Peran Keadilan Transisional Pasca-Konflik: Menyeimbangkan Akuntabilitas dan Stabilitas Nasional

Kontekstualisasi Keadilan Transisional (Transitional Justice – TJ)

Keadilan Transisional (TJ) didefinisikan sebagai seperangkat pendekatan dan mekanisme, baik yudisial maupun non-yudisial, yang diterapkan oleh masyarakat yang sedang beralih dari periode kekerasan massal atau penindasan sistematis menuju perdamaian, demokrasi, dan supremasi hukum. Konsep ini timbul dalam konteks transisi politik, ditandai oleh pergeseran normatif dari rezim otoriter yang represif menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Tujuan fundamental dari TJ adalah untuk mengombinasikan tujuan keadilan bagi korban dengan pencapaian perdamaian jangka panjang, rekonsiliasi, dan rekonstruksi sosial.

TJ menjadi pilihan strategis yang paling realistis dalam situasi pasca-konflik. Sering kali, sistem peradilan tradisional (traditional justice system) tidak mampu atau tidak mau menangani kejahatan massal yang dilakukan oleh negara atau kelompok kuat. Selain itu, dalam banyak kasus, pasca-konflik terjadi kehancuran total infrastruktur hukum—seperti gedung pengadilan, penjara, bahkan terbunuhnya para hakim dan penegak hukum lokal, seperti yang terjadi di Kosovo dan Timor Leste. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan TJ menawarkan jalur yang pragmatis untuk menegakkan pertanggungjawaban dan mencegah terulangnya kekerasan yang sama di masa depan melalui efek jera.

Pernyataan Masalah Inti: Dilema Akuntabilitas Yudisial versus Stabilitas Nasional

Inti dari setiap proses Keadilan Transisional adalah dilema mendasar antara dua imperatif yang berlawanan: tuntutan moral dan hukum untuk menghukum pelaku kejahatan massal (keadilan retributif atau akuntabilitas yudisial) melawan kebutuhan politik yang mendesak untuk mencapai perdamaian segera, persatuan, dan stabilitas nasional (rekonsiliasi dan islah).

Pilihan yang diambil oleh negara yang sedang bertransisi sering kali melibatkan kalkulasi politik yang kompleks. Ketika penuntutan penuh terhadap pelaku, terutama mereka yang masih memiliki kekuatan politik atau militer, berisiko memicu perang saudara atau melumpuhkan proses demokratisasi, negara cenderung menimbang kembali prioritas keadilan yudisial. Analisis komparatif menunjukkan bahwa keputusan untuk memprioritaskan perdamaian atau keadilan menghasilkan model TJ yang sangat berbeda. Laporan ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana Afrika Selatan, dengan memilih amnesti bersyarat demi persatuan, dan Timor Leste, dengan menerapkan pendekatan hibrida yang membatasi amnesti, berhadapan dengan dilema ini dan implikasi jangka panjang dari pilihan kebijakan mereka.

Kerangka Konseptual Keadilan Transisional: Pilar dan Mekanisme Holistik

Pendekatan Keadilan Transisional harus dijalankan secara holistik, komprehensif, dan sensitif terhadap konteks lokal, dengan mempertimbangkan perspektif gender, sambil memperkuat gerakan sosial transformatif. International Center for Transitional Justice (ICTJ) mengidentifikasi lima unsur kunci untuk pendekatan terintegrasi ini, yang secara umum dikelompokkan ke dalam empat pilar utama.

Pendekatan Holistik Empat Pilar TJ

1. Hak atas Kebenaran (The Right to Truth): Pilar ini bertujuan untuk menetapkan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai pelanggaran hak asasi manusia massal yang terjadi di masa lalu. Pengungkapan kebenaran (truth finding) ini adalah hak mutlak korban. Mekanisme utamanya adalah Komisi Kebenaran, yang berfungsi sebagai forum non-yudisial untuk mendokumentasikan pelanggaran, memberikan pengakuan terhadap penderitaan korban, dan menyusun narasi sejarah yang disepakati, yang penting bagi rekonsiliasi.
2. Hak atas Keadilan (The Right to Justice): Ini melibatkan upaya untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan massal melalui proses peradilan. Keadilan retributif ini penting tidak hanya untuk memenuhi hak individu korban atas akuntabilitas, tetapi juga untuk tujuan pencegahan (efek jera), sehingga mencegah terulangnya kekerasan di masa depan. Mekanisme keadilan juga harus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, pengadilan, dan sektor keamanan.
3. Hak atas Pemulihan (The Right to Reparation): Pilar ini berfokus pada perbaikan kehidupan korban dan keluarga mereka melalui tindakan simbolis dan material. Pemulihan harus bersifat menyeluruh, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban. Hal yang sangat penting untuk kredibilitas proses TJ adalah bahwa wewenang untuk merekomendasikan reparasi harus diberikan kepada semua korban dari pelanggaran HAM berat, dan tidak hanya terbatas pada subkategori korban yang kasusnya dikabulkan amnestinya. Reparasi adalah kewajiban negara, terlepas dari hasil proses amnesti pelaku.
4. Jaminan Ketidakberulangan (Guarantee of Non-Recurrence – GNR): TJ harus menyertakan reformasi berbagai institusi untuk menjamin bahwa pelanggaran massal terhadap hak individu dan komunitas tidak akan terjadi lagi. Hal ini mencakup reformasi sektor keamanan, pengadilan, dan lembaga pemerintah lainnya yang terlibat dalam penindasan atau pelanggaran HAM sistematis di masa lalu. Pilar ini secara struktural paling menantang karena menuntut kemauan politik yang kuat untuk merombak struktur kekuasaan yang ada.

Spektrum Mekanisme Keadilan Transisional

Mekanisme TJ terbagi menjadi dua kategori utama, yang idealnya diintegrasikan untuk mencapai pendekatan komprehensif :

1. Mekanisme Yudisial: Tujuan utamanya adalah akuntabilitas pidana individu. Dalam konteks pasca-konflik, di mana sistem peradilan nasional mungkin tidak mampu atau bias, sering digunakan Pengadilan Ad Hoc atau Pengadilan Hibrida (Hybrid Tribunals). Pengadilan hibrida adalah inovasi dalam sistem peradilan pidana internasional yang menggabungkan unsur hukum nasional dan internasional. Model ini dinilai memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata masyarakat internasional maupun lokal dibandingkan pengadilan internasional murni. Pengadilan internasional murni sering kali mengabaikan partisipasi penduduk lokal dan gagal menolong pembangunan capacity building di tingkat lokal. Pengadilan hibrida, seperti yang diterapkan di Sierra Leone dan Dili (Timor Timur), dianggap sebagai jalan terbaik untuk penegakan hukum tanpa kompromi sambil mengurangi pengaruh politik domestik yang dapat membebaskan pelaku.
2. Mekanisme Non-Yudisial (KKR): Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah metode non-yudisial yang paling sering digunakan pasca transisi rezim. KKR berfokus pada pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, serta seringkali memiliki mandat untuk mendokumentasikan pelanggaran dan merekomendasikan reformasi. Konsep ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial, politik, dan psikologis antarwarga negara dan antara warga negara dengan negara, akibat perlakuan tidak adil atau tidak manusiawi di masa lalu.

Analisis Komparatif Mekanisme KKR dalam Studi Kasus Utama

Pilihan mekanisme TJ yang diambil oleh suatu negara sangat dipengaruhi oleh kalkulasi risiko politik dan konteks konflik spesifik yang dihadapi. Dua kasus historis, Afrika Selatan dan Timor Leste, menawarkan model yang kontras dalam menanggapi dilema inti antara perdamaian dan keadilan.

Studi Kasus 1: Afrika Selatan—Prioritas Stabilitas Melalui Amnesti (TRC)

Landasan Politik: Pragmatisme Stabilitas

Pembentukan Truth and Reconciliation Commission (TRC) di Afrika Selatan (1995) merupakan hasil kesepakatan politik yang krusial antara rezim Apartheid yang mundur (diwakili oleh F.W. de Klerk) dan African National Congress (ANC) yang memimpin transisi, di bawah kepemimpinan Nelson Mandela. Pilihan untuk mengadopsi model truth-for-amnesty (kebenaran ditukar dengan amnesti) didasarkan pada perhitungan pragmatis yang ekstrem: amnesti dianggap sebagai harga politik yang harus dibayar untuk mencegah konflik berulang skala besar dan perang saudara.

Hakim Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, Mohammed DP, secara eksplisit menyatakan bahwa perdamaian tidak akan dapat dicapai tanpa amnesti sebagai bagian dari kesepakatan. Menurut pandangan ini, jika tidak ada amnesti, perdamaian yang dicapai akan rapuh, runtuh, dan rakyat Afrika Selatan akan kembali berada dalam kesengsaraan, menegaskan bahwa stabilitas politik pada saat itu adalah prasyarat keberlangsungan hak asasi manusia lainnya.

Mekanisme Truth-for-Amnesty TRC

TRC bekerja melalui tiga komite utama :

• Komite Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia: Meneliti pelanggaran HAM berat yang terjadi antara 1960 dan 1994.
• Komite Ganti Rugi dan Rehabilitasi: Bertugas memulihkan martabat korban dan merumuskan proposal rehabilitasi.
• Komite Amnesti: Mempertimbangkan permohonan amnesti sesuai dengan Undang-undang No. 35/1995.

Amnesti yang diberikan bersifat bersyarat: pelaku pelanggaran HAM berat harus bersedia bekerja sama dalam pengungkapan fakta-fakta secara penuh, dan kejahatan yang dilakukan harus bermotif politik. Ini bukan impunitas total. Pelaku yang kejahatannya tidak bermotif politik, atau yang tidak mengungkapkan kebenaran sepenuhnya, ditolak amnestinya. Pada batas waktu 30 September 1997, 7.116 orang telah mendaftar, namun 4.000 hingga 5.000 permohonan ditolak.

Kritik dan Keterbatasan

Meskipun TRC dipuji secara internasional karena keberhasilannya dalam transisi damai dan pengungkapan kebenaran massal, mekanisme ini menuai kritik tajam terkait keadilan bagi korban. Korban sangat antusias ketika KKR dibentuk , namun antusiasme ini memudar ketika rekonsiliasi nasional menjadi tujuan utama, yang secara implisit berarti hak mereka atas hukuman retributif bagi para pelaku dikesampingkan.

Selain itu, meskipun TRC berwenang merekomendasikan reparasi bagi semua korban (terlepas dari apakah amnesti dikabulkan atau tidak) , implementasi program reparasi seringkali terhambat. Hal ini mengikis rasa keadilan dan kredibilitas komisi di mata korban. Kredibilitas komisi sangat bergantung pada kemampuannya untuk memberikan rekomendasi reparasi yang komprehensif bagi semua korban, bukan hanya subkategori kecil.

Studi Kasus 2: Timor Leste—Model Hibrida dan Komunitas (CAVR)

Konteks Institusi Hibrida

Pasca-referendum 1999, Timor Leste menghadapi tantangan ganda: pembangunan negara dari nol dan kehancuran institusi secara menyeluruh, termasuk pengadilan, penjara, dan hilangnya banyak penegak hukum lokal. Dalam kondisi ini, Timor Leste mengadopsi pendekatan TJ yang lebih kompleks, menggabungkan mekanisme yudisial internasional (Pengadilan Khusus Kejahatan Berat di Dili, yang merupakan bentuk pengadilan hibrida) dengan Komisi Kebenaran non-yudisial.

Komisi ini, Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR), memiliki mandat untuk fokus pada kebenaran, akuntabilitas, dan reparasi.

CAVR dan Program Rekonsiliasi Komunitas (PRK)

CAVR melaksanakan Program Rekonsiliasi Komunitas (PRK) yang bertujuan menyelesaikan kejahatan tingkat rendah (non-kejahatan berat) melalui proses perdamaian berbasis adat dan komunitas. Sebanyak 1.371 kasus berhasil diselesaikan melalui proses pertemuan PRK, dengan total 1.541 pernyataan diterima.

Hal yang membedakan model Timor Leste secara fundamental dari Afrika Selatan adalah adanya batasan ketat terhadap pemberian amnesti/rekonsiliasi untuk kejahatan serius. Saat PRK dirancang, konsultasi dengan masyarakat mengungkapkan bahwa korban tidak dapat berekonsiliasi dengan orang yang bertanggung jawab atas kejahatan berat (seperti pembunuhan, perkosaan, dan penyiksaan) sebelum dilakukan penuntutan dan pengadilan terhadap mereka.

Konsekuensinya, Kejaksaan Agung secara eksplisit tidak mengizinkan penyelesaian 85 kasus melalui PRK dan menangguhkan 32 kasus lainnya karena terindikasi melibatkan “tindak kejahatan berat”. Upaya ini menunjukkan bahwa Timor Leste, dengan dukungan internasional melalui PBB, memilih untuk mempertahankan hak korban atas akuntabilitas pidana bagi kejahatan paling serius, meskipun hal tersebut menimbulkan tantangan logistik dan politik yang besar.

Integrasi Budaya Lokal

Model rekonsiliasi di Timor Leste juga menyoroti pentingnya adaptasi sosiologis. Sistem adat, seperti nahe biti boot (persidangan adat masyarakat Timor Leste), diidentifikasi sebagai model penyelesaian konflik yang sangat penting. Latar belakang budaya yang sama dan kepercayaan masyarakat pada sistem adat menjadi landasan kokoh untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki hubungan antara masyarakat yang pernah berseteru (misalnya antara faksi pro-otonomi dan pro-kemerdekaan). Hal ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan mengenai bentuk rekonsiliasi harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan budaya lokal untuk menjamin kesuksesan proses TJ.

Table Title: Perbandingan Struktural Mekanisme Keadilan Transisional

Mengurai Dilema Sentral: Antara Impunitas Politik dan Keadilan Retributif

Dilema antara akuntabilitas penuh dan perdamaian segera adalah titik tegangan abadi dalam studi Keadilan Transisional. Pilihan yang diambil merefleksikan prioritas negara transisional pada saat krisis.

Argumen untuk Prioritas Perdamaian (Pragmatisme Politik)

Argumen utama bagi prioritas perdamaian adalah realisme politik. Dalam transisi yang rapuh, di mana para pelaku kekerasan massal masih memiliki kekuatan untuk mengganggu stabilitas atau melancarkan konflik baru, mengejar penuntutan penuh dapat memicu perang saudara yang jauh lebih menghancurkan. Perdamaian, oleh karena itu, dianggap sebagai landasan bagi semua hak lainnya.

Selain itu, ketika infrastruktur peradilan hancur, penuntutan massal tidak realistis. Keadilan Transisional menjadi pilihan paling realistis ketika pelaku tidak dapat dieksekusi atau diadili melalui sistem tradisional. Amnesti bersyarat, seperti yang dilakukan oleh Afrika Selatan, memungkinkan pengungkapan kebenaran skala besar dan dengan cepat mencapai stabilitas politik, yang merupakan prasyarat untuk pembangunan kembali masyarakat.

Argumen untuk Akuntabilitas Penuh (Imperatif Hukum dan Moral)

Dari perspektif hukum internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM), negara memiliki kewajiban positif yang tidak dapat dinegosiasikan untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat. Hak atas keadilan adalah hak moral mutlak bagi korban.

Penuntutan pidana penuh terhadap pelaku, terutama pemimpin tertinggi, penting untuk menimbulkan efek jera, yang berfungsi sebagai jaminan ketidakberulangan di masa depan. Kegagalan untuk menuntut kejahatan massal mengirimkan pesan impunitas, yang dapat merongrong supremasi hukum dan mengancam stabilitas jangka panjang. Impunitas juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara yang baru lahir.

Analisis Nuansa: Titik Kritis Pengorbanan Keadilan

Perbedaan antara model Afrika Selatan dan Timor Leste menunjukkan bagaimana negara dapat mengelola dilema ini secara berbeda. Timor Leste, dengan dukungan internasional, berhasil mempertahankan prinsip tidak ada impunitas total untuk kejahatan berat dengan memisahkan proses rekonsiliasi komunal (PRK) dari proses peradilan pidana untuk kejahatan terberat. Model ini mencoba menyeimbangkan kebutuhan akan perdamaian akar rumput tanpa mengorbankan akuntabilitas untuk kejahatan inti internasional.

Sebaliknya, pengorbanan keadilan yang terlalu besar, terutama jika terkait dengan kepentingan politik elit, membawa risiko jangka panjang yang serius. Kegagalan sistematis negara untuk mengungkap kebenaran dan mengadili pelaku—yang seringkali merupakan agen dari rezim lama—secara signifikan menghambat upaya TJ, menyebabkan rendahnya kepercayaan terhadap institusi publik, dan memungkinkan individu yang diduga pelaku kembali memegang kekuasaan.

Selain itu, dalam praktik TJ, terdapat konsekuensi etis yang parah ketika hak reparasi korban dikaitkan dengan hasil pemberian amnesti kepada pelaku. Hak atas pemulihan harus menjadi kewajiban negara terhadap semua korban tanpa syarat, terlepas dari apakah pelaku menerima amnesti. Konstruksi KKR yang membuat reparasi korban bergantung pada amnesti pelaku akan menjadi sia-sia dan tidak adil.

Table Title: Evaluasi Biaya dan Manfaat Pilihan Keadilan Transisional

Rekomendasi dan Implikasi Jangka Panjang: Menuju Keadilan Transformatif

Keadilan transisional adalah proses jangka panjang yang melampaui masa jabatan politik. Keberhasilan definitifnya diukur dari sejauh mana negara dapat memenuhi jaminan ketidakberulangan (GNR) dan membangun keadilan yang transformatif.

Jaminan Ketidakberulangan (GNR) dan Reformasi Institusional

Pilar Jaminan Ketidakberulangan menuntut adanya reformasi institusional yang mendalam, terutama dalam sektor keamanan, peradilan, dan pemerintahan. Reformasi Sektor Keamanan (RSK) harus dihubungkan secara eksplisit dengan isu keadilan transisional, memastikan bahwa aktor-aktor keamanan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang diakui secara universal.

Namun, implementasi GNR seringkali terhambat oleh kurangnya kemauan politik. Di banyak negara, pemerintah yang baru berkuasa memiliki kepentingan untuk melindungi pelaku dari rezim lama yang masih menduduki posisi kunci dalam pemerintahan atau militer. Kekhawatiran bahwa KKR dapat menjadi bumerang bagi pemerintah ketika pelaku pelanggaran HAM berada di kalangan pemerintah sendiri, menyebabkan upaya TJ terhambat secara sistematis. Akibat dari kelambanan dan kegagalan dalam mengakui kebenaran serta menuntut pertanggungjawaban adalah rendahnya kepercayaan terhadap institusi publik.

Keadilan Transformatif dan Inklusi Gender

Keadilan Transisional harus diarahkan pada tujuan yang lebih transformatif. Banyak pendekatan perdamaian dan keadilan transisi tradisional cenderung fokus pada kekerasan individual dan gagal merespons akar ketidakadilan struktural yang lebih dalam. Perempuan, khususnya, mengalami kekerasan berlapis (keseharian dan struktural) dalam konteks konflik dan pasca-konflik.

Pendekatan TJ harus mengadopsi sensitivitas gender untuk memberikan analisis dan solusi yang memadai terhadap ketidakadilan struktural yang dialami komunitas tertentu, termasuk perempuan dan minoritas. Keadilan transformatif berusaha mengatasi bukan hanya pelanggaran di masa lalu, tetapi juga kondisi sosiopolitik yang memungkinkan pelanggaran tersebut terjadi, memastikan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sebelumnya ditindas dihormati kembali.

Kesimpulan

Keadilan Transisional menawarkan kerangka kerja vital bagi negara yang berjuang untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Pengalaman Afrika Selatan dan Timor Leste menunjukkan bahwa tidak ada model TJ yang universal. Keberhasilan proses TJ sangat bergantung pada adaptasi kontekstual terhadap situasi konflik, kondisi politik, dan budaya lokal.

Afrika Selatan memilih kompromi menyeluruh (amnesti) untuk menjamin persatuan politik dan menghindari pertumpahan darah, membayar harga dengan mengorbankan keadilan retributif bagi sebagian besar korban. Sementara itu, Timor Leste memilih kompromi yang membatasi lingkup rekonsiliasi, mempertahankan akuntabilitas pidana bagi kejahatan berat melalui mekanisme hibrida dan pengadilan.

Pelajaran kritis yang dapat dipetik adalah bahwa perdamaian yang berkelanjutan mensyaratkan dosis keadilan yang memadai dan berjangka panjang. Meskipun pragmatisme politik mungkin menuntut trade-off demi stabilitas segera, kredibilitas proses TJ dan pemulihan kepercayaan publik terhadap negara hanya dapat dicapai jika diikuti oleh: (1) pengakuan penuh dan komprehensif terhadap kebenaran, (2) reparasi penuh yang tidak bergantung pada amnesti pelaku , dan (3) reformasi institusional yang serius yang menjamin ketidakberulangan. Proses Keadilan Transisional pada dasarnya adalah maraton politik dan moral, yang keberhasilannya terletak pada kemampuan negara untuk mengelola tegangan antara tuntutan keadilan segera dan kebutuhan perdamaian berkelanjutan.