Saksi Bisu Minoritas: Eksistensial, Persekusi Sistemik, dan Upaya Pelestarian Komunitas Agama yang Terancam Punah di Era Modern

Pendahuluan: Definisi dan Lingkup Krisis Minoritas Agama

Keberadaan komunitas agama minoritas di era modern terus menghadapi ancaman eksistensial, beralih dari diskriminasi sosial sporadis menjadi kebijakan negara yang bersifat struktural dan bahkan genosida yang bertujuan menghapus identitas. Studi ini mengulas secara komprehensif mekanisme ancaman, pola persekusi, dan strategi ketahanan yang diterapkan oleh komunitas yang sangat rentan, dengan fokus utama pada Yazidi di Irak, Muslim Uighur di Tiongkok, dan Kristen Koptik di Mesir.

Di tingkat global, perlindungan hak-hak minoritas—termasuk hak atas kelangsungan hidup, promosi dan perlindungan identitas, kesetaraan, dan non-diskriminasi—telah menjadi perhatian utama dalam hukum internasional sejak era Liga Bangsa-Bangsa melalui adopsi “perjanjian minoritas”. Namun, terlepas dari kerangka hukum ini, komunitas minoritas seringkali ditemukan pada kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat, menghadapi keterbatasan akses terhadap hak-hak sipil dan jaminan dasar.

Dalam konteks domestik, perlindungan hak atas kebebasan beragama seringkali terhambat meskipun dijamin konstitusi. Sebagai contoh, di Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29 Ayat 2 secara eksplisit menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Namun, realitasnya, persekusi terhadap pemeluk agama minoritas masih menjadi masalah yang menghambat terpenuhinya hak warga negara. Kegagalan negara menegaskan supremasi hukum positif terhadap interpretasi yang bias atau bermusuhan inilah yang menciptakan ruang bagi krisis minoritas eksistensial ini terjadi.

Kerangka Konseptual: Dari Diskriminasi menuju Kejahatan Eksistensial

Diskriminasi Struktural dan Kultural

Ancaman terhadap minoritas agama jarang bersifat acak; mereka seringkali berakar dalam diskriminasi struktural yang dilembagakan oleh negara atau diterima secara pasif oleh masyarakat. Diskriminasi ini memastikan bahwa minoritas berada dalam posisi yang paling terpinggirkan dalam masyarakat. Perlindungan hukum bagi penganut agama lokal, misalnya, membutuhkan dorongan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk menumbuhkan toleransi dan penerimaan perbedaan, demi merealisasikan jaminan perlindungan hukum terhadap diskriminasi.

Sebuah pola yang berulang dalam persekusi sosial adalah weaponization of non-legal authority (pengangkatan otoritas non-hukum). Di banyak negara, pendapat atau nasihat agama (seperti fatwa) yang secara hukum tidak mengikat, sering kali dijadikan rujukan de facto sebagai landasan untuk persekusi yang meluas. Fenomena ini berakar pada rendahnya literasi hukum dan sosial di masyarakat, yang membuat mereka lebih mudah dipengaruhi oleh retorika yang menjelek-jelekkan atau yang didasarkan pada kesalahpahaman mendasar mengenai teologi minoritas, seperti menganggap agama Hindu memiliki banyak tuhan atau Kristen memiliki tiga tuhan. Kegagalan negara dalam menegaskan bahwa fatwa bukanlah produk hukum yang mengikat dan dalam mengimplementasikan norma-norma HAM internasional secara tegas di tingkat masyarakat adalah faktor kunci yang memungkinkan diskriminasi ini berlanjut.

Definisi Penghapusan Budaya (Cultural Erasure)

Ancaman eksistensial tidak hanya mencakup pembunuhan massal, tetapi juga penghancuran identitas secara sistematis, yang disebut cultural erasure (penghapusan budaya) atau cultural cleansing. Penghapusan budaya adalah kebijakan sistematis yang didorong oleh negara untuk meniadakan eksistensi identitas budaya yang berbeda, akar sejarah, nilai-nilai, warisan, tradisi, dan bahasa. Tindakan korosif dan koersif ini sering digunakan sebagai senjata perang untuk menolak eksistensi identitas budaya tertentu, seperti yang terjadi di Ukraina, dan memiliki peran penting sebagai salah satu elemen inheren dari niat untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi ketika melakukan genosida. Oleh karena itu, hukum internasional perlu memperluas pengakuan dan mengkriminalisasi penghapusan budaya sistematis, kehancuran warisan, dan penjarahan properti budaya sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan/atau kejahatan perang.

Dinamika Demografi dan Migrasi Paksa (Brain Drain)

Persekusi dan diskriminasi memiliki dampak demografi jangka panjang yang serius, memicu migrasi paksa dan brain drain (arus keluar talenta). Para pekerja berketerampilan tinggi sangat diminati di negara-negara yang lebih maju, yang sering mengurangi hambatan imigrasi bagi kelompok-kelompok ini. Sebaliknya, pembatasan mobilitas di negara asal dapat secara paradoks meningkatkan emigrasi dan diskriminasi domestik terhadap minoritas etnis dan agama.

Ketika komunitas minoritas menghadapi persekusi yang intens, individu berkemampuan tinggi seringkali menjadi yang pertama mencari perlindungan di luar negeri. Meskipun brain circulation dapat membawa ide dan jaringan baru bagi negara asal, aliran keluar talenta bersih yang substansial (net outflow of talent) dapat mengakibatkan berkurangnya kemungkinan pembangunan ekonomi dan sosial di negara pengirim. Dalam konteks minoritas agama yang terancam, migrasi paksa ini mempercepat erosi populasi yang tersisa, melemahkan struktur sosial dan institusi mereka, dan membuat kelompok yang tetap tinggal menjadi lebih rentan terhadap asimilasi atau persekusi lebih lanjut.

Studi Kasus Mendalam (Ancaman Eksistensial)

Studi Kasus I: Genosida dan Trauma Permanen Yazidi di Irak (Ancaman Fisik dan Struktural)

Konteks Iman dan Populasi

Yazidi adalah kelompok agama endogamis berbahasa Kurdi yang merupakan penduduk asli Kurdistan, yang tersebar di Irak, Suriah, Turki, dan Iran. Mayoritas Yazidi yang tersisa di Timur Tengah saat ini tinggal di Irak, terutama di Kegubernuran Nineveh dan Duhok, dengan perkiraan populasi antara 500.000 hingga 700.000 orang sebelum genosida. Kekhasan Yazidi sebagai kelompok endogamis—artinya perkawinan harus terjadi di antara anggota komunitas—menjadikan kelangsungan hidup kelompok sangat bergantung pada integritas garis keturunan dan identitas komunitas.

Mekanisme Genosida oleh ISIL (ISIS)

Pada 3 Agustus 2014, ISIL melancarkan serangan terencana terhadap Yazidi di Sinjar, Irak, yang oleh Komisi Penyelidikan PBB di Suriah disebut sebagai genosida. Serangan ini menghancurkan komunitas beranggotakan 400.000 orang, menyebabkan pembunuhan, pemindahan paksa, dan penangkapan.

Kekejaman yang dilakukan sangat sistematis: lebih dari 5.000 pria dan wanita tua dibunuh, sementara lebih dari 6.000 wanita dan anak-anak ditawan, diperjualbelikan, diperbudak secara seksual, dan dipaksa berpindah agama. Kekerasan seksual digunakan secara strategis sebagai senjata perang dan bahkan dikodifikasikan dalam manual ISIS. Tujuannya adalah menghancurkan komunitas Yazidi dari dalam melalui pelanggaran terhadap perempuan, yang mereka yakini akan merusak moral dan struktur sosial kelompok.

Dampak Lanjutan Pasca-Konflik: Genosida Struktural

Sepuluh tahun setelah genosida, krisis Yazidi masih akut. Lebih dari 400.000 Yazidi masih mengungsi, dan hampir 2.800 wanita dan anak-anak masih hilang. Meskipun fokus utama akuntabilitas sering tertuju pada ISIS sebagai aktor non-negara, ancaman eksistensial kini diperkuat oleh hambatan struktural yang dilembagakan oleh negara Irak itu sendiri, sebuah fenomena yang dapat dianalisis sebagai “Genosida oleh Dampak Lanjutan.”

Hal ini terlihat jelas dalam dampak Undang-Undang Kartu Nasional Irak (National Card Law). Hukum ini menghalangi para ibu Yazidi, yang melahirkan anak-anak dari penawanan ISIS, untuk kembali ke tanah air mereka di Sinjar bersama anak-anak mereka. Karena Yazidi adalah kelompok endogamis , hukum identitas ini secara efektif mencegah generasi baru ini membawa identitas Yazidi. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia mendasar ibu dan anak di bawah perjanjian internasional dan Konstitusi Irak, tetapi juga melanggengkan efek genosida ISIS, memastikan garis suksesi keagamaan Yazidi terputus secara birokratis. Komunitas internasional, melalui Komisi Penyelidikan PBB, telah menyerukan keadilan, akuntabilitas, dan solusi efektif atas kejahatan ISIL ini.

Berikut adalah ringkasan dampak kuantitatif dari genosida Yazidi:

Table 1: Dampak Kuantitatif Genosida Yazidi (Mulai Agustus 2014)

Studi Kasus II: Sinicization dan Penghapusan Budaya Uighur di Tiongkok (Ancaman Budaya dan Demografi)

Strategi Koersif dan Regulasi Keagamaan

Di wilayah Xinjiang, Tiongkok, minoritas Muslim Turkik, terutama Uighur, menghadapi kebijakan represif yang bertujuan mencapai homogenitas ateistik dan Sinicization (pemaksaan nilai-nilai Han Tiongkok) di bawah kedok klaim kontraterorisme. Sejak 2014 hingga saat ini, peraturan keagamaan bagi warga Uighur diperketat secara signifikan. Tindakan represif ini memicu respons yang variatif dari masyarakat internasional.

Mekanisme Kejahatan di Kamp Interniran (Genosida Birokratis)

Pemerintah Tiongkok telah menggunakan jaringan kamp interniran yang luas untuk menahan sekitar 1 hingga 3 juta Muslim Turkik, termasuk Uighur, Kazakh, dan Kyrgyz. Kekerasan di kamp ini mencakup penahanan, kerja paksa dalam kondisi keras, penyiksaan, dan indoktrinasi. Tujuan kamp ini secara eksplisit adalah untuk mengganti kepercayaan Islam Uighur dengan nilai-nilai Tiongkok.

Amnesty International dan organisasi HAM lainnya mendokumentasikan bahwa di awal penahanan, para tahanan dipaksa untuk duduk diam atau berlutut dalam posisi yang sama, dalam keheningan total, selama sebagian besar waktu mereka terjaga. Selanjutnya, mereka menjalani “pendidikan” paksa, di mana mereka diindoktrinasi untuk menyangkal Islam, meninggalkan bahasa Uighur dan praktik budaya lainnya, serta mempelajari bahasa Mandarin dan propaganda Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Ancaman ini mencapai tingkat genosida melalui mekanisme biologis-kultural yang sistematis. Bukti kuat menunjukkan adanya tindakan kekerasan reproduktif, termasuk sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan pengendalian kelahiran paksa terhadap wanita Uighur. Tindakan ini memenuhi kriteria Pasal 6(d) Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang mengkriminalkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam suatu kelompok, mencerminkan bahasa Pasal II(d) Konvensi Genosida. PKT secara eksplisit menyatakan tujuannya untuk mencegah pertumbuhan populasi Uighur.

Penghancuran Identitas Kultural

Di luar kamp, ketakutan telah mendorong self-censorship agama dan budaya. Di dalam dan di luar kamp, PKT secara aktif berupaya menghapus budaya dan agama Uighur. Sekitar 16.000 masjid—lebih dari 65% dari total—telah dihancurkan oleh PKT. Penghancuran situs keagamaan dan pencegahan ibadah membuktikan bahwa PKT termotivasi untuk bertindak melawan minoritas budaya demi memastikan homogenitas ateistik.

Respon Internasional yang Terfragmentasi

Respon internasional terhadap krisis Uighur sangat bervariasi. Turki, sebagai negara dengan ikatan budaya dan etnis dengan Uighur, memberikan respon yang cenderung moderat karena hubungan diplomatik yang erat dengan Tiongkok. Meskipun Turki telah memberikan respon verbal dan non-verbal, seperti membuka pintu bagi pengungsi Uighur dan memberikan kritik, kehati-hatian diplomatik tetap terlihat.

Organisasi HAM internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, serta ahli independen PBB, telah mendokumentasikan klaim penahanan massal dan menyerukan akuntabilitas. Namun, PBB menyayangkan ketiadaan data resmi mengenai orang-orang yang ditahan, yang mempersulit upaya hukum dan pemantauan. Selain itu, kawasan ASEAN seringkali menahan diri dari intervensi dalam urusan internal negara lain, menjunjung tinggi prinsip non-campur tangan, yang membatasi peran regional dalam menekan Tiongkok.

Studi Kasus III: Diskriminasi Struktural dan Ketahanan Kristen Koptik di Mesir (Ancaman Kronis)

Sejarah dan Identitas

Kristen Koptik mewakili salah satu komunitas Kristen tertua di dunia, dengan sejarah yang dimulai pada era Romawi di Alexandria. Mereka merupakan gereja terbesar di negara tersebut, diperkirakan berjumlah sekitar 10 hingga 12 persen dari total penduduk Mesir. Ancaman yang mereka hadapi bukanlah genosida fisik total, melainkan marginalisasi kronis dan perjuangan yang berkelanjutan untuk kesetaraan partisipatif.

Pola Diskriminasi

Meskipun Koptik adalah bagian integral dari identitas Mesir, mereka telah lama mengeluhkan perlakuan tidak adil di negara itu, termasuk serangan teroris dan diskriminasi. Kondisi mereka relatif stabil selama masa pemerintahan Hosni Mubarak karena rezim berkuasa melindungi mereka, tetapi banyak hal berubah setelah reformasi yang bertujuan menggulingkan diktator.

Kekerasan komunal sporadis sering terjadi. Kerusuhan pada tahun-tahun pasca-Mubarak, misalnya, dipicu oleh protes umat Koptik terhadap serangan Islam radikal terhadap sebuah gereja. Mereka mengecam pemerintah sementara karena dianggap terlalu lunak terhadap kaum Islamis yang bertanggung jawab atas serangkaian serangan anti-Kristen. Umat Koptik, oleh karena itu, menghadapi tantangan besar dan terus berjuang untuk keadilan dan perdamaian.

Pelestarian dan Asertivitas Identitas

Dalam menghadapi diskriminasi struktural, umat Koptik menunjukkan resiliensi historis yang kuat melalui asertivitas budaya dan simbolik. Mereka dibedakan dari masyarakat Mesir lainnya melalui simbol-simbol Kristen yang terlihat, seperti kalung salib dan gambar Yesus Kristus di dinding rumah atau toko mereka. Penggunaan bahasa Koptik oleh Amru bin Ash, gubernur Mesir di bawah kekhalifahan Umar ibn Khattab, juga merupakan bagian dari warisan budaya yang dipertahankan.

Dinamika Solidaritas Interfaith

Meskipun mengalami kekerasan komunal yang menyakitkan, Mesir juga menunjukkan momen solidaritas interfaith yang penting. Interaksi antara Muslim dan Koptik sering mengundang simpati dan diucapkan oleh kedua belah pihak saat merayakan hari suci. Orang Koptik menyambut umat Muslim saat Idul Fitri, sementara umat Muslim melakukan hal yang sama saat umat Koptik merayakan Natal. Tokoh agama dari kedua belah pihak, seperti Sayyed Ṭanṭāwī, yang pernah menjadi Grand Shaykh al-Azhar, menunjukkan simpati kepada orang Koptik. Ini menunjukkan bahwa modal sosial untuk perdamaian ada, dan perjuangan umat Koptik adalah untuk mendapatkan pengakuan penuh dan kesetaraan dalam ruang publik Mesir, yang berbeda dengan perjuangan Yazidi dan Uighur yang berada dalam situasi ancaman kelangsungan hidup fisik dan budaya total.

Akuntabilitas, Pelestarian, dan Rekomendasi Kebijakan

Mekanisme Pertahanan Komunitas dan Pelestarian Warisan

Menghadapi kehancuran yang sistematis, komunitas minoritas telah mengembangkan mekanisme pertahanan dan pelestarian yang berpusat pada pemulihan identitas dan pengorganisasian diaspora.

Perlindungan Warisan Budaya Yazidi

Warisan budaya tak berwujud dan berwujud berfungsi sebagai titik jangkar identitas komunitas yang terancam. Setelah genosida ISIS, yang secara sistematis menghancurkan kuil-kuil Yazidi di wilayah Sinjar, upaya telah dilakukan untuk merekonstruksi situs-situs penting ini. Misalnya, proyek restorasi Kuil Sheikh Mand di desa Gedala dan Malack Sheikh Hassan di desa Gabara telah diselesaikan, menggunakan bahan-bahan lokal dan teknik bangunan tradisional. Kuil-kuil ini, yang merupakan milik publik anggota komunitas, sangat penting untuk menegakkan kembali identitas komunal Yazidi dan memulihkan rasa normalitas di tengah trauma pengungsian massal.

Advokasi Diaspora Uighur

Ketika suara di negara asal dibungkam oleh represi negara, diaspora menjadi sarana utama untuk advokasi. Organisasi nirlaba Uighur, seperti Uyghur Human Rights Project, menggunakan lobi akar rumput untuk menekan pengesahan legislasi anti-genosida di negara-negara Barat. Diaspora ini memainkan peran krusial dalam memelihara bahasa, tradisi, dan iman di pengasingan, sekaligus memaksa perhatian internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang.

Akuntabilitas dan Kegagalan Hukum Internasional

Tuntutan Keadilan Yazidi Sepuluh Tahun Setelah Genosida

Sepuluh tahun setelah serangan Sinjar, upaya untuk mencari keadilan terus berlanjut. Komisi Penyelidikan PBB di Suriah telah menyerukan keadilan, akuntabilitas, dan solusi yang efektif terhadap kejahatan ISIL, mengingat skala kehancuran komunitas Yazidi.

Krisis Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)

Kekejaman genosida jarang terjadi secara instan; ia terjadi dalam tahapan yang dapat dicegah jika ada intervensi negara yang tepat waktu. Dalam kasus Yazidi, analisis menunjukkan adanya bukti prima facie yang signifikan bahwa beberapa negara (termasuk Suriah, Irak, dan Turki) diduga gagal dalam kewajiban mereka untuk mencegah dan menghukum genosida di bawah Konvensi Genosida. Bahkan terdapat indikasi bahwa beberapa negara, secara langsung atau tidak langsung, memberikan bantuan atau dukungan kepada ISIS dan individu yang berafiliasi dengan ISIS.

Oleh karena itu, akuntabilitas tidak boleh hanya berfokus pada pelaku non-negara seperti ISIS. Kredibilitas hukum internasional kini berada pada titik kritis, menghadapi tuntutan untuk menuntut pertanggungjawaban negara di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) karena kegagalan mereka mencegah kejahatan ini. Kegagalan struktural, seperti yang terlihat dalam Undang-Undang Kartu Nasional Irak , secara efektif mewujudkan tujuan genosida secara birokratis dan menuntut intervensi kebijakan yang tegas.

Tantangan Pemantauan HAM di Tiongkok

Dalam kasus Uighur, PBB dan organisasi HAM menghadapi tantangan besar dalam menetapkan akuntabilitas. Meskipun ada dokumentasi klaim terhadap penahanan massal dan pelanggaran HAM, kurangnya data resmi mengenai orang-orang yang ditahan menghambat proses hukum formal. Ahli independen PBB telah menyerukan sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia dan pembentukan mekanisme pemantauan untuk menganalisis dan melaporkan situasi di Tiongkok secara ketat. Meskipun Dewan HAM PBB didesak untuk mengeluarkan laporan khusus, hal ini belum terwujud, menyoroti tantangan yang dihadapi badan-badan HAM PBB dalam menegakkan kewajiban HAM di negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan diplomatik besar.

Sinkronisasi Norma dan Rekomendasi Kebijakan

Imperatif Lokalisasi Norma dan Supremasi Hukum

Untuk melindungi minoritas secara efektif, negara harus menjamin bahwa terdapat sinkronisasi yang kuat antara norma Hak Asasi Manusia Internasional (seperti International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR) dan hukum positif domestik. Kegagalan negara dalam melokalisasikan norma-norma ini, ditambah dengan pengaruh aktor domestik yang tidak terikat secara hukum (misalnya, organisasi yang menerbitkan fatwa yang disalahgunakan), dapat mengakibatkan negara gagal melindungi hak-hak minoritas agama. Ketegasan negara dalam implementasi norma HAM internasional adalah faktor penting kesuksesan difusi dan sosialisasi norma HAM pada tataran masyarakat.

Rendahnya literasi masyarakat memungkinkan ‘salah kaprah’ teologis dijadikan pembenaran de facto untuk persekusi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi agama dan hukum di tingkat masyarakat untuk menetralkan penggunaan pendapat non-hukum sebagai alat yang mengikat secara sosial dan memicu kekerasan.

Reformasi Hukum Struktural dan Pengakuan Kejahatan

Di Irak, mendesak reformasi Undang-Undang Kartu Nasional adalah langkah kebijakan yang mendesak untuk mencegah kelanjutan genosida struktural terhadap Yazidi.

Secara global, untuk mengatasi kejahatan seperti yang terjadi di Xinjiang, laporan merekomendasikan peningkatan dan konsolidasi pengakuan hukum terhadap penghapusan budaya sistematis sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan. Reparasi dan sanksi perlu diterapkan lebih kuat untuk kehancuran warisan tak berwujud dan berwujud. Hal ini memastikan bahwa upaya untuk menghapus identitas kolektif minoritas diakui dan dihukum seberat upaya untuk menghancurkan secara fisik.

Kesimpulan Komparatif

Analisis mendalam terhadap tiga komunitas minoritas agama yang terancam—Yazidi, Uighur, dan Kristen Koptik—menunjukkan bahwa ancaman eksistensial bervariasi dalam bentuknya, mulai dari kekerasan fisik yang intens hingga persekusi birokratis-kultural yang kronis.

Yazidi menghadapi genosida fisik yang diikuti oleh genosida struktural pasca-konflik, di mana kebijakan identitas negara melanggengkan penghapusan kelompok tersebut, meskipun pelaku fisik (ISIS) telah melemah. Uighur menghadapi bentuk represi yang sangat terorganisir dan didorong negara, yang berupaya melakukan genosida demografi melalui kontrol reproduksi dan penghapusan budaya (Sinicization) yang masif. Sementara itu, Kristen Koptik menghadapi diskriminasi struktural kronis dan kekerasan sporadis, tetapi menunjukkan tingkat resiliensi historis yang tinggi melalui asertivitas simbolik dan modal sosial interfaith.

Meskipun mekanisme ancaman berbeda, akar penyebabnya sama: kegagalan negara menegakkan supremasi hukum atas diskriminasi, dan kegagalan masyarakat internasional untuk secara efektif menegakkan akuntabilitas negara di bawah Konvensi Genosida. Keadilan bagi kelompok-kelompok ini menuntut intervensi yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan perang, tetapi juga pada reformasi hukum domestik dan konsolidasi norma internasional yang secara eksplisit mengkriminalisasi penghapusan identitas budaya.

Berikut adalah perbandingan mendalam antara mekanisme ancaman dan respons komunitas:

Table 2: Komparasi Mekanisme Ancaman dan Respons Komunitas

Kelangsungan hidup komunitas agama minoritas ini bergantung pada pengakuan global bahwa ancaman yang mereka hadapi telah melampaui diskriminasi sederhana menjadi kejahatan eksistensial yang sistematis, menuntut respons hukum dan kebijakan yang holistik dan tegas.