Analisis Kritis Peran Media dan Narasi dalam Membangun atau Merusak Kepercayaan Internasional

Tulisan ini menyajikan analisis mendalam mengenai peran sentral media massa dan narasi digital dalam membentuk dinamika kepercayaan internasional. Dalam sistem global yang semakin terfragmentasi, media tidak lagi hanya berfungsi sebagai saluran pasif, melainkan telah menjadi medan utama dalam “Perang Narasi” (Narrative Warfare), di mana kekuatan konstruktif (Soft Power dan Jurnalisme Damai) bersaing melawan kekuatan destruktif (Disinformasi, Propaganda, dan Polarisasi Algoritmik). Analisis ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dan rekomendasi strategis bagi para pembuat kebijakan dan diplomat dalam menghadapi tantangan krisis epistemologis global.

Kerangka Konseptual dan Landasan Teoritis Kepercayaan Global

Definisi dan Konteks Kepercayaan Internasional

Hubungan internasional (HI) mencakup segala bentuk interaksi antaraktor lintas batas negara. Dalam konteks ini, kepercayaan internasional adalah prasyarat yang memfasilitasi interaksi substantif tersebut. Secara fundamental, kepercayaan mencakup upaya untuk menjelaskan dan mempertahankan kebijakan nasional serta menjalankan perundingan dan penafsiran kebijakan dalam dan luar negeri secara efektif.

Dari perspektif teoretis, kepercayaan dipandang berbeda oleh mazhab utama HI. Teori Realisme menekankan bahwa negara adalah aktor utama yang memprioritaskan keamanan nasional. Realisme memandang sistem internasional sebagai arena yang anarkis, tidak diatur oleh pemerintahan pusat yang efektif, sehingga negara harus mengandalkan diri sendiri untuk mencapai kepentingan. Dalam kerangka ini, kepercayaan adalah komoditas yang langka dan rapuh. Sebaliknya, Liberalisme menawarkan perspektif bahwa kerja sama internasional dan institusi dapat secara signifikan mengurangi ketegangan dan mendorong stabilitas, sehingga memfasilitasi pembentukan kepercayaan.

Konstruktivisme: Media sebagai Ko-Arsitek Realitas Global

Teori Konstruktivisme menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana narasi media membentuk kepercayaan. Konstruktivisme menyoroti peran sentral ide, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku aktor dalam sistem internasional. Pembentukan kepercayaan antarnegara bergantung pada kesepakatan akan suatu kebenaran yang mempersatukan mereka dalam interaksi.

Di sinilah peran media menjadi krusial. Media massa tidak hanya sebatas meliput peristiwa diplomatik, tetapi mengambil sikap aktif sebagai negosiator, yang dikenal sebagai media diplomacy. Posisi suatu negara dalam tata hubungan internasional dipengaruhi kuat oleh aktor media massa. Selain itu, media memiliki kekuatan untuk memengaruhi persepsi khalayak internasional tentang isu-isu yang dianggap penting, sebuah proses yang dikenal sebagai Agenda Setting.

Analisis terhadap dinamika ini menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam sistem global. Anarki yang selama ini dipandang sebagai kondisi struktural (ketiadaan otoritas pusat, menurut Realisme ), kini semakin bergeser menjadi anarki kognitif. Jika norma dan identitas bersama adalah fondasi kepercayaan Konstruktivis , maka serangan naratif yang sistematis melalui disinformasi dan propaganda bertujuan menghancurkan fondasi epistemologis ini. Ketika aktor-aktor internasional tidak dapat menyepakati realitas atau fakta dasar, diplomasi dan institusi liberal akan kesulitan berfungsi, menggeser konflik dari persaingan kepentingan ke krisis kebenaran.

Terdapat perhatian serius mengenai penurunan kepercayaan publik terhadap media arus utama secara global. Padahal, media di satu sisi ditugaskan untuk menjalankan media diplomacy dan menjadi instrumen soft power negara. Jika masyarakat internasional tidak lagi memercayai penyalur narasi ini, upaya konstruktif negara untuk membangun citra positif melalui media akan terancam. Hal ini pada akhirnya memperkuat siklus ketidakpercayaan yang justru menguntungkan aktor-aktor yang menyebarkan narasi destruktif.

Anatomia Perang Narasi: Membedah Senjata Manipulasi

Dalam konteks perang narasi, penting untuk membedakan antara alat-alat manipulasi yang digunakan. Disinformasi dan propaganda merupakan instrumen utama dalam upaya merusak kepercayaan internasional.

Disinformasi didefinisikan secara akademik sebagai informasi palsu yang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menyesatkan khalayak. Hal ini berbeda dengan misinformasi, di mana kesalahan faktual terjadi tanpa niat jahat.

Sementara itu, Propaganda merujuk pada praktik komunikasi yang lebih luas, sistematis, dan disengaja untuk memengaruhi opini publik guna mencapai tujuan politik tertentu. Propaganda sering kali menggunakan disinformasi sebagai salah satu metodenya. Narasi propaganda cenderung membangun serangkaian pesan yang kompleks dari waktu ke waktu. Perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa propaganda tidak lagi terbatas pada media konvensional. Propaganda digital memanfaatkan kalkulasi strategis terhadap narasi, simbol, dan disinformasi, menyebar secara masif melalui algoritma, jaringan sosial, dan platform daring untuk menyajikan narasi yang manipulatif dan berpihak.

Media sebagai Arsitek Kepercayaan: Soft Power dan Diplomasi Publik

Bagian ini menganalisis sisi konstruktif dari peran media dalam membangun kepercayaan melalui daya tarik dan pengaruh non-koersif.

Mekanisme Soft Power dan Nation Branding

Soft Power didefinisikan sebagai kemampuan aktor hubungan internasional untuk memengaruhi perilaku aktor lain melalui daya tarik yang dimiliki, seperti nilai budaya, ideologi, dan kebijakan, tanpa menggunakan kekuatan militer atau paksaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Nation Branding—mempromosikan budaya nasional, memperkuat daya tarik global, dan membangun citra internasional yang positif.

Soft power ini diwujudkan melalui Diplomasi Publik, di mana negara berupaya meningkatkan citra dan kepercayaan di mata dunia. Kementerian Luar Negeri, misalnya, mendorong media nasional untuk berperan sebagai alat soft power diplomacy, terutama dalam menghadapi tantangan misinformasi dan disinformasi yang dapat melemahkan citra positif suatu negara di dunia yang hyperconnected.

Studi Kasus Soft Power: Korean Wave (Hallyu) dan Diplomasi Olahraga

Korea Selatan menawarkan contoh paling menonjol dari keberhasilan penerapan soft power. Peningkatan signifikan citra Korea Selatan didorong oleh meluasnya budaya melalui Korean Wave (Hallyu), di mana pemerintah menetapkan diplomasi K-Pop dalam ranah hukum sebagai bagian dari kebijakan luar negeri negara. Selain budaya pop, Korea Selatan juga secara aktif mempromosikan dan mendukung makanan tradisionalnya di luar negeri melalui gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi adalah bentuk diplomasi publik yang efektif dalam memperkuat hubungan antarnegara dan mempromosikan budaya. Strategi ini bahkan disesuaikan untuk pasar spesifik, seperti fokus pada program makanan halal untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Muslim di Indonesia.

Diplomasi Olahraga juga membuktikan peran media dalam menyatukan masyarakat dan meningkatkan nation branding. Penyelenggaraan Olimpiade Tokyo, misalnya, memperkuat citra Jepang sebagai pemimpin teknologi. Studi kasus terkenal lainnya mencakup Ping Pong Diplomacy antara AS dan Tiongkok pada 1971, yang mencairkan hubungan diplomatik yang beku. Contoh terbaru adalah partisipasi gabungan Korea Utara dan Selatan dalam Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018, yang berhasil meningkatkan dialog antar-Korea dan menurunkan ketegangan militer di Semenanjung Korea. Acara berskala besar seperti Piala Dunia (Qatar 2022) juga digunakan sebagai panggung global untuk memamerkan soft power dan budaya.

Keterbatasan Soft Power: Risiko Backlash dan Dependensi Algoritma

Meskipun soft power efektif, strategi ini menghadapi kerentanan signifikan.

Pertama, Kesenjangan Realitas. Narasi positif yang diproyeksikan melalui Hallyu (fantasi bersih, sopan, dan hormat) seringkali tidak cocok dengan realitas sosial Korea yang sesungguhnya. Konsumen internasional mencatat kekecewaan dan distaste mereka terhadap kesenjangan antara citra yang dilebih-lebihkan di media dan perilaku sosial di kehidupan nyata. Konflik antara citra yang disebarluaskan dan realitas yang dialami ini secara inheren mengikis kepercayaan yang dibangun.

Kedua, Ketergantungan Platform. Strategi soft power sangat bergantung pada platform digital yang dimiliki dan dioperasikan di luar kendali negara (seperti YouTube, TikTok, Netflix). Popularitas global Hallyu, misalnya, rentan terhadap kurasi algoritmik yang buram, yang dapat secara arbitrer memperkuat atau menekan konten budaya. Hal ini membuat soft power suatu negara menjadi tawanan dinamika korporat dan teknis.

Ketergantungan ini memunculkan tantangan strategis yang mendalam. Soft power membutuhkan waktu dan integritas untuk membangun daya tarik. Namun, soft power digital yang memanfaatkan fitur viral dan trending topic rentan terhadap kecepatan digital yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jika citra yang diproyeksikan (cepat viral) tidak didukung oleh transparansi berkelanjutan dan integritas kode etik, kepercayaan yang diperoleh dengan cepat akan hilang lebih cepat lagi ketika terjadi backlash. Oleh karena itu, pertempuran narasi sesungguhnya bergeser: bukan lagi tentang siapa yang memiliki budaya paling menarik, melainkan siapa yang dapat mengendalikan atau memengaruhi regulasi dan transparansi platform global, yang pada akhirnya mengancam kedaulatan informasi negara yang lemah secara teknologi.

Media sebagai Penghancur Kepercayaan: Disinformasi, Propaganda, dan Stereotip

Narasi destruktif merupakan senjata yang dirancang untuk memecah belah dan menciptakan ketakutan lintas budaya, secara sistematis merusak fondasi kepercayaan internasional yang dibangun melalui interaksi dan norma bersama.

Konstruksi Stereotip dan Ketakutan Lintas Budaya

Media memainkan peran signifikan dalam mediatisasi konflik dan teror, yang seringkali menghasilkan bias yang mendalam. Analisis terhadap liputan terorisme menunjukkan adanya bias jurnalisme keamanan, di mana media cenderung memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok teroris dengan ideologi Islam dibandingkan kelompok lain. Jurnalisme seperti ini berfungsi untuk “menerjemahkan teror” dan membangun ketakutan lintas budaya.

Dampak dari narasi yang bias ini terlihat jelas dalam studi kasus pasca-konflik. Setelah peristiwa penyerangan menara kembar World Trade Center (WTC) pada 11 September 2001, terjadi peningkatan signifikan dalam kejahatan kebencian (Islamophobia) terhadap Muslim dan mereka yang dianggap Muslim, meningkat hingga lima kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa narasi media yang berfokus pada aksi kekerasan tanpa mengkaji akar konflik, dampak, dan pemecahannya (gaya Jurnalisme Perang ) memperkuat stereotip yang bertahan lama.

Narasi destruktif beroperasi dengan mengeksploitasi kerentanan psikologis yang diciptakan oleh jurnalisme keamanan yang bias. Liputan media yang provokatif dan melibatkan emosi adalah salah satu faktor utama penyebab misinformasi. Ketika narasi keamanan difokuskan pada ketakutan dan emosi alih-alih konteks, hal itu mempermudah pembentukan stereotip yang mengakar seperti Islamofobia. Ketakutan lintas budaya yang dibangun oleh media kemudian menjadi modal naratif yang dapat digunakan oleh aktor negara atau non-negara untuk membenarkan tindakan diskriminatif atau konflik.

Strategi Propaganda Digital dalam Konflik Kontemporer

Di era digital, ruang siber telah berevolusi menjadi medan strategis yang penting dalam perebutan kekuasaan dan pengaruh. Hal ini ditandai oleh perang narasi (soft war) dan penggunaan disinformasi yang masif.

Propaganda digital yang dikalkulasi secara strategis digunakan untuk memengaruhi persepsi global demi mencapai tujuan politik tertentu. Contoh klasik adalah strategi propaganda digital Rusia yang berfokus pada narasi “denazifikasi Ukraina” untuk memengaruhi persepsi komunitas internasional dan mencapai kepentingan nasional. Aktor Realis memandang disinformasi strategis sebagai senjata paksa non-militer yang efektif untuk mencapai kepentingan nasional, seperti mempertahankan pengaruh di wilayah tertentu. Jika narasi destruktif berhasil merusak legitimasi musuh di mata internasional, maka hal tersebut berfungsi sebagai pengganti hard power, membuat pembentukan aliansi atau kerja sama Liberal menjadi mustahil.

Keterlibatan aktor negara dan non-negara dalam perang digital, seperti yang terjadi pasca-serangan Pahalgam 2025 dalam konflik India–Pakistan, menunjukkan eskalasi “soft war” yang ditandai oleh perebutan narasi. Fenomena ini memperdalam krisis kepercayaan dan mengganggu stabilitas regional, membuktikan bahwa ruang siber adalah medan tempur yang menghasilkan dampak nyata.

Polarisasi Global dan Krisis Kepercayaan yang Didorong Algoritma

Algoritma media sosial telah menjadi faktor determinan dalam polarisasi global, mengikis kepercayaan antar kelompok dan merusak kemampuan negosiasi di tingkat internasional.

Mekanisme Kunci Polarisasi Algoritmik

Analisis menunjukkan bahwa algoritma bukan sekadar instrumen teknis, tetapi juga berfungsi sebagai struktur sosial yang mengatur distribusi visibilitas dan perhatian di ruang digital. Terdapat dua mekanisme utama yang memperkuat polarisasi:

1. Filter Bubble dan Web of One: Algoritma dirancang untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna, mengakibatkan filter bubble. Ini membuat pandangan dunia pengguna menjadi semakin sempit dan bias karena mereka hanya terekspos pada hal-hal yang mereka setujui. Algoritma mengisolasi individu dalam “web of one,” menghilangkan kesempatan untuk menemukan perspektif, ide, atau orang yang berbeda, padahal hal-hal tersebut esensial untuk pemahaman bersama.
2. Echo Chamber dan Egoisme Politik: Kombinasi Filter Bubble dan Echo Chamber secara sistematis memperkuat bias kognitif. Hal ini mengarah pada peningkatan egoisme politik, di mana individu merasa pandangan mereka divalidasi oleh “mayoritas” (padahal hanya mayoritas dalam ruang informasi yang terbatas). Bahkan, konten politik sering dikonsumsi sebagai hiburan (afektif, bukan deliberatif), dengan sistem gift digital yang berfungsi sebagai tanda loyalitas partisan, yang semakin memperkuat keyakinan dan polarisasi.

Dampak Polarisasi pada Interaksi Lintas Batas

Fragmentasi politik yang didorong algoritma ini memiliki konsekuensi global. Studi menunjukkan bahwa pemilih politik di AS, misalnya, terpapar narasi yang berbeda hingga 89% lebih sering di Twitter/X. Fenomena perpecahan “kami-mereka” (us-them) ini membuat negosiasi dan kompromi lintas batas menjadi hampir mustahil karena hilangnya dasar faktual dan normatif yang sama.

Ironisnya, teknologi yang awalnya diharapkan menjadi motor Liberalisme (konektivitas dan kerjasama) telah diubah menjadi mesin penguat konflik Realis, memperkuat kepentingan sempit kelompok oleh insentif komersial platform. Kepercayaan internasional terancam karena alat konektivitas utama (media sosial) justru berfungsi sebagai alat pemisah.

Meskipun demikian, polarisasi ini juga dapat memicu mobilisasi transnasional. Krisis kondisi tertentu, seperti konflik perbatasan (misalnya konflik Kyrgyz–Tajik pada 2021) dapat memicu ledakan aktivisme politik di media sosial, yang kemudian diterjemahkan menjadi mobilisasi protes atau penggalangan dana di dunia nyata.

Akuntabilitas Big Tech dan Kesenjangan Regulasi Global

Terdapat seruan mendesak agar perusahaan teknologi besar (Big Tech) mengintegrasikan rasa tanggung jawab publik (civic responsibility) dan transparansi ke dalam kode algoritma mereka. Algoritma harus transparan agar aturan yang menentukan apa yang melewati filter dapat dilihat oleh publik.

Namun, regulasi digital nasional menghadapi kesenjangan regulasi (regulatory lag), di mana peraturan seringkali tertinggal di belakang perkembangan teknologi yang masif, seperti kemampuan deepfake yang diproduksi oleh kecerdasan buatan (AI). Kegagalan regulasi nasional dalam mengatasi disinformasi strategis yang disebarkan secara transnasional oleh aktor politik meningkatkan krisis kedaulatan informasi.

Krisis kepercayaan ini diperparah oleh fakta bahwa polarisasi ekstrem yang dipicu algoritma adalah penghalang utama bagi rekonsiliasi damai. Upaya mediasi dan Jurnalisme Damai tradisional menjadi jauh lebih sulit untuk diterapkan karena kelompok yang bertikai tidak lagi memiliki titik temu faktual atau emosional untuk memulai dialog, sebab algoritma secara konstan memvalidasi egoisme politik mereka. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme tata kelola internasional yang disepakati untuk menjamin transparansi algoritma platform global, penting untuk mencegah AI menjadi ancaman yang merusak stabilitas dan perdamaian dunia.

Jurnalisme Damai sebagai Solusi Restoratif

Sebagai penawar terhadap narasi destruktif dan polarisasi, Jurnalisme Damai (Peace Journalism) muncul sebagai pilar etika dan solusi praktis untuk memulihkan kepercayaan yang terkikis.

Jurnalisme Perang vs. Jurnalisme Damai

Jurnalisme Damai (JD) muncul sebagai kritik terhadap Jurnalisme Perang (JP) yang dikembangkan media Barat. JP cenderung fokus pada persoalan “menang-kalah” atau “menundukkan-ditundukkan”. JP menekankan aksi kekerasan, tanpa banyak mengkaji akar konflik, dampak, dan pemecahannya.

JD, sebaliknya, merupakan praktik jurnalistik yang bersandar pada pertanyaan kritis tentang manfaat kekerasan dan hikmah konflik bagi kemanusiaan. JD berorientasi terhadap perdamaian, kemanusiaan, kebenaran, dan solusi konflik. Prinsip kuncinya adalah: memberitakan konflik apa adanya, memberikan porsi yang sama kepada semua pihak atau versi yang muncul, mengungkapkan ketidakbenaran kedua belah pihak, dan menonjolkan rekonsiliasi daripada aroma dendam dan kebencian. Tujuannya adalah menjadi clearing house yang menjelaskan dan menerangkan persoalan, bukan sekadar meneruskan isu-isu yang membuat masyarakat menjadi panas atau sektarian.

Tabel 1 menyajikan perbandingan kerangka berpikir antara kedua model jurnalisme ini:

Table 1: Perbandingan Model Jurnalisme dalam Konflik

Memulihkan Kepercayaan Pasca-Konflik melalui Narasi Konstruktif

Jurnalisme Damai menawarkan peran restoratif bagi media. Jika diterapkan sejak awal konflik, prinsip perdamaian yang berimbang dapat meredam eskalasi konflik.

Studi kasus konflik Ambon menunjukkan efektivitasnya. Konflik yang awalnya dipicu perkelahian individual berkembang menjadi konflik sosial keagamaan yang masif. Resolusi konflik kultural di Ambon melibatkan revitalisasi kearifan lokal (pela gandong) yang membangkitkan konsep “hidup orang basudara” (persaudaraan). Peran media damai menjadi penting dalam upaya-upaya warga bersama menyelesaikan konflik dan menjaga harmonisasi masyarakat.

Penerapan JD menuntut pergeseran peran jurnalis dari sekadar pelapor pasif menjadi agen transformasi konflik. Jurnalis perlu dibekali keahlian penyelesaian konflik, menjadikannya “wartawan humanis” yang melihat konflik sebagai proses yang dapat dikelola secara efektif menuju perubahan positif. Hal ini menunjukkan bahwa peran media bergeser dari sekadar pilar demokrasi penyedia informasi (fungsi tradisional) menjadi agen pemeliharaan perdamaian aktif. Kepercayaan internasional dibangun melalui dampak nyata media dalam menyediakan peta jalan menuju rekonsiliasi, bukan hanya melalui objektivitas pasif.

Secara strategis, Jurnalisme Damai menawarkan model pelaporan yang lebih adil dan humanis, yang dapat digunakan untuk melawan hegemoni naratif dari media yang mungkin bias dalam meliput konflik internal di berbagai wilayah. Ini secara tidak langsung membangun kepercayaan dan legitimasi di tingkat regional.

Kerangka Membangun Kembali Trust Global

Untuk mengembalikan trust atau kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama (yang menurun di seluruh dunia ), beberapa langkah krusial harus diimplementasikan:

1. Standar Jurnalistik Global dan Verifikasi: Media harus memosisikan diri sebagai nonpartisan dan independen, sepenuhnya mengabdi pada kepentingan publik. Hal ini menuntut praktik check and recheck dan uji silang (verifikasi informasi) yang ketat sebelum publikasi, sebagai mekanisme pertahanan terhadap disinformasi. Media harus melawan godaan kecepatan digital yang sering mengabaikan pengecekan fakta.
2. Transparansi dan Etika: Transparansi diperlukan dalam sumber berita, pendanaan, dan metodologi kerja, serta keterbukaan untuk kritik dan koreksi atas kesalahan. Transparansi ini juga diperlukan untuk memperkuat hubungan antara organisasi dan publik, meningkatkan reputasi, dan membangun kepercayaan.
3. Literasi Media: Publik harus dibekali pengetahuan dan literasi media yang benar agar mampu mengenali ciri-ciri berita hoaks, serta dapat mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis.

Kesimpulan

Media adalah arena penentu dalam Perang Narasi kontemporer. Di satu sisi, soft power menunjukkan kemampuan media untuk membangun daya tarik global dan citra positif melalui budaya, olahraga, dan diplomasi publik. Namun, strategi ini rentan terhadap kelemahan struktural, terutama kerentanan terhadap ketidaksesuaian realitas sosial dan kendali opasitas algoritma milik Big Tech.

Di sisi lain, disinformasi dan polarisasi, yang diperparah oleh mekanisme filter bubble dan echo chamber algoritmik , secara aktif merusak fondasi kepercayaan Konstruktivis dengan menghancurkan konsensus faktual dan memperkuat egoisme politik. Krisis ini diperkuat oleh penggunaan narasi destruktif dan propaganda digital sebagai alat paksa non-militer dalam strategi Realis. Jurnalisme Damai menawarkan kerangka etis dan solusi praktis untuk memulihkan kepercayaan dengan berfokus pada solusi konflik dan rekonsiliasi.

Table 2: Komparasi Instrumen Soft Power dan Narasi Destruktif dalam Perang Narasi

Table 3: Dampak Algoritma Media Sosial terhadap Fragmentasi Global

Berdasarkan analisis di atas, diperlukan kerangka kebijakan multi-lapis untuk memitigasi risiko Perang Narasi dan memulihkan fondasi kepercayaan global:

1. Penguatan Kedaulatan Informasi dan Tata Kelola Global

Negara-negara harus bergerak melampaui proteksi teknis. Diperlukan kerja sama global untuk menyusun regulasi yang memadai, mengatasi regulatory lag yang muncul akibat kemajuan teknologi seperti deepfake AI. Kebijakan harus menuntut transparansi algoritma dari platform transnasional. Kegagalan dalam membangun mekanisme tata kelola informasi internasional yang disepakati akan terus meningkatkan krisis kedaulatan informasi.

2. Harmonisasi Diplomasi dan Realitas

Dalam praktik soft power, negara harus mengutamakan integritas dan transparansi. Diplomasi digital harus responsif terhadap tantangan non-tradisional dan perang narasi asimetris. Hal ini berarti negara harus meminimalkan risiko backlash yang muncul dari kesenjangan antara citra yang diproyeksikan (fantasi) dan realitas sosial , memastikan soft power didasarkan pada nilai-nilai yang berkelanjutan.

3. Investasi Struktural pada Jurnalisme Damai

Lembaga internasional, termasuk badan PBB dan donor, perlu didorong untuk mendanai dan melatih jurnalis di zona konflik agar menerapkan perspektif Jurnalisme Damai. Tujuannya adalah mengubah peran media dari eksploitasi kekerasan menjadi agen perdamaian dan rekonsiliasi, dengan fokus pada solusi konflik, seperti yang terbukti efektif dalam konteks pasca-konflik Ambon. Jurnalisme harus menjadi penjelas (clearing house) dan bukan perpanjangan narasi provokatif.

4. Agenda Etika dan Literasi Global

Untuk membangun kembali trust, penegakan kode etik jurnalisme secara ketat, termasuk praktik verifikasi informasi global (fact-checking), harus menjadi mekanisme pertahanan utama. Selain itu, inisiatif literasi media harus dilakukan secara masif dan lintas batas untuk meningkatkan kemampuan publik dalam menganalisis dan mengevaluasi kebenaran berita. Terakhir, harus ada tekanan kolektif terhadap platform untuk memberikan kontrol yang lebih besar kepada pengguna untuk menentukan konten apa yang melewati filter mereka, sehingga menjamin ruang digital dapat kembali menghubungkan individu pada perspektif yang beragam, sesuai dengan cita-cita awal jaringan global.