Geopolitik Kritis Gas Alam Di Mediterania Timur

Mediterania Timur sebagai Episentrum Konflik Energi dan Kedaulatan

Kawasan Mediterania Timur, yang secara historis labil dan merupakan persimpangan krusial antara Eropa, Asia, dan Afrika , telah bertransformasi menjadi salah satu titik api geopolitik paling intens di dunia. Pemicu utama ketegangan ini adalah penemuan cadangan hidrokarbon lepas pantai yang signifikan dalam 15 tahun terakhir. Penemuan ini, terutama gas alam, telah memberikan lapisan konflik baru terhadap sengketa kedaulatan teritorial yang telah berlangsung lama.

Penemuan besar dimulai sekitar tahun 2009 dan 2010 dengan ditemukannya ladang gas Tamar (13,7 Triliun kaki kubik/Tcf) dan Leviathan (17 Tcf) di perairan Israel. Momentum eksplorasi ini dilanjutkan dengan penemuan ladang Zohr (11 Tcf) di Mesir pada tahun 2015. Prospek cadangan energi yang masif, yang diperkirakan dapat mencapai pasar Uni Eropa (UE) , memicu perlombaan di antara negara-negara pesisir untuk membatasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka. Batasan ZEE yang dideklarasikan ini seringkali saling tumpang tindih, mengubah sengketa batas maritim yang bersifat teknis menjadi perebutan sumber daya energi yang bernilai strategis tinggi. Konsekuensinya, kegiatan eksplorasi dan pengeboran, yang seharusnya menjadi aktivitas ekonomi, kini menjadi tindakan kedaulatan yang langsung memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga.

Garis Besar Konflik Aktor Kunci

Konflik di Mediterania Timur melibatkan setidaknya tiga poros utama yang kepentingannya saling bertabrakan. Pertama, Turki, yang memiliki posisi geografis strategis dan kebutuhan energi yang tinggi, melihat kawasan ini sebagai krusial bagi kelangsungan ekonomi dan keamanannya. Turki memposisikan diri sebagai otoritas regional yang menantang klaim ZEE maksimalis oleh negara-negara tetangga. Kedua, Yunani dan Siprus, yang didukung oleh UE, berpegang teguh pada interpretasi hukum maritim yang memberikan hak ZEE maksimalis, terutama di sekitar pulau-pulau mereka. Ketiga, Israel, yang bertransformasi dari importir menjadi produsen utama, mencari rute ekspor gas yang aman dan ekonomis ke pasar global.

Tesis sentral laporan ini menyatakan bahwa gas alam di Mediterania Timur bukan hanya sekadar hadiah ekonomi yang diperebutkan; sumber daya ini berfungsi sebagai conflict multiplier, yaitu faktor yang memperparah sengketa kedaulatan teritorial dan perbedaan interpretasi hukum maritim yang telah berlangsung lama. Sumber daya energi telah menjadi justifikasi untuk pembentukan aliansi keamanan baru dan memiliterisasi klaim maritim, meningkatkan risiko bentrokan langsung antarnegara.

Dinamika Sumber Daya Energi dan Kalkulasi Ekonomi Strategis

Skala dan Distribusi Cadangan Gas Alam Regional

Meskipun wilayah Mediterania Timur dipuji karena potensi hidrokarbonnya, distribusinya tidak merata, dan Mesir saat ini memegang peran dominan dalam hal cadangan terbukti dan kemampuan produksi. Menurut data terbaru, Mesir memiliki cadangan gas terbukti sebesar 75,5 Tcf. Angka ini menempatkan Mesir jauh di atas Israel (20,8 Tcf, dari ladang Leviathan dan Tamar) dan Siprus (12,7 Tcf, dengan penemuan baru seperti Cronos).

Selain cadangan, Mesir juga mendominasi produksi gas harian, menghasilkan lebih dari dua kali lipat output Israel, dengan 4,6 miliar kaki kubik per hari (bcf/d) dibandingkan Israel yang 2,1 bcf/d. Yang paling penting, Mesir adalah satu-satunya negara di Mediterania Timur yang memiliki kapasitas ekspor Gas Alam Cair (LNG). Kapasitas LNG ini memberikan Mesir keunggulan strategis sebagai outlet utama gas regional menuju pasar global. Sementara itu, Turki hanya memiliki cadangan terbukti sebesar 0,1 Tcf, menggarisbawahi posisinya sebagai konsumen besar yang sangat bergantung pada impor.

Kepentingan Nasional dan Keamanan Energi Turki

Ketergantungan Turki yang sangat tinggi pada impor energi menjadikan keamanan pasokan energi sebagai prioritas utama dalam kebijakan nasionalnya. Kebutuhan ini, yang bertolak belakang dengan minimnya cadangan terbukti di wilayah yang diklaimnya , menjelaskan mengapa strategi Turki di Mediterania Timur didorong oleh kebutuhan geopolitik yang mendalam, bukan semata-mata ambisi eksploitasi ladang gas di ZEE-nya sendiri.

Kepentingan Ankara adalah untuk mencegah isolasi dan memastikan dirinya menjadi poros logistik yang tak terhindarkan dalam rantai pasokan energi ke Eropa. Ini adalah strategi strategic denial yang bertujuan untuk mengontrol rute transit pesaing, khususnya EastMed Pipeline. Dengan mengamankan kontrol atas jalur energi di kawasan, Turki memperkuat posisi geopolitiknya yang strategis di antara Eropa dan Asia. Strategi ini termanifestasi dalam penolakan tegas terhadap klaim maritim Yunani/Siprus dan upaya untuk memaksakan klaim kedaulatannya melalui proyek-proyek seperti pipa TurkStream  dan manuver militer di perairan sengketa.

Dinamika Pasar Global dan Krisis Kelayakan Proyek Skala Besar

Meskipun Mediterania Timur menjanjikan sumber gas yang penting bagi pasar global, terutama Eropa, yang tengah mencari diversifikasi pasokan , pengembangan sumber daya ini menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik yang signifikan. Sumber daya di perairan Israel dan Siprus ditemukan di perairan dalam (deepwater), menjadikannya kompleks dan mahal untuk dikembangkan.

Tekanan global menuju dekarbonisasi menimbulkan risiko finansial jangka panjang yang dikenal sebagai stranded assets bagi proyek-proyek yang memiliki horizon waktu 20-30 tahun. Hal ini memaksa para pemain regional, seperti Israel dan Siprus, untuk buru-buru memonetisasi aset gas mereka. Namun, risiko investasi yang tinggi ini, ditambah dengan ketidakstabilan geopolitik regional, meningkatkan keraguan tentang kelayakan proyek infrastruktur skala masif. Keraguan ini, yang dipengaruhi oleh biaya proyek yang mencapai miliaran Euro , menjadi landasan komersial yang digunakan oleh negara-negara eksternal untuk menarik dukungan dari proyek-proyek ambisius seperti EastMed Pipeline. Dalam konteks ini, kelayakan komersial dan risiko investasi jangka panjang menjadi faktor kunci yang menentukan infrastruktur mana yang pada akhirnya akan terwujud.

Table 1: Cadangan Gas Alam Terbukti di Mediterania Timur

Akar Hukum Konflik Maritim: Perang Interpretasi UNCLOS 1982

Konflik di Mediterania Timur pada dasarnya adalah sengketa kedaulatan yang dipicu oleh perbedaan mendasar dalam interpretasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. UNCLOS, meskipun merupakan kerangka hukum laut yang paling komprehensif, memiliki kekuatan mengikat universal karena banyak ketentuannya telah mencapai status jus cogens (hukum kebiasaan internasional yang mengikat), bahkan bagi negara yang tidak meratifikasi. Namun, cara penetapan batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) menjadi titik perselisihan tajam antara Turki di satu sisi, dan Yunani serta Siprus di sisi lain.

Klaim Maksimalis Yunani/Siprus (Peta Sevilla)

Yunani dan Siprus mendasarkan klaim ZEE mereka di Mediterania Timur pada interpretasi maksimalis terhadap UNCLOS, yang diwujudkan dalam apa yang disebut sebagai Peta Sevilla (2004). Klaim ini berpendapat bahwa pulau-pulau Yunani, termasuk pulau-pulau terpencil dan sangat kecil seperti Kastelorizo, harus diberi efek penuh dalam penarikan garis ZEE dan landas kontinen.

Kastelorizo, yang berjarak hanya 2 km dari pantai selatan Turki, digunakan untuk menarik garis ZEE yang saling bersinggungan dengan Siprus, menciptakan wilayah maritim yang luas bagi Yunani dan Siprus. Konsekuensi dari klaim maksimalis ini adalah bahwa Turki, meskipun memiliki garis pantai terpanjang di pesisir Mediterania Timur, ditinggalkan dengan wilayah maritim yang sangat sempit. Turki secara tegas menolak Peta Sevilla, menyebut klaim Athena tersebut sebagai “maksimalis” yang melanggar hukum internasional dan keputusan pengadilan. Penolakan ini berakar pada prinsip hukum yang diperdebatkan mengenai apakah pulau-pulau kecil di perairan sempit harus diberikan hak ZEE penuh, karena hal itu dapat secara tidak adil mengalahkan hak negara pantai yang berdekatan.

Doktrin Mavi Vatan (Blue Homeland) Turki

Sebagai respons langsung terhadap klaim Yunani/Siprus yang membatasi wilayah maritimnya, Turki mengembangkan dan mengimplementasikan strategi kebijakan maritim yang dikenal sebagai doktrin Mavi Vatan (Tanah Air Biru). Doktrin ini mewakili klaim unilateral Turki atas landas kontinen yang luas di Mediterania Timur.

Posisi hukum Turki diperkuat oleh fakta bahwa Ankara belum meratifikasi UNCLOS. Penolakan ratifikasi ini memungkinkan Turki untuk secara strategis menolak interpretasi yang memberikan efek penuh pada pulau-pulau kecil, seperti Kastelorizo, dan sebaliknya, mendasarkan klaim landas kontinennya pada prinsip kesetaraan hak pantai dan garis pantai terpanjang. Dengan menetapkan klaim unilateral ini, Turki mengamankan landasan hukum untuk intervensi dan aktivitas pengeboran di wilayah yang dipersengketakan, menegaskan bahwa segala aktivitas di dalam zona maritim klaimnya harus mendapatkan persetujuannya.

Senjata Geopolitik: MoU Delimitasi Turki-Libya 2019

Strategi paling efektif yang digunakan Turki untuk menantang tatanan energi yang didominasi oleh aliansi Yunani-Siprus-Israel adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) delimitasi maritim dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya (GNA) pada November 2019.

Tujuan utama dari MoU ini bersifat ganda: pertama, untuk mengamankan kepentingan pertahanan diri dan integritas wilayah maritim Turki; dan kedua, untuk secara langsung menghadang rencana proyek Pipa East-Med. Analisis geografis menunjukkan bahwa koridor maritim yang diklaim oleh MoU Turki-Libya memotong jalur yang diusulkan untuk pipa East-Med.

MoU ini berfungsi sebagai serangan politik dan hukum yang presisi. Dengan memproyeksikan ZEE yang melintasi jalur pipa EastMed, Turki secara efektif memposisikan dirinya sebagai veto player terhadap proyek infrastruktur trilateral tersebut. Segala aktivitas pemasangan pipa, menurut klaim Turki, harus melalui persetujuan Ankara dan Tripoli. Perjanjian ini, yang juga melibatkan pakta keamanan timbal balik dengan Libya , memicu ketegangan serius di kawasan dan mendorong negara-negara tetangga, seperti Yunani dan Mesir, untuk menandatangani perjanjian delimitasi maritim mereka sendiri sebagai tanggapan langsung pada Agustus 2020.

Table 2: Perbandingan Klaim Maritim Utama dan Dasar Hukum

Aliansi Geopolitik dan Keseimbangan Kekuatan Regional yang Berubah

Penemuan gas alam telah mendorong pembentukan aliansi geopolitik baru, membagi kawasan menjadi dua blok yang berlawanan: Poros Anti-Turki yang berfokus pada infrastruktur pipa, dan Turki yang mencari pengakuan kedaulatan melalui kekuatan.

Pembentukan East Mediterranean Gas Forum (EMGF)

East Mediterranean Gas Forum (EMGF), yang didirikan secara informal pada 2019 dan memiliki kantor pusat di Kairo, adalah platform kerja sama energi multinasional yang paling penting di kawasan ini. Anggota pendirinya meliputi Siprus, Mesir, Yunani, Israel, Italia, Yordania, dan Palestina, dengan Prancis bergabung belakangan.

Tujuan EMGF adalah menciptakan pasar gas regional yang kompetitif dan berkelanjutan dengan strategi umum yang mengoptimalkan pengembangan sumber daya. Namun, dari perspektif geopolitik, EMGF berfungsi sebagai upaya terorganisir untuk mengisolasi Turki. Dengan mengintegrasikan infrastruktur dan kebijakan antar anggota, EMGF menciptakan blok penyeimbang yang bertujuan untuk menyalurkan gas Mediterania Timur ke pasar global melalui rute yang dikontrol oleh anggotanya (EastMed Pipeline atau LNG Mesir), sehingga mereduksi peran Turki sebagai poros logistik yang dominan. Ini adalah penggunaan kolaborasi energi sebagai alat keamanan kolektif terhadap tantangan kedaulatan maritim Turki.

Poros Anti-Ankara: Kerjasama Trilateral Yunani-Siprus-Israel

Aliansi trilateral antara Yunani, Siprus, dan Israel adalah inti dari upaya penyeimbangan kekuatan terhadap Turki. Perjanjian Pipa EastMed, yang ditandatangani oleh para pemimpin ketiga negara pada Januari 2020 , melambangkan ambisi ini. Proyek EastMed, yang bertujuan menyalurkan gas lepas pantai Siprus dan Israel langsung ke Eropa melalui Yunani dan Kreta , secara eksplisit dilihat sebagai cara untuk melawan usaha Turki memperluas pengaruh di Mediterania Timur.

Selain proyek infrastruktur energi, aliansi ini telah meluas ke sektor keamanan. Pada April 2021, Israel dan Yunani menandatangani perjanjian pengadaan pertahanan bilateral terbesar kedua negara, meliputi kontrak miliaran dolar untuk pusat pelatihan Angkatan Udara Hellenic. Kerjasama pertahanan ini memperkuat narasi bahwa gas alam telah menjadi pembenaran untuk mekanisme keamanan kolektif yang bertujuan mempertahankan klaim maritim mereka. Israel, khususnya, menggunakan kemitraan energi ini untuk memperkuat posisi militernya di Mediterania dan memastikan bahwa jalur pasokan gasnya tidak akan bergantung pada rute yang dikendalikan oleh pesaing strategis seperti Turki.

Strategi Pengamanan Turki: Reaksi Militer dan Diplomasi Paksa

Turki secara konsisten menggunakan unjuk kekuatan dan penempatan aset militer sebagai sarana untuk memaksakan klaim kedaulatannya di laut. Pengerahan kapal riset seismik seperti Oruc Reis ke perairan yang diklaim oleh Yunani dan Siprus pada Agustus 2020 adalah contoh tindakan unilateral yang disengaja dan terukur.

Tindakan eksplorasi di ZEE yang dipersengketakan  dinilai oleh Athena sebagai “eskalasi serius” dan pelanggaran integritas wilayah, yang segera dibalas dengan mobilisasi militer oleh Yunani, didukung oleh sekutu UE dan bahkan Uni Emirat Arab (UEA). Konfrontasi ini, yang melibatkan pengerahan kapal perang dan latihan gabungan, secara berulang kali membawa kedua anggota NATO tersebut ke ambang bentrokan bersenjata yang serius. Pengerahan kapal riset dan penarikan temporernya  menunjukkan bahwa kegiatan pengeboran adalah tindakan kedaulatan yang digunakan Ankara sebagai alat tekanan diplomatik, memaksa pihak lain untuk berdialog di bawah ancaman eskalasi militer.

EastMed Pipeline dan Krisis Kelayakan Infrastruktur

EastMed Pipeline, yang pada tahun 2020 tampak seperti proyek yang tak terhindarkan untuk mengintegrasikan gas Mediterania Timur ke Eropa, kini menghadapi kenyataan pahit akibat hambatan geopolitik, tantangan ekonomi, dan perubahan kebijakan aktor eksternal utama.

Proyek EastMed: Tujuan, Parameter, dan Harapan

Proyek EastMed direncanakan sebagai pipa gas lepas pantai/darat sepanjang sekitar 1.900 km, dengan kapasitas hingga 10 miliar meter kubik per tahun (bcm/tahun). Pipa ini akan menghubungkan ladang gas lepas pantai Israel dan Siprus ke pulau Kreta, kemudian ke daratan utama Yunani, dan selanjutnya ke Italia melalui koneksi pipa IGI Poseidon. Biaya konstruksi diperkirakan mencapai sekitar €6 miliar (sekitar $6,86 miliar).

Secara strategis, proyek ini melampaui kepentingan ekonomi murni. Pipa ini bertujuan untuk menciptakan koridor energi yang aman dan langsung ke Eropa, menghilangkan kebutuhan untuk transit melalui wilayah yang tidak stabil atau yang dikontrol oleh Turki. Pipa ini dijadwalkan selesai pada tahun 2025.

Hambatan Geopolitik yang Tidak Dapat Diatasi

Meskipun proyek ini secara teknis telah dikonfirmasi kelayakannya pada Juni 2022 , hambatan geopolitiklah yang menjadi titik lemahnya. Hambatan terbesar berasal dari Nota Kesepahaman (MoU) Delimitasi Maritim Turki-Libya 2019. Analisis rute menunjukkan bahwa pipa EastMed harus melintasi koridor maritim yang diklaim oleh perjanjian bilateral ini.

Akibat dari disepakatinya delimitasi maritim Turki-Libya, segala aktivitas pemasangan pipa di wilayah tersebut harus melalui persetujuan Ankara dan Tripoli. Ini berarti Turki telah secara efektif menempatkan hak veto hukum atas proyek EastMed, mengubah risiko geopolitik menjadi kenyataan operasional yang hampir mustahil untuk diatasi tanpa konflik.

Penarikan Dukungan AS (Januari 2022) dan Implikasinya

Pada Januari 2022, Amerika Serikat secara resmi menarik dukungannya terhadap proyek EastMed. Penarikan dukungan ini adalah pukulan telak yang memperburuk prospek proyek tersebut.

Alasan resmi yang disampaikan AS merujuk pada kekhawatiran mengenai biaya proyek yang sangat tinggi (lebih dari €6 miliar), risiko teknis dari pipa air dalam, dan pergeseran fokus global dari investasi bahan bakar fosil menuju energi hijau. Namun, dari perspektif geopolitik, penarikan dukungan AS dipandang sebagai sinyal bahwa Washington menilai EastMed sebagai proyek yang terlalu mahal secara politik dan memicu konflik, daripada solusi energi yang pragmatis. Keputusan ini secara efektif menggagalkan momentum EastMed, melemahkan posisi aliansi Yunani/Siprus/Israel, dan secara implisit mengakui bahwa pendekatan Turki yang menantang telah berhasil menciptakan hambatan yang tidak dapat dilewati. Keputusan ini memaksa Israel dan sekutunya untuk memprioritaskan alternatif komersial yang lebih cepat dan fleksibel.

Prospek Rute Alternatif dan Realitas Pasar

Mengingat kegagalan EastMed, fokus beralih ke rute yang lebih cepat dan secara finansial lebih aman:

1. Rute LNG Mesir (Re-ekspor):Mesir saat ini adalah outlet utama gas regional menuju pasar global karena memiliki kapasitas likuifaksi (LNG). Rute ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan menghindari sengketa maritim di ZEE yang tumpang tindih. Israel telah mengekspor gas alam ke Mesir melalui pipa yang ada , menunjukkan kelayakan komersial dan operasional rute ini sebagai solusi jangka pendek dan menengah yang dominan.
2. Pipa Israel-Siprus Skala Kecil:Terdapat rencana pembangunan pipa gas skala kecil senilai $400 juta dengan kapasitas 1 bcm/tahun, yang menghubungkan ladang gas Israel ke Siprus. Gas tersebut kemudian akan diproses dan diekspor sebagai LNG dari Siprus ke Eropa. Proyek ini berfungsi sebagai solusi jangka menengah yang menghindari daratan Yunani/Turki, meminimalkan risiko geopolitik rute pipa bawah laut yang panjang, dan fokus pada likuifaksi untuk ekspor global.

Table 3: Perbandingan Rute Ekspor Gas Mediterania Timur

Peran Israel dan Strategi Hedging Energi

Peran Israel dalam geopolitik gas Mediterania Timur bersifat sentral. Transisinya dari importir energi menjadi eksportir utama merupakan perubahan strategis yang memungkinkannya menggunakan sumber daya gas sebagai alat diplomasi dan keamanan regional.

Kepentingan Ganda Israel dalam Sektor Energi

Israel telah berhasil mengekspor gas alam dari ladang Leviathan dan Tamar ke negara-negara tetangganya, Yordania dan Mesir. Kerja sama ekspor gas dengan Mesir, senilai $15 miliar selama 10 tahun, merupakan bentuk kerja sama ekonomi paling penting antara kedua negara setelah perjanjian damai. Langkah ini tidak hanya mengamankan pendapatan bagi Israel tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan tetangga Arab.

Strategi Israel bersifat dual track: (1) Secara politik, mereka mendukung proyek EastMed dan EMGF untuk mengamankan aliansi geopolitik dengan Yunani dan Siprus, dan (2) Secara komersial, mereka memprioritaskan rute ekspor yang lebih cepat dan aman, terutama melalui fasilitas LNG Mesir. Strategi ganda ini adalah bentuk hedging (lindung nilai) terhadap risiko politik dan ekonomi yang melekat pada proyek pipa bawah laut yang ambisius dan sarat konflik seperti EastMed.

Gas sebagai Alat Diplomasi Israel

Israel secara efektif mengaitkan keamanan energinya dengan hubungan pertahanan regional. Dukungan Israel terhadap proyek EastMed dan partisipasi aktifnya dalam EMGF menegaskan komitmennya terhadap Poros Anti-Ankara. Dengan berpartisipasi dalam aliansi trilateral, Israel mendapatkan manfaat dari perjanjian pertahanan yang kuat dengan Yunani dan Siprus, yang berfungsi sebagai penyeimbang yang kuat terhadap ambisi regional Turki.

Israel memiliki kepentingan mendasar untuk memosisikan dirinya sebagai penyuplai gas utama yang terpercaya ke Eropa. Hal ini didorong oleh kekhawatiran geopolitik bahwa jika proyek energi regional berhasil diwujudkan melalui rute yang dikendalikan oleh Turki (misalnya, melalui pipa yang melewati Suriah atau rute alternatif lain), pengaruh strategis Turki di kawasan akan meningkat secara signifikan, dan peran Tel Aviv dalam percaturan energi regional akan tereduksi.

Hubungan Israel-Turki dalam Konteks Energi

Hubungan antara Israel dan Turki, meskipun berpotensi menjadi kemitraan energi yang logis (mengingat rute pipa melalui Turki secara teoritis bisa lebih pendek dan ekonomis ke Eropa), justru ditandai oleh persaingan strategis yang intens. Konflik antara kedua negara meluas melampaui isu keamanan tradisional, menyatu dengan kalkulasi ekonomi dan energi.

Saat ini, kemungkinan kesepahaman energi antara Israel dan Turki dianggap sangat kecil karena orientasi strategis mereka yang bertolak belakang. Gas alam, dalam konteks ini, bertransformasi menjadi alat tekan dan bahkan “senjata diplomasi” yang digunakan untuk melemahkan lawan. Israel akan terus mendorong Eropa untuk melihatnya sebagai mitra energi utama sambil memperkuat aliansi regionalnya (Yunani, Siprus, Mesir) dalam EMGF, sebagai upaya berkelanjutan untuk membatasi ruang gerak geopolitik Turki.

Kesimpulan

Sintesis Konflik: Energi sebagai Pemicu Kedaulatan

Analisis menunjukkan bahwa geopolitik gas alam di Mediterania Timur adalah persilangan kompleks antara ambisi kedaulatan yang telah lama ada dan peluang ekonomi baru. Sumber daya energi, meskipun signifikan, berfungsi sebagai conflict multiplier yang memiliterisasi dan menginternalisasi sengketa maritim fundamental. Konflik ini bukanlah perebutan sumber daya semata, tetapi perebutan kontrol rute transit dan integritas kedaulatan maritim.

Turki, dengan strateginya Mavi Vatan dan MoU Turki-Libya, telah berhasil menggunakan interpretasi hukum yang menantang dan kekuatan militer untuk menempatkan dirinya sebagai veto player terhadap proyek-proyek yang mengisolasinya, seperti EastMed Pipeline. Sebaliknya, aliansi Yunani-Siprus-Israel, yang didukung oleh EMGF, bertujuan untuk menciptakan koridor energi yang tidak tergantung pada Turki, sambil memperkuat kemitraan pertahanan sebagai respons terhadap agresi maritim Ankara. Keputusan Amerika Serikat untuk menarik dukungan dari EastMed pada tahun 2022 adalah pengakuan implisit bahwa risiko geopolitik (konflik dengan Turki) dan biaya (risiko teknis) telah melumpuhkan kelayakan proyek skala besar yang bersifat pipa.

Ketegangan yang ditunjukkan oleh manuver militer berulang (seperti pengerahan Oruc Reis) dan pembentukan perjanjian bilateral yang saling menantang (MoU Turki-Libya vs. Perjanjian Yunani-Mesir) menunjukkan bahwa risiko gesekan bersenjata di kawasan ini tetap tinggi dan berulang.

Prospek Penyelesaian Konflik

Upaya penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik, seperti “pembicaraan eksploratif” antara Turki dan Yunani, sejauh ini belum mencapai titik terang. Hambatan utama terletak pada perbedaan fundamental dalam interpretasi hukum UNCLOS 1982, khususnya mengenai dampak pulau-pulau kecil terhadap penarikan ZEE.

Mengingat kegagalan diplomasi, penyelesaian melalui arbitrase hukum internasional, seperti Mahkamah Internasional (ICJ), tetap menjadi opsi teoretis. Namun, penyelesaian hukum memerlukan kemauan politik dari semua pihak untuk menerima yurisdiksi dan dapat memiliki konsekuensi serius pada hubungan bilateral, seperti yang terlihat pada kasus-kasus sengketa maritim lainnya. Selama Turki mempertahankan penolakan terhadap ratifikasi UNCLOS dan bersikeras pada klaim Mavi Vatan yang luas, penyelesaian hukum akan sulit dicapai tanpa kompromi politik mendasar mengenai peran Kastelorizo dan pulau-pulau kecil lainnya.

Rekomendasi Strategis untuk Stabilitas Jangka Panjang

Untuk mencapai stabilitas jangka panjang dan memonetisasi sumber daya secara efisien, strategi regional harus bergeser dari proyek pipa yang sarat konflik menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan inklusif:

1. Prioritas Kelayakan Komersial di atas Ambisi Geopolitik:Mengutamakan rute ekspor yang terbukti layak secara komersial dan menghindari kompleksitas geopolitik, seperti perluasan terminal LNG Mesir. Strategi LNG, yang didukung oleh pasar global dan telah terbukti operasional oleh Israel dan Mesir , menawarkan solusi jangka pendek dan menengah yang fleksibel dan mengurangi risiko infrastruktur terdampar (stranded assets).
2. Integrasi Regional yang Inklusif:Negara-negara regional dan kekuatan eksternal (UE dan AS) perlu mencari mekanisme dialog yang inklusif. Strategi isolasi (melalui EMGF) hanya memicu respons militer dan hukum dari Turki. Mekanisme yang efektif harus mengakomodasi kepentingan keamanan pasokan energi Turki dan menengahi sengketa ZEE dengan mempertimbangkan hak semua negara pantai yang berdekatan.
3. Mekanisme De-eskalasi Maritim:Harus dibentuk dan diperkuat mekanisme NATO atau PBB untuk menghindari insiden di laut (de-confliction mechanisms). Hal ini penting untuk memisahkan kegiatan eksplorasi energi dari ancaman militer dan mencegah gesekan maritim, seperti yang dipicu oleh kapal-kapal riset seismik. Stabilitas operasional adalah prasyarat mutlak untuk menarik investasi internasional yang diperlukan.