Propaganda Melalui Bantuan dan Pembangunan: Mengkaji Pengaruh Geopolitik Terhadap Opini Publik dan Loyalitas Elit di Negara Penerima

Tulisan ini menyajikan analisis komparatif yang mendalam mengenai bagaimana bantuan luar negeri dan proyek pembangunan strategis, khususnya yang didanai oleh Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), diubah menjadi alat propaganda geopolitik yang kuat. Tujuan utama dari instrument kebijakan luar negeri ini adalah untuk memengaruhi opini publik, mendapatkan apresiasi di tingkat akar rumput, dan yang lebih penting, memupuk loyalitas serta keterikatan strategis di kalangan elit politik dan birokrasi negara penerima.

Analisis menunjukkan adanya dua model dominan yang bersaing. Model AS, yang diimplementasikan melalui lembaga seperti USAID dan Millennium Challenge Corporation (MCC), didominasi oleh hibah (grants) yang terikat pada conditionalities yang berorientasi pada tata kelola, demokrasi, dan anti-korupsi. Pendekatan ini memproyeksikan soft power yang berbasis nilai dan bertujuan menciptakan kemitraan institusional jangka panjang. Sebaliknya, Model Tiongkok, yang diwujudkan melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), didominasi oleh pinjaman (loans) infrastruktur masif dengan total pembiayaan yang hampir lima kali lipat total bantuan AS dalam dekade terakhir (2001-2017). Mekanisme pengaruh Tiongkok berakar pada kecepatan implementasi, kurangnya conditionalities politik, dan penggunaan klausul kontrak yang sangat rahasia.

Dampak strategis dari persaingan model ini adalah memaksa negara penerima di Global Selatan untuk menghadapi dilema kedaulatan. Mereka harus menyeimbangkan kebutuhan mendesak akan pembangunan infrastruktur cepat dengan risiko erosi transparansi, jebakan utang (debt trap diplomacy), dan elite capture yang difasilitasi oleh pembiayaan non-transparan.

Tulisan ini merekomendasikan agar negara penerima memperkuat kerangka tata kelola dan transparansi, khususnya dalam kontrak-kontrak infrastruktur internasional. Langkah-langkah ini harus mencakup adopsi ketat standar anti-korupsi global (UNCAC), standarisasi kontrak yang setara secara internasional, dan diversifikasi sumber pendanaan untuk memitigasi risiko keterikatan fiskal dan politik.

Bantuan Pembangunan sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri dan Propaganda

Definisi dan Evolusi Bantuan: Dari Kemanusiaan ke Geopolitik

Bantuan luar negeri, yang awalnya dikonseptualisasikan sebagai tindakan altruistik pasca-Perang Dunia II, kini telah bertransisi menjadi instrumen utama dalam realpolitik global. Instrumentasi ini mencakup realisasi kebijakan politik, dukungan terhadap aliansi, dan upaya mempertahankan eksistensi serta pengaruh global negara donor.

Bantuan kemanusiaan (Humanitarian Assistance and Disaster Relief atau HADR) merupakan salah satu sarana diplomasi publik yang paling efektif. Bagi negara donor seperti AS, HADR mampu meningkatkan apresiasi masyarakat internasional, terutama di negara-negara yang dilanda bencana. Sebagai contoh, AS mampu meningkatkan hubungan dengan Filipina pasca-Topan Haiyan melalui diplomasi publik, memperkuat kemitraan strategis yang sudah terjalin. Keberhasilan propaganda jenis ini sangat bergantung pada faktor waktu, di mana bantuan yang disalurkan pada jam-jam penting setelah krisis mampu memaksimalkan perhatian dan publikasi media, menjadi modal untuk kerja sama di tahun-tahun berikutnya.

Analisis Konseptual Propaganda dan Kekuatan Lunak

Propaganda dalam konteks komunikasi internasional tidak selalu beroperasi melalui distorsi fakta terang-terangan. Sebaliknya, pengaruh strategis sering kali dicapai melalui pembingkaian (framing) narasi yang cermat, yang bertujuan melegitimasi kepentingan strategis donor. Donor berusaha memposisikan dirinya, misalnya, sebagai ‘pembangun peradaban’ atau ‘pendukung kebebasan’ untuk memenangkan hati publik dan elit.

Propaganda melalui Visibilitas vs. Propaganda melalui Nilai. Pendekatan AS dan Tiongkok menunjukkan perbedaan mendasar dalam strategi propaganda. AS mengandalkan Soft Power, yaitu penggunaan pengaruh budaya dan nilai-nilai (seperti demokrasi dan tata kelola) untuk mendapatkan penerimaan. Strategi soft power AS, terutama dalam HADR, dipandang sebagai pendekatan diplomatik yang “kurang mengancam” karena mempromosikan sentuhan kemanusiaan bahkan pada pengerahan militer. Namun, narasi ini bergantung pada kecepatan respons dan nilai-nilai yang ditawarkan, yang memuncak selama liputan media krisis.

Sebaliknya, Tiongkok dalam kerangka BRI mengandalkan Propaganda Infrastruktur, menggunakan Strategic Leverage yang berasal dari keunggulan modal investasi infrastruktur skala besar. Propaganda Tiongkok tidak bergantung pada kecepatan respons krisis, melainkan pada skala fisik proyek (pelabuhan, jalan tol) yang memberikan visibilitas permanen di lanskap negara penerima. Narasi Tiongkok adalah kecepatan pembangunan dan kemajuan fisik tanpa dibebani reformasi institusional.

Model Geopolitik Bantuan Amerika Serikat: Diplomasi Nilai dan Tata Kelola

USAID dan MCC: Struktur, Prioritas, dan Conditionalities

Kebijakan luar negeri AS menggunakan tiga instrumen utama: diplomasi, pertahanan, dan bantuan pembangunan, yang utamanya disalurkan melalui United States Agency for International Development (USAID). Walaupun USAID tidak memiliki misi diplomasi publik secara eksplisit, bantuan luar negeri yang disalurkan selalu digunakan sebagai alat promosi soft power Amerika, menanamkan pengaruh di dalam masyarakat yang dibantu.

Bantuan AS didominasi dalam bentuk hibah (grants), yang secara tradisional merupakan Bantuan Pembangunan Resmi (ODA), dengan fokus utama pada kesehatan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan terutama tata kelola demokrasi Program USAID secara eksplisit menyasar area-area yang berkaitan erat dengan reformasi politik dan institusional, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Anti-Korupsi), dukungan terhadap reformasi hukum dan peradilan (Supremasi Hukum), serta program Resolusi Konflik dan Kontra-terorisme.

Millennium Challenge Corporation (MCC) mewakili upaya unik AS untuk mengaitkan bantuan dengan kinerja. MCC beroperasi berdasarkan prinsip seleksi kompetitif yang menghargai negara atas tindakan masa lalu, diukur dengan indikator kinerja obyektif. MCC didirikan berdasarkan janji untuk mengisolasi dana dari tujuan kebijakan luar negeri strategis AS yang sering kali memengaruhi lokasi pengeluaran bantuan. Namun, agensi ini secara tegas berpusat pada prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai Amerika dan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, Indonesia menerima komitmen hibah Compact II MCC senilai USD 649 Juta, yang menekankan pada infrastruktur dan tata kelola keuangan.

Pengaruh melalui Conditionalities: Dilema Kedaulatan vs. Reformasi

Mekanisme propaganda AS beroperasi melalui persyaratan (conditionalities) yang menuntut reformasi institusional. Dengan mensyaratkan tata kelola yang baik dan supremasi hukum, AS memproyeksikan citranya sebagai pendukung nilai-nilai universal. Persyaratan ini berfungsi untuk memastikan bahwa negara penerima bergerak menuju kerangka politik dan ekonomi yang kompatibel, sekaligus mengamankan kepentingan AS secara jangka panjang.

Namun, model bantuan berbasis nilai ini menciptakan dilema struktural. MCC, meskipun berjanji untuk menghindari intervensi strategis, tetap mempromosikan nilai-nilai dan kondisi yang mengikat penerima.¹Negara penerima yang sensitif terhadap kedaulatan dapat menafsirkan conditionalities ini sebagai bentuk propaganda nilai-nilai atau intervensi ideologis, bahkan ketika tujuannya adalah altruisme.

Keterbatasan dan Tantangan Model AS

Model bantuan AS rentan terhadap perubahan prioritas politik domestik. Inkonsistensi kebijakan luar negeri yang berwujud pemotongan anggaran yang drastis dapat secara serius merusak soft power AS. Bukti historis menunjukkan kerentanan ini, di mana pada masa pemerintahan tertentu, lebih dari 85% program USAID dan separuh program bantuan Departemen Luar Negeri dihentikan karena dinilai tidak selaras dengan kepentingan yang berubah.

Pemotongan bantuan yang tiba-tiba ini menciptakan kekosongan strategis yang segera diisi oleh Tiongkok. Negara-negara yang memiliki pemerintahan lemah atau rentan korupsi sering kali menolak atau menghindari reformasi institusional yang disyaratkan oleh USAID atau MCC. Kesenjangan yang timbul karena keengganan elit lokal untuk memenuhi conditionalities ini diisi secara efektif oleh Tiongkok, yang menawarkan pembiayaan yang cepat dan non-diskriminatif, memungkinkan proyek infrastruktur berjalan tanpa harus menghadapi masalah akuntabilitas internal. Analisis menunjukkan bahwa pemotongan bantuan AS menguntungkan Tiongkok, yang diperkirakan akan mengambil alih status mitra pembangunan bilateral terbesar di lebih dari 40 negara.

Model Geopolitik Pembiayaan Tiongkok: Diplomasi Infrastruktur dan Keterikatan Fiskal

Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) sebagai Kerangka Pengaruh Global

Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013, adalah koleksi inisiatif pembangunan dan investasi masif yang melampaui fokus geografis awal (Asia dan Eropa), kini meluas ke Afrika, Oseania, dan Amerika Latin. BRI bertujuan memperluas pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok secara signifikan.

Tujuan utama BRI adalah memperkuat koneksi melalui investasi infrastruktur (fisik, finansial, digital, dan sosial) dan pembukaan koridor ekonomi. Ini adalah program yang secara eksplisit dirancang untuk mengembangkan pasar ekspor yang sehat bagi produk Tiongkok dengan memperluas kapasitas infrastruktur calon mitra dagang.

Kontras Kualitatif: Pinjaman Jangka Panjang dan Skala

Model pembiayaan Tiongkok sangat kontras dengan model Barat. Pembiayaan Tiongkok tipikalnya didanai melalui pinjaman (loans) dengan suku bunga yang memberatkan (onerous interest rates), bukan hibah seperti yang dominan pada bantuan AS. Meskipun penerima seperti Bank BUMN di Indonesia mungkin mengklaim bahwa pinjaman tersebut “tanpa syarat-syarat yang merugikan” , perbandingan data menunjukkan struktur yang jauh lebih kompleks dan berisiko.

Dari segi kuantitas dan distribusi, total pembiayaan pembangunan Tiongkok hampir lima kali lipat (quintuple) dari total bantuan AS dalam dekade 2001-2017. Bantuan Tiongkok terkonsentrasi di beberapa sekutu dan negara tetangga strategis, menunjukkan strategi ekonomi dan keamanan yang terfokus, dibandingkan dengan distribusi bantuan AS yang lebih merata.

Secara geografis, fokus Tiongkok sangat menonjol di Afrika, di mana 42% dari ODA PRC antara 2001-2017 disalurkan. Bahkan setelah terjadi penurunan tajam pasca-pandemi COVID-19, investasi infrastruktur BRI di Afrika sub-Sahara ($7,5 miliar pada 2022) masih melampaui bantuan AS ($6 miliar pada 2023). Propaganda pembangunan Tiongkok di sini efektif karena berfokus pada hasil fisik yang cepat dan kasat mata, seperti pembangunan jalan dan pelabuhan. Namun, propaganda ini dibatasi oleh praktik umum Tiongkok yang sering membawa pekerja Tiongkok (Chinese laborers) untuk proyek infrastruktur besar, yang membatasi manfaat langsung penciptaan lapangan kerja lokal.

Klausul Rahasia dan Keterikatan Fiskal: Mekanisme Loyalitas Elit

Mekanisme paling canggih dalam strategi Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh politik adalah melalui kurangnya transparansi kontrak dan klausul kerahasiaan. Analisis terhadap 100 kontrak pinjaman BRI mengungkapkan perjanjian yang sangat rahasia. Perjanjian ini secara eksplisit memprioritaskan pembayaran utang ke bank-bank milik negara Tiongkok dan dirancang untuk meningkatkan posisi geopolitik Tiongkok. Banyak kontrak dibuat tertutup antara pemerintah penerima dan perusahaan Tiongkok, mempersulit pengawasan publik dan meningkatkan risiko korupsi.

Kerahasiaan ini memiliki fungsi ganda sebagai tuas strategis. Pertama, kerahasiaan menyembunyikan besarnya kewajiban utang dari publik (mengendalikan narasi propaganda domestik). Kedua, dan yang lebih krusial, kerahasiaan ini menyembunyikan kondisi utang dari lembaga internasional seperti IMF atau Paris Club. Jika negara penerima mengalami krisis utang, klausul prioritas pembayaran yang rahasia memungkinkan Tiongkok memiliki monopoli leverage politik dan ekonomi dalam negosiasi restrukturisasi.

Konsep Jebakan Utang (Debt Trap Diplomacy) mengacu pada strategi ini, di mana pinjaman besar yang berisiko gagal bayar, seperti yang dialami Sri Lanka, digunakan untuk memperoleh konsesi aset strategis. Selain itu, sebagian besar kontrak BRI disusun dengan klausul yang menguntungkan pihak Tiongkok, termasuk ketentuan arbitrase yang mengacu pada hukum Tiongkok atau pusat penyelesaian sengketa berbasis di Tiongkok. Ini adalah bentuk leverage hukum yang secara pasif memajukan klaim supremasi hukum Tiongkok dalam konteks ekonomi global dan merongrong kedaulatan hukum negara penerima.

Table 1: Perbandingan Model Pembiayaan Pembangunan AS dan Tiongkok

Mekanisme Propaganda: Membentuk Opini Publik di Negara Penerima

Visibilitas dan Citra Pembangunan

Propaganda bantuan pembangunan bekerja secara fundamental melalui manajemen persepsi publik.

1. Model AS (Krisis dan Nilai): Visibilitas bantuan AS mencapai puncaknya saat krisis, di mana bantuan kemanusiaan menjadi fokus perhatian media.⁵ Propaganda ini menekankan kecepatan dan efektivitas respons serta promosi nilai-nilai.
2. Model Tiongkok (Skala dan Permanensi): Propaganda Tiongkok dicapai melalui proyek infrastruktur monumental yang menawarkan visibilitas yang permanen dan nyata. Proyek seperti jalan tol dan kereta api berkecepatan tinggi menjadi simbol konkret kemajuan ekonomi yang cepat dan masif, mendukung narasi bahwa Tiongkok adalah mitra pembangunan yang efisien.

Analisis Persepsi Publik di Global Selatan

Meskipun banyak kekhawatiran dari Barat mengenai risiko jebakan utang BRI, data survei menunjukkan bahwa propaganda infrastruktur Tiongkok cukup efektif di beberapa wilayah kunci. Sebagai contoh, survei menunjukkan bahwa penduduk di Afrika cenderung memandang Tiongkok sebagai kekuatan yang positif.

Hal ini dapat dijelaskan melalui perbedaan fokus bantuan. Tiongkok berfokus pada investasi infrastruktur yang secara langsung dapat dirasakan dampaknya oleh publik, seperti peningkatan kemudahan transportasi dan konektivitas (kapasitas ekspor). Sementara itu, fokus AS yang kuat pada tata kelola dan reformasi institusional  menghasilkan manfaat yang lebih abstrak, jangka panjang, dan kurang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat akar rumput, sehingga kurang memberikan dampak propaganda publik yang instan.

Psikologi Status dan Sinyal Kemandirian

Fenomena yang lebih kompleks dalam dinamika bantuan adalah peran psikologi status dan kedaulatan negara penerima. Studi menunjukkan bahwa negara penerima yang memiliki sumber daya dan kapabilitas militer yang besar cenderung menolak bantuan luar negeri, bahkan ketika mereka membutuhkannya. Penolakan ini adalah sinyal strategis yang bertujuan untuk memproyeksikan kompetensi dan kemandirian kepada komunitas internasional, sehingga meningkatkan reputasi dan status global mereka.

Bagi elit politik di negara penerima, menyeimbangkan kebutuhan pembangunan cepat (yang difasilitasi oleh modal non-conditional Tiongkok) dengan keinginan publik untuk mempertahankan kedaulatan adalah tantangan utama. Mereka harus mengelola citra global mereka, di mana menolak bantuan yang terlalu terikat pada conditionalities (seperti bantuan Barat) dapat menjadi alat diplomasi untuk meningkatkan reputasi. Elit yang sensitif terhadap narasi kedaulatan cenderung akan memilih mitra (seperti Tiongkok) yang tidak menuntut intervensi dalam kebijakan domestik, meskipun hal itu berisiko terhadap kesehatan fiskal jangka panjang.

Pengaruh Strategis terhadap Elit: Risiko Korupsi dan Debt Trap Diplomacy

Elite Capture Melalui Proyek Infrastruktur

Sektor pembangunan infrastruktur secara inheren sangat rentan terhadap korupsi di negara penerima. Korupsi dalam belanja infrastruktur dapat menyebabkan peningkatan alokasi anggaran daerah tanpa peningkatan kualitas fisik jalan yang signifikan.

Inisiatif BRI Tiongkok secara tidak langsung memperburuk kerentanan ini. Model pembiayaan Tiongkok dicirikan oleh kurangnya pengawasan dan akuntabilitas di negara-negara yang korup.Model ini sangat kontras dengan ODA tradisional Barat. Bagi Tiongkok, toleransi terhadap kondisi tata kelola yang lemah dan kurangnya tuntutan akuntabilitas internal dapat dilihat sebagai harga politik yang wajar untuk dibayar guna mengamankan pengaruh jangka panjang.

Kurangnya pengawasan ini secara efektif memfasilitasi elite capture, di mana elit lokal dapat mengekstrak keuntungan signifikan dari proyek-proyek non-transparan yang didanai Tiongkok. Ketergantungan elit pada arus pembiayaan luar yang tidak meminta pertanggungjawaban institusional ini secara efektif menopang loyalitas mereka terhadap kelanjutan kemitraan dengan Tiongkok. Korupsi yang meluas justru melemahkan institusi domestik yang seharusnya menantang atau mengawasi kedaulatan donor.

Jebakan Utang dan Transfer Kedaulatan De Facto

Propaganda melalui pembiayaan Tiongkok mencapai puncaknya dalam strategi debt trap diplomacy. Ketika negara penerima terjerumus ke dalam krisis utang dan dipaksa untuk restrukturisasi , klausul kontrak rahasia yang menguntungkan Tiongkok memungkinkan negosiasi diarahkan pada perolehan konsesi strategis. Konsesi ini sering kali berupa hak operasional atau kontrol atas aset infrastruktur kunci, seperti pelabuhan atau jaringan energi.

Akuisisi konsesi operasional ini merupakan transfer kedaulatan secara de facto, yang dipicu oleh kegagalan fiskal dan korupsi yang dibiarkan oleh donor non-kondisional. Selain itu, kerentanan hukum negara penerima semakin diperparah karena sebagian besar kontrak BRI mengharuskan sengketa diselesaikan melalui arbitrase di bawah hukum Tiongkok. Hal ini menciptakan leverage politik dan legal yang canggih yang secara sistematis menundukkan negara penerima dalam kerangka hukum asing.

Kontras Model Pengaruh Elit

Perbandingan antara kedua model pengaruh elit menunjukkan perbedaan strategis yang jelas:

• AS: Berusaha memengaruhi elit dengan mendukung reformasi institusional (anti-korupsi, supremasi hukum) melalui dukungan finansial dan teknis. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang stabil dan berorientasi pasar yang kompatibel dengan kepentingan Barat.
• Tiongkok: Memengaruhi elit melalui likuiditas modal yang cepat, skala proyek, dan toleransi terhadap kondisi tata kelola yang lemah. Tujuannya adalah memperoleh akses pasar, sumber daya alam, dan yang paling penting, dukungan diplomatik yang tidak terpecah di forum internasional.

Kesimpulan

Dilema Kedaulatan Negara Penerima di Tengah Persaingan Kekuatan Besar

Negara-negara di Global Selatan berada di persimpangan jalan geopolitik, di mana persaingan kekuatan besar (misalnya, perang dagang AS-Tiongkok) termanifestasi dalam kontras model bantuan: ideologi dan nilai (AS) versus pragmatisme infrastruktur dan keterikatan fiskal (Tiongkok). Meskipun pembiayaan Tiongkok menawarkan kecepatan dan skala pembangunan yang menarik bagi elit yang ingin segera mewujudkan janji pembangunan, hal itu datang dengan risiko serius terhadap kedaulatan fiskal dan legal.

Penting bagi negara penerima untuk menyadari bahwa setiap bentuk bantuan, baik hibah berbasis nilai maupun pinjaman berbasis infrastruktur, membawa muatan propaganda dan leverage strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan geopolitik donor.

Rekomendasi Kebijakan untuk Memitigasi Risiko Propaganda

Untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas tata kelola, negara penerima harus menerapkan langkah-langkah mitigasi yang ketat terhadap risiko manipulasi bantuan:

Peningkatan Transparansi dan Pengawasan Kontrak

• Implementasi UNCAC: Negara-negara harus memperkuat penyusunan kebijakan implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai peta jalan antikorupsi nasional yang kokoh. UNCAC menyediakan kerangka kerja standar internasional yang penting untuk proyek-proyek infrastruktur besar.
• Standarisasi Kontrak Internasional: Negara penerima harus mempersyaratkan penerapan standar kontrak internasional yang seimbang dan adil. Hal ini harus mencakup klausul yang menuntut kerahasiaan terbatas, menolak ketentuan arbitrase yang mengacu pada hukum sepihak, dan memilih pusat penyelesaian sengketa yang netral.
• Pengawasan Keuangan Berbasis Risiko: Lembaga keuangan harus menerapkan Panduan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Berbasis Risiko, khususnya terkait Legal Arrangement. Pengawasan harus mencakup kemampuan untuk memantau transmisi AIS kapal secara terus menerus untuk mendeteksi manipulasi atau pematian yang mencurigakan dalam kegiatan perkapalan yang terkait proyek.

Penguatan Institusi Anti-Korupsi

Transparansi dan pengawasan pembangunan yang kuat, dimulai sejak tahap perencanaan, adalah pertahanan utama melawan korupsi infrastruktur. Pemerintah harus memastikan adanya pengawasan yang independen terhadap proyek-proyek yang didanai asing. Ini penting untuk memitigasi Elite Capture dan mencegah penggerusan dana infrastruktur oleh korupsi.

Strategi Diversifikasi dan Diplomasi Ekonomi Proaktif

Negara penerima harus menerapkan strategi diversifikasi agresif, menjauhi ketergantungan pada satu sumber pembiayaan luar negeri. Strategi ini harus didukung oleh diplomasi ekonomi proaktif untuk mendapatkan persyaratan perdagangan yang menguntungkan dan memperkuat kerja sama dengan mitra lain. Mendorong kemitraan dengan donor yang lebih kecil dan berbasis hibah (misalnya, Jepang  dan Jerman) untuk proyek tata kelola dan pembangunan lokal akan membantu menyeimbangkan modal masif dari kekuatan geopolitik besar.

Table 2: Risiko Utama Propaganda Bantuan dan Strategi Mitigasi bagi Negara Penerima