Pakaian Suci, Perdebatan Publik: Kontroversi Simbol Agama dalam Ruang Sekuler Internasional

Pendahuluan: Konflik Simbol Agama dan Ruang Sekuler

Kontroversi seputar pakaian keagamaan, yang sering disebut “Pakaian Suci” (terutama hijab, niqab, dan burqa), di ruang sekuler internasional merupakan negosiasi batas yang kompleks antara hak individu untuk mengekspresikan keyakinan agama dan tuntutan negara atau institusi akan netralitas, ketertiban umum (ordre public), dan kohesi sosial. Isu ini mencuat tajam di negara-negara yang menganut sekularisme ketat, terutama di Eropa, yang memberlakukan larangan terhadap penutup wajah penuh (burqa/niqab) di ruang publik dan simbol agama yang terlihat (hijab) di institusi pendidikan dan tempat kerja.

Sifat kontroversi ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara doktrin hukum domestik (seperti laïcité Prancis) dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin secara internasional. Dalam konteks Eropa, konflik ini melibatkan interpretasi Pasal 9 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), yang menjamin kebebasan berekspresi agama. Analisis ini bertujuan untuk membongkar kerangka hukum, justifikasi negara, yurisprudensi internasional, dan dampak praktis dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap kebebasan beragama kelompok minoritas.

Jaminan HAM dan Klausul Pembatasan

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak fundamental yang dijamin dalam hukum internasional, termasuk Pasal 9 ECHR dan Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak ini mencakup kebebasan batin (kepercayaan internal), yang bersifat absolut, serta kebebasan untuk memanifestasikan agama atau keyakinan tersebut, baik secara sendiri maupun bersama orang lain, di depan umum maupun secara privat, melalui ibadah, pengajaran, praktik, dan ketaatan pada ajaran dan peraturan, termasuk dalam bentuk pakaian.

Namun, manifestasi kebebasan beragama di ruang publik tidaklah tanpa batas. Pasal 9 ECHR dan Pasal 18 ICCPR secara eksplisit menyatakan bahwa kebebasan manifestasi ini dapat dibatasi. Syarat pembatasan yang sah harus dipenuhi: pembatasan harus ditetapkan oleh undang-undang, diperlukan dalam masyarakat demokratis, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan sah seperti keamanan nasional, ketertiban umum (ordre public), kesehatan atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan orang lain.

Analisis Ordre Public yang Elastis dan Margin of Appreciation

Dalam perdebatan mengenai simbol agama, isu sentral terletak pada interpretasi konsep ‘ketertiban umum’ (ordre public). Secara tradisional, ordre public dipahami sebagai pencegahan kekacauan fisik atau ancaman keamanan nyata. Namun, di banyak negara Eropa, terutama yang menganut sekularisme kuat, definisi ordre public telah diperluas secara signifikan.

Pembatasan kebebasan beragama di Eropa seringkali didasarkan pada tujuan untuk melindungi netralitas ideologis negara atau untuk mempertahankan kohesi sosial (vivre ensemble), yang merupakan perluasan ordre public yang melampaui keamanan fisik. Misalnya, Jerman mendefinisikan ketertiban umum sebagai perlindungan masyarakat berdasarkan prinsip keseimbangan dan toleransi, memastikan bahwa kebebasan individu diimbangi dengan hak fundamental orang lain. Di Eropa, Mahkamah Eropa Hak Asasi Manusia (ECHR) cenderung memberikan margin of appreciation (batas keleluasaan) yang luas kepada negara-negara anggota dalam menafsirkan bagaimana mencapai ketertiban umum dan netralitas ini.

Pemberian margin of appreciation yang luas ini memiliki implikasi mendalam. ECHR cenderung memprioritaskan konsensus sosial domestik dan doktrin konstitusional negara anggota (terutama laïcité) di atas perlindungan kebebasan ekspresi minoritas. Ini secara efektif mengubah standar “diperlukan dalam masyarakat demokratis” menjadi “diperlukan sesuai dengan preferensi nasional,” yang berisiko menoleransi kebijakan yang meminggirkan minoritas. Analisis menunjukkan bahwa keputusan untuk memaksakan atau melarang sebuah keyakinan melalui pakaian pada dasarnya adalah bentuk pemaksaan yang tidak menghargai hak asasi manusia.

Model Sekularisme Komparatif: Eksklusi vs. Akomodasi

Kontroversi simbol agama sangat dipengaruhi oleh model sekularisme yang dianut suatu negara.

Sekularisme Asertif (Laïcité)

Model yang dominan di Prancis dan Quebec adalah laïcité atau sekularisme asertif. Model ini menuntut penarikan simbol agama yang mencolok dari ruang publik institusional untuk menjamin netralitas negara dan mencegah dominasi agama dalam kehidupan publik. Undang-undang Prancis tentang sekularitas di sekolah (UU 2004-228) secara teknis melarang semua simbol yang mencolok—Kristen (salib besar), Muslim (jilbab/khimar), Sikh (turban), dan Yahudi (kippah). Demikian pula, Bill 21 di Quebec melarang simbol agama bagi pekerja publik dalam posisi otoritas, seperti guru, jaksa, dan petugas polisi.

Walaupun larangan tersebut berlabel “netral formal,” implementasinya menunjukkan hasil yang non-netral secara substantif. Karena kelompok minoritas tertentu, seperti Muslim dan Sikh, memiliki praktik keagamaan yang lebih terlihat melalui pakaian, beban larangan tersebut secara tidak proporsional jatuh pada mereka, khususnya perempuan Muslim yang mengenakan hijab. Hal ini membuktikan bahwa netralitas formal dalam perumusan undang-undang tidak menjamin kesetaraan substantif dalam praktiknya.

Netralitas Akomodatif (AS)

Sebaliknya, model di Amerika Serikat cenderung akomodatif. Netralitas di sini berpusat pada tidak adanya dukungan negara terhadap agama (Establishment Clause), tetapi secara umum melindungi hak individu untuk berekspresi. Di tempat kerja, hukum AS (seperti Title VII) menuntut akomodasi yang wajar (reasonable accommodation) terhadap praktik keagamaan karyawan kecuali jika hal itu menimbulkan kesulitan yang tidak semestinya (undue hardship) bagi pemberi kerja atau melanggar Klausul Pendirian Amandemen Pertama. Model ini lebih menekankan inklusivitas individu daripada tuntutan negara akan netralitas visual yang ketat.

Larangan Penutup Wajah Penuh (Burqa/Niqab): Keamanan vs. Otonomi

Kebijakan Legislatif di Eropa

Isu pelarangan penutup wajah penuh, seperti burqa (menutup seluruh tubuh termasuk mata) dan niqab (menutup seluruh tubuh kecuali mata), telah menjadi fokus utama di beberapa negara Eropa. Prancis adalah negara Uni Eropa pertama yang menerapkan kebijakan pelarangan ini pada tahun 2010. Belgia segera menyusul, menjadi negara kedua yang menerapkan larangan serupa di tingkat nasional, meskipun sebelumnya mereka telah memiliki kebijakan pelarangan penggunaan penutup wajah terbatas pada tahap lokal untuk tujuan pengendalian identitas.

Kebijakan-kebijakan ini didukung oleh sanksi administratif. Sebagai contoh, di Belgia, bagi pelanggar penggunaan niqab dan burqa, pemerintah dapat memberikan sanksi berupa denda administratif dengan jumlah maksimum yang ditetapkan sebesar 250 Euro, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Munisipal tahun 1999.

Analisis Justifikasi Utama Negara Anggota

Negara-negara yang memberlakukan larangan ini mengajukan dua justifikasi utama untuk membenarkan pembatasan terhadap hak berekspresi agama ini:

1. Keamanan dan Identitas Fungsional: Argumen pertama adalah bahwa penutup wajah penuh menghalangi identifikasi yang diperlukan untuk keamanan publik dan fungsi administrasi yang efektif.
2. Kohesi Sosial (Vivre Ensemble): Argumen yang lebih filosofis adalah bahwa penutup wajah penuh mengganggu kemampuan individu untuk “hidup bersama” (vivre ensemble) dalam masyarakat yang demokratis. Justifikasi ini berpendapat bahwa komunikasi interpersonal dasar dan partisipasi dalam kehidupan publik mensyaratkan wajah yang terbuka.

Jurisprudensi ECHR: Validasi Vivre Ensemble

Justifikasi vivre ensemble ini mendapatkan pengesahan penting dalam yurisprudensi ECHR melalui kasus kunci seperti S.A.S. v. France. Dalam putusannya, ECHR menguatkan larangan Prancis, menerima argumen bahwa kebutuhan untuk memastikan interaksi sosial dan kohesi masyarakat dapat dianggap sebagai bagian dari ordre public yang memungkinkan pembatasan hak.

Keputusan ini dikritik karena ECHR secara hati-hati menghindari pengambilan keputusan mengenai argumen kesetaraan gender yang kontroversial, alih-alih berpegangan pada argumen filosofis kohesi sosial. Dengan demikian, ECHR memberikan pembenaran yang luas bagi negara-negara untuk membatasi ekspresi keagamaan minoritas, meskipun pembatasan tersebut sulit diukur berdasarkan kriteria proporsionalitas ketat yang biasanya diterapkan pada HAM.

Pemanfaatan Isu Gender untuk Kontrol Sosial

Menariknya, di balik justifikasi kohesi sosial dan keamanan, beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Belgia secara eksplisit menggunakan justifikasi kesetaraan gender. Mereka mengklaim bahwa larangan burqa dan niqab bertujuan melawan penindasan terhadap perempuan Muslim, dengan harapan larangan tersebut dapat membantu perempuan melawan pemaksaan untuk menutup diri.

Namun, pandangan ini mencerminkan paternalisme negara yang paradoks. Jika tujuannya adalah memberdayakan perempuan dan memperjuangkan kesetaraan, kebijakan yang memaksa seorang perempuan melepaskan pakaiannya di ruang publik—terlepas dari apakah ia mengenakannya secara otonom atau dipaksa—justru membatasi pilihan dan otonomi mereka. Larangan tersebut dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu memaksa perempuan Muslim yang taat, yang menolak untuk berkompromi dengan keyakinannya, untuk mengisolasi diri di ruang privat, sehingga semakin membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip HAM bahwa pemaksaan atau pelarangan keyakinan adalah bentuk pemaksaan yang tidak menghargai hak asasi manusia.

Analisis terhadap pergeseran justifikasi juga penting; kebijakan awal di Belgia bersifat fungsional, yakni untuk pengendalian identitas. Namun, kebijakan skala nasional kemudian bergeser ke ranah ideologis, yang fokus pada doktrin vivre ensemble. Perubahan ini mengindikasikan bahwa larangan penutup wajah penuh didorong oleh penegasan identitas sekuler negara (doktrin laïcité) daripada sekadar kebutuhan keamanan yang proporsional.

Simbol Agama di Institusi: Sekolah dan Tempat Kerja

Larangan di Lingkungan Pendidikan

Di lingkungan pendidikan publik, tuntutan akan netralitas seringkali paling ketat. Prancis menerapkan larangan simbol agama yang mencolok di sekolah-sekolah umum melalui undang-undang tahun 2004, dengan tujuan menciptakan lingkungan belajar yang tenang, toleran, dan saling mendukung. Logikanya adalah bahwa tanda-tanda afiliasi keagamaan yang mencolok dapat mengganggu tujuan pendidikan bersama.

Meskipun bertujuan untuk menumbuhkan toleransi, larangan ini sering dikritik karena menekan ekspresi identitas keagamaan minoritas. Tuntutan ‘ketenangan’ dan ‘netralitas’ dilembagakan melalui hukum yang berdampak negatif secara disproporsional terhadap murid yang berjilbab, menciptakan hambatan serius bagi mereka dalam mengakses pendidikan publik.

Netralitas di Tempat Kerja Swasta dan Publik (Putusan ECJ)

Kontroversi seputar hijab di tempat kerja telah mencapai tingkat pengadilan tertinggi Uni Eropa (ECJ). Putusan-putusan ECJ memberikan kerangka hukum mengenai kapan perusahaan dapat melarang simbol agama:

Tempat Kerja Swasta

Mahkamah Eropa telah memutuskan bahwa perusahaan swasta diizinkan melarang simbol agama (seperti jilbab) jika larangan tersebut merupakan bagian dari kebijakan umum perusahaan yang melarang semua simbol politik, filosofis, atau agama yang terlihat. Larangan ini harus diterapkan secara merata dan tanpa pandang bulu terhadap seluruh staf, dengan tujuan untuk menegakkan citra netral di mata pelanggan.

Lingkungan Administrasi Publik

Pada November 2023, Pengadilan Tinggi Uni Eropa menguatkan keputusan yang mengizinkan larangan penggunaan jilbab dan simbol-simbol keagamaan lainnya di lingkungan pemerintahan dan lembaga publik. Keputusan ini diambil untuk menegakkan “lingkungan administratif yang sepenuhnya netral”. Pengadilan nasional memiliki “batas keleluasaan” untuk menyeimbangkan hak-hak individu dan netralitas pelayanan publik, selama langkah-langkah yang diambil diterapkan secara konsisten dan sistematis terhadap seluruh staf.

Netralitas sebagai Mekanisme Eksklusi Pasar Kerja

Meskipun larangan-larangan yang disahkan oleh ECJ bersifat netral secara formal—melarang semua simbol yang terlihat—dampak praktisnya adalah diskriminasi tidak langsung yang dilembagakan. Putusan tersebut memberikan justifikasi hukum bagi perusahaan dan pemerintah untuk memprioritaskan citra netral di atas kebebasan berekspresi agama.

Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengutuk keputusan ini sebagai bentuk diskriminasi, karena secara praktis, beban larangan ini jatuh pada simbol yang terlihat dari agama minoritas (hijab). Dampak sosiologisnya jelas: larangan tersebut secara efektif menutup sektor pekerjaan publik dan swasta tertentu bagi perempuan Muslim yang taat. Hal ini secara signifikan meningkatkan risiko pengangguran dan isolasi ekonomi. Data menunjukkan bahwa perempuan Muslim di Britania Raya, misalnya, berisiko tiga kali lipat lebih tinggi menganggur atau kesulitan mencari kerja dibandingkan perempuan non-Muslim.

Kasus di kota Ans, Belgia, yang menjadi dasar putusan ECJ 2023, sangat instruktif. Karyawan yang mengajukan gugatan tersebut pekerjaannya hanya melibatkan sedikit kontak dengan publik. Namun, pemerintah kota tetap mengubah aturannya untuk menuntut netralitas yang ketat. Hal ini menggarisbawahi bahwa kebijakan netralitas di ruang publik tidak hanya didorong oleh kebutuhan fungsional interaksi dengan publik, tetapi lebih merupakan penegasan ideologi identitas institusional negara itu sendiri, bahkan untuk fungsi pekerjaan non-publik (back-office).

Perbandingan Yurisdiksi Global dan Konflik Nilai

Untuk memahami kontroversi ini secara mendalam, penting untuk membandingkan bagaimana yurisdiksi lain menangani simbol agama, terutama di luar kerangka ECHR.

Quebec: Laïcité di Amerika Utara

Kanada, khususnya provinsi Quebec, mengadopsi pendekatan sekularisme yang sangat mirip dengan Prancis melalui Bill 21 (‘An Act respecting the laicity of the State’). Undang-undang ini melarang individu yang bekerja sebagai guru, pengacara, petugas polisi, dan posisi otoritas lainnya mengenakan simbol agama yang mencolok seperti salib, hijab, turban, dan kippah.

Larangan ini menimbulkan pelanggaran hak yang serius, memaksa individu untuk memilih antara identitas agama dan profesi mereka. Organisasi seperti CCLA (Canadian Civil Liberties Association) berargumen bahwa undang-undang ini inkonstitusional dan memiliki dampak paling merugikan pada perempuan Muslim yang mengenakan hijab dan ingin menjadi guru di sekolah umum Quebec. Pelanggaran ini dianggap tidak proporsional dan menargetkan perempuan yang berasal dari komunitas minoritas agama, ras, dan imigran.

India: Uji Praktik Keagamaan Esensial (ERP)

Pendekatan India menawarkan kontras yang menarik. Di India, perlindungan kebebasan beragama sering bergantung pada doktrin Praktik Keagamaan Esensial (ERP), di mana pengadilan menafsirkan apakah suatu praktik (seperti mengenakan hijab atau kirpan) merupakan bagian integral dari agama yang bersangkutan, dan oleh karena itu, dilindungi secara konstitusional (Pasal 25 Konstitusi India).

Sistem ini menunjukkan dualitas hukum. Misalnya, pengadilan India memberikan perlindungan terhadap Kirpan (pedang upacara Sikh), membolehkan pembawaannya dalam penerbangan domestik dengan batasan dimensi tertentu, karena Kirpan dianggap sebagai amalan penting dan terlindungi untuk Sikh dalam Konstitusi India. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Karnataka memutuskan bahwa hijab bukanlah bagian integral atau esensial dari agama Islam dalam konteks sekolah, yang membenarkan larangan penggunaannya di institusi pendidikan. Pendekatan yudisial ini dianggap invasif secara teologis karena menciptakan hierarki perlindungan simbol agama berdasarkan tafsir pengadilan, bukan kebebasan berekspresi individu.

Penerapan Selektif: Simbol Mayoritas vs. Minoritas

Salah satu kontradiksi terbesar dalam kebijakan netralitas Eropa adalah penerapan yang selektif. Meskipun aturan diklaim berlaku umum terhadap semua simbol, simbol keagamaan yang berakar pada budaya mayoritas (seperti anting-anting dengan salib, atau perayaan Pesta Natal) seringkali ditoleransi di ruang publik dan institusi. Sementara itu, simbol minoritas (hijab, kippah, turban) secara eksplisit dilarang atau ditargetkan.

Perbedaan perlakuan ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan netralitas sering berfungsi sebagai peraturan asimilasi yang tidak adil. Kebijakan tersebut menuntut kelompok minoritas menjadi tidak terlihat secara publik sebagai prasyarat untuk menerima keanggotaan penuh dalam masyarakat. Jika netralitas bertujuan untuk memperlakukan semua keyakinan secara setara, maka pelarangan simbol tertentu sambil menoleransi simbol lain menunjukkan bahwa yang diprioritaskan adalah penegasan budaya dominan, bukan netralitas sejati.

Legalitas Versus Legitimasi dan Konflik Hak

Meskipun larangan-larangan ini mungkin legal (diperbolehkan oleh margin of appreciation ECHR atau UU Nasional seperti Bill 21 ), mereka sering kekurangan legitimasi moral dan penerimaan di mata komunitas yang ditargetkan. Konflik antara legalitas dan legitimasi ini menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi negara.

Lebih lanjut, kontroversi ini menyingkap adanya konflik internal dalam kerangka HAM itu sendiri. Negara sering menggunakan satu prinsip HAM, seperti kesetaraan gender, untuk membenarkan pembatasan prinsip HAM lainnya, yaitu kebebasan berekspresi agama dan otonomi individu. Analisis ini menunjukkan bahwa isu pakaian suci di ruang sekuler pada dasarnya adalah perang antara interpretasi hak-hak yang berbeda, di mana hak kolektif negara (netralitas dan kohesi) sering membatasi hak individu minoritas.

Perbandingan Model Sekularisme dan Pengaturan Simbol Agama

Analisis Kritis Justifikasi Larangan Simbol Agama yang Terlihat

Dampak Multidimensi Larangan pada Minoritas Agama

Larangan terhadap simbol agama yang terlihat di ruang sekuler internasional menimbulkan dampak yang meluas, jauh melampaui batas-batas hukum, menyentuh dimensi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi kelompok minoritas yang ditargetkan.

Konsekuensi Psikologis dan Diskriminasi Ekonomi

Diskriminasi agama yang dilembagakan melalui larangan resmi telah menghasilkan konsekuensi yang signifikan bagi individu. Korban diskriminasi sering mengalami tekanan psikologis serius, termasuk kecemasan, stres, dan depresi. Secara ekonomi, larangan yang didukung oleh putusan pengadilan (seperti ECJ) secara efektif menutup pintu bagi kelompok minoritas, terutama perempuan Muslim yang taat, dari berbagai kesempatan untuk mengakses pendidikan atau pekerjaan yang layak. Keputusan pelarangan jilbab dapat dipastikan mengisolasi mereka di tempat kerja dan meningkatkan risiko pengangguran secara signifikan.

Ketika larangan-larangan ini disahkan oleh pengadilan tertinggi (ECJ, ECHR), hal ini memberikan sinyal kepada masyarakat luas dan perusahaan bahwa ekspresi agama minoritas tertentu dianggap “bermasalah” atau “ilegal.” Legalisasi ini tidak hanya membatasi ruang lingkup hukum, tetapi juga memperkuat bias dan prasangka di tingkat individual dan sosial, yang pada gilirannya mengintensifkan diskriminasi di luar lingkup kebijakan formal.

Kegagalan Integrasi dan Alienasi

Meskipun tujuan resmi kebijakan sekularisme seringkali adalah untuk mendorong integrasi dan kohesi sosial, dampaknya seringkali sebaliknya. Diskriminasi agama dapat memicu polarisasi dan kerusuhan sosial, yang mengancam persatuan. Masyarakat di wilayah tertentu mungkin memandang pemeluk agama lain sebagai “asing” (alienasi), mengikis nilai-nilai toleransi dan kebersamaan.

Dalam studi mengenai perspektif migran, ditemukan bahwa perempuan Muslim dari Pakistan memilih untuk kembali ke negara asalnya karena mereka merasa sulit tinggal di negara-negara Eropa setelah mengalami perilaku tidak senonoh yang didasarkan pada kebencian, prasangka, dan bias. Fenomena return migration ini menjadi indikator yang jelas bahwa model sekularisme yang ketat, seperti laïcité, gagal menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif. Sebaliknya, model tersebut menuntut asimilasi paksa—penghapusan identitas minoritas yang terlihat—sebagai prasyarat untuk partisipasi penuh dalam masyarakat sipil.

Simbol Agama sebagai Target Konflik Kepentingan

Akar diskriminasi terhadap minoritas, yang termanifestasi melalui larangan simbol, seringkali lebih dalam daripada sekadar ketidaksepakatan teologis. Diskriminasi ini banyak berkait dengan konflik kepentingan ekonomi, politik, atau etnis yang dikemas dan dibenarkan dengan simbol-simbol agama. Dalam kasus ini, konsep kebenaran dan kebaikan yang berakar dari agama dipelintir untuk menjadi alasan pembenaran atas penindasan kemanusiaan.

Konflik yang diselubungi ini menciptakan ketegangan sosial yang berisiko merusak harmoni dan stabilitas negara, serta mewariskan trauma antargenerasi. Untuk mengatasi diskriminasi ini, diperlukan penegakan hukum yang kuat, edukasi, dan upaya kolektif untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Kesimpulan

Perdebatan mengenai Pakaian Suci dalam ruang sekuler internasional menunjukkan ketegangan yang berkelanjutan antara hak fundamental dan upaya negara untuk menjaga identitas publiknya. Analisis yurisprudensi ECHR dan ECJ menunjukkan adanya kecenderungan untuk memberikan batas keleluasaan yang besar kepada negara (doktrin margin of appreciation), yang seringkali membenarkan kebijakan larangan yang didasarkan pada definisi ordre public yang semakin luas, termasuk kohesi sosial dan netralitas ideologis.

Meskipun negara memiliki hak untuk membatasi kebebasan berekspresi demi kepentingan sah, banyak larangan simbol agama yang terlihat (terutama hijab di tempat kerja dan sekolah) gagal dalam uji proporsionalitas. Dampak negatif dari larangan ini—berupa diskriminasi ekonomi, isolasi sosial, dan tekanan psikologis —jauh melebihi manfaat sosial yang diklaim (seperti netralitas visual). Pelarangan ini menciptakan diskriminasi tidak langsung yang dilembagakan, di mana aturan yang netral secara formal secara nyata merugikan komunitas minoritas.

Perlunya Netralitas Substantif

Untuk mengatasi ketegangan ini, diperlukan pergeseran paradigma dari sekularisme yang asertif dan eksklusif menuju model netralitas substantif atau inklusif. Netralitas substantif fokus pada pemisahan negara dan agama tanpa menuntut asimilasi atau penghapusan identitas minoritas yang terlihat.

Penting bagi negara untuk menjamin netralitas layanan publik—bahwa layanan diberikan tanpa bias—tetapi tidak menuntut netralitas visual total dari seluruh stafnya, kecuali jika ekspresi keagamaan tersebut secara nyata dan proporsional menimbulkan undue hardship atau ancaman keamanan yang tak terhindarkan. Netralitas harus berarti akomodasi yang wajar dan penghormatan terhadap pluralisme, sebagaimana nilai-nilai ini merupakan esensi dari masyarakat yang demokratis dan menghargai hak asasi manusia.

Rekomendasi Kebijakan

1. Revisi Kebijakan Larangan: Negara-negara yang menerapkan larangan simbol agama yang berlebihan, khususnya di lingkungan kerja dan pendidikan, harus meninjau ulang undang-undang tersebut. Kebijakan harus fokus pada akomodasi yang wajar (reasonable accommodation) yang menyeimbangkan antara hak individu dan kebutuhan fungsional institusi, sesuai standar internasional.
2. Penegakan Kesetaraan Substantif: Kebijakan publik harus diarahkan untuk mengatasi diskriminasi tidak langsung. Perlu ditingkatkan penegakan hukum yang melarang diskriminasi berdasarkan agama di tempat kerja, memastikan bahwa kebijakan netralitas umum tidak digunakan sebagai alat untuk mengeksklusi minoritas.
3. Promosi Moderasi Beragama: Mendorong konsep moderasi beragama adalah kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif, di mana perbedaan dihargai dan hak asasi manusia dihormati. Hal ini memerlukan pendidikan yang mempromosikan toleransi dan kebijakan publik yang proaktif untuk membangun masyarakat inklusif, sehingga mengurangi polarisasi yang disebabkan oleh klaim kebenaran agama yang eksklusif.