Geopolitik, Ancaman, dan Prioritas Keamanan Nasional atas Kabel Fiber Optik Bawah Laut

Kabel Bawah Laut sebagai Urgensi Keamanan Nasional Abad ke-21

Infrastruktur komunikasi kabel bawah laut (Submarine Fiber Optic Cables) telah bertransformasi dari sekadar sarana komersial menjadi tulang punggung yang tak tergantikan bagi peradaban digital global. Analisis data menunjukkan bahwa ketergantungan dunia, termasuk Indonesia, terhadap jaringan ini bersifat absolut: lebih dari 99% lalu lintas data internet antarbenua ditransmisikan melalui jaringan kabel serat optik bawah laut. Jaringan yang membentang hampir 1,4 juta kilometer di seluruh dunia ini, terdiri dari total 574 kabel aktif atau dalam tahap perencanaan, menggarisbawahi permintaan konektivitas yang konstan secara global.

Tingkat ketergantungan yang masif ini menempatkan kabel bawah laut dalam kategori aset infrastruktur kritis tingkat tertinggi (Tier 1 Critical Infrastructure). Ketergantungan absolut ini memunculkan konsekuensi strategis yang serius, mengubah risiko yang sifatnya lokal menjadi risiko sistemik global. Berdasarkan kausalitas, jika 99% data global mengalir melalui jaringan ini, maka kegagalan kabel tunggal yang melewati titik cekik (chokepoint) tertentu memiliki potensi untuk melumpuhkan perekonomian seluruh benua atau bahkan memicu kekacauan finansial global. Hal ini berarti bahwa ancaman yang tampaknya memiliki kompleksitas teknologi rendah, seperti pemotongan kabel di perairan dangkal , dapat menimbulkan dampak strategis yang sangat besar dan tidak proporsional terhadap kemampuan operasional aktor yang melancarkan serangan. Oleh karena itu, prioritas keamanan nasional harus bergeser dari sekadar perlindungan perbatasan kedaulatan menjadi perlindungan terhadap integritas dan ketahanan sistem global yang melintas di dalamnya.

Definisi Kabel Bawah Laut sebagai Infrastruktur Kritis (Global Nervous System)

Kabel bawah laut tidak lagi hanya dipandang sebagai alat komersial yang memfasilitasi perdagangan, tetapi telah diakui secara universal sebagai aset strategis bagi keamanan nasional suatu negara. Negara-negara dapat memanfaatkan infrastruktur ini untuk komunikasi militer yang aman, pemantauan perbatasan maritim, dan strategi pertahanan nasional. Keunggulan utama serat optik, khususnya dalam aplikasi militer, terletak pada ketahanannya terhadap gangguan elektromagnetik, sebuah faktor penting untuk memastikan keunggulan strategis dan komunikasi yang tidak terputus dalam situasi tempur.

Bagi Indonesia, yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, peran strategis ini terefleksi dalam keterlibatannya dalam beberapa sistem kabel vital. Ini termasuk sistem seperti SEA-ME-WE (South East Asia – Middle East – Western Europe), APG (Asia Pacific Gateway), IGG (Indigo Global Gateway), dan sistem SEA-US-IGG (South-East Asia – United States – Indonesia Global Gateway) yang menghubungkan Asia Tenggara secara langsung dengan Amerika Serikat. Jaringan ini berfungsi sebagai “saraf global” yang menghubungkan pusat-pusat data utama di seluruh dunia.

Tujuan Laporan dan Kerangka Analisis

Laporan strategis ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan mendalam mengenai dinamika geopolitik yang melingkupi kabel bawah laut, menganalisis spektrum ancaman yang meliputi sabotase fisik dan spionase intelijen tingkat tinggi, serta mengidentifikasi strategi ketahanan dan kerangka hukum yang diperlukan untuk memperkuat keamanan nasional di era digital. Analisis ini dibangun di atas pilar ekonomi, geopolitik, ancaman asimetris, dan kerangka hukum internasional untuk menyediakan pemahaman yang komprehensif bagi para pengambil keputusan.

Pilar Kritis: Analisis Ketergantungan dan Dampak Multisektor

Ekonomi Digital dan Finansial Global: Latensi Rendah dan Stabilitas Pasar

Kabel bawah laut berfungsi sebagai pembuluh darah bagi sistem keuangan global. Industri keuangan, yang semakin bergantung pada perdagangan algoritmik berfrekuensi tinggi dan investasi lintas negara, menuntut keamanan dan keandalan jaringan secara mutlak. Keterlambatan sekecil apa pun dalam pengiriman data (latency) dapat menghasilkan kerugian finansial yang signifikan, menjadikan kecepatan dan keandalan transmisi data sebagai prioritas utama bagi lembaga keuangan dan regulator.

Gangguan terhadap jaringan ini memiliki dampak ekonomi yang terukur. Gangguan konektivitas dapat memengaruhi lebih dari 85% konektivitas di negara yang terdampak. Analisis menunjukkan bahwa gangguan semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian antara 2% hingga 20% dari total pendapatan yang dihasilkan oleh layanan yang bergantung pada kabel, di samping kerusakan reputasi merek dan penghentian layanan.

Ketergantungan ini melahirkan apa yang disebut sebagai Geopolitik Latensi. Investasi besar-besaran oleh raksasa teknologi global dalam pembangunan infrastruktur kabel  didorong oleh kebutuhan mendesak akan latensi rendah untuk mendukung pertumbuhan eksponensial layanan cloud computing dan kecerdasan buatan (AI). Hal ini menciptakan dinamika baru di mana kontrol atas rute data tercepat (latensi rendah) menjadi keunggulan kompetitif, yang secara inheren bersifat strategis. Negara atau entitas yang mengontrol stasiun pendaratan (landing station) yang menyediakan latensi terendah secara tidak langsung memperoleh pengaruh signifikan atas kecepatan transfer data dan, pada akhirnya, arus modal global.

Militer dan Pertahanan: Kapabilitas Komunikasi Strategis

Kabel serat optik memainkan peran kunci dalam kapabilitas militer modern. Infrastruktur ini menyediakan komunikasi yang cepat, andal, dan, yang paling penting, tahan terhadap gangguan elektromagnetik, yang vital dalam situasi tempur. Selain komunikasi taktis, kabel bawah laut juga merupakan aset strategis bagi negara untuk melakukan pemantauan perbatasan dan pertahanan nasional secara luas.

Infrastruktur Masa Depan: IoT, 5G, dan Ekosistem Cloud Computing

Pertumbuhan layanan cloud computing merupakan katalisator utama di balik pengembangan kabel bawah laut saat ini. Infrastruktur ini menjadi prasyarat untuk pengembangan teknologi masa depan, termasuk implementasi jaringan 5G, Internet of Things (IoT), dan ekosistem cloud computing yang menuntut konektivitas stabil dan berkecepatan tinggi.

Perkembangan ini menimbulkan dilema strategis mengenai Ketergantungan Raksasa Teknologi. Perusahaan teknologi swasta besar seperti Meta dan Google telah menjadi investor dan pengembang utama dalam proyek kabel bawah laut. Keterlibatan signifikan ini mengaburkan batas antara infrastruktur komersial dan infrastruktur strategis, sebab data yang mereka bawa—dari data pribadi hingga kekayaan intelektual dan intelijen militer sensitif—memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Kekhawatiran ini telah memaksa pemerintah, seperti Amerika Serikat, untuk secara proaktif memperingatkan perusahaan swasta mereka tentang risiko keamanan nasional yang terkait dengan kapal-kapal perbaikan yang mungkin berafiliasi dengan negara pesaing. Fenomena ini menuntut adanya kolaborasi keamanan siber-militer yang lebih erat, karena sebagian besar data publik kini berada di bawah kendali operasional sektor swasta.

Geopolitik Bawah Laut: Kontrol, Rivalitas, dan Fragmentasi Digital

Kebangkitan Konflik di Dasar Laut: Kabel sebagai Medan Konflik Baru

Jaringan kabel bawah laut yang luas dan saling terhubung merupakan keajaiban teknik modern , namun tingkat interkonektivitas ini secara inheren memaparkan infrastruktur terhadap berbagai risiko, termasuk konflik geopolitik, spionase, dan penghancuran yang disengaja. Seiring dengan meningkatnya ketegangan global, dasar laut telah muncul sebagai medan konflik baru di mana kontrol atas aliran data menjadi kekuatan utama abad ke-21.

Persaingan Kekuatan Besar (AS vs. Tiongkok): Perang Ekosistem Digital

Kabel bawah laut saat ini berada dalam bayang-bayang rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua raksasa ini bersaing memperebutkan kendali atas infrastruktur data global, terutama di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.

Analisis intelijen telah mengungkap dimensi spionase dalam persaingan ini. Tiongkok dilaporkan terlibat dalam kegiatan spionase ekstensif terhadap AS dan Barat, menggunakan kabel bawah laut sebagai vektor. Pejabat AS secara terbuka menyatakan kekhawatiran bahwa Beijing dapat mengganggu atau menyadap kabel komunikasi—yang menangani sekitar 95% lalu lintas daring global—untuk mengekstrak informasi sensitif, mulai dari kekayaan intelektual hingga intelijen militer.

Konsekuensi dari rivalitas ini, jika tidak dikelola, berpotensi mengarah pada pembentukan Tirai Besi Digital. Apabila ketegangan geopolitik terus memuncak dan tidak ada langkah penyeimbangan, dunia mungkin akan terfragmentasi menjadi dua ekosistem internet yang berbeda: satu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan satu lagi oleh Tiongkok. Dorongan pemerintah AS dan sekutunya untuk membangun rute kabel yang secara eksplisit menghindari perairan teritorial Tiongkok  adalah manifestasi nyata dari upaya untuk mendefinisikan dan memperkuat batas-batas ekosistem digital yang dianggap “aman” secara geopolitik.

Posisi Strategis Indonesia dan ASEAN: Pilihan Netralitas dan Tindakan Penyeimbangan

Indonesia dan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berada pada posisi geografis yang unik dalam persaingan ini. Para analis menyarankan bahwa mengambil pilihan “tidak memihak” (neutrality) merupakan tindakan cerdas yang memungkinkan ASEAN menyambut investasi teknologi dari Tiongkok maupun A.S. tanpa sepenuhnya terikat pada salah satu pihak.

Untuk memperkuat netralitas dan ketahanan, Indonesia telah mengambil langkah penting dalam diversifikasi rute. Sistem kabel SEA-US-IGG, misalnya, merupakan kabel serat optik sepanjang 15.000 km yang menghubungkan Asia Tenggara langsung dengan Amerika Serikat. Jalur ini menawarkan jaringan internasional yang lebih andal dan tangguh karena secara strategis menghindari wilayah-wilayah rawan gempa dan kemacetan data yang menjadi kerentanan rute trans-Pasifik lainnya. Selanjutnya, ujung kabel di Singapura terhubung dengan sistem lain seperti SEA-ME-WE 5 dan AAE-1, yang menjamin konektivitas beragam dan kuat antara Asia Tenggara dan Eropa.

Pembangunan rute baru seperti SEA-US-IGG melampaui upaya komersial untuk redundansi (cadangan) semata; hal ini merupakan manuver geopolitik yang disengaja untuk meningkatkan Kedaulatan Rute dan Digital Resilience (Ketahanan Digital) nasional. Dengan mengendalikan rute yang tidak hanya cepat tetapi juga lebih tangguh secara fisik dan bebas dari kemacetan geopolitik, Indonesia meningkatkan daya tawar regional dan memposisikan diri sebagai hub netral, mengurangi ketergantungan pada rute yang dilalui perairan yang secara geopolitik lebih tegang, seperti Laut Cina Selatan.

Rute Kritis dan Titik Cekik (Chokepoints)

Meningkatnya ketegangan di wilayah-wilayah maritim strategis, terutama Laut Cina Selatan dan Laut Merah, telah mengungkap kerentanan yang inheren terkait dengan ketergantungan pada rute konvensional. Kasus terbaru yang menjadi perhatian global adalah ancaman dari milisi Houthi di Yaman, yang telah secara eksplisit menargetkan kabel bawah laut internasional di Laut Merah. Meskipun sebelumnya milisi tersebut dianggap tidak memiliki teknologi untuk menyebabkan kerusakan, beberapa titik kabel di Laut Merah berada pada kedalaman yang dangkal, hanya sekitar 100 meter, yang berarti bahwa sabotase dapat dilakukan tanpa memerlukan kapal selam atau teknologi militer yang canggih.

Ancaman Asimetris: Sabotase Fisik dan Operasi Spionase

Sabotase Fisik: Kerentanan dan Bukti Historis

Kabel bawah laut sangat rentan terhadap kerusakan fisik, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penyebab kerusakan yang paling umum termasuk jangkar kapal yang jatuh tidak sengaja, aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat berat, serta bencana alam seperti gempa bumi dan aktivitas tektonik.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah Ancaman Aktor Negara dan Non-Negara. Secara historis, insiden sabotase telah didokumentasikan. Pada tahun 2013, tiga kabel ditemukan terpotong di Mesir, dan Penjaga Pantai Mesir menangkap penyelam yang dicurigai terlibat. Selain itu, teroris juga pernah memotong kabel bawah laut di dekat Cagayan de Oro di Filipina pada tahun 2010. Ancaman terbaru dari milisi Houthi di Laut Merah menunjukkan bahwa kerentanan kabel di perairan dangkal  telah memicu Aksesibilitas Sabotase.

Fakta bahwa sabotase dapat dilakukan pada kedalaman dangkal tanpa memerlukan teknologi kapal selam canggih  menunjukkan bahwa ancaman fisik ini kini telah didemokratisasi. Jika sebelumnya sabotase kabel sebagian besar merupakan domain eksklusif operasi intelijen negara, kini ia dapat dilakukan oleh aktor non-negara atau kelompok teroris dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas. Hal ini menuntut peningkatan signifikan dan mendesak dalam kemampuan patroli, pengawasan, dan perlindungan maritim di seluruh titik cekik vital yang berada di perairan dangkal.

Tabel Kipe Ancaman dan Vektor Operasi

Spionase dan Penyadapan Intelijen Tingkat Tinggi

Spionase digital melalui kabel bawah laut merupakan ancaman keamanan yang terbukti dan lebih sulit dideteksi. Kebocoran Edward Snowden pada tahun 2013 mengungkap program pengawasan global ekstensif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya (seperti komunitas intelijen Five Eyes).

Secara spesifik, Australia Signals Directorate (ASD) disebutkan dalam dokumen yang dibocorkan Snowden, telah melakukan penyadapan terhadap beberapa pejabat penting Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menunjukkan kerentanan informasi dan keamanan nasional Indonesia. Laporan ini memicu respon keras dari pemerintah Indonesia, termasuk penarikan duta besar dan pemutusan perjanjian bilateral di sektor keamanan dan informasi, yang menunjukkan bagaimana ancaman penyadapan secara langsung memengaruhi kedaulatan nasional.

Kekhawatiran terhadap spionase terus meningkat seiring dengan pembangunan rute baru. Rencana pembangunan jalur fiber yang menghubungkan Australia dan Singapura, yang mau tidak mau harus melewati wilayah perairan Indonesia, meningkatkan risiko penyadapan oleh pihak luar.

Ancaman ini juga terkait dengan Kontrol Siklus Hidup Kabel. Kekhawatiran yang diungkapkan oleh pemerintahan Biden terhadap kapal-kapal Tiongkok yang didedikasikan untuk perbaikan kabel  mengindikasikan bahwa vektor spionase terjadi bukan hanya selama transmisi data, tetapi juga selama tahap instalasi dan pemeliharaan. Kapal perbaikan dapat digunakan secara tersembunyi untuk menanam peralatan penyadapan yang canggih, memetakan rute kabel secara rinci untuk operasi sabotase di masa depan, atau bahkan mengambil data dari kabel yang rusak. Oleh karena itu, sertifikasi dan pengawasan intelijen yang ketat terhadap kapal perbaikan yang beroperasi di wilayah perairan yurisdiksi nasional menjadi prioritas keamanan tertinggi.

Kerangka Hukum Internasional dan Yurisdiksi

Prinsip UNCLOS 1982: Hak Pemasangan, Perbaikan, dan Perlindungan

Hukum internasional mengakui peran krusial kabel bawah laut. Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 secara komprehensif mengatur hak dan kewajiban negara terkait pemasangan, perbaikan, dan perlindungan kabel bawah laut, baik di laut teritorial maupun di luar yurisdiksi nasional. UNCLOS 1982 juga memberikan hak kepada negara-negara untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di dasar laut, baik di bawah yurisdiksi nasional maupun di luar yurisdiksi.

Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hak dan kewajiban ini ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Negara Pantai, dalam melaksanakan hak berdaulatnya, juga memiliki hak untuk menegakkan hukum dan peraturan negaranya di wilayah yurisdiksinya, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Tantangan Implementasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Laut Teritorial

Meskipun UNCLOS menyediakan kerangka hukum, tantangan terbesar terletak pada implementasinya. Analisis menunjukkan bahwa terdapat celah dalam penegakan hukum akibat lemahnya mekanisme perlindungan kabel, potensi konflik yurisdiksi, dan minimnya kerja sama internasional. Di Indonesia, meskipun peraturan perundang-undangan nasional secara umum telah mengadopsi ketentuan UNCLOS, pengimplementasiannya masih belum berjalan efektif, terbukti dari banyaknya kasus kerusakan kabel akibat proses perlindungan yang kurang optimal.

Kesenjangan ini menciptakan Konflik Yurisdiksi sebagai Celah Keamanan. Celah penegakan hukum di ZEE dapat dieksploitasi oleh aktor-aktor negara untuk melakukan kegiatan spionase atau sabotase dengan dalih hak pelayaran bebas atau hak memasang kabel yang diatur UNCLOS. Walaupun kapal asing memiliki hak beroperasi di ZEE, kegiatan yang melanggar keamanan nasional, pertahanan, atau tata kelola lingkungan harusnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan hak berdaulat Negara Pantai. Oleh karena itu, kerangka hukum harus diperkuat untuk secara eksplisit dan efektif melindungi aset kabel.

Yurisdiksi dan Penegakan Hukum: Peran Bakamla dan Pushidrosal

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah penting dalam tata kelola nasional. Hal ini diwujudkan melalui penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut. Kebijakan ini bertujuan ganda: menjamin keamanan dan pertahanan nasional, serta memastikan pendapatan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Untuk mengelola dan mengawasi penyelenggaraan alur pipa dan kabel bawah laut, pemerintah telah membentuk Tim Nasional di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sebagai Ketua Tim Pengarah. Tim Pelaksana, yang dipimpin oleh Komandan Pusat Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Pushidrosal), melibatkan berbagai kementerian strategis, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kajian hukum internasional yang dilaksanakan oleh Bakamla dan Fakultas Hukum UGM turut mendukung upaya ini dengan memperkuat pemahaman hukum terkait pengaturan kabel di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Strategi Ketahanan Nasional (Resilience) dan Mitigasi Risiko

Peningkatan Redundansi Jaringan: Jalur Alternatif dan Kapasitas Beragam

Strategi pertahanan terbaik terhadap gangguan adalah redundancy (kapasitas cadangan) dan diversifikasi rute. Peningkatan ketahanan jaringan memerlukan diversifikasi geografis yang signifikan untuk menghindari wilayah rawan bencana seismik, lalu lintas kapal padat, dan ketegangan geopolitik.

Pembangunan sistem seperti SEA-US-IGG oleh Telin adalah contoh nyata strategi ini. Sistem ini tidak hanya menghindari wilayah rawan gempa di rute trans-Pasifik, tetapi juga menyediakan jalur yang lebih bebas dari kemacetan data, memastikan jaringan internasional yang lebih andal. Selain diversifikasi rute, peningkatan kapasitas tinggi (misalnya, kapasitas hingga 100 Tbps pada SEA-US-IGG ) juga sangat penting. Kapasitas yang besar memastikan bahwa jika satu kabel mengalami gangguan, jaringan yang tersisa masih memiliki kemampuan untuk menanggung beban lalu lintas data tanpa menyebabkan kelumpuhan sistemik.

Tata Kelola Nasional Indonesia yang Kuat

Implementasi kebijakan nasional harus menjadi prioritas. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 124 Tahun 2022 dan Permen KP Nomor 14 Tahun 2021 bertujuan untuk meletakkan hak-hak negara dalam menjamin kedaulatan dan pertahanan nasional, seraya mendorong iklim investasi yang sehat.

Pengawasan fisik dan pemetaan maritim yang akurat merupakan komponen esensial dari perlindungan kabel. Kegiatan Post Lay Inspection and Burial (PLIB) adalah aktivitas pengecekan kritis menggunakan Remotely Operated Vehicle (ROV) dan penyelam langsung untuk memastikan bahwa kabel telah tertanam dengan aman dan tidak terangkat kembali setelah penggelaran. Kemampuan hidrografi oleh Pushidrosal untuk menggambarkan alur pipa dan kabel bawah laut pada Peta Laut Indonesia merupakan langkah penting dalam memberikan informasi kepada pengguna laut terkait keselamatan pelayaran dan memudahkan pengawasan militer.

Tabel Peran Kunci Lembaga Nasional dalam Perlindungan Kabel Bawah Laut

Inovasi Keamanan Siber dan Enkripsi Data

Ancaman spionase tingkat tinggi memerlukan protokol keamanan yang lebih ketat di seluruh dunia. Seiring dengan kemajuan komputasi kuantum yang berpotensi memecahkan enkripsi tradisional di masa depan, kebutuhan untuk mengadopsi teknologi enkripsi yang tahan kuantum menjadi mendesak.

Pemanfaatan Quantum Key Distribution (QKD) menawarkan solusi transformasional terhadap ancaman penyadapan. QKD adalah metode komunikasi aman yang mengimplementasikan protokol kriptografi berdasarkan hukum mekanika kuantum. Keamanannya didasarkan pada prinsip pengukuran-gangguan (measurement-disturbance principle) dan teorema non-kloning kuantum. Prinsip ini menjamin bahwa setiap upaya penyadapan data oleh pihak ketiga akan secara inheren mengganggu keadaan kuantum sinyal, sehingga penyadapan akan langsung terdeteksi oleh pengirim dan penerima.

Secara teknis, QKD telah berhasil didemonstrasikan untuk distribusi kunci pada jarak yang jauh, termasuk hingga 833.8 km dan 380 km menggunakan serat optik telekomunikasi standar. Terlebih lagi, teknologi ini telah diuji untuk dimultipleks dengan transmisi data berkapasitas tinggi, mencapai lebih dari 30 Tbps, menggunakan O-band. Investasi strategis pada QKD bukan sekadar peningkatan keamanan, melainkan investasi dalam Kedaulatan Data di masa depan, melindungi komunikasi militer dan intelijen dari potensi penyadapan tingkat tinggi yang terungkap dari kasus-kasus sebelumnya.

Kesimpulan

Kabel fiber optik bawah laut adalah titik lemah tunggal terbesar dalam arsitektur digital modern, menjadikannya titik lemah dunia digital. Analisis menunjukkan bahwa kontrol, perlindungan, dan pengawasan terhadap kabel ini adalah prioritas keamanan nasional yang mendesak, terutama karena infrastruktur ini terjebak dalam pusaran rivalitas geopolitik antara kekuatan besar, yang berpotensi menyebabkan fragmentasi ekosistem internet global menjadi “Tirai Besi Digital.” Spektrum ancaman telah meluas, mencakup sabotase asimetris yang mudah dioperasikan oleh aktor non-negara di perairan dangkal, serta spionase tingkat tinggi oleh badan intelijen negara yang memanfaatkan celah dalam rantai pasok dan yurisdiksi laut.

Rekomendasi Kebijakan Aksi Cepat (1-5 Tahun)

1. Pengawasan Kritis di Chokepoints: Mengingat fakta bahwa sabotase dapat dilakukan di kedalaman dangkal tanpa teknologi canggih , diperlukan peningkatan segera dalam patroli maritim (oleh Bakamla dan TNI AL) di chokepointsyang vital. Ini harus didukung oleh kemampuan pengawasan bawah laut yang canggih untuk mendeteksi aktivitas jangkar, alat berat, atau penyelam tak dikenal yang mendekati rute kabel kritis.
2. Audit Rantai Pasok Kapal Perbaikan:Pemerintah wajib menerapkan standar keamanan siber dan intelijen yang ketat terhadap semua kapal perbaikan dan survei asing yang beroperasi di ZEE Indonesia. Proses perizinan harus mencakup audit ketat terhadap kru, peralatan, dan riwayat operasional kapal tersebut untuk memitigasi risiko penanaman perangkat penyadap atau pemetaan sabotase tersembunyi.
3. Memperkuat Penegakan Hukum UNCLOS:Merevisi dan memperkuat mekanisme penegakan hukum di ZEE untuk menjembatani celah yurisdiksi. Hal ini diperlukan untuk memastikan implementasi efektif dari Permen KP 14/2021 dan memungkinkan penegakan sanksi yang tegas terhadap setiap kegiatan yang melanggar integritas kabel, baik oleh kapal sipil maupun kapal yang dicurigai melakukan kegiatan intelijen.

Rekomendasi Jangka Panjang: Mendorong Kerangka Kerja Sama Regional dan Inovasi

1. Investasi pada Teknologi Quantum:Pemerintah perlu memprioritaskan uji coba dan implementasi Quantum Key Distribution (QKD) pada jalur kabel strategis yang membawa data sensitif pemerintah dan militer. QKD menawarkan perlindungan fundamental terhadap penyadapan, yang merupakan elemen penting untuk mengamankan komunikasi strategis dari ancaman siber yang didukung oleh negara-negara lain.
2. Mendorong Ketahanan ASEAN:Indonesia, melalui posisinya yang netral dan strategis , harus memimpin inisiatif di ASEAN untuk menetapkan kerangka kerja regional yang terpadu untuk perlindungan kabel bawah laut. Kerangka kerja ini harus mencakup perjanjian pembagian intelijen mengenai ancaman maritim, standarisasi prosedur keamanan kabel, dan koordinasi rute yang netral secara geopolitik, sehingga meningkatkan ketahanan kolektif kawasan.
3. Pengembangan Rute Berlatensi Rendah yang Tangguh:Terus mendukung dan berinvestasi dalam pengembangan rute kabel yang diversifikasi secara geografis, seperti SEA-US-IGG, untuk meningkatkan digital resilience dan mengurangi ketergantungan pada rute konvensional yang secara fisik rentan atau secara geopolitik tegang.