Marxisme dan Teori Ketergantungan dalam Menjelaskan Ketidaksetaraan Global – Analisis Neo-Imperialisme Kontemporer

Tulisan ini menyajikan analisis mendalam mengenai bagaimana kerangka teoretis Marxisme dan Teori Ketergantungan (DT) memberikan penjelasan struktural yang kuat mengenai ketidaksetaraan global yang persisten. Tulisan ini berfokus pada hipotesis bahwa sistem internasional saat ini dirancang untuk mempertahankan eksploitasi Global Selatan demi keuntungan negara-negara kapitalis maju, dan diakhiri dengan evaluasi kritis apakah globalisasi kontemporer dapat dikategorikan sebagai bentuk baru imperialisme.

Fondasi Teoretis Ketidaksetaraan Global

Analisis ketidaksetaraan struktural global harus dimulai dengan dua kerangka teoretis utama yang saling melengkapi: Marxisme, yang menjelaskan logika internal akumulasi kapitalis, dan Teori Ketergantungan, yang menjelaskan manifestasi spasial dan struktural dari logika tersebut dalam sistem dunia.

Marxisme Klasik: Logika Eksploitasi dan Dinamika Ekspansif Kapitalisme

Marxisme klasik, yang berakar pada pemikiran Karl Marx, menyediakan fondasi untuk memahami bagaimana eksploitasi bukan sekadar hasil dari keserakahan, melainkan fitur bawaan dan sistemik dari mode produksi kapitalis.

Konsep Nilai Surplus (Surplus Value) sebagai Inti Eksploitasi Kelas

Inti dari kritik Marx terhadap kapitalisme adalah konsep nilai surplus. Menurut teori nilai kerja Marx, seluruh nilai dalam komoditas berasal dari tenaga kerja yang dicurahkan untuk menghasilkannya. Namun, dalam masyarakat kapitalis, buruh dibayar upah yang nilainya lebih rendah daripada nilai yang mereka hasilkan. Selisih antara nilai yang dihasilkan oleh buruh dan upah yang dibayarkan kepada mereka disebut “nilai surplus”. Kapitalis mengakumulasi kekayaan dan laba melalui appropriasi nilai surplus ini, sering kali hanya memberikan kompensasi yang cukup untuk mempertahankan buruh pada tingkat subsisten. Eksploitasi, menurut Marx, menjadi semakin nyata dari waktu ke waktu karena kapitalis terus berupaya memaksimalkan laba dengan menekan upah dan mengintensifkan tenaga kerja.

Peran Tentara Cadangan Buruh (Reserve Army of Labor)

Untuk memastikan bahwa kapitalis dapat terus membayar upah serendah mungkin dan mempertahankan laba, kapitalisme secara sistematis menciptakan dan mempertahankan “tentara cadangan buruh,” yaitu kumpulan pekerja yang menganggur. Keberadaan surplus tenaga kerja ini secara alami memberikan tekanan ke bawah pada upah. Ketakutan akan pengangguran memaksa pekerja untuk menerima upah yang lebih rendah dan kondisi kerja yang lebih keras, yang merupakan mekanisme fundamental dalam mempertahankan tingkat eksploitasi yang tinggi.

Marxisme Klasik dan Transisi ke Imperialisme

Logika akumulasi modal secara inheren bersifat ekspansif. Kapitalisme harus terus mencari nilai surplus yang lebih besar melalui perpanjangan jam kerja atau intensifikasi kerja. Ketika kontradiksi internal—seperti kelebihan produksi (krisis realisasi) dan kecenderungan menurunnya tingkat keuntungan—meningkat di negara-negara kapitalis maju, mereka dipaksa untuk berekspansi secara geografis. Inilah yang mendorong munculnya teori imperialisme.

Rosa Luxemburg mengembangkan teori imperialisme perdagangan, yang berpendapat bahwa kolonialisme dan imperialisme adalah solusi bagi masalah kelebihan produksi domestik. Kapitalisme terpaksa mencari pasar di luar negeri (wilayah non-kapitalis) karena massa rakyat di dalam negeri semakin tidak mampu membeli hasil produksi kapitalis yang terus meluas.

Vladimir Lenin kemudian mengidentifikasi imperialisme sebagai fase tertinggi dari kapitalisme monopoli, yang ditandai oleh dominasi modal finansial dan pembagian dunia menjadi bangsa-bangsa penindas dan tertindas. Kerangka kerja ini menyediakan dasar analitis untuk menilai apakah sistem ekonomi global kontemporer, yang didominasi oleh TNCs dan modal finansial, memenuhi kriteria imperialisme modern.

Kaitan antara logika produksi Marxisme dan imperialisme struktural yang dijelaskan oleh Dependency Theory (DT) sangat erat. Logika produksi Marx menetapkan bahwa kapitalisme harus selalu mencari nilai surplus yang lebih besar. Lenin dan Luxemburg menunjukkan bahwa tuntutan ini memicu dorongan ekspansi (imperialisme). DT kemudian menginstitusionalkan ruang ekspansi ini sebagai struktur global yang hierarkis, di mana negara Pusat harus mengeksploitasi Periferi untuk mempertahankan akumulasi modalnya.

Teori Ketergantungan (DT) sebagai Paradigma Struktural

Teori Ketergantungan muncul sebagai paradigma kritis yang mentransfer fokus eksploitasi dari hubungan kelas (internal negara) ke hubungan struktural antar-negara (internasional).

Asal-usul, Konteks, dan Kritik terhadap Teori Modernisasi

DT muncul di Amerika Latin pada akhir 1950-an dan menjadi terkemuka pada 1960-an dan 1970-an. Teori ini lahir dari kritik terhadap kegagalan program pembangunan yang dijalankan oleh lembaga seperti Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin (ECLA), yang mencoba menerapkan percontohan Teori Modernisasi. Teori Modernisasi berpendapat bahwa negara berkembang hanyalah “versi primitif” dari negara maju dan dapat mencapai kemakmuran melalui investasi, transfer teknologi, dan integrasi pasar. DT menolak pandangan ini, berargumen bahwa keterbelakangan Global Selatan adalah kondisi unik yang diciptakan oleh integrasi mereka yang tidak setara ke dalam sistem dunia.

Model Pusat-Periferi dan Pertukaran Tidak Setara

DT mengadopsi pendekatan struktural , membagi sistem dunia menjadi inti yang kaya (Core atau Pusat) dan pinggiran yang miskin dan tereksploitasi (Periphery atau Periferi). Menurut DT, keterbelakangan terutama disebabkan oleh posisi periferi negara-negara tersebut dalam ekonomi dunia.

Mekanisme eksploitasinya beroperasi melalui perdagangan tidak setara. Negara Periferi menyediakan tenaga kerja murah dan bahan mentah (komoditas bernilai tambah rendah), yang dijual ke negara maju. Negara maju kemudian mengubahnya menjadi barang jadi (bernilai tambah tinggi), yang akhirnya dibeli kembali oleh negara Periferi dengan harga tinggi. Meskipun perdagangan dunia sering dipuji sebagai pendorong kemakmuran, teori struktural memandang perdagangan bebas justru merupakan ajang praktik eksploitasi karena struktur perekonomian dunia yang memang sudah eksploitatif.

Para ahli radikal seperti Andre Gunder Frank berpendapat bahwa keterbelakangan Global Selatan disebabkan oleh transfer surplus ekonomi (de-kapitalisasi) yang terus-menerus mengalir dari Periferi ke Pusat. DT berkeyakinan bahwa pembangunan yang otonom dan berkelanjutan hampir mustahil tercapai selama pemindahan surplus ekonomi ini terus terjadi.

Definisi Ketergantungan Asimetris

DT mendefinisikan ketergantungan sebagai hubungan yang asimetris di mana ekonomi suatu negara (yang bergantung) mengalami perubahan hanya sebagai akibat dari ekspansi ekonomi negara yang dominan, sementara ekspansi negara dominan mampu berdiri sendiri. Keadaan ketergantungan ini dilihat sebagai hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan otonom, karena ketergantungan yang diciptakan akan berujung pada keterbelakangan struktural negara-negara pinggiran.

Perbedaan utama antara DT dan Marxisme klasik adalah pergeseran fokus kritis dari ekonomi internal ke politik/struktural. Sementara Marx fokus pada kontradiksi internal yang akan menyebabkan keruntuhan kapitalisme , DT lebih fokus pada hubungan kekuasaan yang dilegalkan dan diinstitusionalisasi dalam sistem global yang ada. Ini menandai pergeseran wacana dari determinisme ekonomi Marxis (yang melihat perubahan melalui perjuangan kelas) ke determinisme struktural DT (yang melihat perubahan melalui pemutusan hubungan struktural atau kebijakan yang lebih radikal, seperti yang diusulkan oleh Andre Gunder Frank—penciptaan ekonomi nasional non-kapitalis).

Mekanisme Eksploitasi Struktural Global: Dari Kolonialisme ke Kondisionalitas

Dalam era pasca-kolonial, imperialisme berevolusi menjadi bentuk yang lebih halus, mengandalkan institusi dan aktor ekonomi non-militer untuk mempertahankan aliran nilai surplus dari Global Selatan ke Pusat. Ini dikenal sebagai Neo-Imperialisme Struktural.

Transisi Eksploitasi: Dari Militer ke Struktural

Meskipun negara-negara Global Selatan telah meraih kemerdekaan politik, imperialisme tidak berakhir. Kebutuhan negara-negara kapitalis terhadap sumber daya, pasar, dan tenaga kerja murah tidak hilang. Hal ini mendorong penciptaan metode dan instrumen baru untuk mencapai tujuan dominasi, yang beralih dari dominasi militer langsung ke dominasi struktural dan finansial.

IFIs sebagai Alat Dominasi dan Akomodasi Modal

Institusi Ekonomi Internasional (IFIs), termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (WB), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dilihat oleh teori strukturalis sebagai alat penting dalam Neo-Imperialisme. Institusi-institusi ini berfungsi untuk melindungi kepentingan dan ide-ide negara-negara kaya Barat, serta memperluas dominasi mereka di seluruh dunia.

IFIs mengatur hubungan ekonomi global untuk secara efektif “memfasilitasi akomodasi modal dari negara maju”. Mekanisme utamanya adalah kondisionalitas pinjaman. Bank Dunia dan IMF telah melayani kepentingan imperialis dengan mereproduksi sistem dominasi-ketergantungan di periode pasca-perang. Kondisionalitas, khususnya melalui Program Penyesuaian Struktural (SAPs), memaksa negara-negara Periferi untuk mengadopsi kebijakan neoliberal (deregulasi, privatisasi, penghapusan subsidi) yang membuka pasar dan sumber daya mereka bagi modal asing. Akibatnya, negara-negara Dunia Ketiga dipaksa mengadopsi hukum dan norma ekonomi internasional yang seragam, tanpa mempertimbangkan tingkat pembangunan spesifik mereka.

Kritik ini, yang diperkuat oleh pendekatan Hukum Internasional Dunia Ketiga (Third World Approach to International Law atau TWAIL), menyoroti bahwa dominasi dipertahankan melalui mekanisme hukum-ekonomi. Sistem ini secara efektif melegitimasi ekstraksi nilai dan menantang kedaulatan negara Periferi.

Peran Korporasi Transnasional (TNCs) sebagai Ekstraktor Nilai

TNCs adalah aktor kunci yang menjembatani logika akumulasi modal Marxis dan struktur Pusat-Periferi DT. Meskipun sering dipandang sebagai agen integrasi dan kemajuan teknologi, secara struktural TNCs bertindak sebagai agen imperialisme struktural modern.

TNCs dan Ekstraksi Nilai Berbasis Sumber Daya

Kehadiran TNCs seringkali dikaitkan dengan dampak negatif terhadap lingkungan dan hak buruh di Global Selatan, menunjukkan pola ekstraksi yang tidak bertanggung jawab. Contohnya termasuk pencemaran lingkungan oleh perusahaan pertambangan seperti PT Freeport McMoran dan PT Newmont di Indonesia, serta operasi Royal Dutch/Shell di Nigeria. Tekanan struktural global mendorong pemerintah Global Selatan untuk “masuk ke dalam pelukan TNC,” meskipun ini dapat mengorbankan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan nasional.

Pengalihan Laba (Profit Shifting) dan Transfer Pricing

Dalam konteks globalisasi finansial, TNCs telah mengembangkan mekanisme canggih untuk mengalihkan nilai surplus yang dihasilkan di negara Periferi kembali ke negara Pusat dengan cara yang sulit dilacak. Salah satu metode utama adalah transfer pricing. Ini adalah penentuan harga transaksi antara entitas-entitas anak perusahaan TNC di berbagai negara. Jika harga ini tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle), praktik tersebut berpotensi menjadi sarana profit shifting (pengalihan laba) ke negara dengan tarif pajak rendah.

Meskipun penghindaran pajak ini seringkali merupakan tindakan legal , secara efektif ia menggerus basis pemajakan negara sumber di Global Selatan, yang seharusnya menjadi sumber daya untuk pembangunan otonom. Praktik ini merupakan bentuk ekstraksi nilai surplus yang termodernisasi, memastikan bahwa laba yang dihasilkan dari tenaga kerja dan sumber daya murah di Periferi dicatat di Pusat, sehingga mengukuhkan ketergantungan finansial dan mempercepat de-kapitalisasi.

Koalisi Neo-Imperialisme Struktural

Analisis struktural menunjukkan bahwa Neo-Imperialisme saat ini beroperasi melalui koalisi TNC-IFI-Negara Pusat. TNCs menghasilkan nilai surplus melalui eksploitasi buruh Periferi ; IFIs menyediakan kerangka hukum dan kebijakan melalui kondisionalitas pinjaman yang memaksa negara Periferi membuka pintu bagi TNCs ; dan Negara Pusat memanfaatkan kedaulatan TNCs dan IFIs untuk mengakomodasi modal mereka. Sistem ini merupakan bentuk Neo-Kolonialisme (neo-kolim) yang mengancam kedaulatan negara-bangsa dengan menyerahkan isu-isu publik pada kerangka ekonomi pasar.

Lebih lanjut, ketergantungan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga teknologi. Dominasi modal monopoli di Pusat, terutama dalam hal teknologi, dipertahankan melalui peraturan mengenai Hak Cipta (Intellectual Property Rights). Mekanisme ini memastikan bahwa penguasaan dan penggunaan teknologi di negara-negara yang berupaya melakukan industrialisasi (NICs) masih tetap dibatasi. Akibatnya, kemajuan industri mereka, meskipun terjadi, tetap berada dalam koridor yang “diinginkan” oleh negara Pusat. Hal ini menjadikan perkembangan mereka sebagai dependent development—maju tetapi rentan dan terkendali.

Globalisasi Kontemporer: Menjawab Hipotesis Neo-Imperialisme

Pertanyaan kunci dalam analisis ekonomi politik adalah apakah gelombang globalisasi yang didominasi oleh neoliberalisme merupakan bentuk imperialisme yang diperbarui. Berdasarkan kerangka Marxis, globalisasi kontemporer sangat sesuai dengan adaptasi imperialisme struktural.

Lima Karakteristik Lenin dan Realitas Global Kontemporer

Untuk menguji hipotesis Neo-Imperialisme, tulisan ini menerapkan lima karakteristik imperialisme klasik yang diidentifikasi oleh Lenin pada tahun 1917, dan mengaktualisasikannya dalam konteks kapitalisme kontemporer :

1. Konsentrasi Produksi dan Modal Menciptakan Monopoli: Meskipun persaingan pasar global sering disoroti, kenyataannya sektor-sektor strategis (seperti teknologi, farmasi, dan energi) didominasi oleh segelintir Korporasi Transnasional yang berfungsi sebagai modal monopoli.
2. Perpaduan Modal Bank dengan Modal Industri Menciptakan Modal Finansial (Oligarki Finansial): Globalisasi ditandai oleh dominasi modal finansial yang terintegrasi. Investasi jangka pendek, utang luar negeri, dan instrumen keuangan kompleks memegang kendali atas ekonomi produktif di Global Selatan, memperkuat kontrol oligarki finansial atas arah pembangunan.
3. Ekspor Modal Mendominasi Ekspor Barang: Globalisasi kontemporer utamanya dicirikan oleh aliran modal, bukan hanya perdagangan barang. Arus modal ini, termasuk investasi asing langsung (FDI) dan aliran keuangan ilegal (IFFs), diekspor ke Global Selatan untuk mengeksploitasi tenaga kerja murah dan kemudian labanya (nilai surplus) direpatriasi atau dialihkan melalui mekanisme canggih seperti transfer pricing.
4. Pembentukan Kartel Monopoli Internasional: Kartel klasik telah digantikan oleh rezim regulasi institusional yang dikendalikan oleh negara-negara Pusat (melalui WTO, IMF, dll.). Institusi-institusi ini secara efektif membagi dunia secara fungsional dan melindungi kepentingan modal monopoli dari TNCs.
5. Pembagian Teritorial Dunia Telah Selesai: Pembagian kolonial militer telah digantikan oleh pembagian struktural ekonomi hierarkis (Pusat, Semi-Periferi, Periferi). Dominasi dipertahankan melalui kendali terhadap soft power, seperti hukum, keuangan, dan teknologi.

Pengekstraksi Nilai di Abad ke-21

Globalisasi saat ini menyediakan berbagai saluran ekstraksi nilai surplus yang memastikan aliran kekayaan ke Pusat:

• Ekstraksi Nilai Berbasis Sumber Daya: TNCs terus mengeksploitasi sumber daya alam, buruh, dan lingkungan Global Selatan, yang merupakan ekstraksi nilai surplus dari basis material Periferi.
• Ekstraksi Nilai Berbasis Hukum dan Keuangan: Penggunaan kelemahan peraturan pajak, transfer pricing, dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (IPRs) memungkinkan TNCs secara legal memindahkan laba yang dihasilkan di Global Selatan, menggerus kapasitas fiskal negara-negara tersebut.
• Ketergantungan Ganda: Negara-negara Global Selatan berada dalam ketergantungan ganda: mereka tergantung pada modal dan teknologi asing, serta pada institusi keuangan internasional yang memaksakan kebijakan pasar yang menguntungkan Pusat.

Tabel 1 dan Tabel 2 merangkum perbandingan antara paradigma utama dan mekanisme Neo-Imperialisme yang relevan saat ini.

Table 1: Perbandingan Paradigma Struktural

 Table 2: Mekanisme Neo-Imperialisme Kontemporer

Evaluasi Kritis dan Tantangan Empiris

Meskipun Marxisme dan Teori Ketergantungan menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk menjelaskan eksploitasi dan ketidaksetaraan, kedua teori ini menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam menjelaskan hasil pembangunan yang beragam di Global Selatan.

Kritik terhadap Determinisme Struktural

Salah satu kritik utama terhadap Teori Ketergantungan adalah kecenderungannya pada determinisme, di mana ia terlalu memusatkan perhatian pada faktor eksternal (Pusat dan modal internasional) sebagai satu-satunya penyebab kemiskinan dan keterbelakangan. Pendekatan ini sering kali gagal memperhitungkan dinamika internal yang juga memainkan peran krusial.

DT cenderung mengabaikan struktur kelas domestik dan hubungan produksi internal di Periferi. Kehadiran elit lokal, yang disebut sebagai borjuis komprador, dan struktur kelas di Periferi dapat menghambat pembentukan tenaga produktif. Faktor-faktor internal ini memiliki peran penting dalam memperkuat atau mengurangi tingkat ketergantungan terhadap Pusat. Oleh karena itu, faktor-faktor internal yang beroperasi di dalam negara Periferi menambah kuatnya ketergantungan struktural.

Selain itu, kebijakan yang diilhami oleh DT, seperti strategi substitusi impor, dikritik karena menciptakan industri yang terlalu bergantung pada dukungan pemerintah dan kurang kompetitif secara global. Kurangnya persaingan dalam negeri mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinovasi atau meningkatkan efisiensi proses mereka, menjadikan pembangunan tersebut tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tantangan Empiris: Kasus “Keajaiban” Asia Timur

Tantangan empiris terbesar terhadap determinisme DT yang kaku datang dari fenomena “Keajaiban” Asia Timur, seperti pertumbuhan pesat Korea Selatan dan Taiwan, serta kebangkitan Tiongkok. Negara-negara ini berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan industrialisasi yang signifikan meskipun terintegrasi dalam sistem kapitalis global.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa negara Periferi dapat mengembangkan sarana produksi barang dan jasa yang diminati oleh negara Pusat. Faktor-faktor kunci di balik keberhasilan ini adalah kekuatan domestik, termasuk stabilitas makroekonomi, sistem pendidikan yang kuat, tingkat tabungan yang tinggi, lingkungan investasi yang ramah, dan intervensi strategis pemerintah untuk mengarahkan pasar.

Bagi kaum dependensia, mereka berpendapat bahwa kebangkitan Harimau Asia hanyalah kejadian sementara atau bahwa negara-negara ini hanya mencapai tingkat baru dalam kerangka Periferi, yang disebut Semi-Periferi. Dalam Teori Sistem Dunia (turunan Neo-Marxis), Semi-Periferi bertindak sebagai perantara yang mengeksploitasi Periferi yang lebih rendah sambil tetap dieksploitasi oleh Pusat. Namun, pertumbuhan substansial yang berkelanjutan di negara-negara ini menunjukkan bahwa kerangka Pusat-Periferi yang kaku telah berevolusi menjadi lebih kompleks dan tidak sepenuhnya mematikan, mengindikasikan bahwa pembangunan parsial mungkin terjadi di bawah kondisi ketergantungan struktural (tesis dependent development oleh Cardoso).

Analisis ini menyiratkan bahwa meskipun struktur global tetap eksploitatif (Neo-Imperialisme), hasil pembangunan di Global Selatan tidak semata-mata ditentukan olehnya. Kemampuan agensi negara, melalui intervensi strategis dan reformasi internal, dapat memanfaatkan atau setidaknya memitigasi dampak struktur global.

Untuk mempertahankan relevansi kritik Marxis dalam menghadapi tantangan Asia Timur, analisis kontemporer harus secara tegas memfokuskan kembali pada proses produksi nilai. Eksploitasi global diukur berdasarkan bagaimana nilai surplus diekstraksi dari Global Selatan, terlepas dari kebangsaan TNC (Amerika, Eropa, atau Asia) yang menjadi kapitalis dominan. Logika ekstraksi nilai adalah universal dalam kapitalisme, tetapi dampaknya bersifat hierarkis dan terpusat secara geografis.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis Marxisme klasik dan turunan strukturalnya, Teori Ketergantungan, tulisan ini menegaskan bahwa globalisasi saat ini merupakan manifestasi Neo-Imperialisme, yang beroperasi melalui dominasi struktural dan finansial, bukan hanya militer.

Sistem internasional secara fundamental tetap dirancang untuk memastikan pemindahan surplus nilai yang berkelanjutan dari Global Selatan ke negara-negara kapitalis maju. Bukti kuat terletak pada mekanisme ekstraksi modern: dominasi modal monopoli yang dilegitimasi oleh IFIs dan praktik penghindaran pajak yang canggih (transfer pricing) oleh TNCs. Eksploitasi telah bergeser dari kolonialisme langsung ke sistem yang melegitimasi de-kapitalisasi melalui kendali teknologi dan finansial.

Meskipun negara-negara seperti di Asia Timur menunjukkan bahwa pembangunan parsial mungkin terjadi, dominasi modal dan teknologi Pusat masih membatasi kedaulatan ekonomi, mengukuhkan model dependent development. Neo-Imperialisme, atau Neo-Kolonialisme-Imperialisme (neo-kolim) , adalah ancaman nyata terhadap kedaulatan dan upaya pembangunan otonom di Global Selatan.

Untuk menanggapi tantangan Neo-Imperialisme struktural, Global Selatan memerlukan strategi komprehensif yang mengatasi baik faktor eksternal maupun internal:

1. Penguatan Kedaulatan Negara dan Kebijakan Otonom: Pemerintah harus merevitalisasi peran negara dalam perencanaan pembangunan, menolak tekanan neoliberal yang berusaha mengeliminasi peran negara dalam penyediaan layanan publik dan menyerahkan semua urusan pada ekonomi pasar. Strategi ini harus berorientasi pada prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi, sejalan dengan mandat konstitusi yang menekankan hak dasar dan penguasaan negara atas sumber daya.
2. Kolaborasi Global Selatan Melawan Pengalihan Laba: Negara-negara Global Selatan perlu membentuk aliansi untuk secara kolektif menantang dan meregulasi praktik penghindaran pajak dan transfer pricing TNCs. Mengingat sifat ekstraksi nilai surplus melalui manipulasi finansial, kerja sama lintas batas sangat penting untuk mempertahankan basis pemajakan dan menghentikan penggerusan nilai.
3. Reformasi dan Kritik terhadap Institusi Global: Perlu adanya dorongan berkelanjutan untuk mereformasi IFIs dan rezim perdagangan global, menantang kondisionalitas yang memaksakan kebijakan neoliberal dan akomodasi modal asing. Pendekatan kritis seperti TWAIL dapat digunakan untuk menuntut sistem yang lebih adil dan mengakomodasi tingkat pembangunan yang berbeda.
4. Mengatasi Hambatan Internal untuk Pembangunan Produktif: Mengambil pelajaran dari kritik terhadap DT dan kisah sukses Asia Timur, kebijakan harus mengakui dan secara eksplisit mengatasi struktur kelas internal, elit komprador, dan hambatan lokal terhadap pembentukan tenaga produktif. Pembangunan otonom yang sejati harus didasarkan pada investasi pada modal domestik, sumber daya manusia (pendidikan), dan kemampuan teknologi yang dikendalikan secara nasional.