Peran Kausal Nilai dan Identitas (Konstruktivisme) Melawan Imperatif Material (Realisme/Liberalisme) dalam Pertarungan Ideologis Global

Latar Belakang: Kesenjangan Penjelasan antara Rasionalisme dan Reflektivisme

Studi Hubungan Internasional (HI) secara historis dicirikan oleh kontestasi paradigmatik yang mendalam. Pergulatan akademik utama terjadi antara kubu rasionalis-positivis dan kubu reflektivis-pospositivis, di mana titik temu antara keduanya seringkali sulit ditemukan. Perspektif rasionalis, yang mencakup Realisme dan Liberalisme, cenderung menggunakan metode ilmiah untuk menjelaskan pola perilaku negara berdasarkan asumsi ontologis yang objektif, seperti anarki dan kepentingan nasional yang bersifat given.

Konstruktivisme muncul pada akhir Perang Dingin sebagai tawaran jalan tengah (middle ground) yang berambisi mengevaluasi hasil-hasil dari kedua kubu ekstrem ini. Dalam konteks pemetaan teoretik, Konstruktivisme berada di antara ontologi yang sepenuhnya objektif (positivistik) dan yang sepenuhnya subjektif (pos-positivistik), melihat realitas sosial sebagai bangunan kesepakatan pengetahuan yang dibentuk oleh interaksi, ketimbang sekumpulan pola yang diinduksikan dari fakta empiris. Hal ini memindahkan fokus penjelasan Kebijakan Luar Negeri (KBN) dari faktor-faktor yang bersifat murni material menuju analisis mendalam tentang peran ide, norma, dan identitas.

Tujuan dan Struktur Analisis Komparatif

Tujuan laporan ini adalah untuk menyajikan ulasan komparatif yang mendetail mengenai bagaimana KBN suatu negara dijelaskan oleh dua kerangka ideologis utama: perspektif materialis (Realisme/Liberalisme) yang berpegang pada kalkulasi kekuatan dan kepentingan yang eksogen, dan perspektif ideasional (Konstruktivisme) yang fokus pada kepentingan yang dibentuk secara endogen melalui identitas dan proses sosial. Perbandingan ini akan menguji premis inti apakah kepentingan negara itu diberikan oleh struktur material atau dikonstruksi oleh struktur ideasional.

Definisi Kunci: Struktur Ideasional dan Material

Untuk membandingkan kedua kerangka ini, penting untuk mendefinisikan variabel kausal utamanya.

• Faktor Material: Merujuk pada elemen-elemen yang dapat diukur secara fisik atau kuantitatif dan dianggap objektif. Ini mencakup distribusi kapabilitas militer dan ekonomi, geografi, batas teritorial, dan kekuatan relatif suatu negara. Faktor material adalah variabel independen utama dalam perspektif materialis.
• Faktor Ideasional: Merujuk pada dimensi sosial yang menekankan norma-norma, aturan-aturan, budaya politik, dan bahasa. Ini adalah atribut sosial yang sengaja diciptakan dalam proses interaksi. Bagi Konstruktivis, meskipun faktor material ada, maknanya hanya dapat dipahami melalui interpretasi ideasional. Materi dan ide dikombinasikan dalam berbagai kemungkinan konstruksi KBN yang berbeda.

Basis Materialis: Realisme dan Liberalisme sebagai Kerangka Rasionalis

Realisme dan Liberalisme, meskipun berbeda dalam optimisme mereka terhadap kerjasama, berbagi asumsi ontologis yang sama: negara adalah aktor utama, bertindak secara rasional, dan kepentingan mereka bersifat given (sudah ada sebelum interaksi sosial).

Realisme: Imperatif Keamanan dan Kekuatan Material

Realisme, yang menekankan kekuasaan sebagai inti hubungan internasional, berpegangan teguh pada gagasan bahwa dunia bersifat anarkis, tanpa otoritas pusat yang mengatur negara. Dalam sistem anarki ini, KBN didorong oleh kalkulasi rasional untuk memaksimalkan kepentingan nasional, yang intinya adalah keamanan dan kelangsungan hidup (survival).

KBN Realis utamanya didorong oleh faktor material. Realisme Struktural (Neorealisme) secara ketat berfokus pada faktor eksternal, khususnya kekuatan relatif dan distribusi kapabilitas di sistem internasional Kekuatan besar cenderung menjadi fokus utama analisis, karena mereka adalah penentu dominasi dan keamanan global. KBN, oleh karena itu, merupakan respons strategis terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh struktur kekuatan (Realitas: Realisme berfokus pada kekuatan militer dan ekonomi).

Namun, Realisme Neoklasik mengakui adanya celah eksplanasi. Meskipun kekuatan relatif suatu negara adalah determinan penting, faktor-faktor di tingkat unit, seperti pemimpin negara, kelompok kepentingan, atau struktur domestik, juga diakui memiliki pengaruh dalam menentukan KBN. Pengakuan ini sangat signifikan karena mengimplikasikan bahwa tidak ada “sabuk” yang sepenuhnya mengikat antara kapabilitas material dengan KBN yang dihasilkan. Artinya, interpretasi terhadap realitas material—seperti seberapa besar ancaman itu—difilter melalui lensa ideasional di tingkat domestik (elite politik). Ini menunjukkan adanya keterbatasan model Realisme murni dalam menjelaskan mengapa dua negara dengan kapabilitas material yang identik dapat mengadopsi KBN yang berbeda; interpretasi domestik (ideasional) mulai berfungsi sebagai variabel perantara yang penting.

Liberalisme Institusional: Kerjasama Rasional di Bawah Keterbatasan Material

Liberalisme, sebagai teori materialis lain dalam kubu rasionalis, berbagi pandangan bahwa negara adalah aktor utama yang bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya. Perbedaannya terletak pada fokus kepentingan: Liberalisme lebih menekankan pada keuntungan absolut (absolute gains) dan kesejahteraan ekonomi. Liberalisme mengakui adanya ketegangan dan konflik akibat kepentingan yang tidak selaras, tetapi menawarkan solusi melalui institusi dan interdependensi.

Institusi dan hukum internasional dipandang sebagai alat rasional yang dibentuk oleh negara untuk mengurangi biaya transaksi, meningkatkan transparansi, dan mencapai kerjasama yang saling menguntungkan (contoh: pembentukan Joint Ministerial Commission atau JBC dalam penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia-Timor Leste). Institusi ini dilihat sebagai sarana untuk mencapai kepentingan yang sudah ada, bukan sebagai pembentuk kepentingan itu sendiri.

Kesimpulan Materialis: Kepentingan sebagai Entitas yang Given

Baik Realisme maupun Liberalisme merupakan pilar dari perspektif Rasionalis yang didominasi oleh logika konsekuensial, di mana tindakan didorong oleh hasil yang diharapkan. Kedua teori ini memberikan penekanan pada pentingnya memahami dinamika global dan interaksi antarnegara. Intinya, mereka berasumsi bahwa kepentingan negara, apakah itu kelangsungan hidup atau kesejahteraan, adalah entitas yang sudah ada dan statis, atau eksogen.Struktur material (distribusi kekuatan) adalah variabel independen yang mengatur dan membatasi KBN.

Jika Realisme melihat anarki sebagai kutukan yang membatasi tindakan negara, Liberalisme melihat anarki sebagai tantangan yang dapat dimoderasi. Namun, keduanya memiliki basis ontologis yang sama: atomisme, di mana individu (negara) mendahului sosial (sistem), dan epistemologi ilmiah (positivis). Keterbatasan utama dari sudut pandang ini adalah kegagalannya untuk menjelaskan perubahan radikal dalam preferensi dan identitas aktor yang tidak disebabkan oleh perubahan dalam distribusi kekuatan.

Basis Ideasional: Konstruktivisme dan Konstruksi Sosial KBN

Konstruktivisme menawarkan kritik fundamental terhadap Realisme dan Liberalisme dengan menolak pandangan bahwa anarki dan kepentingan bersifat given. Sebaliknya, ia berargumen bahwa struktur hubungan internasional terutama ditentukan oleh ide-ide bersama (shared ideas) daripada kekuatan material

Premis Ontologis Konstruktivisme: Konstruksi Sosial Politik Kekuatan

Bagi Konstruktivis, realitas hubungan internasional (HI) adalah bangunan kesepakatan pengetahuan, yang menjadikannya sebuah fakta sosial. Konsep Konstruktivisme paling terkenal, yang dirumuskan oleh Alexander Wendt (1992), merangkum sentimen ini: “Anarchy Is What States Make of It”.

Wendt berpendapat bahwa anarki tidak secara logis atau kausal menghasilkan politik self-help atau perebutan kekuasaan. Jika dunia saat ini berada dalam sistem self-help, hal ini disebabkan oleh proses interaksi, bukan struktur anarki itu sendiri. Self-help dan politik kekuasaan adalah institusi yang dikonstruksi secara sosial, bukan fitur esensial dari sistem internasional. Struktur anarki tidak memiliki kekuatan kausal terlepas dari praktik dan proses yang menciptakan dan melembagakan satu struktur identitas dan kepentingan dibandingkan yang lain.

Implikasi dari pandangan ini sangat besar: kekuatan material (seperti rudal atau tank) tidak memiliki makna intrinsik; mereka memperoleh makna hanya dalam konteks ideasional. Dengan demikian, Konstruktivisme menuntut agar para analis KBN menyelidiki dimensi-dimensi sosial—norma-norma, aturan-aturan, dan bahasa—serta bagaimana hal-hal material dan ideasional dikombinasikan dalam berbagai konstruksi yang berbeda.

Peran Sentral Identitas dalam Pembentukan Kepentingan

Dalam kerangka Konstruktivis, identitas adalah elemen kunci. Identitas bukan bersifat given dan statis, tetapi merupakan atribut sosial yang diciptakan secara sengaja melalui proses interaksi. Identitas ini kemudian membentuk kepentingan aktor.

Proses KBN seringkali merupakan hasil dari proses saling mempersepsi atau othering. Proses othering terjadi melalui perbandingan antara ‘kita’ dengan ‘mereka’, atau ‘kawan’ dan ‘lawan’. Definisi ‘siapa kami’ dan ‘siapa mereka’ pada gilirannya menentukan struktur hubungan: apakah itu konflik (enmity) atau persahabatan (amity). Sebagai contoh, persepsi ancaman Amerika Serikat terhadap uji coba rudal negara tertentu dikonstruksi secara sosial melalui proses pelabelan ini.

Krisis identitas, seperti yang dialami Rusia dan Ukraina pada periode pasca-Soviet, secara langsung memengaruhi kebijakan luar negeri mereka. Perubahan identitas suatu aktor dapat terjadi, tetapi membutuhkan sosialisasi berkelanjutan melalui interaksi dengan aktor lain dalam sistem internasional, atau dapat terjadi secara radikal dan cepat akibat kejutan eksternal (external shock).

Norma dan Sosialisasi: Mekanisme Perubahan KBN

Norma memiliki dampak transformatif yang kuat terhadap sistem internasional. Kaum Konstruktivis percaya bahwa norma tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku negara (regulative), tetapi juga menjelaskan kepentingan negara dan membentuk identitas negara (constitutive).

Sosialisasi norma adalah mekanisme utama dalam perubahan KBN. Kerjasama antarnegara dipahami sebagai proses sosial yang memengaruhi hubungan mereka melalui pembentukan norma.Melalui interaksi, sosialisasi, dan pengaturan norma, negara-negara dapat membangun identitas bersama yang mengarah pada pembentukan komunitas keamanan, di mana kecenderungan untuk menghindari perang menjadi inti dari hubungan mereka. Dalam kasus ini, norma dapat memberi dampak kausal yang melampaui kekuatan material (material forces).

Konstruktivisme mampu menjelaskan perubahan sistemik yang tidak dapat diakomodasi oleh teori Realis atau Liberalis. Realisme/Liberalisme tidak dapat memperhitungkan perubahan dalam sistem, tetapi Konstruktivisme berbasis norma dapat melakukannya karena ancaman itu sendiri dikonstruksi secara sosial. Ketika norma yang mendasari berubah, identitas dan kepentingan negara juga berubah, membuka jalan bagi perubahan KBN. Bahkan dalam konteks regional seperti ASEAN, penegakan nilai-nilai (seperti demokrasi dan HAM) dipengaruhi oleh penafsiran domestik dan norma yang didefinisikan oleh para pemimpin kawasan, yang menunjukkan bahwa nilai yang sama dapat diartikulasikan menjadi KBN yang sangat berbeda.¹

Pertarungan Ideologis: Perbandingan Eksplanasi KBN

Kontras ideologis antara perspektif materialis dan ideasional adalah kontras antara logika konsekuensial (tindakan didorong oleh hasil) dan logika kepatutan (appropriateness) (tindakan didorong oleh identitas dan norma yang dianggap pantas).

Asal-Usul Kepentingan Nasional: A Priori vs. Endogenous

Perbedaan paling mendasar terletak pada asal-usul kepentingan nasional. Bagi materialis, kepentingan adalah a priori (diberikan), sedangkan bagi konstruktivis, kepentingan bersifat endogenous (diciptakan melalui interaksi).

Table 1: Perbandingan Asumsi Dasar Paradigma HI

Kaum Realis melihat setiap pengambilan keputusan sebagai kapasitas aktor negara yang selalu mempertimbangkan kepentingan nasional yang sudah terdefinisi. Sebaliknya, Konstruktivisme berargumen bahwa penetapan kepentingan itu sendiri adalah hasil dari internalisasi ide dan norma. Misalnya, mengapa penetapan batas wilayah Indonesia dan Timor Leste menjadi kepentingan nasional kedua negara dipengaruhi oleh norma kedaulatan yang diakui secara internasional.

Perdebatan Dilema Keamanan: Distribusi Material vs. Konstruksi Sosial Ancaman

Isu klasik dalam Realisme, Dilema Keamanan (Security Dilemma), menyediakan kontras yang tajam.

Materialisme dalam Dilema Keamanan

Materialis menjelaskan dilema keamanan sebagai konsekuensi logis dari anarki dan distribusi kekuatan. Upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya (misalnya, melalui pengembangan BMD) secara otomatis dianggap mengancam negara lain, terutama yang memiliki proksimitas geografis. Insecurity seringkali diasosiasikan dengan kedekatan jarak. Fokusnya terletak pada distribusi kekuatan dan ide teritorialitas yang terbatas.

Konstruktivisme dalam Dilema Keamanan

Konstruktivis berargumen bahwa ancaman dikonstruksi secara sosial. Realitas material (seperti sistem rudal THAAD) hanya menjadi ancaman ketika dikaitkan dengan identitas permusuhan. Wendt menekankan bahwa self-help muncul dari interaksi unit, bukan necessitas struktural.

Sebagai contoh, Realitas menunjukkan bahwa pengembangan BMD telah terjadi di Asia Pasifik, dengan Washington memasang THAAD di Guam dan radar di Jepang. Namun, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tidak merespons secara khusus instalasi ini. Respon yang sangat keras justru muncul ketika THAAD dipasang di Korea Selatan. Reaksi yang berbeda ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan distribusi material (kapabilitas THAAD sama), tetapi hanya dapat dipahami melalui konteks ideasional: instalasi di Korea Selatan diinterpretasikan sebagai ancaman ofensif terhadap kedaulatan RRT karena identitas dan hubungan historis yang berbeda dibandingkan dengan Jepang dan Guam. Dengan kata lain, faktor ideasional adalah prasyarat ontologis: Kapabilitas material hanya memiliki kekuatan kausal ketika diwarnai oleh makna sosial (siapa yang memilikinya, dan apa arti hubungan ‘kami’ dan ‘mereka’).

Table 2: Kontras dalam Menjelaskan Ancaman dan Perubahan

Menggabungkan Dimensi: Interplay antara Faktor Material dan Ideasional

Meskipun terdapat perbedaan ontologis yang tajam, analisis KBN kontemporer mengakui perlunya menggabungkan dimensi material dan ideasional. Faktor-faktor ini dikombinasikan dalam berbagai konstruksi KBN.

Pendekatan Realist Constructivism mencoba menjembatani Realisme dan Konstruktivisme, mengakui bahwa kekuasaan material tetap penting, tetapi nilai dan legitimasi yang menyertai tindakan tersebut dapat menciptakan pengaruh yang jauh lebih besar. Sebagai contoh, dalam kasus sengketa teritorial, sebuah negara kecil mungkin tidak dapat bersaing dalam hal kekuatan militer (Materialis), tetapi dapat menggunakan narasi diplomatik, dokumen hukum, dan legitimasi internasional (Ideasional) sebagai bentuk survival yang elegan.

Oleh karena itu, kekuatan material hanya efektif ketika didukung oleh ide dan norma yang diterima secara luas (konsensus). Pertarungan ideologis global, seperti perdebatan mengenai promosi demokrasi liberal versus tatanan non-Barat , adalah contoh nyata di mana KBN bersifat ideasional—upaya untuk mensosialisasikan norma (seperti etika dialog yang diusulkan oleh teori normatif kosmopolitanisme) dan mengubah identitas negara lain.

Aplikasi Kasus: KBN Jepang dan Konstitusi Pasal 9

Kasus seputar rencana amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947 memberikan ilustrasi empiris yang kuat mengenai pertarungan ideologis antara imperatif material dan kendala ideasional (norma dan identitas).

Latar Belakang Pasal 9: Internalizasi Norma Pasifisme

Pasal 9 Konstitusi Jepang melarang Jepang memiliki kekuatan militer ofensif dan mengharuskan kebijakan pasifisme, membatasi penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik internasional.

Secara Konstruktivis, Pasal 9 telah bertransformasi dari sekadar teks hukum menjadi nilai dan budaya yang melekat dalam masyarakat Jepang sejak berakhirnya Perang Dunia II. Konstitusi anti-perang ini telah menghindarkan Jepang dari konflik dan memungkinkan fokus pada pertumbuhan ekonomi. Pasal 9, pada dasarnya, mendefinisikan konstruksi identitas nasional Jepang sebagai negara non-militeristik, sebuah norma konstitutif yang sangat kuat.

Penjelasan Materialis terhadap Dorongan Amandemen

Dorongan untuk mereinterpretasi atau mengamandemen Pasal 9, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abe, sebagian besar didorong oleh imperatif material dan Realis, yang berfokus pada kekuatan eksternal:

1. Ancaman Regional: Adanya kekhawatiran yang meningkat terhadap ekspansi militer China dan program nuklir Korea Utara. Dalam pandangan Realis, ini adalah ancaman proksimal yang memaksa Jepang untuk melakukan balancing dan memperkuat kapabilitas keamanannya.
2. Tekanan Sekutu: Amerika Serikat telah beberapa kali menginginkan partisipasi militer Jepang yang lebih aktif, terutama sejak Perang Dingin dan dalam upaya kontraterorisme global. Perubahan sikap AS terhadap reinterpretasi Pasal 9 (yang awalnya dipaksakan oleh AS) didasarkan pada kepentingan nasional AS yang berubah.

Dari sudut pandang Realis, revisi Pasal 9 adalah penyesuaian yang rasional terhadap perubahan perimbangan kekuatan di kawasan.²⁰ Kepentingan nasional (kelangsungan hidup) menuntut adanya peningkatan kekuatan militer.

Penjelasan Konstruktivis terhadap Resistensi Domestik

Meskipun menghadapi tekanan material yang jelas (ancaman China/Korut) dan tekanan sekutu, rencana amandemen Abe menghadapi resistensi domestik yang signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Jepang menolak rencana tersebut.

Alasan utama penolakan ini secara eksplisit bersifat ideasional dan normatif: rakyat Jepang takut akan terulang kekelaman masa lalu di PD II jika Jepang memperkuat pasukan militernya. Ketakutan kolektif dan memori sejarah ini berfungsi sebagai rem ideologis yang meniadakan prediksi berbasis material murni.

Kasus Pasal 9 menunjukkan sebuah anomali bagi Realisme murni. Dalam lingkungan anarki yang semakin terancam, Realisme akan memprediksi Jepang akan meningkatkan militer. Namun, norma domestik dan identitas anti-perang yang terinternalisasi memiliki kekuatan kausal yang cukup untuk menunda atau membatalkan adaptasi material ini.

Table 3: Kasus Jepang Pasal 9: Kontras Dorongan KBN

Perlu diperhatikan bahwa alih-alih menghapus Pasal 9, Abe memilih strategi reinterpretasi, mengubah makna ideologis dari pasifisme ketat menjadi pemberian izin bagi militer Jepang untuk membantu sekutu (pertahanan kolektif). Ini adalah strategi Konstruktivis: mempertahankan simbol material (teks konstitusi) tetapi secara halus memanipulasi makna ideasionalnya untuk memenuhi tuntutan material.

Sintesis, Kritik, dan Implikasi Kebijakan

Mencari Titik Temu: Realist Constructivism

Konstruktivisme berhasil menunjukkan bahwa ide, identitas, dan norma adalah variabel kausal yang independen, dan bukan sekadar variabel perantara. Kekuatan material tidak dapat menjelaskan KBN secara memadai tanpa konteks sosial tempat kekuatan itu beroperasi. Kekuatan material hanya efektif ketika didukung oleh ide dan norma yang diterima secara internasional, yang disebut sebagai konsensus.

Filosofi Realist Constructivism mengakui bahwa kekuatan material (kekuasaan) dan norma (legitimasi) bekerja sama. Bagi negara-negara kecil, narasi diplomatik dan legitimasi (kekuatan ideasional) bisa menciptakan pengaruh yang jauh lebih besar daripada kekuatan militer konvensional. Ini menunjukkan bahwa pertarungan ideologi, narasi, dan legitimasi adalah arena penting dalam politik internasional yang tidak dapat diabaikan oleh analisis KBN.

Evaluasi Kritis: Kekuatan Prediktif dan Eksplanatif

Setiap perspektif memiliki keunggulan dan keterbatasan:

• Kritik terhadap Realisme/Liberalisme: Kegagalan utama materialisme terletak pada ketidakmampuan untuk menjelaskan perubahan fundamental dalam preferensi, identitas, dan sifat sistem internasional itu sendiri. Mereka terikat pada asumsi kepentingan yang statis, sehingga tidak mampu memprediksi atau menjelaskan transisi mendalam seperti pembentukan komunitas keamanan atau akhir Perang Dingin tanpa konflik besar.
• Kritik terhadap Konstruktivisme: Konstruktivisme, yang berfokus pada pemahaman (verstehen), sering dicibir karena kurangnya kekuatan prediktif (fuzziness) dan ketidakjelasannya dalam menyuguhkan hasil analisis terhadap realitas HI. Hal ini terkait dengan sifatnya yang ontologisnya subjektif, yang mempersulit perumusan hipotesis kausal yang tegas dan teruji secara empiris dalam tradisi positivistik.

Implikasi bagi Analisis KBN Kontemporer: Perlunya Analisis Multi-Layered

Laporan ini menyimpulkan bahwa penjelasan KBN suatu negara akan selalu bersifat tidak lengkap jika hanya bergantung pada satu kerangka ideologis. KBN yang komprehensif harus dilihat sebagai proses sosial yang kompleks, bukan sekadar kalkulasi rasional atas kapabilitas material.

Untuk menganalisis KBN secara efektif, diperlukan pendekatan multi-layered yang mempertimbangkan interaksi kausal antara:

1. Struktur Material Global: Distribusi kekuatan dan kendala fisik (seperti yang ditekankan Realisme).
2. Struktur Ideasional Eksternal: Norma-norma dan konsensus internasional yang memberikan legitimasi pada tindakan negara (seperti hukum internasional atau norma HAM).
3. Struktur Ideasional Internal: Identitas nasional, memori kolektif, dan peran elite politik dalam mendefinisikan ancaman dan kepentingan nasional. Identitas dan norma domestik dapat berfungsi sebagai hambatan (seperti Pasal 9 di Jepang) atau pendorong KBN, bahkan ketika kebutuhan material eksternal menuntut tindakan yang berbeda.

Dalam konteks strategis, ini berarti bahwa untuk mengubah KBN suatu negara, tidak cukup hanya mengubah distribusi kekuatan militernya (seperti yang diyakini Realis), tetapi juga harus melalui proses sosialisasi yang bertujuan untuk mengubah identitas, norma, dan shared ideas yang mendasarinya (seperti yang dijelaskan Konstruktivisme).