Dari Laboratorium ke Pasar Dunia: Migrasi Ilmuwan dan Transfer Teknologi

Konteks Global: Integrasi Mobilitas Ilmuwan dan Rantai Nilai Inovasi

Ekonomi global kontemporer sangat bergantung pada pengetahuan, menjadikannya faktor produksi yang paling dinamis. Dalam konteks ini, inovasi bukan hanya hasil dari investasi penelitian dan pengembangan (R&D) yang terisolasi, tetapi juga fungsi dari modal manusia dan pengetahuan yang memiliki kemampuan untuk bergerak bebas melintasi batas-batas geografis. Mobilitas talenta terampil, termasuk ilmuwan, teknisi, dan kaum intelektual, merupakan prasyarat utama bagi pergerakan pengetahuan, yang pada gilirannya memfasilitasi Transfer Teknologi (TT) Internasional.

Fenomena migrasi kaum intelektual ini telah terjadi secara masif di seluruh dunia sejak tahun 1950-an dan awal 1960-an, didorong oleh ketidakstabilan ekonomi di negara-negara dunia ketiga pasca Perang Dunia II. Para profesional ini berbondong-bondong menuju negara-negara yang menawarkan keunggulan dan kesempatan yang lebih besar, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada.

Perpindahan talenta terampil tersebut memiliki implikasi yang kompleks terhadap transfer teknologi. Ketika seorang akademisi atau peneliti tingkat lanjut bermigrasi, ia tidak hanya membawa gelar dan keahlian yang terkodifikasi. Lebih penting lagi, ia membawa tacit knowledge—pengetahuan operasional, metodologi riset, koneksi kolaboratif, dan pemahaman internal operasional laboratorium—yang sulit untuk dikodifikasi dan dilindungi oleh paten atau lisensi formal. Migrasi talenta, oleh karena itu, secara implisit bertindak sebagai bentuk transfer teknologi yang tidak terkompensasi (uncompensated technology transfer) dari negara berkembang ke negara maju. Kerugian ini melampaui perhitungan finansial sederhana atas investasi pendidikan yang hilang, karena secara langsung menguras kapabilitas inovasi di negara asal.

Definisi dan Ruang Lingkup: Brain Drain, Brain Gain, dan Transfer Teknologi (TT) Internasional

Brain Drain

Brain drain (migrasi otak) didefinisikan sebagai perpindahan tenaga ahli profesional dan kaum intelektual dari negara asal mereka ke negara tujuan yang menawarkan peluang karier dan taraf hidup yang lebih baik. Bagi negara asal, fenomena ini menimbulkan implikasi negatif yang signifikan, termasuk inefisiensi perekonomian, kurangnya tenaga terlatih dan terdidik, serta ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi. Dalam kasus historis, para profesional dan cendekiawan India yang bermigrasi ke luar negeri dikenal sebagai Non-Residence of India (NRI), yang menunjukkan skala fenomena ini di Asia.

Brain Gain dan Brain Circulation

Brain gain atau reversed brain drain adalah kondisi di mana kerugian talenta diubah menjadi keuntungan, seringkali melalui kepulangan atau kontribusi aktif diaspora ke negara asal. Ini menandai pergeseran paradigma dari kerugian permanen menjadi sirkulasi pengetahuan, yang menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan, seperti yang berhasil dicapai India.

Transfer Teknologi (TT) Internasional

Transfer Teknologi (TT) merujuk pada proses pergerakan pengetahuan, know-how, dan keterampilan teknis secara formal maupun informal antar negara. Dalam laporan ini, fokus utama adalah mekanisme formal yang dilembagakan, seperti paten global, perjanjian lisensi, dan kerja sama riset industri-akademik lintas negara.

Struktur Laporan dan Signifikansi Policy

Laporan ini disusun untuk memberikan kerangka analisis yang komprehensif. Bagian II dan III akan berfokus pada dinamika migrasi talenta dan strategi pembalikan arus. Bagian IV dan V akan menganalisis mekanisme TT formal dan implikasinya melalui studi kasus. Laporan ini bertujuan untuk menyediakan panduan kebijakan yang menghubungkan strategi pengelolaan diaspora dengan strategi pemanfaatan kerangka hukum Kekayaan Intelektual (KI) global, guna memperkuat ekosistem Sains, Teknologi, dan Inovasi (STI) nasional.

Anatomi Migrasi Otak (Brain Drain) dan Dampaknya pada Inovasi Nasional

Teori Migrasi Talenta: Model Dorong dan Tarik (Push and Pull Factors)

Migrasi kaum intelektual dapat dijelaskan melalui interaksi kompleks antara faktor pendorong (push) di negara asal dan faktor penarik (pull) di negara tujuan.

Faktor Pendorong (Push)

Faktor-faktor pendorong utama di negara berkembang sebagian besar terkait dengan kegagalan institusional dan ekonomi untuk menghargai dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi talenta. Pemicu utama meliputi: disparitas penghasilan dan upah yang rendah, kurangnya insentif penelitian, serta terbatasnya penghargaan terhadap keahlian. Selain itu, kondisi ekonomi-politik domestik yang kurang kondusif berkontribusi pada dorongan untuk mencari peluang di luar. Keterbatasan ini mencakup minimnya lapangan kerja yang relevan dengan kompetensi  dan terbatasnya fasilitas pendukung riset dan inovasi. Bahkan, keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk fasilitas pendidikan, menjadi faktor pendorong kuat bagi migran untuk mengejar pendidikan tinggi di kota atau luar negeri.

Faktor Penarik (Pull)

Sebaliknya, negara tujuan menawarkan ekosistem riset yang superior. Para profesional tertarik oleh peluang karir yang lebih baik, fasilitas riset yang memadai, dan lingkungan profesional yang menghargai keahlian. Peluang kerja dan upah yang relatif lebih tinggi di negara maju merupakan faktor signifikan yang memotivasi pekerja untuk bermigrasi. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada dianggap sebagai land of opportunity yang menawarkan taraf hidup dan kesempatan yang lebih baik.

Dampak Kerugian Terhadap Kapasitas Inovasi Negara Berkembang

Fenomena brain drain menimbulkan kerugian multifaset bagi negara asal.

Dampak Ekonomi, Inovasi, dan Pembangunan

Secara makro, brain drain menyebabkan inefisiensi perekonomian dan kurangnya tenaga terlatih dan terdidik, yang menciptakan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi. Jika tren ini terus berlanjut, dampaknya sangat buruk, menyebabkan negara kekurangan tenaga kerja berpendidikan tinggi, berketerampilan, atau berkeahlian, yang pada akhirnya mengakibatkan ketertinggalan signifikan dari negara lain, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pengetahuan. Kerugian ini juga mencakup hilangnya investasi besar yang telah dikeluarkan negara untuk pendidikan talenta tersebut.

Dampak Sosial dan Budaya

Dampak kualitatif juga tidak kalah penting. Fenomena brain drain dapat memengaruhi moral dan motivasi tenaga kerja yang tersisa di dalam negeri, yang mungkin merasa kurang dihargai. Selain itu, aspirasi global generasi muda, khususnya Generasi Z, untuk pengembangan diri dan karier global, tercermin dalam fenomena digital seperti tagar #KaburAjaDulu. Ekspresi kolektif ini mencerminkan erosi kepercayaan terhadap prospek domestik dan menunjukkan keinginan kuat untuk mencari kualitas hidup yang lebih baik di luar negeri.

Ketika negara kehilangan ilmuwan dan tenaga profesional terbaiknya, ini bukan hanya kerugian kuantitatif, tetapi juga merupakan krisis legitimasi dan nilai. Kehilangan sumber daya manusia berkualitas menimbulkan risiko bahwa keputusan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan teknologi kompleks dan inovasi, dibuat tanpa landasan ilmiah yang kuat. Situasi ini menciptakan siklus umpan balik negatif: hilangnya SDM berkualitas melemahkan kapasitas institusi untuk merumuskan kebijakan Sains dan Teknologi (S&T) yang kuat, yang pada akhirnya membuat lingkungan riset domestik semakin tidak menarik (faktor pendorong diperparah), sehingga memperburuk brain drain.

Dilema Ganda Keterampilan

Negara berkembang menghadapi dilema ganda dalam pengelolaan tenaga kerja global. Di satu sisi, mereka kehilangan talenta elit berketerampilan tinggi yang melakukan brain drain. Di sisi lain, mereka juga memiliki keterbatasan dalam pasar kerja global untuk tenaga kerja berketerampilan rendah. Pekerja migran (PMI) seringkali hanya dapat mengisi pekerjaan yang membutuhkan keterampilan rendah, dengan dominasi di sektor rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkembang tidak hanya mengalami kebocoran investasi pendidikan tinggi (melalui brain drain), tetapi juga harus bersaing secara ketat di pasar kerja global yang terbatas untuk keterampilan rendah.

Tabel 1 Analisis Komparatif Faktor Pendorong (Push) dan Penarik (Pull) Migrasi Ilmuwan

Membalikkan Arus: Brain Gain, Brain Circulation, dan Kebijakan Diaspora

Strategi Mengubah Brain Drain Menjadi Keuntungan Intelektual

Alih-alih memandang migrasi talenta sebagai kerugian permanen, kebijakan strategis harus mengubahnya menjadi aset potensial. Diaspora (komunitas talenta di luar negeri) dapat membawa kembali modal finansial, sosial, dan yang paling penting, modal manusia berupa pengetahuan mutakhir, jaringan global, dan standar kerja internasional.

Studi Kasus Keberhasilan Brain Gain: Transformasi India

India adalah studi kasus klasik mengenai keberhasilan mengubah brain drain menjadi reversed brain drain atau brain gain. Pada awal tahun 1950-an, India mencatat migrasi kaum intelektual terbesar ke Amerika Serikat setelah Taiwan. Namun, berkat keseriusan pemerintah India dalam menciptakan regulasi dan menarik kembali warga negara terampil, India saat ini menempati posisi keempat dalam daftar negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

Pulangnya Non-Residence of India (NRI) berimplikasi langsung pada kemajuan industri IT domestik. Hal ini ditandai dengan diciptakannya kota-kota IT yang dikenal sebagai Indian Silicon Valley, berpusat di Bangalore, serta kota-kota lain seperti Hyderabad dan Chennai. Kesuksesan India menunjukkan bahwa brain gain tidak hanya terjadi secara alami; ia memerlukan intervensi kebijakan yang kuat.

Program Rekrutmen Talenta Global Negara Pesaing

Persaingan global untuk merebut talenta terampil telah menjadi agenda strategis negara-negara maju dan berkembang yang ambisius. Misalnya, Tiongkok menerapkan inisiatif seperti Thousand Talents Plan (TTP) dan Young Thousand Talents. Program-program ini dirancang untuk secara aktif merekrut ilmuwan dan teknolog terkemuka yang bekerja di luar negeri (terutama di Barat) untuk kembali atau berkontribusi di Tiongkok. Keberadaan program talent attraction yang agresif seperti ini menggarisbawahi perlunya negara berkembang untuk merespons dengan kebijakan talent attraction yang serupa dan tidak hanya berfokus pada pencegahan migrasi.

Rekomendasi Kebijakan untuk Jejaring Diaspora dan Insentif Riset

Untuk mengelola dan memberdayakan diaspora bagi kemajuan bangsa , diperlukan strategi yang terstruktur. Strategi-strategi ini meliputi peningkatan pendanaan riset, pemberian insentif karier, dan pembenahan sistem pendidikan serta kebijakan publik.

Keberhasilan dalam menciptakan brain gain membutuhkan lebih dari sekadar insentif moneter; ia menuntut sinergi antara infrastruktur lunak (kebijakan dan kerangka hukum) dan infrastruktur keras (fasilitas riset). Misalnya, keberhasilan dalam menyerap modal yang dibawa diaspora bergantung pada kesiapan institusi. Taman Sains dan Teknologi (STP) memainkan peran vital sebagai fasilitator inkubasi, akselerasi startup berbasis teknologi, dan komersialisasi. Fungsi transfer teknologi di STP harus mampu mendampingi proses komersialisasi, menangani aspek legalitas, perlindungan kekayaan intelektual, dan pengelolaan perjanjian lisensi atau kerja sama.

Tanpa kapasitas legal dan komersial yang memadai di dalam negeri, modal dan pengetahuan yang dibawa diaspora akan mengalami kesulitan untuk diolah menjadi aset nasional. Oleh karena itu, investasi pada infrastruktur transfer teknologi domestik menjadi prasyarat agar modal yang dibawa oleh talenta yang kembali tidak stagnan.

Pendekatan lain adalah mendorong brain circulation terstruktur melalui program pendidikan internasional. Program penguatan kerja sama bergelar (dual-degree) lintas negara memungkinkan mahasiswa menempuh studi dan memperoleh dua gelar dari institusi berbeda. Program ini secara efektif memperkaya pengalaman akademik, jejaring profesional, dan pemahaman multikultural. Model ini adalah bentuk pelembagaan brain circulation, di mana talenta yang pergi tetap memiliki “tali pengikat” ke negara asal melalui jejaring formal dan kesepakatan riset, memastikan kontribusi balik di masa depan.

Mekanisme Internasional Transfer Teknologi (TT): Kerangka Hukum dan Komersial

Transfer teknologi internasional bergantung pada kerangka hukum yang kuat, terutama terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI), dan mekanisme komersial yang dilembagakan.

Paten Global sebagai Katalis Transfer Teknologi

Perlindungan paten global sangat krusial karena invensi modern memerlukan pasar dan rantai produksi lintas batas. Patent Cooperation Treaty (PCT), yang dikelola oleh World Intellectual Property Organization (WIPO), menyediakan sistem terintegrasi yang memungkinkan pemohon untuk mencari pelindungan paten secara seragam di banyak negara melalui satu permohonan. Paten, bersama dengan Merek dan Desain Industri, merupakan bagian dari Hak Kekayaan Industri (HKI) yang diatur oleh Konvensi Paris.

Tanpa kerangka pelindungan KI global yang memadai, pemilik invensi (seperti perusahaan multinasional atau universitas riset) akan enggan mentransfer teknologi canggih, karena risiko pelanggaran hak yang tinggi. Paten memberikan hak eksklusif yang menjadi fondasi legal untuk komersialisasi dan lisensi.

Meskipun sistem PCT telah diratifikasi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia melalui Keppres No. 16 Tahun 1997 dan diatur dalam Pasal 33 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, implementasinya seringkali menghadapi kendala. Permohonan dan pelindungan paten melalui PCT di beberapa negara belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Kendala dalam implementasi PCT menunjukkan adanya defisit kapasitas di negara berkembang. Hambatan TT bukan lagi terletak pada ketersediaan kerangka hukum internasional (hard law), tetapi pada kemampuan domestik (soft law dan Sumber Daya Manusia) untuk menegakkan dan memanfaatkan kerangka tersebut. Kurangnya keahlian patent prosecution dan litigasi KI domestik secara signifikan memperburuk posisi tawar negara berkembang. Jika pemilik KI meragukan kemampuan mitra di negara berkembang untuk melindungi paten yang dilisensikan, mereka dapat menuntut biaya lisensi yang lebih tinggi atau membatasi transfer know-how yang paling kritis. Ini menciptakan kesenjangan kapasitas yang membatasi akses ke teknologi mutakhir.

Perjanjian Lisensi Teknologi Lintas Negara

Perjanjian lisensi adalah mekanisme kontraktual utama dalam TT. Lisensi adalah pemberian hak eksploitasi oleh pemilik KI (Licensor) kepada pihak lain (Licensee). Objek perjanjian lisensi dapat meliputi Paten, Desain Industri, atau Rahasia Dagang.

Secara hukum, perjanjian lisensi harus didasarkan pada prinsip kesamaan derajat dan saling menguntungkan, menempatkan para pihak dalam kedudukan hukum yang setara. Tujuannya adalah memastikan bahwa perjanjian yang disepakati tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum yang berlaku, serta menghindari praktik bisnis yang membatasi.

Secara komersial, transfer teknologi melalui lisensi seringkali berfungsi sebagai alat untuk pembangunan standar. Misalnya, teknologi pertambangan yang dilisensikan di Indonesia mungkin mensyaratkan penerima lisensi untuk memenuhi standar internasional seperti ISO 9000 untuk standar mutu dan ISO 14000 untuk standar lingkungan. Persyaratan ini penting karena teknologi yang ditransfer hanya akan berharga jika produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas global. Keterkaitan antara lisensi dan adopsi standar internasional mengindikasikan bahwa TT yang sukses memaksa negara penerima untuk mengadopsi praktik tata kelola dan kualitas global. Ini adalah keuntungan tersembunyi, di mana TT bukan hanya transfer resep, tetapi transfer standar manufaktur, yang dapat menjadi cara cepat bagi negara berkembang untuk memenuhi prasyarat ekspor.

Model Kolaborasi Industri-Akademik Lintas Negara (Triple Helix Global)

Kolaborasi antara tiga pilar utama—universitas, industri, dan pemerintah—yang dikenal sebagai model Triple Helix, adalah esensial untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dan menghasilkan solusi aplikatif.

Dalam konteks TT global, kerja sama industri-akademik lintas negara memegang peran penting. Transfer teknologi harus secara efektif menjembatani dunia akademik dan industri. Seperti yang diilustrasikan dalam peran STP, mereka memfasilitasi inkubasi, akselerasi, dan proses komersialisasi. Ini termasuk menangani perlindungan kekayaan intelektual, aspek legalitas, dan pengelolaan perjanjian lisensi atau kerja sama. Pemerintah memiliki peran krusial dalam mendorong sinergi ini melalui kebijakan yang memfasilitasi kolaborasi, termasuk insentif bagi industri.

Tabel 2 merangkum perbandingan mekanisme TT utama dan kebutuhan kapasitas yang terkait.

Tabel 2 Perbandingan Mekanisme Utama Transfer Teknologi Internasional dan Kebutuhan Kapasitas

Studi Kasus: Inovasi Pemicu Pembangunan Ekonomi Lintas Batas

Analisis TT internasional paling baik dipahami melalui studi kasus yang menunjukkan bagaimana penemuan di satu negara dapat memicu pembangunan industri dan ekonomi di negara lain.

Kasus 1: Dampak Revolusi Semikonduktor Global

Inovasi semikonduktor berakar dari riset mendalam di Amerika Serikat. Namun, dinamika pasar dan biaya telah menyebabkan fragmentasi rantai nilai global. Perusahaan-perusahaan semikonduktor awal di AS menemukan bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan lebih besar dengan memindahkan proses manufaktur (foundry) ke Asia, sementara mereka mempertahankan fokus pada R&D dan desain chip.

Pergeseran ini memicu industrialisasi teknologi yang masif di kawasan Asia. Perusahaan seperti TSMC di Taiwan dapat berspesialisasi secara eksklusif dalam manufaktur/pembuatan semikonduktor, menciptakan keunggulan komparatif atau Comparative Advantage yang signifikan. Kasus ini menunjukkan bahwa transfer teknologi dapat direkayasa untuk tujuan strategis. Negara maju dapat memindahkan segmen rantai nilai yang padat modal atau intensif tenaga kerja, menciptakan ketergantungan manufaktur tetapi juga memicu pembangunan industri yang kuat di negara penerima. Kebijakan TT negara berkembang harus proaktif dalam mengidentifikasi segmen rantai nilai global (misalnya, manufaktur chip) di mana mereka dapat membangun keunggulan spesifik dan mendapatkan posisi tawar yang strategis, bukan sekadar menjadi pasar konsumen.

Kasus 2: Difusi dan Dampak Inovasi Kesehatan Global (Vaksin)

Pandemi COVID-19 menyoroti isu ketidaksetaraan dalam transfer teknologi kesehatan. Penemuan vaksin, terutama berbasis teknologi baru seperti mRNA, sebagian besar terjadi di negara maju. Negara-negara kaya menggunakan Advanced Purchase Agreements (APA) untuk memesan pasokan dalam jumlah besar dan mengikat perusahaan farmasi agar memprioritaskan pesanan mereka. Hal ini menciptakan kekhawatiran bahwa negara-negara miskin akan tertinggal dalam akses vaksin.

Meskipun menghadapi ikatan eksklusif APA dan kekurangan pasokan, banyak negara berkembang berupaya keras untuk mengembangkan inokulasi sendiri. Lusinan laboratorium, dari Thailand hingga Nigeria, melakukan upaya mandiri. Thailand, misalnya, berusaha mengembangkan vaksin berbasis teknologi mRNA serupa dengan yang digunakan oleh Moderna. Upaya ini menunjukkan bahwa, ketika dihadapkan pada kegagalan TT secara adil (karena hambatan paten dan prioritas pasokan), negara-negara berkembang terdorong untuk berinvestasi dalam kapasitas R&D domestik untuk mengurangi ketergantungan.

Kasus 3: Revolusi Hijau dan Dampak Sistemik Agro-Teknologi di Negara Berkembang

Revolusi Hijau pada tahun 1960-an mewakili transfer teknologi yang monumental di sektor pertanian, mentransfer teknologi intensifikasi pertanian seperti pupuk kimia dan pestisida ke negara-negara berkembang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi pangan dan mengatasi kelaparan.

Namun, analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa adopsi agro-kimia seringkali inefisien secara ekonomi dan menimbulkan dampak negatif (eksternalitas) yang tinggi terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Hasil penelitian pada produksi padi menunjukkan rendahnya efisiensi penggunaan pestisida, menyiratkan adanya kerugian kesejahteraan yang besar.

Revolusi Hijau adalah contoh TT pasif di mana teknologi diimpor dan diadopsi tanpa internalisasi penuh atau modifikasi yang memadai untuk konteks lokal, mengakibatkan biaya eksternalitas yang tinggi. Hal ini menegaskan bahwa TT yang berkelanjutan membutuhkan investasi yang setara dalam R&D domestik untuk menyesuaikan teknologi impor dengan konteks lokal (tanah, iklim, dan struktur sosial-ekonomi) dan mengurangi dampak negatif. Fokus kebijakan harus bergeser dari sekadar “mengimpor teknologi” menjadi “menginternalisasi kapasitas inovasi dan adaptasi” demi memitigasi risiko lock-in teknologi dan eksternalitas yang merusak.

Saat ini, Revolusi Hijau bergeser ke Revolusi Genomik, yang membawa kekhawatiran baru tentang privatisasi data biogenetik dan kontrol korporat atas sumber daya genetik, yang berpotensi meminggirkan petani kecil.

Tabel 3 Dampak Inovasi Lintas Batas: Studi Kasus Selektif dan Model Pembangunan

Kesimpulan

Laporan ini menyimpulkan bahwa brain drain dan Transfer Teknologi (TT) adalah dua variabel yang terikat erat dan menentukan posisi strategis negara berkembang dalam ekonomi pengetahuan global. Kehilangan talenta intelektual melemahkan kapasitas institusional negara untuk dua hal krusial: pertama, untuk melakukan riset dan inovasi yang relevan secara domestik (faktor pendorong brain drain); dan kedua, untuk menegakkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan menyerap teknologi secara efektif melalui mekanisme formal seperti lisensi dan paten global.

Keberhasilan pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara berkembang—seperti yang ditunjukkan oleh transformasi India—bergantung pada kemampuan institusi domestik untuk secara proaktif: (1) Mengubah migrasi dari kerugian permanen menjadi sirkulasi talenta yang menguntungkan (brain gain), dan (2) Menggunakan kerangka hukum global (seperti PCT dan perjanjian lisensi) untuk memastikan transfer teknologi yang adil, adaptif, dan berkelanjutan.

Ketika talenta pergi, negara tidak hanya kehilangan investasi pendidikan, tetapi juga know-how (pengetahuan diam-diam) yang tidak terkompensasi. Kerugian ini berkontribusi pada defisit kapasitas untuk negosiasi lisensi yang kompleks dan implementasi pelindungan paten domestik , sehingga memperburuk posisi tawar negara berkembang dalam perolehan teknologi canggih.

Rekomendasi Strategis untuk Negara Berkembang dalam Mengelola Talenta dan Memanfaatkan Transfer Teknologi Global

Berdasarkan analisis ini, negara berkembang harus mengadopsi kebijakan ganda yang menghubungkan strategi SDM dengan strategi KI dan TT:

1. Strategi Pembalikan Arus dan Pengelolaan Diaspora (Brain Gain Aktif):Diperlukan regulasi yang spesifik sektor dan insentif karier yang kompetitif untuk menarik diaspora kembali atau mendorong kontribusi aktif mereka. Strategi ini harus berfokus pada pembangunan klaster industri yang didukung oleh infrastruktur riset yang diperkuat, meniru model sukses seperti yang diterapkan India. Pengelolaan diaspora yang efektif menuntut pembenahan sistem kebijakan publik dan sistem insentif riset domestik secara fundamental.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Transfer Teknologi (Mengatasi Kapasitas Defisit):Negara harus berinvestasi besar-besaran dalam pelatihan profesional yang mengkhususkan diri pada administrasi dan penegakan HKI (misalnya, Tech Transfer Officers (TTO) di universitas dan pengacara KI). Investasi ini sangat penting untuk menjembatani jurang antara riset akademis dan komersialisasi , serta mengatasi kendala yang ditemukan dalam implementasi Paten Global (PCT) di tingkat domestik. Peningkatan kapasitas ini akan memperkuat posisi tawar negara dalam negosiasi lisensi dan memastikan pelindungan yang memadai bagi teknologi yang masuk dan keluar.
3. Kebijakan Transfer Teknologi yang Adaptif dan Kritis:Negara harus memastikan bahwa perjanjian lisensi berlandaskan prinsip kesamaan derajat dan saling menguntungkan  dan tidak menciptakan ketergantungan yang tidak adil. Selain itu, TT tidak boleh pasif. Pemerintah harus mengalokasikan dana R&D domestik secara substansial untuk adaptasi teknologi yang ditransfer. Hal ini untuk memastikan bahwa teknologi yang diimpor dapat disesuaikan dengan konteks lokal, mengurangi risiko lock-in pada teknologi inefisien (seperti yang terlihat pada Revolusi Hijau) , dan memitigasi eksternalitas negatif, sehingga mengarah pada pembangunan berkelanjutan.