Privatization of Nation-Building: Peran, Risiko, dan Krisis Akuntabilitas Aktor Swasta dalam Zona Rapuh Global

Konsepsi Ulang Nation-Building: Dari Monopoli Negara ke Intervensi Pihak Ketiga

Secara tradisional, nation-building dipahami sebagai serangkaian proses kompleks yang bertujuan membangun stabilitas, modernisasi politik, perkembangan administrasi dan hukum, hingga pembangunan demokrasi. Karakteristik fundamental dari negara modern adalah hak sah untuk menggunakan kekuatan fisik. Definisi ini secara inheren menempatkan penggunaan kekerasan hanya dapat diatribusikan kepada institusi negara, kecuali jika negara tersebut mengizinkannya. Privatisasi fungsi-fungsi inti negara di wilayah yang rapuh (fragile) dan pasca-konflik secara fundamental menantang monopoli tradisional ini.

Transformasi terminologi menjadi semakin jelas pasca-serangan 11 September 2001. Banyak akademisi, jurnalis, dan komentator kebijakan mulai menggunakan istilah nation-building sebagai sinonim untuk apa yang Departemen Pertahanan AS sebut sebagai “operasi stabilitas,” atau sering kali disebut third-party state-building. Peningkatan intervensi eksternal ini, khususnya di Afghanistan dan Irak, menjadi katalisator bagi peran besar aktor swasta.

Terdapat pendorong utama di balik pergeseran drastis ini. Kebutuhan yang mendesak untuk mengisi kekosongan layanan dasar di wilayah yang hancur akibat konflik seringkali melebihi kapasitas operasional militer konvensional atau pemerintah lokal yang belum pulih. Sementara itu, masyarakat Barat telah menjadi lebih risk-averse (menghindari risiko), dan kekuatan keamanan publik tidak selalu dianggap mampu mengimbangi risiko dan ancaman yang ada di zona konflik secara memadai.³ Kondisi ini menciptakan ruang bagi Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (PMSC) dan kontraktor logistik.

Penggunaan kontraktor swasta didorong oleh suatu pertimbangan strategis, yakni kemudahan bagi pemerintah klien untuk memastikan deniability (penolakan) politik. Negara-negara klien menggunakan PMSC sebagai alat politik yang layak dalam misi konflik atau pasca-konflik. Apabila misi tersebut gagal, atau ketika terjadi kekerasan yang tidak sah, pemerintah klien dapat menolak keberadaan dan tanggung jawab langsung. Selain itu, penggunaan kontraktor swasta juga berfungsi untuk menyembunyikan kematian personel yang menjalankan operasi berbahaya, karena kematian seorang kontraktor cenderung kurang menimbulkan dampak politik di kesadaran masyarakat dibandingkan kematian personel militer reguler. Dengan demikian, kebutuhan politik untuk menghindari akuntabilitas publik adalah pendorong kausal utama yang memperluas privatisasi sektor keamanan dan logistik di zona-zona tersebut.

Spektrum Aktor Swasta: Kontraktor (Profit) versus NGO (Nirlaba)

Aktor swasta yang terlibat dalam nation-building mencakup spektrum yang luas, dibedakan berdasarkan motif utama mereka—laba atau kemanusiaan.

Kontraktor Swasta (Profit-Driven): Kelompok ini meliputi Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (PMSC), perusahaan logistik, dan kontraktor konstruksi. Mereka didorong oleh keuntungan komersial, berfokus pada penyediaan layanan keamanan, logistik, dan pembangunan infrastruktur kritis. Seringkali, operasi mereka didanai melalui kontrak pemerintah berskala besar, seperti rekonstruksi infrastruktur pasca-konflik.

Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Internasional (Humanitarian-Driven): NGO Internasional beroperasi berdasarkan motif nirlaba dan kemanusiaan. Peran mereka sangat penting dalam menyediakan jaring pengaman sosial. Layanan yang mereka berikan meliputi program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak, seperti yang dilakukan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC) dan Wahana Visi Indonesia (WVI). Selain itu, NGO juga melakukan kegiatan pendanaan, riset, pelaksanaan proyek, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan komunitas. Di wilayah konflik, beberapa NGO juga menyediakan bantuan hukum yang vital.

Meskipun berbeda dalam motif, kedua jenis aktor ini memiliki kesamaan krusial: mereka beroperasi di ruang yang secara tradisional merupakan domain eksklusif negara. Dalam kondisi zona rapuh, di mana kapasitas negara sangat terbatas atau tidak ada, baik kontraktor maupun NGO berfungsi sebagai penyedia layanan de facto, menempatkan mereka dalam dilema terkait akuntabilitas dan kedaulatan.

Kontraktor Swasta: Komersialisasi Layanan Inti dan Eksploitasi Strategis

Peran kontraktor swasta dalam pembangunan pasca-konflik sangat besar, terutama dalam domain logistik, keamanan, dan rekonstruksi. Skala operasional mereka di medan perang modern telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang diilustrasikan dengan jelas di Irak dan Afghanistan.

Privatisasi Logistik dan Infrastruktur Kritis

Salah satu contoh paling menonjol dari privatisasi fungsi inti adalah melalui program Logistics Civil Augmentation Program (LOGCAP) Angkatan Darat AS. LOGCAP berfungsi sebagai kontrak payung (umbrella contract) yang dirancang untuk memungkinkan pemerintah membeli barang dan jasa yang tidak spesifik dalam jangka waktu panjang, mengakomodasi situasi di mana pemerintah tidak mengetahui kebutuhan atau biayanya secara pasti. Kontrak ini secara efektif menjadikan kontraktor seperti KBR Inc. sebagai “concierge pemerintah,” yang menyediakan segala sesuatu mulai dari sistem air, pemanas, tenda, fasilitas makan, listrik, juru masak, hingga tenaga kebersihan.

KBR, anak perusahaan Halliburton sebelumnya, memenangkan LOGCAP III pada akhir tahun 2001. Meskipun kontrak payungnya dimenangkan secara kompetitif, KBR tidak harus bersaing untuk pekerjaan subsiden. Hingga Juli 2009, pekerjaan tersebut mencapai total lebih dari $37 miliar. Monopoli raksasa yang tidak kompetitif ini secara langsung menghasilkan kegagalan layanan kemanusiaan dan keuangan yang signifikan.

KBR berulang kali dikritik oleh anggota parlemen karena kinerja kontrak yang buruk dan pembukuan yang dipertanyakan di Irak. Pada tahun 2009, Angkatan Darat AS memutuskan untuk melewati KBR dalam tawaran pekerjaan LOGCAP IV yang bernilai hingga $15 miliar di Afghanistan. Keputusan ini didorong oleh kriteria “kinerja masa lalu dan biaya,” yang menunjukkan bahwa catatan buruk KBR di Irak akhirnya memengaruhi keputusan pengadaan di arena lain. Kontrak tersebut akhirnya diberikan kepada DynCorp International LLC dan Fluor Intercontinental Inc..

Kegagalan yang diakibatkan oleh pemberian kontrak non-kompetitif ini tidak hanya terbatas pada logistik militer. Ia meluas ke proyek-proyek rekonstruksi sipil yang sangat vital bagi pembangunan bangsa. Di Irak, sebuah proyek untuk pembangunan 150 pusat perawatan kesehatan primer (PHC) telah menghabiskan lebih dari $180 juta, namun hanya menghasilkan penyelesaian enam pusat. Perkiraan terbaik menunjukkan bahwa Irak pada akhirnya hanya akan mendapatkan 20 fasilitas dari 150 yang direncanakan di bawah kontrak tersebut. Kegagalan spektakuler proyek kesehatan ini, bersama dengan kegagalan proyek air dan jaringan komunikasi darurat, menunjukkan bahwa risiko terbesar dari privatisasi yang tidak diawasi secara ketat adalah korupsi, pemborosan, dan ketidakmampuan untuk menghasilkan infrastruktur berkualitas, yang pada gilirannya merusak pemulihan keluarga-keluarga Irak.

Model Neo-Kolonial: Wagner Group dan Eksploitasi Sumber Daya

Perusahaan Militer Swasta telah berevolusi dari sekadar penyedia dukungan logistik menjadi aktor yang secara aktif membentuk lingkungan geopolitik negara tuan rumah, seringkali di luar kerangka pengadaan Barat. Contoh utamanya adalah Wagner Group, sebuah organisasi paramiliter yang didanai negara Rusia.

Wagner Group telah menyediakan dukungan militer, keamanan, dan perlindungan untuk berbagai pemerintah di Afrika, termasuk Republik Afrika Tengah (CAR), Sudan, Libya, dan Mali. Intervensi ini, yang meniru model keterlibatan mereka di Suriah, memungkinkan Rusia membangun ketergantungan dan memenangkan konsesi strategis.

Keterkaitan Keamanan dan Eksploitasi Ekonomi: Sebagai imbalan atas layanan keamanan yang mereka berikan, perusahaan yang terkait dengan Wagner memperoleh akses istimewa ke sumber daya alam negara tersebut, seperti hak atas tambang emas dan berlian. Praktik ini memungkinkan Wagner untuk mandiri secara finansial melalui dana dari pemerintah klien, ditambah dengan keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya di lapangan. Model ini sering digambarkan sebagai bentuk state capture dan neo-kolonialisme baru, di mana entitas swasta berfungsi sebagai front untuk kepentingan geopolitik dan ekonomi negara sponsor.

Karakteristik penting dari kelompok seperti Wagner adalah sifat formalnya yang “swasta,” yang memungkinkan negara sponsor (Rusia) untuk menyangkal kendali atas tindakan mereka—sebuah bentuk deniability yang sangat efektif. Keterkaitan antara ketiadaan akuntabilitas politik ini dan kekerasan di lapangan sangat jelas. Wagner telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan warga sipil di CAR, yang ironisnya juga memicu perekrutan bagi kelompok militan Islam.

Fenomena ini tidak terbatas pada aktor Rusia. Erik Prince, pendiri Blackwater, juga telah terlibat dalam upaya pengaturan jasa paramiliter di Afrika (seperti di Libya) melalui perusahaan logistiknya, Frontier Services Group. Penyelidikan oleh Departemen Kehakiman AS telah menyoroti dugaan upaya pencucian uang, hubungan dengan intelijen Tiongkok, dan upaya untuk menjembatani layanan militer kepada pemerintah asing, termasuk melalui pembentukan perusahaan cangkang (shell companies).

NGO Internasional: Pemberi Layanan Sosial dan Dilema Kemanusiaan

Dalam zona rapuh, Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Internasional memainkan peran penting sebagai penyedia layanan kemanusiaan dan pembangunan yang sering kali menjadi satu-satunya jaring pengaman yang tersedia bagi populasi rentan.

Peran Jaring Pengaman di Sektor Kemanusiaan

NGO Internasional berfokus pada fungsi-fungsi vital yang mendukung pemulihan masyarakat. Ini termasuk program di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. Di Indonesia, misalnya, Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC) dan Wahana Visi Indonesia (WVI) bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan anak melalui program-program ini, termasuk fokus pada pengentasan kemiskinan dan penguatan kapasitas masyarakat di daerah terbelakang. Selain layanan langsung, mereka juga melakukan riset dan pengumpulan data, kemitraan, advokasi, dan pemberdayaan komunitas.

Di lingkungan pasca-konflik yang ekstrem, seperti Somalia, sistem kesehatan berada dalam kondisi yang sangat rapuh, dengan indeks Universal Health Coverage hanya 25% dan kepadatan tenaga kerja kesehatan yang sangat kritis (0,11 klinisi per 1000 populasi). Dalam konteks ini, penyedia swasta dan NGO menjadi mitra krusial. Rencana Transformasi Nasional (NTP) Somalia 2025–2029 mencerminkan pergeseran paradigma menuju pelibatan multi-stakeholder. Para pemangku kepentingan menekankan bahwa perluasan layanan kesehatan primer harus memprioritaskan pekerja kesehatan komunitas perempuan dan rehabilitasi fasilitas pedesaan untuk memperluas jangkauan layanan.

Keterlibatan NGO juga meluas ke sektor penegakan hukum dan keadilan, di mana bantuan hukum di wilayah konflik merupakan layanan dasar yang kritis untuk memulihkan rule of law dan hak-hak sipil.

Tantangan: Ketergantungan dan Kapasitas Institusional Lokal

Meskipun NGO menyediakan layanan yang sangat dibutuhkan, dominasi mereka dalam penyediaan layanan dasar menimbulkan dilema pembangunan institusional jangka panjang. Ketika bantuan internasional dan NGO mengambil alih sepenuhnya fungsi-fungsi negara (kesehatan, pendidikan), hal ini berisiko menciptakan shadow state yang didanai donor. Kehadiran aktor eksternal yang masif berpotensi menunda atau bahkan menggantikan upaya pembangunan kapasitas pemerintah lokal untuk mengelola dan mendanai layanan secara mandiri. Ini dapat mengarah pada sindrom ketergantungan yang persisten, mempersulit transisi menuju kedaulatan penuh.

Namun, terdapat tren yang berlawanan. Keberhasilan NGO dalam delivery layanan telah memaksa negara-negara penerima dan donor untuk mengubah fokus perencanaan. Sebagai contoh, di Somalia, kesadaran akan parahnya kendala tenaga kerja kesehatan telah memaksa NTP untuk memprioritaskan pembangunan lembaga regulasi dan tata kelola, seperti Dewan Profesional Kesehatan Nasional. Pendekatan multi-stakeholder ini, yang memanfaatkan kemitraan publik-swasta dan digital health ¹⁵, merupakan pengakuan bahwa pembangunan bangsa yang berkelanjutan—terlepas dari siapa yang memberikan layanan awal—tidak akan berhasil tanpa kerangka akuntabilitas federal-negara yang berkelanjutan.

Analisis Krisis Akuntabilitas (The Accountability Deficit)

Krisis akuntabilitas adalah isu paling kompleks dan krusial yang timbul dari privatisasi nation-building, terutama di sektor keamanan dan logistik. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih dan celah dalam yurisdiksi domestik dan internasional, yang seringkali menempatkan kontraktor di atas hukum.

Tantangan Yurisdiksi dan Kekebalan (Legal Limbo)

Aktor swasta internasional beroperasi di legal limbo (kekosongan hukum) yang diciptakan oleh kegagalan sistem hukum domestik negara klien (pengontrak) dan negara tuan rumah (penerima) untuk menegaskan yurisdiksi.

Kesenjangan Hukum Klien AS

Di Amerika Serikat, kerangka hukum pidana federal untuk kontraktor di luar negeri, Military Extraterritorial Jurisdiction Act (MEJA), secara fundamental membatasi yurisdiksi. MEJA hanya mencakup pegawai Departemen Pertahanan (DoD), kontraktor, dan tanggungan mereka. Pembatasan ini menciptakan kesenjangan yurisdiksi yang substansial, terutama di zona konflik seperti Irak, di mana kontraktor yang berafiliasi dengan lembaga pemerintah lain—seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, atau Central Intelligence Agency (CIA)—memainkan peran keamanan yang signifikan. Kontraktor yang bekerja untuk lembaga non-DoD telah lama luput dari penuntutan domestik di AS.

Selain MEJA, Uniform Code of Military Justice (UCMJ), kerangka hukum yang mengatur Angkatan Bersenjata AS, juga memiliki keterbatasan yurisdiksi atas PMSC. UCMJ umumnya tidak berlaku jika tidak ada pernyataan perang yang dideklarasikan, atau jika PMC tidak memiliki rantai komando militer, membiarkan agen-agen kontraktor yang dikontrak oleh CIA atau State Department berada di luar jangkauannya.

Imunitas Status of Forces Agreements (SOFA)

Mekanisme lain yang memperburuk impunitas adalah Status of Forces Agreements (SOFA). Perjanjian-perjanjian ini, yang secara tradisional mengatur status hukum personel militer asing, seringkali diperluas untuk mencakup personel PMSC. Sebagai contoh, AS sering mensyaratkan dalam SOFA bahwa mereka mempertahankan yurisdiksi eksklusif atas warga negaranya, termasuk kontraktor swasta, terlepas dari hukum lokal negara tuan rumah.

Pemberian imunitas ini sangat kontroversial secara historis. Pihak yang keberatan berpendapat bahwa perjanjian semacam itu melanggar kedaulatan hukum lokal dan hak-hak warga negara tuan rumah. Praktik pemberian imunitas melalui SOFA, dikombinasikan dengan celah yurisdiksi domestik, secara efektif menempatkan aktor swasta di atas hukum negara tuan rumah. Tindakan ini secara langsung bertentangan dengan tujuan fundamental pembangunan bangsa, yaitu penginstitusian supremasi hukum (entrench the rule of law). Ketika aktor eksternal utama beroperasi di luar yurisdiksi lokal, hal itu menciptakan persepsi bahwa hukum adalah alat yang fleksibel, yang hanya berlaku bagi warga negara lokal, sehingga merusak legitimasi institusi pasca-konflik.

Contoh paling terkenal dari Legal Limbo ini adalah insiden Nisour Square di Irak, di mana kontraktor Blackwater yang memberikan keamanan bagi diplomat AS dituduh membunuh dan melukai banyak warga sipil Irak, memunculkan masalah krusial mengenai badan hukum mana yang seharusnya diterapkan.

Pertanggungjawaban Pidana Pribadi dan Hambatan Penegakan

Meskipun hambatan yurisdiksi domestik sangat besar, personel PMSC secara teoritis tetap bertanggung jawab di bawah Hukum Humaniter Internasional (IHL). Karena status mereka adalah warga sipil (kecuali mereka menjadi bagian terintegrasi dari angkatan bersenjata negara), petugas PMSC dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pribadi atas kejahatan perang yang mereka lakukan, terutama jika operasi mereka terjadi di zona konflik bersenjata. Statuta Roma untuk Pengadilan Pidana Internasional (ICC) juga mengakui dan menuntut kekerasan seksual dan Kekerasan Berbasis Gender (GBV) sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap umat manusia.

Namun, pertanggungjawaban hukum ini seringkali tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang efektif. Penindakan hukum terhadap kejahatan PMSC oleh negara klien atau negara tuan rumah umumnya tidak ada.

Ada dua alasan utama yang menjelaskan praktik impunitas ini:

1. Kesulitan Praktis: Terdapat kesulitan praktis yang signifikan dalam melakukan investigasi pidana di lingkungan yang berisiko tinggi atau bermusuhan.
2. Kepentingan Politik (Political Expediency): Alasan yang lebih strategis adalah kepentingan politik. Pemerintah klien cenderung menghindari tindakan hukum yang dapat membatalkan prinsip deniability yang mereka cari dengan menyewa PMSC. Selain itu, ketika personel PMC dituntut secara domestik (misalnya dalam kasus Blackwater), mereka sering didakwa dengan kejahatan domestik biasa (misalnya, pembunuhan) daripada kejahatan perang internasional, yang membatasi dampak yurisprudensi internasional.

1. Kerangka Tata Kelola Global dan Keterbatasan Regulasi

Menanggapi krisis akuntabilitas, komunitas internasional telah mengembangkan serangkaian kerangka kerja regulasi, meskipun sebagian besar bersifat soft law dan sukarela. Instrumen-instrumen ini berusaha untuk menetapkan standar dan mekanisme pengawasan, terutama di sektor keamanan swasta.

Dokumen Montreux (MD) dan Kewajiban Negara

Dokumen Montreux (MD) tentang Kewajiban Hukum Internasional yang Relevan dan Praktik Baik bagi Negara-Negara terkait Operasi Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta Selama Konflik Bersenjata diakui sebagai kerangka kerja penting. MD menekankan kembali bahwa aturan hukum internasional yang mapan berlaku bagi negara-negara (baik negara klien maupun negara tuan rumah) dalam hubungannya dengan PMSC.

Prinsip inti dari MD adalah untuk memperkuat peran negara. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk mengatur layanan keamanan swasta dan melindungi hak asasi manusia dari semua orang di bawah yurisdiksi mereka.

International Code of Conduct (ICoC) dan ICoCA

Sebagai pelengkap MD, International Code of Conduct for Private Security Service Providers (ICoC) adalah inisiatif multi-stakeholder yang menetapkan aturan dan prinsip industri berdasarkan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia.

ICoC secara spesifik mewajibkan perusahaan keamanan swasta untuk menghormati HAM dan IHL ketika menyediakan layanan keamanan di wilayah di mana supremasi hukum telah dilemahkan.²⁶ Kode etik ini mencakup ketentuan penting mengenai:

1. Penggunaan Kekuatan: Prinsip-prinsip yang tepat mengenai penggunaan kekuatan.
2. Larangan Pelanggaran Berat: Larangan tegas terhadap penyiksaan, diskriminasi, perdagangan manusia, perbudakan, dan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.²⁴ Secara khusus, perusahaan harus melarang personel mereka terlibat atau mendapat manfaat dari eksploitasi seksual, pelecehan, atau Kekerasan Berbasis Gender (GBV).
3. Tata Kelola Internal: Penetapan kebijakan manajemen, pelatihan personel yang memadai, dan mekanisme pelaporan internal.

Untuk mengawasi implementasi, didirikan International Code of Conduct for Private Security Providers’ Association (ICoCA). ICoCA, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, industri, dan organisasi masyarakat sipil, telah mengembangkan prosedur untuk sertifikasi, pemantauan kinerja, pelaporan, dan penanganan keluhan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan standar praktik operasional dan bisnis yang umum dan diakui secara internasional.

Tabel di bawah ini merangkum instrumen tata kelola utama untuk kontraktor keamanan swasta:

Instrumen Tata Kelola Internasional untuk Kontraktor Keamanan Swasta (PMSC)

Kritik dan Keterbatasan dalam Penegakan

Keterbatasan utama dari kerangka regulasi ini terletak pada sifatnya yang sukarela dan hambatan penegakan di lapangan. MD dan ICoCA hanya dapat berfungsi secara efektif jika negara-negara klien dan kontraktor berkomitmen pada implementasi penuh.

Sifat self-regulation dari ICoCA berarti bahwa kerangka kerja ini cenderung berfungsi sebagai filter bagi perusahaan yang mencari legitimasi dan kepatuhan (yaitu, Good Practices). Namun, kerangka ini gagal memberikan daya tarik atau sanksi yang memadai terhadap aktor yang paling ingin menghindari akuntabilitas.

Analisis menunjukkan bahwa strategi regulasi saat ini gagal menangkap ‘aktor buruk’ yang berfungsi sebagai proksi geopolitik. Kelompok-kelompok yang didanai negara dan terlibat dalam eksploitasi strategis (seperti Wagner Group) tidak memiliki insentif untuk mematuhi kode etik yang dibuat oleh inisiatif multi-stakeholder Barat. Tujuan operasional mereka, yang melibatkan state capture  dan pengamanan sumber daya melalui kekerasan, secara inheren bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas ICoC. Dengan demikian, upaya regulasi bersifat sektoral dan kurang memiliki kekuatan penegakan universal yang diperlukan untuk mengatasi privatisasi negara yang paling berbahaya.

Dampak Strategis dan Rekomendasi Jangka Panjang

Privatisasi nation-building menghasilkan dampak strategis yang mendalam terhadap kedaulatan negara penerima dan efektivitas pembangunan institusi, menuntut reformasi kebijakan yang menargetkan akar masalah impunitas.

Dampak terhadap Kedaulatan dan Pembangunan Institusi Lokal

Kehadiran kontraktor besar yang sering kali menikmati impunitas hukum, melalui celah yurisdiksi dan perjanjian SOFA, secara langsung merusak upaya negara penerima untuk membangun dan menegakkan supremasi hukum.  Institusi pasca-konflik, seperti Mahkamah Konstitusi Indonesia pasca-Suharto, harus bekerja keras untuk melembagakan legitimasi dan memproses konflik politik melalui sarana hukum. Namun, upaya ini terhambat jika aktor eksternal utama beroperasi di luar batas hukum, yang mengirimkan pesan bahwa kedaulatan hukum negara tuan rumah dapat diabaikan.

Lebih lanjut, keberhasilan nation-building juga memerlukan pembangunan kapasitas ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur memerlukan sinergi antara pemerintah lokal dan pihak swasta (kontraktor). Di Indonesia, misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong penguatan dan peningkatan kesempatan kerja bagi jasa konstruksi nasional dengan kualifikasi usaha menengah dan kecil (UMKM). Hal ini dilakukan melalui pemaketan pekerjaan dengan nilai di bawah Rp100 miliar. Strategi ini krusial: kemitraan publik-swasta harus berfokus pada pembangunan kapasitas lokal dan penggunaan material dalam negeri untuk memastikan transfer teknologi dan keberlanjutan ekonomi, alih-alih ketergantungan abadi pada kontraktor asing yang memiliki rekam jejak korupsi dan kegagalan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Negara Klien (Contracting States)

Mengingat bahwa impunitas hukum dan ekonomi sebagian besar berakar pada keputusan kebijakan negara-negara klien, tindakan regulasi harus difokuskan pada penutupan celah-celah tersebut:

1. Ekspansi Yurisdiksi Pidana: Negara klien harus mengambil tindakan legislatif segera untuk menutup celah yurisdiksi, khususnya dalam kerangka seperti MEJA di AS. Hukum pidana domestik harus diperluas untuk mencakup semua kontraktor yang beroperasi di zona rapuh atau pasca-konflik, terlepas dari agensi pemerintah mana yang mereka layani (DoD, State Department, CIA).
2. Menghilangkan atau Membatasi Imunitas SOFA: Negara klien harus menghapus atau secara substansial membatasi pemberian kekebalan otomatis bagi personel PMSC melalui Status of Forces Agreements (SOFA) dan perjanjian sejenis. Hal ini diperlukan untuk menghormati kedaulatan hukum negara tuan rumah dan memberikan jalur hukum yang jelas bagi korban kejahatan.
3. Mandat Fiduciary Accountability: Kegagalan terbesar nation-building seringkali bukan karena kurangnya keamanan, melainkan karena korupsi dan pemborosan yang merusak proyek-proyek vital (misalnya, proyek kesehatan Irak senilai $180 juta yang gagal total). Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan harus bergeser dari IHL murni ke akuntabilitas ekonomi. Negara klien harus mewajibkan standar anti-korupsi yang ketat, seperti sertifikasi ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), dalam semua kontrak pembangunan dan logistik di zona rapuh, untuk menargetkan risiko finansial yang merusak upaya pembangunan.

Rekomendasi untuk Negara Penerima (Host States) dan Lembaga Donor

Negara penerima dan lembaga donor memainkan peran penting dalam memastikan bahwa bantuan dan kontrak yang masuk memperkuat, bukan merusak, institusi lokal:

1. Penguatan Pengawasan Sipil Lokal: Lembaga donor harus secara khusus mendanai dan membangun kapasitas lembaga penegak hukum pasca-konflik (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) agar mereka mampu menginvestigasi dan menuntut kejahatan (termasuk korupsi dan kekerasan berbasis gender) yang melibatkan aktor swasta internasional secara independen.
2. Integrasi Program NGO dengan Pembangunan Institusional: Program NGO transisional di sektor kesehatan dan pendidikan harus diintegrasikan secara eksplisit ke dalam rencana pembangunan institusional jangka panjang negara penerima (seperti NTP Somalia). Integrasi ini harus memiliki tujuan yang terukur untuk transfer tanggung jawab manajemen dan pendanaan kepada pemerintah lokal dalam jangka waktu yang ditetapkan, sehingga menghindari penciptaan ketergantungan yang berkepanjangan.
3. Memperkuat Posisi Hukum Negara Tuan Rumah dalam Kontrak: Negara penerima harus menggunakan kerangka hukum domestik mereka (seperti yang dicontohkan oleh Pasal 195 UU Pemerintahan Daerah di Indonesia) untuk memperkuat posisi negosiasi dan hukumnya dalam kontrak kemitraan publik-swasta. Perjanjian harus memastikan pembagian risiko yang jelas, kewajiban hukum yang terdefinisi, dan kepatuhan mutlak terhadap kaidah keselamatan konstruksi dan penggunaan material dalam negeri.⁴

Kesimpulan

Peran perusahaan kontraktor swasta dan NGO internasional dalam nation-building di zona rapuh telah bertransformasi dari sekadar fungsi pendukung menjadi pengambil peran inti dalam penyediaan layanan dasar—mulai dari keamanan militer, logistik, hingga kesehatan dan pendidikan. Kontraktor swasta, didorong oleh kebutuhan negara klien untuk deniability politik, telah menjadi aktor geopolitik yang mampu melakukan state capture, seperti yang diilustrasikan oleh model Wagner Group. Sementara itu, NGO telah menjadi jaring pengaman vital, tetapi menghadapi risiko menciptakan ketergantungan yang menghambat pembangunan institusi lokal.

Krisis akuntabilitas yang muncul dari pergeseran peran ini bersifat sistemik. Hal ini disebabkan oleh celah yurisdiksi domestik di negara-negara klien, praktik pemberian kekebalan melalui SOFA, dan hambatan politik dalam penuntutan kejahatan. Secara kausal, impunitas ini secara langsung melemahkan upaya pembangunan supremasi hukum di negara-negara pasca-konflik. Kerangka tata kelola internasional yang ada, seperti Dokumen Montreux dan ICoCA, menawarkan standar yang penting, tetapi keterbatasan voluntarisme mereka membuat mereka tidak efektif dalam mengatur aktor yang paling ingin menghindari akuntabilitas.

Untuk mengatasi Krisis Akuntabilitas ini, kebijakan harus menggeser fokus dari hanya kepatuhan IHL menuju akuntabilitas finansial dan tata kelola yang ketat. Penutupan celah yurisdiksi, pembatasan imunitas, dan penerapan standar anti-korupsi yang diamanatkan dalam kontrak (seperti ISO 37001) adalah prasyarat untuk memastikan bahwa privatisasi nation-building benar-benar menghasilkan pembangunan institusi dan layanan yang berkualitas, alih-alih memperburuk kerapuhan negara.