Membangun Militer Sipil: Integrasi Kelompok Milisi Non-Negara ke dalam Struktur Militer dan Kepolisian Nasional yang Taat pada Kendali Sipil dan Hukum Internasional

Definisi Aktor Bersenjata Non-Negara (ABBN) dan Konteks Hukum

Integrasi kelompok bersenjata non-negara (ABBN)—sering disebut milisi—ke dalam struktur militer dan kepolisian nasional merupakan pilar krusial dalam konsolidasi perdamaian pasca-konflik. Namun, proses ini sarat dengan tantangan struktural, politik, dan hukum. ABBN adalah istilah umum yang merujuk pada kelompok yang memiliki kemampuan militer tetapi beroperasi tanpa atau hanya memiliki dukungan negara secara tidak langsung. Bentuk kelompok ini sangat beragam, mulai dari kelompok yang didirikan oleh negara, seperti milisi dan kelompok paramiliter, hingga entitas yang tidak terkait langsung dengan negara, seperti kelompok gerilya, kelompok oposisi ideologis atau keagamaan, bahkan perusahaan militer swasta.

Aktor-aktor kekerasan non-negara ini menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka dan bervariasi dalam tujuan, besarnya, dan metode. Dalam konteks hukum internasional, konflik yang melibatkan kelompok-kelompok ini sering dikategorikan sebagai Konflik Bersenjata Non-Internasional (NIAC) di bawah Protokol Tambahan II/1977. Kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI) dituntut dalam konflik ini, terlepas dari metode kekerasan yang digunakan, yang dapat mencakup taktik non-konvensional seperti penculikan, penggunaan alat peledak improvisasi, atau bahkan peretasan sistem komputer.

Terdapat risiko yang melekat dalam proses integrasi ini, terutama ketika milisi yang akan diintegrasikan adalah kelompok paramiliter yang sebelumnya dibentuk atau didukung oleh negara. Kelompok-kelompok ini cenderung sudah terbiasa beroperasi di bawah payung impunitas atau di luar kendali hukum negara. Apabila mereka diintegrasikan tanpa reformasi mendalam, negara hanya memindahkan masalah impunitas dari ranah non-negara ke dalam institusi keamanan negara yang baru. Tindakan ini secara fundamental merusak supremasi hukum dan mengancam legitimasi institusi yang seharusnya menjamin keamanan publik.

Paradigma Integrasi: Keterbatasan Model DDR dan Keharusan SSR

Integrasi mantan kombatan merupakan tugas yang menantang bagi negara, masyarakat sipil, dan mantan kombatan itu sendiri. Secara tradisional, model yang digunakan adalah Disarmament, Demobilisation, and Reintegration (DDR), yang berfungsi sebagai tahap awal untuk mengelola aspek kuantitatif dari transisi pasca-konflik, yaitu melucuti senjata dan membubarkan kelompok bersenjata.

Namun, pengalaman menunjukkan bahwa DDR saja tidak memadai. Agar integrasi berhasil dan berkelanjutan, DDR harus disandingkan, bahkan didahului, oleh Reformasi Sektor Keamanan (SSR). SSR adalah proses transformasional struktural yang bertujuan untuk membangun sektor keamanan yang transparan, bertanggung jawab, dan dikelola secara efektif sebagai bagian terpenting dari proses demokrasi. SSR mencakup reformasi pertahanan, kepolisian, intelijen, hukum, penjara, serta—yang paling krusial—pengawasan sipil dan pembiayaan yang tepat.

Kegagalan yang paling mendasar dalam upaya pasca-konflik adalah kegagalan menghubungkan DDR dan SSR. Studi kasus di Timor Timur (UNTAET) menunjukkan bahwa upaya SSR yang fokus pada pelatihan polisi lokal tetapi mengabaikan reformasi institusional, gagal melibatkan kelompok-kelompok masyarakat kunci, dan terburu-buru dalam program pelatihan tanpa standar dan keahlian yang memadai, menyebabkan keruntuhan sektor keamanan internal pada tahun 2006 (bentrokan antara militer dan polisi). DDR merupakan proses kuantitatif (menghitung dan melucuti senjata), sementara SSR adalah proses kualitatif (mengubah etos, budaya, dan akuntabilitas institusi). Jika ABBN diintegrasikan ke dalam struktur keamanan yang belum direformasi dan masih rusak, mereka tidak akan menjadi solusi, melainkan pemicu konflik internal baru dan memperkuat faksi-faksi yang resisten terhadap perubahan demokratis.

Pilar Keberhasilan: Definisi Supremasi Sipil dan Kepatuhan Hukum

Integrasi yang berhasil hanya dapat diukur melalui dua pilar utama:

1. Supremasi Sipil:Berdasarkan prinsip demokrasi, militer harus tunduk pada kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui lembaga-lembaga sipil. Supremasi sipil menuntut adanya aturan tertulis yang kokoh dan kontrol dua arah—masyarakat mengawasi tentara dan sebaliknya—sehingga tidak ada pihak yang melampaui batas kewenangan. Lembaga sipil yang terpilih (Eksekutif dan Legislatif) harus memegang kendali penuh atas kebijakan strategis pertahanan dan keamanan.
2. Kepatuhan Hukum Internasional dan Nasional:Institusi keamanan yang baru dibentuk atau diperkuat harus taat pada HHI, Hak Asasi Manusia (HAM), dan supremasi hukum nasional. Ini berarti mengatasi masalah impunitas dan memastikan bahwa semua personel—termasuk mantan milisi—dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka di bawah hukum.

Dilema Integrasi Institusional: Vetting, Doktrin, dan Kohesi

Integrasi ke dalam struktur keamanan negara mensyaratkan perubahan fundamental pada aspek personel, budaya, dan operasional. Tantangan dalam dimensi ini seringkali menjadi penghalang teknis dan etika terbesar.

Tantangan Vetting dan Due Diligence: Ancaman Infiltrasi Kriminal dan HAM

Salah satu kendala terbesar dalam SSR pasca-konflik adalah kegagalan dalam proses due diligence atau vetting terhadap mantan kombatan. Vetting adalah proses pemeriksaan latar belakang yang ketat, bertujuan untuk menyaring individu yang terlibat dalam pelanggaran berat HHI atau kejahatan kriminal.

Kegagalan untuk menerapkan vetting yang memadai merupakan faktor utama yang menyebabkan keruntuhan sektor keamanan internal, karena individu yang memiliki catatan kriminal atau HAM diintegrasikan ke dalam kepolisian atau militer yang baru. Jika pelaku pelanggaran berat HHI/HAM diintegrasikan tanpa proses hukum yang transparan dan akuntabel, negara secara efektif memberikan legalisasi impunitas. Ini tidak hanya merusak legitimasi institusi keamanan yang baru tetapi juga mengancam kemampuan sistem peradilan sipil atau internasional untuk berfungsi. Personel yang memiliki sejarah pelanggaran berat akan cenderung resisten terhadap kendali sipil dan reformasi hukum, sebab reformasi tersebut mengancam posisi mereka dan potensi penuntutan di masa depan. Kegagalan vetting menciptakan “bom waktu” akuntabilitas yang dapat meledak kapan saja, sebagaimana diindikasikan oleh pemantauan PBB di Republik Afrika Tengah (CAR) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai kelompok bersenjata. Dalam konteks kebijakan pengampunan (amnesti), integrasi harus didasarkan pada itikad baik pemberontak , namun akuntabilitas harus tetap terjamin melalui kebijakan pengampunan yang objektif.

Konflik Doktrinal, Kebutuhan Standardisasi, dan Profesionalisme

Integrasi mantan ABBN ke dalam institusi keamanan negara menciptakan friksi doktrinal dan operasional yang signifikan. Kelompok milisi non-negara seringkali beroperasi berdasarkan loyalitas politik, ideologi, atau struktur sosial lokal dan adaptif. Sebaliknya, institusi militer nasional (seperti TNI dan Polri di Indonesia) beroperasi berdasarkan doktrin negara dan rantai komando yang kaku.

Tantangan utama di sini adalah standardisasi. Mantan kombatan perlu diubah dari pejuang ideologi menjadi aparat negara yang profesional. Profesionalisme ini menuntut sinkronisasi total pelatihan nasional (Sisbinlat TNI) dengan standar internasional, seperti UN Guideliness for Operational Readiness. Pelatihan yang serius, disiplin, dan terspesialisasi, seperti yang diterapkan oleh unit komando di Vietnam , diperlukan untuk memastikan bahwa personel baru mahir dalam teknik, taktik, dan yang terpenting, ketaatan pada Standar Operasi Prosedur (SOP).

Jika mantan ABBN mempertahankan doktrin atau etos lama mereka, ini akan menurunkan kohesi militer dan menghambat kepatuhan terhadap rantai komando sipil. Perubahan ini memerlukan internalisasi praktik-praktik terbaik dan etika profesional , bukan sekadar pelatihan fisik. Milisi berjuang untuk tujuan tertentu; militer profesional berjuang untuk negara di bawah hukum. Bahkan mantan kombatan yang memiliki kualifikasi tinggi (seperti pasukan komando KNIL yang mendukung RMS di masa lalu ) dapat merasa superior atau resisten terhadap standardisasi SOP yang kaku jika tidak ada penekanan pada perubahan budaya kelembagaan.

Mengelola Kohesi Internal dan Risiko Kesejahteraan Veteran

Integrasi berisiko memicu resistensi dan konflik internal di antara unit-unit militer negara yang sudah ada dan personel yang baru terintegrasi, terutama karena perbedaan latar belakang atau loyalitas lama. Selain itu, transisi veteran dari kehidupan militer ke masyarakat sipil seringkali diwarnai oleh tantangan signifikan, termasuk masalah pekerjaan, kesehatan mental, dan adaptasi sosial.

Kohesi internal dan stabilitas jangka panjang sangat bergantung pada keberhasilan reintegrasi sosial-ekonomi. Kegagalan dalam aspek ini menghasilkan populasi veteran yang terampil dalam kekerasan tetapi terpinggirkan secara ekonomi. Situasi ini menciptakan sumber instabilitas tingkat tinggi yang berpotensi memicu kembali kekerasan atau mempolitisasi struktur sosial lokal, seperti yang disoroti dalam konteks ancaman disintegrasi bangsa. Dukungan jangka panjang yang terstruktur sangat penting untuk memastikan kesejahteraan veteran dan kontribusi mereka yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Berikut adalah kerangka ringkasan tantangan integrasi ABBN dalam dimensi teknis dan struktural:

Table 1: Kerangka Tantangan Integrasi ABBN (DDR dan SSR)

Ancaman Terhadap Supremasi Sipil Pasca-Integrasi

Tantangan terbesar bagi integrasi adalah memastikan bahwa penambahan personel baru tidak merusak fondasi kendali sipil dan supremasi sipil yang lemah. Proses ini harus dilihat dalam konteks Reformasi Sektor Keamanan (RSK) yang lebih luas.

Politisasi Keamanan dan Pemeliharaan Status Quo Militer

Hubungan sipil-militer yang sehat menuntut militer profesional yang netral. Namun, integrasi mantan milisi yang seringkali sangat politis dapat memperkuat faksi-faksi dalam institusi keamanan negara, terutama jika militer yang ada sudah mempertahankan status quo anti-reformasi. Di beberapa negara, dominasi perwira militer pada birokrasi pertahanan (Kementerian Pertahanan) memungkinkan institusi tersebut lebih leluasa mempertahankan status quo dan menghambat agenda perubahan yang digariskan sipil.

Kendali sipil menjadi ilusi jika militer memegang dominasi struktural dalam birokrasi pertahanan. Politisasi pimpinan militer atau kepolisian, misalnya melalui penunjukan yang didasarkan pada kedekatan politik atau nepotisme, mengancam netralitas institusi keamanan. Figur pimpinan yang diangkat karena loyalitas politik tertentu cenderung lebih setia pada kepentingan politik daripada konstitusi negara. Apabila mantan milisi yang memiliki afiliasi politik kuat diintegrasikan, mereka berpotensi memperkuat faksi militer yang sudah ada yang resisten terhadap kontrol sipil, membuat agenda reformasi sipil semakin sulit dilaksanakan.

Kelemahan Struktural Pengawasan Sipil (Oversight) yang Mendasar

Supremasi sipil membutuhkan institusi sipil yang kuat dan memiliki kapasitas untuk mengawasi. Salah satu kelemahan struktural di banyak negara pasca-konflik adalah kurangnya pengetahuan kalangan sipil mengenai strategi militer dan pengelolaan pertahanan yang terkait dengan permasalahan keamanan nasional dan proses pembuatan kebijakannya. Kelemahan ini menghambat kemampuan sipil untuk mengendalikan kebijakan strategis.

Jika Parlemen sebagai lembaga perwakilan gagal memahami dan mengawasi anggaran, doktrin, atau strategi militer, lembaga tersebut gagal menjadi penyeimbang yang efektif, dan supremasi sipil hanya menjadi jargon. Untuk mencegah ambisi politik militer atau politisi yang berambisi militer , harus ada jaminan konstitusional yang kokoh dan kerangka pengawasan yang menuntut kontrol dua arah. Kalangan sipil, termasuk anggota legislatif, wajib memiliki kewaspadaan dan pengetahuan yang memadai tentang pertahanan dan keamanan untuk melaksanakan peran pengawasan secara substantif.

Keterlibatan Masyarakat Sipil dalam Pengawasan yang Responsif Gender

Pengawasan yang efektif tidak hanya datang dari lembaga formal negara, tetapi juga dari masyarakat sipil. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memainkan peran vital dalam advokasi dan pengawasan proses RSK. Mekanisme pengawasan masyarakat sipil yang transparan dan akuntabel adalah komponen penting dari proses demokrasi.

Lebih lanjut, pengawasan sektor keamanan harus responsif gender. Ini berarti memastikan bahwa isu gender ditangani, wanita dan organisasi wanita dilibatkan sepenuhnya dalam proses pengawasan, dan bahwa mekanisme ini efektif dalam mencegah Kekerasan Berbasis Gender (GBV). Studi kasus DDR di Sierra Leone menunjukkan bahwa program awal DDR yang fokus pada penyerahan senjata gagal menjangkau 30 persen tentara anak perempuan karena sebagian besar dari mereka menjabat sebagai juru masak, pekerja rumah tangga, atau bush wives (perempuan non-kombatan) dan tidak dibekali senjata.

Kriteria DDR yang bias secara teknis dapat secara fundamental melanggar prinsip keadilan dan inklusivitas. Jika RSK tidak secara aktif melibatkan wanita dan OMS, mekanisme pengawasan akan bias dan gagal mengidentifikasi masalah akar kekerasan dan eksploitasi seksual (SEA/GBV) yang mungkin dilakukan oleh mantan milisi yang terintegrasi. Kegagalan ini melanggengkan siklus impunitas dan merusak mandat perlindungan sipil yang seharusnya diemban oleh institusi keamanan baru.

Table 2: Mekanisme Pengawasan Sipil yang Diperlukan Pasca-Integrasi

Tantangan Kepatuhan Hukum Internasional dan Akuntabilitas

Integrasi tidak hanya melibatkan perubahan struktural tetapi juga transformasi perilaku dan etika operasional agar mematuhi Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Penerapan HHI dan Rantai Komando yang Taat Hukum

Milisi non-negara seringkali beroperasi di luar rantai komando yang terstandarisasi, terkadang menggunakan kekerasan non-reguler. Transisi ke dalam militer profesional menuntut agar mereka tunduk pada SOP dan rantai komando yang taat hukum, terutama dalam konteks penggunaan kekuatan dan perlindungan warga sipil.

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam misi pemeliharaan perdamaian sangat penting dalam mempromosikan kepatuhan ini. Misalnya, misi PBB (MINUSCA) di CAR ditugaskan untuk memonitor, membantu menyelidiki, dan melaporkan secara terbuka kepada Dewan Keamanan PBB atas pelanggaran HHI dan HAM yang dilakukan, termasuk oleh kelompok bersenjata yang berbeda seperti bekas Seleka dan Anti-Balaka. PBB berkontribusi pada upaya mengidentifikasi dan mengadili pelaku, dan mencegah pelanggaran, yang menetapkan standar akuntabilitas yang harus dipatuhi oleh personel yang terintegrasi.

Supremasi Hukum: Mengatasi Impunitas Lokal dan Politisasi Aparat

Supremasi hukum menjadi tantangan besar ketika aparat negara sendiri menunjukkan keengganan atau ketidakmampuan untuk bertindak terhadap milisi. Di mana impunitas terlembaga, polisi seringkali melakukan pembiaran atas aksi kriminalitas milisi sipil, dan ketika kasus masuk ke meja hukum, aktor milisi sipil yang bertindak kriminal tidak diproses. Aparat negara bahkan bisa “hidup dalam ketakutan” terhadap milisi sipil yang kuat.

Jika mantan milisi yang melakukan kejahatan diintegrasikan, dan lembaga penegak hukum (Polri) sebelumnya sudah terbukti gagal atau takut menegakkan hukum terhadap mereka, integrasi akan menjadi legalisasi siklus impunitas yang terlembaga. Hal ini merusak sistem peradilan dan menghilangkan kepercayaan publik terhadap institusi keamanan negara. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi ABBN menuntut reformasi kepolisian yang mendasar untuk memastikan netralitas dan kemauan politik yang tak tergoyahkan dalam menegakkan hukum terhadap siapapun, termasuk aktor kekerasan yang dulu didukung secara politik.

Keadilan Transisional: Dilema Amnesti vs. Hak Korban

Dalam konteks pasca-konflik, seringkali terdapat kebutuhan politik untuk memberikan amnesti atau pengampunan sebagai insentif bagi kelompok bersenjata untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian dan integrasi. Namun, kebutuhan ini harus diseimbangkan dengan tuntutan hukum internasional dan hak korban untuk mendapatkan akuntabilitas, terutama untuk kejahatan genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kebijakan pengampunan yang efektif harus objektif dan akuntabel, menjamin bahwa reintegrasi tidak berarti pengabaian terhadap kejahatan serius.

Analisis Komparatif Kasus Integrasi Pasca-Konflik

Studi kasus historis dan kontemporer memberikan pembelajaran penting mengenai prasyarat keberhasilan integrasi ABBN.

Pembelajaran Radikal dari El Salvador (Chapultepec Accords 1992)

Integrasi berhasil di El Salvador pasca konflik antara pemerintah dan Front Pembebasan Nasional Farabundo Martí (FMLN) pada tahun 1992. Keberhasilan di El Salvador tidak hanya karena integrasi mantan kombatan, tetapi karena adanya restrukturisasi kelembagaan yang radikal dan mendasar, yang merupakan prasyarat mutlak. Di bawah Kesepakatan Chapultepec, peran angkatan bersenjata dikurangi secara drastis, ukuran militer dibatasi, dan lembaga-lembaga demokratis yang lebih mendasar, seperti dewan yudisial yang independen, didirikan dan diperkuat.

Pelajaran yang dapat ditarik adalah bahwa keberhasilan integrasi ABBN menuntut pengecilan peran militer secara keseluruhan dalam kehidupan politik dan sosial, serta penguatan instrumen sipil (terutama yudikatif) sebagai prasyarat, bukan hanya hasil sampingan dari proses perdamaian. Ini menjamin supremasi sipil dan akuntabilitas hukum sejak awal.

Tantangan Koeksistensi di Asia Tenggara: Kasus MILF, Filipina

Di Asia Tenggara, integrasi mantan pemberontak juga menghadapi tantangan koeksistensi yang kompleks. Meskipun ada perjanjian damai, bentrokan antara tentara nasional Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) masih dilaporkan terjadi. Komite Gencatan Senjata MILF berulang kali menuduh militer Filipina melanggar gencatan senjata.

Kasus ini menunjukkan bahwa kesepakatan politik formal (perjanjian damai) tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi integrasi institusional yang stabil. Resistensi internal dalam militer negara (seperti keterlibatan Brigade 602 yang disoroti MILF ) dapat menyabotase proses perdamaian dan mempertahankan ketegangan. Hal ini mencerminkan kegagalan kontrol eksekutif dan kepemimpinan dalam menegakkan kepatuhan internal terhadap perjanjian, yang pada akhirnya merusak proses integrasi.

Keterbatasan DDR yang Bias Gender: Studi Kasus Sierra Leone (RUF)

Program DDR pasca-perang sipil di Sierra Leone (melibatkan Revolutionary United Front/RUF) menyoroti tantangan inklusivitas. Meskipun tentara anak perempuan menyumbang sekitar 30 persen dari total tentara anak yang terlibat , program DDR awal yang diamanatkan PBB hanya menjangkau sebagian kecil dari mereka. Hal ini dikarenakan persyaratan pelucutan senjata menuntut penyerahan senjata, sementara banyak anak perempuan tidak dibekali senjata dan berperan sebagai juru masak, pekerja rumah tangga, atau bush wives.

Kegagalan teknis ini menunjukkan bahwa kriteria DDR yang buruk secara teknis dapat secara fundamental melanggar prinsip keadilan dan inklusivitas. Untuk mengatasinya, organisasi internasional seperti UNICEF dan IRC melaksanakan proyek lanjutan DDR yang berbasis komunitas, responsif gender, dan fokus pada inclusive citizenship. Ini menegaskan bahwa RSK harus menerapkan kebijakan yang lebih holistik dan kualitatif, bukan hanya mekanis, untuk memastikan semua pihak yang terdampak konflik mendapatkan reintegrasi yang layak.

Peran PBB dan Organisasi Regional (Studi Kasus Mali dan CAR)

Organisasi internasional dan regional memainkan peran penting dalam mendukung SSR dan integrasi. Di Mali, Uni Afrika menggunakan teori kontra-terorisme dengan pendekatan proaktif (operasi militer) dan defensif (penguatan lembaga keamanan bersama secara internal) untuk menangani ancaman teroris. Sementara itu, PBB (MINUSCA) di CAR berfokus pada perlindungan sipil, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, dan mempromosikan pemantauan hak asasi manusia serta investigasi pelanggaran HHI/HAM.

Intervensi internasional efektif dalam menetapkan standar HHI, mendukung vetting, dan menyediakan dukungan teknis operasional (seperti sinkronisasi pelatihan dengan standar PBB ). Namun, meskipun dukungan teknis dan monitoring internasional penting, SSR yang berhasil pada akhirnya sangat bergantung pada kemauan politik lokal dan keseriusan negara untuk melakukan reformasi struktural yang mendalam.

Kesimpulan

Integrasi kelompok milisi non-negara ke dalam struktur militer dan kepolisian nasional adalah sebuah operasi transformasi politik yang dikemas dalam kerangka reformasi sektor keamanan (SSR). Tantangan keberhasilannya dapat diringkas dalam tiga dilema yang harus diatasi secara serentak:

1. Dilema Politik-Institusional:Melawan dominasi status quo militer, poltik praktis, dan kelemahan kapasitas sipil untuk menjalankan pengawasan yang kredibel (menjamin Supremasi Sipil).
2. Dilema Operasional-Kultural:Menyelesaikan konflik doktrinal, resistensi internal, dan kegagalan kohesi, sekaligus memastikan perubahan budaya dari milisi ideologis menjadi aparat profesional yang taat hukum (mencapai Profesionalisme).
3. Dilema Hukum-Etika:Menyeimbangkan insentif politik (amnesti) dengan keharusan akuntabilitas untuk kejahatan berat, mencegah pelembagaan impunitas, dan menjamin supremasi hukum (menjamin Kepatuhan HHI dan HAM).

Untuk mengatasi tantangan multidimensi ini, diperlukan peta jalan SSR yang strategis dan mendalam, berfokus pada penguatan pilar-pilar akuntabilitas dan kapasitas sipil.

Rekomendasi Kebijakan Mendalam (Peta Jalan SSR Tiga Pilar)

Pilar Institusional dan Struktural (Memperkuat Kontrol Sipil)

Pemerintah harus berinvestasi pada penguatan kontrol sipil melalui langkah-langkah struktural, bukan sekadar kosmetik:

• Reformasi Legislatif Kunci:Harus ditetapkan jaminan konstitusional yang kokoh yang mewajibkan kontrol penuh atas anggaran dan personel militer oleh lembaga sipil yang terpilih. Kementerian Pertahanan harus diisi oleh warga sipil yang memiliki kapasitas pengetahuan strategis memadai untuk mengendalikan kebijakan pertahanan (mengatasi kelemahan sipil ).
• Strategi Demiliterisasi Birokrasi:Menerapkan strategi jelas untuk mengurangi secara progresif dan transparan keterlibatan perwira aktif atau purnawirawan di Kementerian Pertahanan dan lembaga sipil strategis lainnya, untuk mengatasi risiko dominasi status quo dan pembatasan agenda reformasi.
• Mekanisme Pengawasan Dua Arah yang Independen:Menciptakan mekanisme pengawasan sipil yang independen dan kuat. Ini harus melibatkan parlemen yang kuat dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang secara eksplisit diberi mandat untuk pengawasan RSK, termasuk mekanisme yang responsif gender.

Pilar Akuntabilitas dan Hukum Internasional (Mengatasi Impunitas)

Integritas institusi keamanan baru bergantung pada kemauan untuk menegakkan hukum terhadap diri sendiri:

• Vetting Wajib dan Transparan:Menetapkan proses vetting yang komprehensif, transparan, dan tidak dapat dinegosiasikan sebagai prasyarat mutlak untuk integrasi. Proses ini harus didukung oleh data hak asasi manusia dan diawasi oleh lembaga independen untuk secara tegas menyingkirkan pelaku kejahatan berat (mengatasi masalah impunitas ).
• Penguatan Lembaga Yudikatif:Menginvestasikan dalam lembaga peradilan yang independen dan kuat, termasuk Dewan Yudisial yang memiliki otoritas untuk mengawasi dan menuntut kejahatan oleh personel keamanan. Penguatan yudikatif, seperti model yang diterapkan di El Salvador , adalah kunci untuk memastikan supremasi hukum atas militer dan mantan milisi.
• Jaminan Non-Politisasi Penegak Hukum:Negara harus menjamin netralitas dan kemandirian Polri/penegak hukum lainnya dari pengaruh milisi sipil atau politik, sehingga tindakan kriminal milisi dapat diproses tanpa campur tangan dan tanpa rasa takut.

Pilar Operasional dan Inklusif (Mencapai Profesionalisme)

Profesionalisme harus dicapai melalui perubahan budaya dan inklusivitas:

• Re-training Doktrinal Holistik:Mengadopsi program pelatihan yang menyinkronkan standar nasional (Sisbinlat) dengan HHI/UN Guidelines, dengan penekanan tidak hanya pada kemampuan fisik  atau taktis, tetapi yang utama adalah disiplin, etika profesional, dan kepatuhan pada rantai komando sipil.
• Reformasi DDR Responsif Gender dan Komunitas:Mengubah kriteria demobilisasi untuk menjangkau semua kategori kombatan dan korban konflik, termasuk non-kombatan, wanita, dan tentara anak, yang seringkali terabaikan oleh kriteria berbasis penyerahan senjata. Program harus berbasis komunitas dan berorientasi pada inclusive citizenship pasca-konflik.
• Reintegrasi Ekonomi Jangka Panjang:Menyediakan dukungan jangka panjang yang terstruktur, termasuk kesehatan mental dan peluang ekonomi, bagi veteran dan keluarga mereka. Kegagalan reintegrasi sosial-ekonomi yang memadai akan menciptakan populasi veteran yang terampil dalam kekerasan tetapi terpinggirkan, menjadi sumber instabilitas baru.