Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals—SDGs), yang diadopsi secara universal oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, merupakan rencana induk bersama untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran global. Namun, dengan hanya beberapa tahun tersisa menuju tenggat waktu 2030, evaluasi kritis terhadap kemajuan saat ini menunjukkan realitas yang sangat mengkhawatirkan.
Realita Global: Jauh dari Target
Berdasarkan laporan terbaru PBB pada tahun 2024, kemajuan global dalam mewujudkan Agenda 2030 secara keseluruhan dinilai sangat jauh dari jalur (severely off track).
Data menunjukkan bahwa dari 169 target yang tercakup dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), hanya sekitar 16 hingga 17 persen yang saat ini berada pada jalur yang tepat untuk dicapai pada tahun 2030. Hampir separuh target (sekitar 47%) menunjukkan kemajuan yang minimal atau moderat, sementara kemajuan pada lebih dari sepertiga (sekitar 35% hingga 37%) target telah terhenti atau bahkan mengalami kemunduran (regressed).
Angka-angka ini secara kolektif menegaskan bahwa meskipun komitmen politik telah diperbarui, implementasi di lapangan gagal mengimbangi laju tantangan global.
Ancaman Pembalikan Kemajuan (The Setbacks)
Kemunduran mendasar ini didorong oleh serangkaian tantangan global yang saling terkait, yang telah membalikkan capaian pembangunan yang sulit dimenangkan.
Krisis COVID-19 dan Konflik Geopolitik
Pandemi COVID-19 dan dampaknya yang berkepanjangan telah menghapus hampir sepuluh tahun kemajuan global dalam harapan hidup. Bersamaan dengan itu, meningkatnya konflik dan ketegangan geopolitik (seperti di Gaza, Ukraina, dan Lebanon) telah menciptakan tantangan serius.
Konflik menyebabkan pembalikan kemajuan dengan mengalihkan sumber daya dan perhatian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2023, korban sipil dalam konflik bersenjata meningkat sebesar 72% dibandingkan tahun 2022, dan jumlah orang yang terlantar secara paksa telah mencapai rekor tertinggi, mendekati 120 juta orang. Krisis kemanusiaan dan instabilitas ini secara langsung menghambat pencapaian target SDGs, terutama pada tujuan perdamaian (SDG 16) dan pengentasan kemiskinan (SDG 1).
Kegagalan Mitigasi Iklim dan Ketidakpastian Ekonomi
Kekacauan iklim (climate chaos) yang memburuk, dengan tahun 2024 yang dicatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah, terus menjadi ancaman besar terhadap ketahanan pangan, air bersih, dan kesehatan.
Di sisi ekonomi, inflasi global dan gejolak biaya hidup telah menjadi penghambat besar, terutama di negara-negara yang rentan. Tingkat pertumbuhan PDB per kapita di hampir separuh negara termiskin dunia lebih lambat daripada negara maju. Kondisi ini mempersulit negara berkembang untuk menutup kesenjangan investasi dalam mencapai SDGs.
Fokus Kegagalan: Tujuan yang Paling Tertinggal
Beberapa tujuan SDGs berada dalam situasi yang paling kritis dan jauh dari target 2030:
SDG 1: Tanpa Kemiskinan dan SDG 2: Tanpa Kelaparan
Pencapaian SDG 1 dan SDG 2 menunjukkan pembalikan kemajuan yang paling nyata. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan ekstrem di sebagian besar negara telah kembali ke level pra-pandemi, namun kemiskinan ekstrem di negara berpendapatan rendah justru lebih lambat pulih.
- Pada tahun 2022, 9 persen populasi dunia, atau 712 juta orang, masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, sebuah peningkatan 23 juta orang dibandingkan tahun 2019.
- Jika tren saat ini berlanjut, diperkirakan 7% populasi global (sekitar 575 juta orang) masih akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030.
- Demikian pula, lebih dari 100 juta orang menderita kelaparan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2019. Perubahan mendasar dalam sistem pangan dan mengatasi ketidaksetaraan akses adalah hal yang mendesak untuk mencapai Zero Hunger.
SDG 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak
Target SDG 6 mengenai ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan juga tidak ada satu pun yang berada di jalur yang tepat untuk dipenuhi.
Untuk mencapai cakupan universal air minum yang dikelola secara aman pada tahun 2030, dunia membutuhkan peningkatan laju kemajuan saat ini hingga enam kali lipat. Untuk sanitasi yang dikelola secara aman, laju kemajuan perlu ditingkatkan hingga lima kali lipat.
SDG 7: Energi Bersih dan Terjangkau
Meskipun akses listrik global telah mencapai 91% pada tahun 2022, angka tersebut stagnan, dan jumlah orang tanpa akses listrik meningkat sebesar 10 juta orang (menjadi 685 juta) dibandingkan tahun 2021. Selain itu, aliran dana publik internasional untuk energi bersih di negara berkembang justru menurun 35% dari rata-rata dekade sebelumnya.
Tantangan Struktural: Pendanaan dan Akuntabilitas
Kegagalan mencapai SDGs tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga struktural, terutama terkait pembiayaan dan tata kelola.
Kesenjangan Pendanaan yang Menganga
Tantangan terbesar yang dihadapi negara berkembang adalah jurang investasi yang masif. Laporan PBB 2024 memperkirakan kesenjangan pendanaan SDGs di negara berkembang berada pada kisaran USD 2.5 triliun hingga USD 4 triliun per tahun.
Tanpa pembiayaan yang memadai dan intervensi skala besar, target 2030 tidak akan tercapai. Utusan Khusus PBB telah menyerukan pembiayaan inovatif dan peningkatan komitmen agar pendanaan yang memadai tersedia. Dalam konteks negara berkembang, peran sektor swasta menjadi sangat penting untuk menutup kesenjangan ini.
Krisis Akuntabilitas dan Universalitas
Meskipun SDGs diadopsi secara universal, prinsip universalitas gagal menghasilkan solidaritas dan aksi kolektif global yang memadai. Terdapat pergeseran ke arah nasionalisme dan populisme, yang menyebabkan kemunduran dari multilateralisme.
Lebih lanjut, mekanisme tindak lanjut dan peninjauan global, seperti High-Level Political Forum (HLPF), dikritik karena risikonya melemahkan akuntabilitas akibat mandat yang lemah. Laporan-laporan nasional (Voluntary National Reviews—VNR) seringkali tidak partisipatif, kurang diikuti oleh tindak lanjut yang nyata, dan gagal melibatkan kelompok masyarakat sipil akar rumput secara tulus, sehingga banyak rekomendasi hanya “ada di atas kertas”.
Kesimpulan
Evaluasi kritis menunjukkan bahwa efektivitas SDGs saat ini sangat rendah. Komunitas internasional berada pada titik kritis: jika tidak ada tindakan yang segera, ambisi 2030 akan menjadi kegagalan global.
António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, menegaskan bahwa rencana penyelamatan telah disepakati dalam deklarasi politik KTT SDGs, dan kini adalah waktunya untuk mengangkat kata-kata deklarasi itu dari halaman dan berinvestasi dalam pembangunan pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Untuk mengoreksi jalur ini, fokus mendesak harus diarahkan pada:
- Peningkatan Pendanaan Skala Besar: Menutup kesenjangan pendanaan USD 4 triliun per tahun melalui pembiayaan inovatif, reformasi sistem keuangan, dan mobilisasi investasi swasta.
- Penyelesaian Konflik dan Ketegangan: Mengatasi krisis politik dan geopolitik yang mengganggu upaya pembangunan.
- Implementasi Berbasis Hasil: Mendorong investasi besar-besaran untuk transisi kritis, terutama dalam energi, pangan, dan konektivitas digital, serta memastikan kemitraan yang efektif dan inklusif.