruktur sebagai Leverage Logistik. Pengendalian atas aset fisik strategis di luar negeri memberikan kekuatan diplomatik dan militer yang signifikan. Tiongkok telah menginvestasikan miliaran dolar dalam pembiayaan negara untuk proyek-proyek pekerjaan umum utama di negara-negara Eropa seperti Yunani dan Italia, termasuk akuisisi kepemilikan saham mayoritas di Pelabuhan Piraeus, Yunani. Penguasaan aset-aset logistik utama ini memungkinkan Tiongkok memperkuat rantai pasokannya dan mendapatkan pijakan strategis di jantung Eropa. Penguasaan atas infrastruktur kunci, seperti pelabuhan dan jalur kereta api, dapat diterjemahkan menjadi leverage tidak hanya ekonomi tetapi juga strategis, memungkinkan mobilitas barang dan, berpotensi, aset militer, yang secara mendasar dapat mengubah peta geopolitik Eurasia dan Afrika.

Perjanjian Perdagangan dan Akses Pasar Strategis

Perjanjian perdagangan internasional, seperti Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA), berfungsi sebagai alat tawar-menawar diplomatik yang kuat untuk mengamankan akses pasar dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Negara-negara seperti Indonesia menggunakan implementasi FTA untuk memperluas akses pasar ekspor dan menekan biaya impor.

Namun, arena tawar-menawar yang paling bernuansa terletak pada penggunaan hambatan non-tarif (NTB) dan persyaratan kedaulatan dalam negosiasi investasi. Diplomasi cerdas menuntut negara untuk menggunakan NTB sebagai alat tawar-menawar, bukan sekadar proteksi. Misalnya, negosiator dapat menawarkan deregulasi NTB non-esensial sebagai konsesi kepada mitra dagang, tetapi menuntut imbalan berupa akses pasar yang lebih besar untuk ekspor strategis (misalnya, tekstil atau udang putih).

Kedaulatan dalam Negosiasi (Smart Deregulation). Dalam investasi infrastruktur digital, relaksasi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor pusat data, misalnya, dapat menarik investasi raksasa teknologi seperti Google dan Microsoft, mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, tanpa pengendalian yang ketat, hal ini adalah “pedang bermata dua” yang berisiko menghilangkan kedaulatan atas data nasional. Pendekatan yang efektif harus bertingkat, yaitu relaksasi persyaratan investasi harus diimbangi dengan klausul wajib transfer teknologi, pelatihan tenaga lokal, dan lokalisasi data di server domestik. Ini menunjukkan bahwa pertarungan dalam Diplomasi Ekonomi modern adalah untuk mengendalikan nilai tambah dan data, di samping modal investasi.

Studi Kasus Krusial: Tiongkok dan Anatomi Debt-Trap Diplomacy

Tiongkok adalah praktisi Diplomasi Buku Cek paling menonjol saat ini. Dengan cadangan devisa yang mencapai $3,2 triliun, Beijing telah membuka “buku ceknya” lebar-lebar untuk membina negara-negara di seluruh dunia dan memajukan agenda strategisnya.

Strategi Geopolitik Tiongkok dan Penggunaan Cadangan Devisa

Strategi geopolitik Tiongkok menggunakan insentif ekonomi untuk mencapai beberapa tujuan inti:

1. Mempertahankan Rezim Sekutu: Tiongkok secara konsisten menopang rezim strategis seperti Korea Utara dengan pasokan makanan, senjata, dan energi.
2. Mengendalikan Oposisi dan Klaim Wilayah: Tiongkok menggunakan “tongkat ekonomi” untuk menekan negara-negara yang menentang klaim teritorialnya, khususnya di Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok juga menargetkan negara-negara yang menantang posisinya di Tibet atau berpihak pada Taipei. Tiongkok bahkan menjanjikan peluang bisnis kepada para pemimpin Eropa Timur dengan harapan mereka akan melemahkan dukungan Uni Eropa terhadap keputusan arbitrase internasional yang menentang klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
3. Proyeksi Pengaruh Global: Tiongkok mempromosikan inisiatif ekonomi global paralel, seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), untuk menyaingi Bank Dunia yang berbasis di Washington.

Teori dan Praktik Debt-Trap Diplomacy (DTD)

Strategi paling kontroversial dalam Diplomasi Buku Cek Tiongkok adalah Debt-Trap Diplomacy (DTD), atau Diplomasi Jebakan Utang. DTD dipandang sebagai strategi ekspansi kapital Tiongkok di era Xi Jinping, di mana Tiongkok memperbanyak investasi, pinjaman, dan aktivitas perdagangan. Inti dari DTD adalah penyediaan pinjaman besar untuk proyek infrastruktur di negara berkembang yang, menurut pandangan kritikus, tidak layak secara finansial atau memiliki risiko utang yang tinggi. Negara penerima yang gagal membayar utang ini pada akhirnya terpaksa menyerahkan aset strategis atau memberikan konsesi politik yang signifikan kepada Tiongkok.

Kasus Kritis Hambantota, Sri Lanka: Kasus Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka seringkali dikutip sebagai contoh utama DTD. Setelah Sri Lanka gagal membayar pinjaman besar yang terkait dengan proyek BRI, pemerintahnya terpaksa menyewakan pelabuhan tersebut kepada perusahaan milik Tiongkok selama 99 tahun. Peristiwa ini mengilustrasikan bagaimana kegagalan pembayaran ekonomi dapat diterjemahkan menjadi keuntungan strategis, dengan adanya spekulasi bahwa aset sipil tersebut dapat dimanfaatkan Tiongkok untuk kepentingan militer.¹¹ Ini menunjukkan bahwa pinjaman infrastruktur dapat mengubah keseimbangan kekuatan maritim, terutama di Samudra Hindia. Kasus lain yang dicatat dalam literatur adalah dugaan jebakan utang di negara-negara Afrika seperti Zimbabwe dan Nigeria.

Kritik dan Kontradiksi DTD

Meskipun Tiongkok menampilkan BRI sebagai inisiatif yang digerakkan oleh pembangunan, strategi ini tidak luput dari kritik, bahkan dari negara-negara penerima. Laporan menunjukkan bahwa, di tengah kedermawanan Tiongkok, klaim teritorialnya yang luas di Laut Tiongkok Selatan justru meningkatkan kecurigaan dan ketakutan negara-negara tetangga yang lebih kecil.

Di Afrika, meskipun banyak negara menyambut baik Diplomasi Buku Cek Tiongkok, sentimen kebencian terus tumbuh. Kebencian ini dipicu oleh konstruksi yang buruk, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proyek, dan praktik-praktik predator dalam hubungan bisnis.⁴ Selain itu, janji-janji investasi yang menarik perhatian media seringkali terbukti tidak membuahkan hasil yang dijanjikan, menimbulkan risiko reputasi yang signifikan bagi Tiongkok.

Persaingan Strategis Global: Inisiatif Tandingan Barat

Kebangkitan Diplomasi Buku Cek Tiongkok melalui BRI telah memicu reaksi geopolitik yang signifikan dari negara-negara maju, yang berupaya menawarkan alternatif investasi yang didorong oleh standar dan nilai-nilai tertentu.

Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) G7

Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) diluncurkan oleh negara-negara G7 dengan tujuan memobilisasi $600 miliar dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas di negara-negara berkembang. Motivasi sekunder dari inisiatif ini sangat jelas: mendapatkan kembali pengaruh yang telah diserahkan kepada Tiongkok selama satu dekade investasi BRI.

Strategi PGII dibedakan bukan hanya dari kuantitas pendanaan yang dijanjikan, tetapi juga dari penekanan pada kualitas investasi. Para pemimpin G7 berulang kali menyatakan bahwa PGII bertujuan mendukung “infrastruktur berkualitas”—yaitu, proyek yang layak secara ekonomi, transparan, dan memiliki risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang rendah.

Perlombaan Standardisasi Global. Inisiatif ini merupakan upaya nyata untuk menetapkan standar infrastruktur global. Dengan menekankan transparansi, PGII secara implisit memposisikan dirinya kontras dengan proyek-proyek BRI masa lalu, yang sering dikritik karena bahaya lingkungan, pelanggaran tenaga kerja, skandal korupsi, dan beban utang yang tidak berkelanjutan di negara penerima. Strategi G7 adalah bertaruh bahwa investasi berbasis nilai ini akan lebih menarik bagi pemerintah negara tuan rumah. Selain itu, PGII harus berhasil menarik investor sektor swasta, yang tertarik pada proyek dengan risiko ESG rendah, karena pemerintah G7 tidak dapat bersaing langsung dengan belanja publik skala besar Tiongkok.

Global Gateway (GG) Uni Eropa

Uni Eropa (UE) meluncurkan Global Gateway (GG) pada tahun 2021, bertujuan memobilisasi hingga €300 miliar melalui pendekatan Team Europe (menggabungkan UE, negara anggota, dan lembaga keuangan mereka). Fokus utama GG adalah investasi cerdas dalam infrastruktur berkualitas tinggi di sektor digital, iklim/energi, transportasi, kesehatan, dan pendidikan.

Seperti PGII, GG juga secara eksplisit sejalan dengan nilai-nilai UE, seperti aturan hukum dan hak asasi manusia, serta standar sosial dan lingkungan tertinggi. Inisiatif ini merupakan kontribusi UE untuk menutup kesenjangan investasi global dan sejalan dengan komitmen G7 untuk infrastruktur yang transparan dan didorong oleh nilai.

GG menandai kerangka geostrategis baru bagi kebijakan pembangunan UE. Namun, pergeseran fokus kebijakan pembangunan UE untuk melayani kepentingan strategis yang lebih luas menimbulkan kekhawatiran. Kritikus mencatat bahwa instrumentalitas baru bantuan ini dapat melemahkan komitmen UE terhadap prinsip-prinsip pembangunan inti, seperti fokus pada pengentasan kemiskinan dan kepemilikan oleh negara mitra, karena bantuan mungkin akan digunakan untuk mengkatalisis investasi komersial.

Tabel Komparatif Model Diplomasi Ekonomi Global

Persaingan antara model Diplomasi Buku Cek Tiongkok dan inisiatif tandingan Barat (PGII dan GG) bukan hanya tentang transfer modal, tetapi juga tentang penetapan arsitektur tata kelola global dan ideologi pembangunan.

Perbandingan Strategi Diplomasi Ekonomi Utama

Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa negara-negara penerima kini dihadapkan pada pilihan strategis antara dua model investasi yang secara filosofis berbeda: kecepatan dan efisiensi model Tiongkok dengan risiko kedaulatan yang tinggi, atau standar tata kelola yang tinggi dari model Barat dengan potensi birokrasi dan persyaratan politik.

Implikasi Strategis bagi Negara Penerima: Kedaulatan dan Ketahanan Ekonomi

Negara-negara penerima, terutama di Asia Tenggara, berada di pusat kontes Diplomasi Buku Cek ini. Mereka harus mengelola hubungan ekonomi secara bijak untuk memanfaatkan peluang sambil memitigasi risiko kedaulatan.

Tantangan Sentralitas dan Solidaritas ASEAN

Rivalitas intens antara AS dan Tiongkok menciptakan tantangan geopolitik yang signifikan bagi ASEAN, sekaligus menawarkan peluang besar untuk investasi. ASEAN berjuang keras untuk mempertahankan peran sentralnya (centrality) dalam arsitektur regional. Mekanisme multilateral seperti ASEAN Regional Forum (ARF), East Asia Summit (EAS), dan ASEAN Defense Ministers’ Meeting Plus (ADMM-Plus) menjadi platform penting untuk menjaga relevansi dan peran penyeimbang ASEAN.

Namun, sentralitas ASEAN sering diuji oleh perbedaan kepentingan di antara negara anggota. Taktik Diplomasi Buku Cek yang menargetkan negara-negara anggota secara bilateral berpotensi memperparah fragmentasi internal blok tersebut. Misalnya, tekanan ekonomi yang terkait dengan isu Laut Tiongkok Selatan dapat mengancam solidaritas yang diperlukan untuk bertindak sebagai penyeimbang kekuatan global. Resiliensi ASEAN bergantung pada kemampuan strategisnya untuk memitigasi dampak persaingan kekuatan besar dan mempertahankan keseimbangan regional.

Strategi Adaptif Indonesia dalam Menghadapi Tekanan Global

Sebagai negara terbesar di kawasan, Indonesia harus menerapkan diplomasi ekonomi yang proaktif dan cerdas. Indonesia sendiri terlibat dalam proyek-proyek BRI, termasuk pembangunan pusat data dan proyek energi dari limbah ke energi. Namun, studi menunjukkan bahwa keterlibatan ini menghadapi kendala kesiapan domestik, seperti kurangnya sosialisasi, kapasitas perencanaan, dan ketersediaan pekerja terampil serta modal lokal.

Dalam menghadapi ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, analisis menunjukkan bahwa Indonesia harus menerapkan diversifikasi pasar yang agresif, misalnya membuka pasar di Afrika dan Asia Selatan. Selain itu, Indonesia perlu melakukan negosiasi bilateral yang proaktif dengan AS untuk mendapatkan pengecualian tarif dan memperkuat kerja sama ekonomi. Dengan meningkatnya ekspor non-tradisional seperti produk elektronik dan otomotif Indonesia ke pasar AS , terdapat potensi untuk menggantikan produk Tiongkok, tetapi hal ini hanya dapat dicapai melalui percepatan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Biaya Geopolitik Diplomasi Buku Cek. Diplomasi ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan keamanan. Ketegangan antara AS dan Tiongkok telah meningkatkan aktivitas militer di Laut Tiongkok Selatan, yang secara langsung memaksa Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah Natuna. Data menunjukkan bahwa anggaran penguatan pertahanan maritim Indonesia telah meningkat untuk mendukung modernisasi radar dan kapal patroli. Hal ini memperjelas bahwa peningkatan diplomasi ekonomi dan investasi yang tidak terkontrol di kawasan secara langsung menciptakan biaya keamanan yang harus ditanggung oleh negara-negara seperti Indonesia, di mana keuntungan ekonomi harus diimbangi dengan pertimbangan pertahanan strategis.

Penguatan Kedaulatan Melalui Kendali Domestik

Inti dari strategi pertahanan terhadap risiko Diplomasi Buku Cek adalah penguatan kedaulatan ekonomi domestik. Pemerintah Indonesia dituntut untuk memastikan kedaulatan sumber daya nasional dan nasib buruh tidak terkikis oleh arus liberalisasi tanpa kontrol.

Dalam konteks negosiasi investasi, Satgas Deregulasi Indonesia, misalnya, harus berfungsi sebagai “benteng, bukan sekadar jembatan”. Setiap perjanjian investasi di sektor strategis wajib menyertakan klausul yang menuntut transfer teknologi, pelatihan tenaga lokal, dan inkubasi startup lokal yang didukung APBN. Kebijakan ini penting untuk membangun kekuatan dan inovasi dalam negeri, memastikan bahwa investasi asing berfungsi sebagai katalisator untuk peningkatan kapasitas nasional, bukan sarana untuk mengambil alih kendali atas sektor-sektor kritis.

Kesimpulan

Diplomasi Buku Cek telah berevolusi dari praktik transaksional yang terisolasi—digunakan untuk memenangkan pengakuan diplomatik atau sebagai substitusi pendanaan perang—menjadi kerangka strategis yang komprehensif (seperti BRI dan PGII) yang dirancang untuk membentuk arsitektur tata kelola global dan geopolitik di abad ke-21.

Inti dari Diplomasi Buku Cek modern adalah persaingan ideologis yang mendalam antara dua model:

1. Model Tiongkok: Digerakkan oleh kecepatan, non-interferensi, dan minimnya kondisionalitas sosial-politik, yang seringkali berujung pada risiko utang tinggi dan konsesi aset strategis.
2. Model Barat: Didorong oleh standar, transparansi, dan nilai-nilai ESG, yang bertujuan untuk membangun soft power dan mengimbangi pengaruh Tiongkok, meskipun seringkali lebih lambat dan lebih rumit secara birokrasi.

Negara-negara penerima dihadapkan pada kontes strategis yang memaksa mereka untuk mengambil keputusan yang tidak hanya mempengaruhi perekonomian mereka, tetapi juga kedaulatan nasional dan keseimbangan geopolitik regional.

Untuk mengelola peluang investasi dari Diplomasi Buku Cek sambil memitigasi risiko geopolitik dan kedaulatan, direkomendasikan strategi kebijakan berikut:

1. Penguatan Kerangka Transparansi Utang dan Tata Kelola: Negara-negara penerima harus menerapkan standar tata kelola internasional yang tinggi (mirip dengan kriteria G7 PGII) untuk semua pinjaman infrastruktur. Hal ini harus mencakup kewajiban klausul transparansi penuh, audit independen yang ketat, dan penilaian risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) di awal proyek untuk mencegah terjadinya jebakan utang (debt trap) di masa depan.
2. Diversifikasi Sumber Pembiayaan dan Mitra Strategis: Untuk mencegah ketergantungan tunggal pada satu kekuatan global—dan dengan demikian meningkatkan daya tawar kolektif—negara-negara berkembang harus secara aktif mencari dan menerima investasi dari berbagai sumber, termasuk BRI, PGII, Global Gateway, lembaga pembangunan multilateral, dan investasi bilateral dari negara-negara netral.
3. Memperkuat Kedaulatan Digital dan Fisik: Setiap perjanjian investasi infrastruktur di sektor strategis harus mencakup klausul wajib mengenai penguasaan teknologi. Ini termasuk persyaratan lokalisasi data, transfer teknologi yang substansial, dan mandat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk memastikan bahwa modal asing bertindak sebagai katalisator, bukan substitusi, bagi pembangunan kapasitas dan inovasi nasional.
4. Akselerasi Reformasi Struktural Domestik: Peningkatan daya saing ekonomi adalah pertahanan terbaik melawan tekanan Diplomasi Buku Cek. Indonesia, misalnya, harus mempercepat reformasi struktural untuk meningkatkan kemudahan berbisnis dan menyederhanakan regulasi (seperti digitalisasi melalui Indonesia National Single Window/INSW) guna menarik Investasi Asing Langsung (FDI) berkualitas dan bersaing secara efektif dengan negara-negara tetangga yang menawarkan kemudahan bisnis yang lebih baik.
5. Memperkuat Solidaritas Blok Regional: Blok regional seperti ASEAN harus secara intensif memperkuat dialog internal dan menyelaraskan prioritas, terutama yang berkaitan dengan keamanan maritim dan kebijakan perdagangan. Solidaritas regional adalah kunci untuk menghindari taktik Diplomasi Buku Cek yang bertujuan memfragmentasi blok, yang pada akhirnya akan melemahkan posisi negosiasi kolektif mereka dalam kontes geopolitik global.