Gerakan Sosial Global dan Dilema Universalitas: Interpretasi Lintas-Budaya Isu Kesetaraan Gender dan Lingkungan Hidup

Latar Belakang dan Urgensi Analisis Lintas-Budaya

Gerakan Sosial Global (GSG) merepresentasikan evolusi aksi kolektif dari tantangan politik yang bersifat domestik menjadi fenomena transnasional yang kompleks, bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial, baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal. Sejak pertengahan abad ke-20, intensitas dan variasi gerakan yang menentang dominasi politik telah meningkat, mencakup perjuangan hak sipil (1955-1968 di AS), gerakan anti-perang, feminisme, dan lingkungan hidup. GSG kontemporer, seperti yang berfokus pada kesetaraan gender dan lingkungan, tidak hanya beroperasi di ranah politik tetapi juga di ranah kultural dan ekonomi.

Urgensi analisis lintas-budaya muncul dari fakta bahwa globalisasi, meskipun memungkinkan kemunculan GSG dan jaringan advokasi transnasional, juga menekankan masalah ketidaksetaraan dan hubungan perdagangan yang tidak adil di seluruh dunia. Akibatnya, ketika norma-norma yang secara inheren bersifat universal—seperti Hak Asasi Manusia (HAM) yang melandasi kesetaraan gender atau tujuan keberlanjutan yang melandasi aksi iklim—diimplementasikan, mereka harus melewati filter budaya, ekonomi, dan politik lokal. Konflik mendasar ini adalah inti dari dilema universalitas: bagaimana mengklaim HAM dan keadilan iklim sebagai norma global tanpa mengabaikan realitas kontekstual yang berbeda di berbagai belahan dunia. Laporan ini berupaya mengurai bagaimana isu-isu tersebut diinterpretasikan, dipertentangkan, dan ditransformasikan ketika berhadapan dengan konteks budaya dan geopolitik yang beragam.

Konstruksi Gerakan Sosial Global: TSM vs. TANs

Studi tentang GSG membedakan dua bentuk utama aktor transnasional yang terlibat dalam aksi kolektif: Gerakan Sosial Transnasional (Transnational Social Movements/TSM) dan Jaringan Advokasi Transnasional (Transnational Advocacy Networks/TANs).

Gerakan Sosial Transnasional (TSM) didefinisikan secara sempit sebagai kolektivitas kelompok dengan pengikut di lebih dari satu negara yang berkomitmen pada aksi konvensional berkelanjutan untuk tujuan bersama, sering kali menentang pemerintah, institusi internasional, atau perusahaan swasta. Contoh TSM yang menonjol termasuk gerakan anti-globalisasi dan gerakan melawan organisme hasil modifikasi genetik (GMO). Definisi yang lebih sempit membedakan TSM dari organisasi non-pemerintah internasional (INGO) dan TANs karena sifat TSM yang cenderung kurang terinstitusionalisasi dan tidak seprofesional TANs. TSM yang benar-benar berbasis massa sering kali sulit dimobilisasi dan dipertahankan dalam skala transnasional.

Sebaliknya, Jaringan Advokasi Transnasional (TANs) umumnya lebih terinstitusionalisasi dan profesional, dan lebih sering didanai atau dipromosikan oleh negara-negara tertentu atau organisasi internasional. Literatur mengenai TANs menekankan peran mereka sebagai agen transmisi strategis. Mereka menyalurkan informasi dari tingkat internasional ke nasional hingga ke organisasi lokal (organisasi pribumi), membantu membingkai klaim pribumi dan memberikan tekanan kepada pemerintah nasional untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Melalui upaya ini, TANs menciptakan ruang publik transnasional yang beroperasi di luar kendali negara, di mana skala lokal dan global saling bergantung, sehingga berkontribusi pada apa yang disebut sebagai ‘masyarakat sipil global’ (global civil society).

Terdapat dilema struktural yang inheren dalam dinamika GSG, yang dapat diidentifikasi sebagai dualitas aksi dan institusionalisasi. TSM memberikan legitimasi akar rumput yang kritis dan spontan, yang esensial untuk mobilisasi massa. Sementara itu, TANs menyediakan efisiensi operasional, profesionalisme, dan akses ke sistem tata kelola internasional, memungkinkan mereka untuk memantau implementasi norma internasional. Namun, kedekatan TANs dengan sumber pendanaan politik—terutama dari negara atau organisasi internasional—dapat memengaruhi independensi mereka dan menimbulkan keraguan mengenai representasi kepentingan lokal yang murni. Ini adalah tantangan bagi efektivitas keseluruhan GSG, yang harus menyeimbangkan kebutuhan akan mobilisasi massa yang otentik dengan kebutuhan akan sumber daya dan akses politik yang hanya dapat disediakan melalui institusionalisasi.

Landasan Teoretis Kontestasi: Rasionalitas, Konflik, dan Pembingkaian (Framing)

Untuk memahami bagaimana isu-isu global seperti gender dan lingkungan hidup diinterpretasikan secara berbeda, diperlukan kerangka teoretis sosiologis yang mencakup konflik struktural, motif individu, dan proses kultural.

Pertama, Teori Konflik Struktural menyediakan lensa kritis. Teoritisi konflik berpendapat bahwa masyarakat tidak selalu disatukan oleh kerja sama sukarela atau konsensus, sebagaimana yang dipengaruhi oleh fungsionalisme struktural, melainkan disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan atau tekanan dari luar. Dalam konteks GSG, aksi kolektif dilihat sebagai respons terhadap dominasi politik atau ketidakadilan struktural. Perlawanan terhadap dominasi, seperti munculnya gerakan anti-perang dan feminisme pada abad ke-20 , adalah manifestasi dari konflik yang didorong oleh kepentingan yang berlawanan. Selain itu, kerangka inherensi bahkan menganggap kekerasan politik sebagai fenomena normal dan alternatif untuk menyalurkan aspirasi politik (meskipun secara biologis, perilaku agresif dianggap inheren pada diri manusia).

Kedua, meskipun GSG bersifat kolektif, Teori Pilihan Rasional tetap relevan dalam memahami motivasi individu dalam gerakan. Konsep volunterisme atau kesukarelawanan, yang merupakan bagian integral dari gerakan sosial , menunjukkan bahwa motif pribadi dan pilihan rasional individu (seperti motif relawan menjadi social volunteer pengajar anak jalanan ) turut membentuk aksi kolektif. GSG harus berhasil menyelaraskan motif individu (pilihan rasional) dengan tujuan kolektif (aksi bersama).

Ketiga, Konsep Pembingkaian (Framing) yang diusulkan oleh sosiolog Erving Goffman (1974), sangat penting untuk menganalisis interpretasi lintas-budaya. Pembingkaian merujuk pada bagaimana wacana, narasi, dan praktik budaya masyarakat sering kali terlihat jelas dalam satu bingkai relasi tertentu. Perbedaan dalam pembingkaian ini, atau retorika budaya, menjelaskan mengapa gerakan sosial dengan tujuan universal (misalnya, melindungi iklim) dapat menghasilkan tujuan dan strategi yang berbeda secara signifikan di Global Utara dan Global Selatan. Pembingkaian kultural menentukan apakah suatu isu dipandang sebagai masalah moral-individual, tuntutan keadilan ekonomi, atau konflik normatif.

Pengaruh Struktur Kultural Dan Geopolitik Dalam Menyaring Norma Global

Gerakan sosial global tidak beroperasi dalam ruang hampa. Efektivitas, retorika, dan penerimaan mereka sangat bergantung pada dua filter struktural utama: dimensi kultural (individualisme vs. kolektivisme) dan dimensi geopolitik (Global Utara vs. Global Selatan).

Filter Kultural: Individualisme, Kolektivisme, dan Respons Aksi Kolektif

Kebudayaan adalah produk dari kehidupan kelompok atau kebersamaan, yang menghasilkan identitas dan membentuk apresiasi kelompok dalam upaya mengkonservasi aset (heritage). Orientasi budaya—khususnya pada spektrum individualisme dan kolektivisme—secara mendasar memengaruhi bagaimana individu memahami dan merespons isu-isu global seperti perubahan iklim. Individualisme menekankan inisiatif, tindakan, dan kepentingan individu. Sebaliknya, kolektivisme menekankan aksi dan identitas kolektif atau bersama.

Riset menunjukkan korelasi yang signifikan antara orientasi budaya dan respons terhadap aksi iklim. Individu dengan orientasi yang lebih individualis (seperti yang sering dominan di Global Utara) cenderung lebih rentan terhadap apa yang disebut perceived intractability—persepsi bahwa masalah perubahan iklim terlalu besar, kompleks, dan tidak terpecahkan. Persepsi ini bertindak sebagai mediator yang mengurangi kemungkinan mereka mengambil tindakan ramah iklim. Dalam konteks ini, aksi didorong oleh perhitungan biaya-manfaat individu.

Sebaliknya, individu dengan orientasi kolektivis cenderung kurang rentan terhadap perceived intractability dan lebih responsif terhadap harapan sosial (social desirability). Di dalam masyarakat kolektivis, terdapat ekspektasi sosial bahwa anggota masyarakat harus bertindak melawan perubahan iklim. Untuk mempertahankan citra positif dan normatif, kolektivis akan cenderung menolak pandangan bahwa masalah iklim tidak dapat dipecahkan.

Perbedaan mendasar ini menyoroti perlunya adaptasi strategi komunikasi kultural oleh GSG. Jika GSG di negara-negara individualis hanya mengandalkan tekanan moral berbasis global, mereka akan kesulitan mengatasi rasa ketidakberdayaan individu (intractability). Oleh karena itu, strategi harus fokus pada mitigasi rasa ketidakberdayaan individu dengan memecah masalah iklim menjadi tindakan yang terukur dan mempromosikan manfaat individual atau lokal yang nyata. Sementara di masyarakat kolektivis, strategi dapat lebih menekankan tanggung jawab moral dan sosial kolektif.

Tabel 1: Perbedaan Interpretasi dan Respons Aksi Iklim Berdasarkan Dimensi Kultural

Filter Geopolitik: Global Utara, Global Selatan, dan Tanggung Jawab yang Dibedakan

Filter geopolitik didominasi oleh kesenjangan pembangunan dan tanggung jawab historis. Negara maju (sering diidentikkan dengan Global Utara) dicirikan oleh stabilitas politik dan hukum, tingkat korupsi yang rendah, serta adopsi teknologi tinggi dan pusat penelitian yang maju. Sebaliknya, negara berkembang (Global Selatan) masih berjuang dengan masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang sering memicu konflik sosial.

Perbedaan struktural ini memaksa GSG di Global Selatan untuk memprioritaskan keadilan ekonomi dan pembangunan di atas tujuan aksi kolektif yang murni normatif. Interpretasi isu global, baik iklim maupun gender, tidak dapat dilepaskan dari perjuangan untuk mengatasi hierarki kebutuhan pembangunan nasional. Misalnya, tuntutan untuk aksi iklim di Global Selatan selalu menyertakan tuntutan akan transfer teknologi dan pemenuhan komitmen pendanaan oleh negara maju. Dalam konteks ini, isu lingkungan tidak hanya dilihat sebagai krisis ekologis, tetapi sebagai masalah keadilan distributif internasional.

Pengabaian filter geopolitik ini oleh aktor global dapat menyebabkan disonansi antara norma universal dan penerimaan lokal. Bagi banyak negara berkembang, implementasi norma GSG yang berhasil hanya mungkin jika disertai dengan dukungan finansial dan teknis yang memadai, yang memfasilitasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Studi Kasus 1: Dinamika Kesetaraan Gender Dan Resistensi Kultural Terlokalisasi

Isu kesetaraan gender adalah salah satu GSG yang paling menonjol, dengan gerakan feminisme muncul dan semakin gencar setelah Deklarasi HAM oleh PBB pada tahun 1984. Namun, implementasinya menghadapi resistensi yang mendalam, terutama di ranah kultural dan normatif.

Norma Gender Universal dan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Tuntutan universal gerakan kesetaraan gender mencakup penghapusan semua bentuk diskriminasi (tersembunyi maupun terbuka), jaminan kesehatan fisik dan mental dengan standar tertinggi bagi perempuan, akses yang sama terhadap perawatan kesehatan, pelayanan keluarga berencana, dan pendidikan. Lebih lanjut, GSG feminisme mendesak pemerintah dan organisasi internasional untuk mendukung akses perempuan pada jabatan pembuat keputusan dan partisipasi yang lebih besar dalam proses pembuatan keputusan.

Untuk mewujudkan tuntutan ini, strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) diinstitusionalisasikan. PUG adalah strategi yang bertujuan mencapai keadilan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan masalah laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi semua aspek kehidupan dan pembangunan. Implementasi PUG, bahkan di dalam instansi pemerintah (seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK di Indonesia), telah mendorong pihak internal untuk lebih memperhatikan masalah kesetaraan gender, baik dalam kepemimpinan maupun pelaksanaan program. Meskipun demikian, inovasi ini harus dikembangkan secara konsisten untuk dapat menjadi contoh bagi lembaga lain. Meskipun upaya PUG berjalan, partisipasi perempuan dalam posisi manajemen puncak yang masih rendah tetap memicu fenomena glass ceiling di lingkungan kerja.

Bentuk-Bentuk Penolakan Kultural (Backlash) terhadap Kesetaraan Gender

GSG feminisme secara inheren menantang struktur kekuasaan dan norma sosial yang mendalam, sehingga memicu resistensi kultural yang sering disebut backlash. Penolakan ini muncul dalam berbagai bentuk:

1. Konflik Normatif dan Tradisional: Gerakan harus meretas konflik yang terjadi antara hak perempuan dan efek buruk dari praktik-praktik tradisional atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya, serta ekstremisme agama. Isu-isu gender menyentuh ranah privat dan publik , menjadikannya target utama bagi mereka yang ingin mempertahankan norma sosial tradisional.
2. Penolakan Institusional Global: Hak-hak perempuan kini menghadapi ancaman yang tumbuh secara global. Laporan UN Women menunjukkan bahwa pada tahun 2024, hampir seperempat pemerintahan di seluruh dunia melaporkan adanya backlash terhadap hak-hak perempuan, yang ditandai dengan peningkatan diskriminasi dan melemahnya perlindungan hukum.
3. Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan Konflik: Pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata, termasuk pembunuhan, pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual, dan kehamilan secara paksa, menuntut tanggapan yang efektif sesuai prinsip fundamental HAM internasional dan hukum kemanusiaan. Selain kekerasan fisik, teknologi digital juga menyebarkan stereotip berbahaya, sementara kesenjangan gender digital membatasi peluang perempuan. Di Asia dan Pasifik, masalah kekerasan digital menjadi tema sentral dalam 16 Days of Activism, mengingatkan bahwa teknologi membentuk risiko dan peluang baru bagi kesetaraan gender.

Analisis ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap kesetaraan gender merupakan isu kedaulatan normatif. Backlash berupaya merebut kembali kontrol atas norma sosial dan kultural. Karena isu gender menyentuh langsung nilai inti kultural dan ranah privat , penolakannya bersifat personal dan fundamental. Kontestasi ini sangat berbeda dari resistensi terhadap isu iklim yang lebih berfokus pada biaya ekonomi. Oleh karena itu, GSG feminisme memerlukan strategi glocalization yang sangat hati-hati dan diplomatis.

Strategi Adaptasi Aktor Global: UN Women dan Glocalization Program

Dalam menghadapi tantangan kultural yang konservatif secara sosial , organisasi internasional seperti UN Women berperan krusial. Mereka bertindak sebagai aktor independen yang menjalankan peran, tujuan, dan programnya melalui teori Organisasi Internasional.

UN Women menyediakan ruang diplomasi dalam isu-isu kesetaraan gender, khususnya di negara-negara yang menghadapi tantangan KBG yang tinggi. Sebagai contoh, di India, UN Women telah bekerja sama dengan berbagai aktor internasional untuk membentuk program-program edukasi dan konseling bagi para penyintas kekerasan berbasis gender. Di Asia dan Pasifik, UN Women bekerja untuk mengatasi kekerasan digital dan mendukung pekerja migran perempuan.

Strategi kunci di sini adalah glocalization, di mana norma universal (hak perempuan) disesuaikan dan diimplementasikan melalui program lokal yang spesifik dan kolaboratif. Dengan cara ini, organisasi internasional berusaha menembus kedaulatan negara melalui kekuatan diplomasi norma, sambil tetap berhati-hati terhadap resistensi budaya yang kuat.

Studi Kasus 2: Perubahan Iklim Dan Friksi Tanggung Jawab Geopolitik

Gerakan iklim global, meskipun diakui sebagai krisis ilmiah, menghadapi friksi interpretasi yang didorong oleh masalah geopolitik dan keadilan distributif, terutama terkait pendanaan.

Pembingkaian Isu Lingkungan: Dari Krisis Ilmiah ke Isu Keadilan Ekonomi

Ilmuwan secara jelas menegaskan implikasi serius dari inaksi politik; tanpa peran aktif dari negara-negara besar (misalnya, Amerika Serikat), temperatur global akan lebih tinggi  pada akhir abad ini, meskipun semua komitmen perjanjian Paris (PA) telah tercapai. Namun, bagi GSG di tingkat politik internasional, isu lingkungan telah diframing ulang.

Di tingkat GSG, isu iklim tidak hanya dilihat sebagai masalah mitigasi emisi, tetapi sebagai isu keadilan distributif yang berpusat pada pendanaan dan tanggung jawab historis. Tantangan pendanaan iklim yang terganggu, misalnya akibat keluarnya AS dari PA, menunjukkan bahwa kontribusi pendanaan iklim yang signifikan (AS menyumbang 20% dari pembiayaan operasional UNFCCC pada 2016) memiliki dampak langsung pada kelancaran kegiatan UNFCCC, termasuk proses negosiasi dan dukungan adaptasi/mitigasi di negara berkembang. Ini menunjukkan bahwa keputusan politik ekonomi membatasi efektivitas norma lingkungan universal.

Disparitas Aksi: Gerakan Moral Global Utara vs. Tuntutan Keadilan Global Selatan

Perbedaan dalam pembingkaian isu iklim terlihat jelas ketika membandingkan aktivisme di Global Utara dan Global Selatan:

1. Global Utara (Gerakan Moral): Gerakan seperti Fridays for Future (FFF), yang dipelopori oleh Greta Thunberg di Swedia, menyebar sebagai kesadaran baru di kalangan pemuda global. Aktivisme FFF, seperti yang dipelajari di Freiburg, Jerman Selatan, diframing sebagai gerakan moral dan ekspresi dilema pemuda terhadap stagnansi kebijakan pemerintah yang mengabaikan agenda pengurangan emisi karbon. Fokus utama adalah tekanan moral publik.
2. Global Selatan (Tuntutan Keadilan): Aktivisme di Global Selatan, seperti yang dipelopori oleh mahasiswa di Vanuatu dan menginspirasi anak-anak muda di Papua, fokus pada tuntutan yang lebih gigih terkait “keadilan iklim”. Framing ini berakar pada ketidaksetaraan historis dan kerentanan yang tidak proporsional terhadap dampak iklim.

Disparitas ini menunjukkan bahwa framing secara langsung memengaruhi output politik. Framing moral di Global Utara cenderung menghasilkan tekanan publik dan peningkatan kesadaran, tetapi framing keadilan di Global Selatan secara langsung menghasilkan tuntutan politik yang menargetkan mekanisme pendanaan internasional (Pasal 9 Persetujuan Paris) dan kompensasi kehilangan dan kerusakan.

Kendala Implementasi Paris Agreement dan Kontroversi Pendanaan Iklim

Tantangan terbesar yang dihadapi GSG iklim adalah kegagalan negara maju dalam memenuhi kewajiban penyediaan pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang.

Isu pendanaan ini diatur dalam Pasal 9 Paragraf 1 Persetujuan Paris. Negara maju diwajibkan untuk memimpin upaya mobilisasi pendanaan iklim. Kesepakatan pada COP29 (NCQG) menetapkan target setidaknya USD 300 miliar per tahun pada tahun 2035, dengan upaya mobilisasi seluruh aktor mencapai hingga USD 1,3 triliun per tahun.

Kewajiban negara maju untuk menyediakan (provide) pendanaan, sebagaimana disepakati melalui Konvensi (Pasal 4.3 dan 4.4) dan Persetujuan Paris (Pasal 9.1), merupakan isu krusial bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Kegagalan memenuhi komitmen ini, seperti evaluasi dan potensi terganggunya Dana Iklim Global akibat komitmen AS yang tidak konsisten (Obama berkomitmen $3 miliar, namun skema dievaluasi ), secara langsung menghambat negara berkembang dalam mendapatkan “amunisi” untuk mengimplementasikan aksi iklim (mitigasi, adaptasi, dan upaya meminimalkan kehilangan dan kerusakan).

Dalam skenario fragmentasi sistem dunia, peningkatan solidaritas global untuk mempertegas komitmen pendanaan iklim menjadi hal yang sangat penting. Negara seperti Indonesia, yang memiliki kemauan politik kuat dalam isu perubahan iklim secara global, dapat memainkan peran strategis di tengah ketidakpastian pendanaan.

Tabel 2: Kontribusi dan Kewajiban Pendanaan Iklim: Perspektif Global Utara vs. Global Selatan

Analisis Komparatif Dan Sintesis Wawasan Nuansed

Analisis dua studi kasus utama, Kesetaraan Gender dan Perubahan Iklim, mengungkap kontras mendasar dalam mekanisme kontestasi GSG dan implikasi kekuatan aktor transnasional.

Kontras dalam Mekanisme Kontestasi GSG

Isu Gender dan Isu Iklim, meskipun keduanya merupakan perjuangan GSG melawan inaksi struktural, mengalami kontestasi di ranah yang berbeda:

1. Isu Gender (Kontestasi Normatif-Kultural): Perjuangan gender berpusat pada penegasan norma universal (HAM) melawan penolakan yang dilegitimasi secara kultural, religius, atau tradisional. Kekuatan Jaringan Advokasi Transnasional (TANs) dalam isu ini berasal dari kemampuan mereka mengikat pemerintah pada norma universal. Resistensi utama berupa backlash yang terinstitusionalisasi (seperempat pemerintah global melaporkan backlash ) yang bertujuan mempolitisasi tradisi untuk mempertahankan hierarki sosial.
2. Isu Iklim (Kontestasi Geopolitik-Distributif): Perjuangan iklim berpusat pada tanggung jawab historis dan keadilan distributif. Resistensi utama berupa inaksi struktural dan kegagalan pendanaan, di mana kepentingan ekonomi negara berdaulat membatasi efektivitas norma dan soft power TANs. Kontestasi ini melibatkan uang (USD 300 miliar ) dan kedaulatan dalam kebijakan energi.

Perbedaan mekanisme kontestasi ini memiliki implikasi serius mengenai interdependensi kegagalan. Kegagalan struktural dalam isu iklim (Geopolitik), terutama inkonsistensi pendanaan oleh Global Utara, secara tidak langsung memperburuk isu gender di Global Selatan. Krisis iklim, seperti lonjakan harga pangan dan bahan bakar atau situasi konflik , meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan berbasis gender dan membatasi peluang mereka. Dengan demikian, GSG tidak dapat memisahkan perjuangan mereka; kegagalan dalam satu domain struktural (iklim/ekonomi) dapat memperparah tantangan di domain normatif (gender).

Implikasi Kekuatan Soft Power Jaringan Advokasi Transnasional (TANs)

Kekuatan soft power TANs, yang beroperasi melalui penyebaran informasi strategis dan pembingkaian klaim lokal , menunjukkan efektivitas yang bervariasi tergantung pada sifat isu:

1. Efektivitas Tinggi dalam Isu HAM/Moral (Gender): TANs, seperti UN Women, menunjukkan kemampuan untuk berdiplomasi dan menjalankan program bahkan di negara-negara yang secara sosial konservatif. Soft power norma efektif ketika berhadapan dengan isu-isu yang terikat erat pada legitimasi moral dan HAM, di mana pelanggaran dapat menodai citra internasional suatu negara.
2. Batasan dalam Isu Ekonomi/Geopolitik (Iklim): Ketika dihadapkan pada kepentingan ekonomi besar yang melibatkan triliunan dolar dan kedaulatan kebijakan domestik, soft power TANs menemui batasnya. Kegagalan janji finansial (Pasal 9.1) menunjukkan bahwa kepentingan nasional yang didorong oleh politik domestik, seperti penarikan atau evaluasi skema pendanaan AS , lebih rentan dan dapat membatasi jangkauan norma internasional.

Ancaman dan Peluang Solidaritas GSG dalam Menghadapi Fragmentasi Global

Meskipun laporan UN Women menunjukkan ancaman yang berkembang terhadap hak-hak perempuan dan adanya fragmentasi (backlash) di tingkat global , terdapat peluang strategis yang harus dimanfaatkan.

Peluang terletak pada peningkatan solidaritas global untuk mempertegas komitmen yang telah dibuat. Di tengah skenario sistem dunia yang dicirikan oleh jaringan (networks) yang kuat dan fragmentasi yang meningkat, negara-negara yang memiliki kemauan politik kuat dalam isu perubahan iklim secara global dapat memainkan peran mediator dan penentu arah. Solidaritas dari Global Selatan, yang menggunakan framing keadilan iklim, dapat menjadi leverage politik untuk memastikan bahwa janji pendanaan dipenuhi, sehingga memberikan amunisi yang diperlukan untuk aksi iklim di negara berkembang.

Kesimpulan

Ringkasan Temuan Kunci Lintas-Budaya dan Lintas-Isu

Gerakan Sosial Global dalam isu Kesetaraan Gender dan Lingkungan Hidup berjuang melawan universalitas norma yang seringkali gagal diterjemahkan secara efektif ke dalam konteks lokal. Analisis ini menyimpulkan adanya divergensi kunci dalam mekanisme implementasi dan kontestasi:

1. Divergensi Kultural: Interpretasi dan aksi iklim sangat dipengaruhi oleh orientasi kultural. Orientasi individualis meningkatkan kerentanan terhadap inaksi iklim melalui mekanisme psikologis (persepsi masalah yang tidak terpecahkan atau intractability). Sebaliknya, kolektivisme mendorong respons yang lebih besar terhadap aksi kolektif berbasis norma sosial.
2. Divergensi Geopolitik: Isu Iklim dikontestasi di ranah distributif dan finansial, dengan kegagalan utama terletak pada ketidakmampuan Global Utara memenuhi kewajiban penyediaan pendanaan. Isu Gender dikontestasi di ranah normatif, ditandai dengan penolakan kultural (backlash) yang berakar pada upaya mempertahankan kedaulatan nilai sosial.

Rekomendasi Strategis untuk Aktor Global dan Pemerintah Donor

Berdasarkan analisis kontras kultural dan geopolitik, laporan ini mengajukan empat rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas Gerakan Sosial Global:

Strategi Anti-Backlash yang Diperkuat untuk Isu Gender

Organisasi internasional dan jaringan advokasi harus beralih dari sekadar promosi norma menjadi strategi pertahanan normatif yang eksplisit. Harus ada alokasi sumber daya yang ditujukan khusus untuk melawan backlash yang dilegitimasi secara kultural dan politik. Program harus fokus pada pembangunan kapasitas organisasi lokal untuk menantang prasangka budaya dan ekstremisme agama secara internal, sambil terus mendesak partisipasi perempuan yang lebih besar dalam proses pembuatan keputusan di semua tingkat.

Mewajibkan Transparansi dan Akuntabilitas Pendanaan Iklim (Pasal 9.1)

Mengingat bahwa inaksi iklim sering kali dimediasi oleh kegagalan finansial , negara-negara donor harus meningkatkan transparansi, prediktabilitas, dan akuntabilitas dalam mobilisasi dana iklim NCQG (USD 300 miliar). GSG di Global Selatan harus secara kolektif menggunakan tuntutan keadilan iklim sebagai leverage politik yang kuat untuk memastikan bahwa pendanaan yang dijanjikan, yang merupakan “amunisi” bagi aksi iklim negara berkembang, bukanlah janji kosong tetapi implementasi konkret yang terikat waktu.

Memanfaatkan Kekuatan Kolektivisme dalam Komunikasi Iklim

Strategi komunikasi iklim global harus disesuaikan secara kultural. Di lingkungan yang lebih individualis, fokus harus dialihkan untuk memitigasi perceived intractability dengan menyoroti manfaat terukur dan dampak lokal dari aksi iklim, bukan hanya krisis moral abstrak. Sebaliknya, di wilayah yang didominasi kolektivisme, strategi harus memanfaatkan responsivitas terhadap harapan sosial dengan mempromosikan aksi sebagai tanggung jawab moral dan sosial kolektif yang esensial untuk identitas kelompok.

Memperkuat Jaringan TANs Global-Lokal

Dukungan finansial dan teknis harus diprioritaskan untuk jaringan advokasi lokal (indigenous organizations) yang berfungsi menyalurkan tuntutan hak dan membingkai klaim ke tingkat pemerintah nasional. Jaringan ini sangat vital, khususnya dalam isu-isu HAM (gender) di mana soft power norma terbukti efektif untuk menembus kedaulatan negara melalui diplomasi dan program glocalization yang hati-hati. Dengan memperkuat simpul lokal ini, GSG dapat memastikan bahwa norma universal diinterpretasikan dan dipertahankan dalam konteks budaya yang relevan dan dapat diterima.